Laju penularan dan kematian yang terus meningkat akibat Covid-19 membuat sejumlah negara semakin mengeraska kebijakan untuk menanggulangi wabah itu. HIngga minggu (29/03/2020) malam, wabah tersebut telah menulari hampir 700.000 orang dan merenggut 32.144 jiwa disejumlah negara.

Kanada melarang siapapun yang terindikasi sesak napas untuk naik pesawat domestik dan kereta. Di sejumlah wilayah polisi membuat pos-pos pemeriksaan untuk memastikan orang tidak keluar rumah tanpa alasan kuat. Adapun di Irlandia Utara memastikan siapapun dilarang keluar rumah tanpa izin. Semua perusahaan dan pelaku usaha diminta mengoptimalkan kerja dari rumah. Pelanggar dapat dikenakan denda 5.000 poundsterling atau sekitar Rp 101 juta. India mempertahankan kebijakan isolasi total di negaranya. Namun Perdana Menteri India Narendra Modi meminta maaf karena kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan. Di Amerika Serikat menerapkan anjuran bagi siapapun untuk tidak pergi ke tiga negara bagian (New York, New Jersey dan Connecticut) selama dua pekan ke depan. Sedangkan Italia dan Spanyol menuntut Uni Eropa (UE) bertindak lebih besar membantu kedua negara itu menghadapi Covid-19. Italia bolak balik kecewa dengan UE yang dinilai tidak cukup membantu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Eropa itu. Roma membandingkan UE dengan China dan Rusia yang sigap mengirimkan tenaga medis, aneka peralatan kesehatan hingga obat.

Para produsen etil alkohol berharap ada jaminan serapan etanol di dalam negeri pascaditerbitkannya aturan larangan sementara ekspor produk tersebut demi menjaga pasokan di tengah pandemi COVID-19. Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Asendo) mengemukakan rerata produksi etanol per tahun Indonesia sangat besar dengan tingkat serapan domestik yang tidak terlalu tinggi. Itu sebabnya, selama ini produsen etanol Tanah Air mengandalkan pasar ekspor untuk serapan produksinya. Berdasarkan catatan Asendo, kapasitas maksimal produksi etanol nasional mencapai 240 juta liter. Adapun, 6 pabrik anggota Asendo yang aktif beroperasi saat ini memiliki kapasitas produksi 185 juta liter dengan serapan dalam negeri hanya 50% dari total volume tersebut.

Namun demikian, seiring dengan dilarangnya ekspor etanol hingga 30 Juni 2020, Asendo pun mempertanyakan jaminan serapan stok etil alkohol lokal yang surplus. Meski terdapat lonjakan permintaan produk yang menjadi bahan baku cairan sanitasi tangan tersebut, stok etanol di luar kontrak dengan pembeli masih berlebih. Mengingat belum adanya jaminan serapan etanol di dalam negeri, berharap pemerintah mempertimbangkan pelarangan sementara impor produk sejenis demi mencegah banjir pasokan. Pemerintah juga harus mengawasi ekspor tetes tebu (molasses), yang merupakan bahan baku utama etanol. Pengawasan perlu dilakukan mengingat makin berkurangnya pasokan tetes tebu, yang saat ini mencapai 800.000 ton. Hal ini berefek pada kenaikan harga molasses. Berdasarkan catatan Asendo, harga lelang untuk tetes tebu tahun lalu berkisar antara Rp1,8 juta—Rp1,9 juta per ton. Saat ini, harga lelang bisa menyentuh Rp2,3 juta per ton.

Pandemi Covid-19 memukul industri seni dan budaya. Mereka kini mulai memasuki masa paceklik. Skema jaring pengaman perlu disiapkan.Skema ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, opsi skema yang bisa diambil adalah dana talangan atau pre financing. Menanggapi hal tersebut Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta Hikmat Darmawan memandang jika wacana itu jadi digulirkan, pemerintah perlu lebih dulu mendata pekerja seni dan budaya yang terdampak.Upaya membangun jejaring data tersebut sebaiknya menggandeng komunitas, organisasi dan asosiasi untuk mempermudah pendataan pekerja yang terdampak.

