Perusahaan pembiayaan (multifinance) mengantisipasi kemungkinan lonjakan pembiayaan bermasalah atau non-performing finance (NPF) akibat wabah virus corona yang memukul perekonomian. Direktur Utama BCA Finance Roni Hasim mengatakan kemampuan membayar para debitur terganggu, sehingga mengakibatkan lonjakan NPF.

Hingga akhir 2019, kata Roni, tingkat NPF BCA Finance mencapai 1,42 persen atau lebih baik dari 2018 sebesar 1,44 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan stimulus berupa pelonggaran ketentuan kewajiban pembayaran untuk debitur perusahaan pembiayaan. Kebijakan itu serupa dengan yang sebelumnya diberikan OJK kepada industri perbankan. Kebijakan itu antara lain penundaan pembayaran untuk pembiayaan skema channeling dan joint financing dengan perbankan. Sedangkan pembiayaan pada skema executing antara perusahaan pembiayaan yang endapat kredit dari bank akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, utang luar negeri bisa menjadi pilihan untuk memperkuat sektor keuangan guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Mencari dana melalui penerbitan surat utang atau surat berharga negara sulit dipilih karena investor tengah panik menghadapi risiko ketodakpatian akibat pandemi. Meski demikan penambahan utang akan membuat pemerintah berhadapan dengan risiko pelebaran defisit APBN seiring penambahan pembiayaan dan penurunan penerimaan pajak. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah seusai telekonferensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, Banggar DPR merekomendasikan pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi darurat pandemi Covid-19.

Merebaknya pandemi Covid-19 mendorong banyak perusahaan, kantor dan lembaga negara mewajibkan karyawan mereka bekerja dari rumah. Munculnya kantor  virtual itu memicu lonjakan permintaan terhadap alat pendukung seperti laptop dan jaringan internet. Produsen alat elektronik seperti Samsung Electronics Co Ltd mengatakan bahwa permintaan ekspor semikonduktor naik hingga 20%. Seorang pejabat Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan cloud computing telah meningkatkan chip server. Diungkapkan bahwa permintaan tinggi antara lain datang dari China dan Amerika Serikat.

Di Jepang perusahaan pembuat laptop Dynabook melaporkan lonjakan permintaan dan pengiriman segera. Lonjakan permintaan juga diakui manajemen NEC corp. Sementara di Australia manajemen perusahaan JB Hifi Ltd juga mengakui hal yang sama. 

Para analis melihat China memperoleh manfaat dari praktik bekerja dari rumah itu. Peningkatan infrastruktur cloud China telah membantu naiknya harga cip. Harga spot chip DRAM naik lebih dari 6% sejak 20 Februari 2020, merujuk dari catatan DRAM eXchange. Akan tetapi, disisi lain kenaikan permintaan produk antivirus menunjukan kerentanan keamanan saat bekerja dari rumah.

Makin masifnya Covid-19 membuat sejumlah industri manufaktur dan pariwisata mulai bertumbangan. Pekerja makin rentan dirumahkan. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan bahwa pelaku industri alas kaki lokal mulai kewalahan karena penurunan luar biasa di ritel. Kontrak-kontrak pesanan dari pemilik merk untuk pasar dalam negeri mulai dibatalkan karena merebaknya wabah Covid-19. Firman menambahkan para pelaku industri khawatir kondisi ini akan berlangsung lama. Tantangan bagi industri nanti adalah soal ketenagakerjaan. Kalangan industri harus membayar gaji, iuran BPJS dan tunjangan hari raya.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bernasib sama, mereka kesulitan mengekspor produk. Di sektor pariwisata tingkat okupansi saat ini di bawah 40%. Ini membuat perusahaan kesulitan membayar biaya operasi. Beberapa hotel menutup total fasilitasnya. Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran puncak jatuhnya industri pariwisata diperkirakan pada bulan Mei. PHRI sudah mengajukan usulan agar sektor pariwisata juga bisa mendapatkan keringanan pajak penghasilan (PPh 21) bagi karywan  dan PPh pasal 25 seperti sektor manufaktur.

Pekerja informal, pelaku usaha mikro, penganggur terbuka, buruh tani dan pekerja lain dengan pekerjaan yang subsisten kini terancam. Pendapatan mereka yang masuk dalam kelompok rentan hanya cukup untuk bertahan hidup. Pemerintah harus serius menangani bukan hanya masalah ekonomi melainkan juga keselamatan jiwa kelompok rentan yang terpaksa harus terus beraktivitas. 

