Pelonggaran Impor CBU Mobil Listrik
Demi mempercepat era elektrifikasi kendaraan berbasis baterai di Indonesia, pemerintah akan melonggarkan produsen otomotif untuk mendatangkan produk secara utuh atau completely built up (CBU) ke tanah air. Syaratnya, komitmen investasi, kuota jumlah kendaraan, dan jangka waktunya. Pemerintah akan mendorong investasi kendaraan bertenaga listrik dengan memulai pengembangan kendaraan angkutan umum. Ketua umum Kadin menilai insentif sangat penting karena pengembangan mobil listrik masih lebih mahal daripada mobil konvensional, mulai dari masalah teknologi baterai hingga pajak. Selain itu, pelaku industri otomotif dan jasa transportasi meminta pemerintah memperhatikan kesiapan infrastruktur kendaraan berbasis listrik, termasuk SPKLU.
Pengawasan Impor Sampah dan Limbah Diperketat
Kemdag akan mengawasi para eksportir sampah negara lain ke Indonesia. Surveyor akan memeriksa sampah di negara asal sebelum dikirim. Pemeriksaan menjadi poin yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi impor sampah. Pengecekan sampah di tempat asal akan mencegah masuknya sampah impor tercampur dengan lainnya seperti Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tetap tidak boleh diimpor.
Setoran Pajak Memble, Saatnya Revisi Anggaran
Pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut, ditambah gejala ekonomi lokal yang melemah menjadi alasan pemerintah untuk merevisi RAPBN-P tahun ini. Terlebih penerimaan negara masih seret. Alih-alih menyiapkan strategi, pemerintah bergeming dan akan berupaya menghemat belanja. Direktur Eksekutif CITA setuju pemerintah merombak RAPBN karena outlook penerimaan pajak loyo. Selain itu, perubahan RAPBN juga untuk mengerem alokasi dana belanja wajib. Hal serupa juga dilontarkan Ketua Badan Otonom Hipmi Tax Center. Hitung ulang target pajak jadi pilihan.
KPPU Telisik Bisnis OVO di Mal Lippo
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga OVO melakukan perjanjian tertutup sebagai alat pembayaran parkir di sejumlah pusat belanja, terutama yang dikelola Lippo Malls Indonesia. Ada indikasi OVO melakukan praktik bisnis kurang sehat, yakni sama-sama memanfaatkan jaringan bisnis Grup Lippo. KPPU sendiri sudah memanggil beberapa pihak terkait untuk mendapatkan keterangan.
Bank Kian Gencar Menjadi Lender Fintech
Meski digadang-gadang menjadi pesaing, bank mulai gencar menjadi salah satu lender alias pemberi pinjaman, ke fintech. Contohnya, BRI mengeluarkan dana Rp 200 miliar kepada PT Investree Radhika Jaya (Investree). Sementara PT Bank Sinarmas Tbk sudah bekerjasama dengan PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku. Tidak cuma menyalurkan pinjaman, BRI juga berniat mengakuisisi fintech. Kriteria platform yang dibidik adalah perusahaan yang mendukung UMKM di perseroan.
Moratorium Kelapa Sawit Lamban
Sejumlah 528 hak guna usaha milik korporasi berada di kawasan hutan. Ini agar diprioritaskan dalam penyelesaian perkebunan yang bermasalah selama moratorium sawit.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan terdapat 16,9 juta hektar perkebunan sawit yang sebagian tumpang tindih HGU sengan izin pertambangan (3,01 juta ha), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUP-HHK-HTI, 534.000 ha), IUP-HHK Hutan Alam (349.000 ha), dan kubah gambut (801.000 ha). Dari total kebun sawit tersebut 3,4 juta ha berada di kawasan hutan.
Bersiaplah, Tarif Sejumlah Jalan Tol akan Naik
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menyesuaikan tarif di setidaknya enam jalan tol. Usulan kenaikan tarif diberlakukan untuk tol Jakarta-Tangerang, Jagorawi, Palimanan-Kanci, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Cawang-Tomang-Pluit, serta Surabaya-Gempol dan Kejapanan-Gempol. Selain JSMR, Astra Infra juga bersiap menyesuaikan tarif, antara lain Jombang-Mojokerto, seksi tertentu ruas Semarang-Solo, ruas Cikopo-Palimanan, dan Tangerang-Merak.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menjelaskan, kenaikan tarif reguler setiap dua tahun merupakan hak pengelola jalan tol yang dijamin oleh undang-undang. Kenaikan tarif akan disesuaikan dengan inflasi wilayah. Pengusaha transportasi menanggapi dingin rencana kenaikan tarif jalan tol. Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) menilai peningkatan tarif tol harus seimbang dengan pelayanan yang semakin prima.
Menkeu Tambah Penerima Fasilitas Restitusi Pajak
Pemerintah memberikan fasilitas percepatan pencairan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Direktur P2Humas mengatakan, pemerintah ingin mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerimaan pajak hanya naik tipis 3,75% dibanding Juni 2018. Hal ini disebabkan oleh tingginya restitusi pajak. Namun Ditjen Pajak optimistis, perluasan Pengusaha Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat kali ini tidak akan mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Pendapat berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo. Yustinus menilai bahwa aturan baru ini bisa menggerus penerimaan pajak lebih dalam tahun ini. Secara umum, dia menyatakan kebijakan restitusi dipercepat layak diteruskan. Hanya, kantor pajak perlu melakukan pengetatan dan pengawasan saat menentukan kriteria wajib pajak yang mendapat fasilitas ini.
Kredit Properti Multifinance Terus Menciut
Jumlah pemain di segmen industri multifinance terus berkurang dan kebutuhan pendanaan jangka panjang juga seret. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengakui bisnis pembiayaan properti masih terkendala pendanaan dari perbankan yang hanya menawarkan tenor pendek. Sementara pembiayaan properti memerlukan waktu panjang. Menurutnya, pembiayaan properti tidak bisa melawan perbankan.
Produsen Yakin Ekspor 1 Juta Mobil di 2025
Pelaku industri otomotif nasional optimistis Indonesia bisa mewujudkan target ekspor mobil hingga 1 juta unit pada 2025 mendatang. Dari sisi kemampuan industri, pabrikan lokal sudah cukup kuat. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan saat ini industri otomotif lokal sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestik. Catatan Gaikindo, ekspor mobil utuh atau completely bulid up (CBU) mencapai 136.959 atau naik 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendaraan roda empat produksi Indonesia selama ini sudah masuk 80 negara yang mencakup ASEAN, Asia, Afrika, negara di Amerika bahkan Jepang. Pelaku industri mendukung upaya pemerintah dan agen pemegang merek (APM) untuk menggenjot volume ekspor. Tantangan ke depan adalah ekspansi pasar yang tidak hanya terpaku pada penambahan negara tujuan.