Ketua Nadan Perfilman Indonesia Chand Parwez memperkirakan industri film akan terganggu selama 1 tahun akibat wabah Covid-19. Dampaknya terhadap industri film nyata. Produksi yang sudah berjalan harus dihentikan. Kru yang sudah keluar kota harus ditarik kembali untuk mengurangi risiko terpapar.

Merebaknya virus dari Wuhan secara masif merontokan rantai pasok energi di seluruh dunia. Harga minyak mentah terperosok hingga level 20-an dollar AS per barel. Awalnya negara pengara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC berniat mengurangi produksi untuk mencegah keterpurukan harga lebih dalam. OPEC bernegosiasi dengan negara-negara mitra strategis yakni Rusia. Rusia enggan memotong produksi minyaknya. Sampai akhirnya harga minyak jenis Brent jatuh hingga ke level 22 dollar AS per barel beberapa waktu lalu. 

Sebagai negara pengimpor bersih minyak seharusnya Indonesia dapat mengambil manfaat dari kejatuhan harga minyak ini. Sayangnya pada saat yang sama terdepresiasi hingga level Rp 16.600 per dollar AS. Salah satu manfaat yang didapat adalah penurunan harga BBM non subsidi. Tercatat sebanyak 2 kali PT Pertamina (persero) menurunkan harga jual BBM jenis pertamax (gasoline) dan pertadex (gasoil). Per 5 Januari harga pertamax turun dari Rp 9.850 per liter menjadi Rp 9.200 perliter lalu menjadi Rp 9.000 per liter per 1 Februari 2020. 

Di masa lalu, dana Rp 200 triliun per tahun dikucukan untuk memberi subsidi BBM dan elpiji. Dengan kebijakan harga BBM yang logis tidak perlu anggaran subsidi sebanyak itu. Dana tersebut bisa dipakai untuk memperkuat infrastruktur atau pengembangan SDM.

Karantina wilayah akan percepat pemulihan kesehatan dan ekonomi. Jika diterapkan kebutuhan hidup warga perlu dijamin. Kebijakan ekonomi yang perlu Diperkuat Pemerintah menurut CORE Indonesia :

• Mempercepat pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi dan alat pelindung diri, menggratiskan bisaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya
• Menjaga daya beli masyarakat sebagi dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang diatur pemerintah diantaranya : BBM, air bersih dan tarif dasar listrik
• Relaksasi pajak penghasilan (PPh) baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh Ps 21 selama 6 bulan), maupun PPh Badan untuk industri manufaktur (Pembebasan PPh Impor Ps 22 dan Diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas ke sektor-sektor lainnya
• Jaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan PHK. Mereka perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Di saat seperti ini potensi panic buying  dan penimbunan sangat besar sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat
• Penyaluran BLT juga perlu diikuti ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluranya sehingga dana BLT tidak salah sasaran
• OJK agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan penjadwalan ulang dan refinancing utang-utang sektor swasta selain untuk UMKM
• Membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menimbang pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun diterpa pendemi virus korona (Covid-19). Rencana target pengembangan ibu kota itu dimulai pada bulan Oktober 2020. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR  mengklaim, rencana dimulainya pembangunan ibu kota baru masih berjalan sesuai jadwal yakni mulai pembangunan pada Oktober 2020 mendatang. Pemerintah mengklaim ada 30 investor swasta baik asing maupun lokal yang berminat ikut membangun ibu kota di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kaltim itu.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi juga bilang, persiapan pemindahan ibu kota masih sesuai jadwal. Saat ini tim dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan terus berkoordinasi secara intensif dengan calon investor dan mitra pengembangan ibu kota. Dari total kebutuhan anggaran Rp 466 triliun, ditargetkan akan sebanyak Rp 96 triliunan dari APBN. Sementara untuk swasta murni sekitar Rp 120 Triliunan dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sisanya.

Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin negara-negara G-20 bersama-sama memenangi dua peperangan yaitu melawan Covid-19 dan melawan pelemahan ekonomi dunia. G-20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi tidak menganggu kemitraan serta kerjasama yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Terkait persoalan ekonomi, Presiden mendorong negara G-20 bekerjasama serta menyinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak covid-19.  Presiden juga mendorong G-20 menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk kesediaan likuiditas serta memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. Penting bagi anggota G-20 mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan wabah corona akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian Indef, kata dia, wabah corona akan berdampak besar padalaju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.

Menurut Andry, turunnya konsumsi membuat pertumbuhan PDB merosot menjadi 3,58 persen hingga 3,66 persen.Angka ini jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang mencapai 5,3 persen. Dia juga mengatakan wabah corona akan menurunkan PDRB di semua provinsi. Penurunan PDRB didorong oleh lesunya produktivitas sektoral yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja minim. Andry mengatakan ada dua sektor yang paling terkena dampak wabah corona, yaitu jasa pariwisata dan penerbangan. Saat ini, pendapatan hotel sudah turun menjadi hanya rata-rata 20-50 persen. Begitu juga dengan restoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah membuat skenario pasca-wabah corona meluas. Menurut dia, jika wabah ini berlangsung hingga lebih dari enam bulan, skenario paling buruk ialah pertumbuhan ekonomi hanya 2,5 persen atau bahkan sampai 0 persen. Menurut Sri, skenario ini terjadi jika protokol lockdown berlaku di Indonesia. Adapun dalam skenario paling moderat, kata Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di atas 4 persen. Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah mengatakan wabah corona juga bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,7 juta jiwa pada September 2019. Angka ini merepresentasikan 9,22 persen dari total penduduk di Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana secara langsung ataupun tak langsung untuk dua stimulus kebijakan ekonomisenilai Rp 158,2 triliun. Meski begitu, dia memastikan anggaran untuk sembilan kebijakan lanjutan yang baru diumumkan pemerintah pada Selasa lalu itu tercukupi.

Selain mengotak-atik alokasi pos anggaran yang sudah ada, pemerintah masih bisa memainkan instrumen pelebaran defisit. Dia merujuk pada pelebaran defisit sebesar 0,8 persen dari produk domestik bruto senilai Rp125 triliun yang bakal dijadikan amunisi untuk menanggulangi bencana wabah corona. Selain itu, kata dia, masih ada rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perihal keuangan negara. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, engatakan skema utama pemerintah dalam menanggulangi virus corona adalah merealokasi dan memfokuskan ulang pos belanja yang ada. Sebelumnya, Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada peluang untuk memperlebar defisit dan utang negara. Selain memutuskan ada pelebaran defisit mencapai batas 3 persen, Sri mengatakan pemerintah giat mencari pendanaan dari utang luar negeri. Akhir pekan lalu, Asian Development Bank mengumumkan menyetujui utang ringan untuk Indonesia sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun.

Tantangan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah kian kompleks oleh mobilitas pekerja informal ke kampung halaman yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Ketiadaan regulasi yang tegas melarang warga mudik ke kampung halaman karena berpotensi membawa virus korona baru penyebab Covid-19 menghadirkan problem baru di daerah.

Beberapa pemerintah daerah membuat sejumlah kebijakan bagi pendatang dan pemudik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya, antara lain :

• Jawa Tengah : membatalkan agenda mudik gratis 2020, meminta para pekerja di luar daerah tak mudik saat hari raya idul fitri 2020, pemeriksaan kesehatan untuk perantau yang mudik ditengah wabah dilakukan hingga level RT
• Daerah Istimewa Yogayakarta (DIY) : setiap pendatang dan pemudik yang masuk ke DIY dikategorikan dalam ODP covid-19, diwajibkan pemudik mengisolasi diri selama 14 hari , memantau ketat kendaraan pribadi yang masuk ke DIY, Babinsa bersama perangkat desa dan dusun melakukan pendataan etrhadap warga yang baru datang di wilayah DIY, pengelola terminal kota diminta tidak melayani arus mudik
• Jawa Timur : melakukan tracing bagi pekerja yang mudik ke Jatim, melakukan tes cepat Covid-19 kepada para perantau jika alatnya masih tersedia