Sekretaris Eksekutif Labor Institutte Indonesia Andy Wiliam Sinaga berharap agar BPJS ketenagakerjaan membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Pada 2019 BPJS ketenagakerjaan mengelola dana sekitas Rp 400 triliun dengan keuntungan sekitar Rp 72 triliun pada 2019. 

Direktur Eksekutif program kartu prakerja Demi Puspa Purbasari mengatakan sepekan ke depan pemerintah akan mematangkan regulasi untuk mengubah fokus program kartu prakerja untuk memberi bantuan insentif langsung bagi pekerja yang menjadi korban PHK dan kehilangan pemasukan dengan anggaran Rp 10 triliun.

Pemerintah harus waspada menghadapi ancaman krisis. Tak satu pun bisa meramal kapan sebaran virus korona (Covid-19) akan berakhir. Yang nampak adalah efek lanjut dari sebaran virus corona.  Virus corona sukses menghantui pasar keuangan dan pasar modal di seluruh dunia. Tak hanya di pasar keuangan, tapi juga surat utang serta harga komoditas energi. Paparan efek lanjut Covid-19 juga menghantam Indonesia. Indeks jatuh di level 3.989 di penutupan Senin (23/3). Kurs rupiah terkapar menjadi Rp 16. 575 per dollar AS.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat, year to date (ytd), rupiah telah terdepresiasi 19,3% terhadap dollar AS. Hal ini sudah masuk pra kondisi sebelum krisis keuangan. IHSG sejak awal tahun telah jatuh 36,6%. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Raden Pardede berpendapat, kondisi saat ini belum ke arah ke krisis keuangan. Raden yang pernah menjabat sekretaris KSSK itu menyarankan agar KSSK memantau semua indikator dengan cermat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik bila tantangan ekonomi Indonesia saat ini berat. Tapi, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan tepat guna mengantisipasi dan merespon kondisi terkini yang terus memburuk. Dalam banyak kesempatan, Menkeu mengaku jika pemerintah terus menyempurnakan protokol manajemen krisis (PMK) meski tak berharap protokol itu digunakan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman menegaskan, Kemkeu sudah memiliki langkah-langkah penanganan yang sesuai dengan protokol manajemen krisis. Salah satunya Bonds Stabilization Framework (BSF). Yakni intervensi ke pasar surat berharga negara (SBN) guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah dalam jangka pendek bisa membeli SBN di pasar sekunder. Jangka menengah pemerintah membentuk bond stabilization fund. Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, pemerintah punya anggaran Rp 10 triliun- Rp 15 triliun di APBN 2020 sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer). Sebagian dana sudah digunakan untuk paket stimulus ekonomi pertama dan kedua dalam meredam efek Covid-19 ke ekonomi.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan dampak global wabah covid-19 mencapai 77 miliar-347 miliar dollar AS atau 0,1-0,4% PDB global. Estimasi moderatnya 156 miliar dollar AS atau 0,2% PDB global dengan dua pertiga dampak menimpa China sebagai episentrum, meski kini bergeser ke Eropa dan Amerika Serikat.

China merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menyumbang sepertiga pertumbuhan global. China juga pasar ekspor utama bagi banyak negara Asia termasuk Indonesia sehingga penurunan permintaan barang dan jasa dari China kemungkinan dirasakan luas. David Wallace dalam The Uninhabitable Earth mengutip riset Zhang Zhengtao dkk memberi gambaran soal dampak pemanasan global terhadap perekonomian dunia yang saling terhubung. Riset itu menyebutkan, kenaikan i derajat celcius yang menurunkan 0,88% PDB AS bakal berdampak pada 0,12 % PDB global. Ilustrasi itu kiranya tepat menggambarkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dunia.  

Penjualan tekstil dan garmen domestik terancam anjlok di tengah kelesuan aktivitas jual-beli setelah Indonesia terserang wabah corona (Covid-19). Jika pemerintah tak menyuntik insentif di industri ini, maka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ini bukan hal yang mustahil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma G Wiraswasta, memperkirakan permintaan garmen dan produk tekstil jadi pada tahun ini hanya 1,7 juta ton. Jumlah itu melorot 20% dibandingkan konsumsi tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton.

Kondisi kelabu juga dialami pasar tekstil ekspor. Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk (PBRX), Anne Patricia Sutanto menyatakan pasar mancanegara terdampak kebijakan lockdown negara tujuan ekspor. Industri tekstil secara umum sebelumnya membidik pertumbuhan ekspor di kisaran 10%. Namun di tengah kondisi ini bisa flat seperti tahun lalu saja sudah bagus.

Meski penjualan merosot, industri tekstil tak mengendorkan produksi karena mesin pabrik harus berjalan nonstop untuk tetap efisien. Hal ini menyebabkan arus kas (cashflow) terganggu. Ravi Shankar, Ketua Umum APSyFI dan Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengakui banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan cashflow pas-pasan. Jika kondisi ini belum berubah, bukan tak mungkin perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Untuk itu, pelaku industri berharap ada relaksasi bagi industri untuk keadaan darurat ini, salah satunya berupa perlindungan tarif (safeguard) untuk produk pakaian jadi. Pelaku industri tekstil juga mengharapkan stimulus, seperti relaksasi penurunan bunga kredit pinjaman serta keringanan PPh Badan 50% pada tahun ini.

Menjelang akhir triwulan I tahun ini, tantangan pengusaha batu bara kian berat. Selain harga batu bara yang belum pulih, mewabahnya virus corona (Covid-19) di sejumlah negara termasuk Indonesia berdampak pada anjloknya kinerja ekspor emas hitam itu. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ekspor batu bara Indonesia selama Januari—Februari sebanyak 40,94 juta ton, merosot 44,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 73,57 juta ton. Adapun hingga 21 Maret 2020, ekspor batu bara sebanyak 45,57 juta ton, padahal pada kuartal I/2019 mencapai 115,14 juta ton. Hal ini karenakan Covid - 19 yang merebak di sejumlah negara dan belum pulihnya kondisi di China. Dalam kondisi seperti ini, sebagian perusahaan akan berusaha menjaga tingkat produksi sesuai dengan target guna memenuhi yang sudah terkontrak, selain melakukan segala upaya untuk efisiensi agar dapat memenuhi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Apabila pandemi Covid-19 masih berlanjut dan bertahan lama tentunya akan memukul ekspor batu bara Indonesia.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyatakan penyebaran wabah COVID-19 akan memberikan dampak sistematik berupa penyusutan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian subsektor industri TPT pun memperkirakan ada penurunan utilitas pabrikan pada April—Mei. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) mendata pabrikan alas kaki umumnya menggenjot kapasitas produksi hingga dua kali lipat dari bulan biasa sebelum Ramadhan. Namun demikian, asosiasi mencatat utilitas produksi sebagian pabrikan justru merosot 20-30% akibat COVID-19. Terpisah, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meramalkan pasar domestik TPT akan terkontraksi sekitar 20% secara tahunan menjadi sekitar 1,7 juta ton. Dengan kata lain, konsumsi TPT per kapita akan turun dari 8,27 kilogram per kapita menjadi 6,6 kilogram per kapita. Adapun, APSyFI dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengajukan agar adanya intervensi pemerintah dalam penetapan safeguard terhadap produk garmen. Selain itu, asosiasi juga berharap adanya pengetatan importasi produk TPT ke dalam negeri.

Dunia usaha perlu bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19, dan dituntut berani berkorban demi menyelamatkan nyawa manusia. Roda bisnis dapat dipacu lebih kencang setelah wabah ini teratasi. Pemerintah tidak dapat bergerak sendirian dalam menangani virus yang menyerang saluran pernafasan tersebut. Apalagi, penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Perlu ada kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media. Dari sisi dunia usaha, diminta dukungan pebisnis, terutama terkait dengan komitmen pembatasan sosial lewat mekanisme bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan bantuan donasi. Saat ini, masih banyak perusahaan belum menerapkan kebijakan WFH. Berdasarkan pantauan Bisnis, masih terlihat penumpukan penumpang yang akan berangkat ke tempat kerja di sejumlah stasiun. Selain komitmen pembatasan sosial dan donasi, kontribusi dunia usaha juga bisa mencontoh negara lain. Berkaca ke China yang telah berhasil melewati masa krisis, pelaku industri di negara itu turut mendukung pemerintah dalam mengakhiri wabah COVID-19, dengan mengalihkan kegiatan manufakturnya untuk memproduksi fasilitas medis. Di tengah pandemi yang terus berlanjut, pengusaha juga dituntut lebih berpihak pada kemanusiaan.