Setekah meredam signifikan kasus Covid-19, China mencoba menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Namun, wabah dibelahan dunia lain menghadirkan tantangan baru.  

Keputusan penutupan kota Wuhan (tempat berasalnya covid-19) akan dicabut pada 8 April 2020. Setelah mampu menekan angka kasus penularan lokal dan mengklaim sudah relatif melewati melewati masa krisis akibat Covid-19, China berupaya menghidupkan lagi mesin-mesin ekonominya. Pabrik-pabrik yang telah beroperasi harus menghadapi tekanan pengurangan karyawan akibat anjloknya permintaan dari luar negeri. Pandemi global Covid-19 telah menekan permintaan dari luar terhadap  barang-barang dari China. Penutupan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Eropa, AS, dan pasar negara berkembang pasti akan menyebabkan kontraksi dramatis ekspor China yang mungkin anjlok sekitar 20-45% secara tahunan pada triwulan-2020. Prospek pertumbuhan ekonomi China telah direvisi, turun ke bawah 5% tahun ini. 

Pemerintah mengerahkan jaringan hotel untuk dijadikan asrama para tenaga medis dan sukarelawan yang menangani Covid-19, rencana ini perlu disiapkan dengan matang dan hati-hati khususnya terkait prosedur standar kesehatan bagi karyawan dan tamu hotel lain yang berpotensi terpapar virus korona baru. Sejauh ini perusahaan yang bersedia adalah Accor yang memiliki jaringan cukup luas disejumlah kota besar. Hotel-hotel yang berada di bawah accor antara lain : Sofitel, Grand Mecure, Pullman, Novotel, Ibis Swissotel dan Fairmont. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga tengah memproses kerjasama dengan redoorz hotel dan tauzia group (hptel harris, pop hotel dan yello hotel).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mengambil langkah serupa yang mengubah 3 (tiga) hotel BUMD Jaktour sebagai tempat tinggal sementara para medis. Salah satu yang disiapkan adalah Hotel Grand Cempaka. Sebelumnya Kementerian BUMN juga telah menyediakan hotel Patra Jasa Jakarta sebagai tempat penampungan sementara tenaga medis dan sukarelawan Covid-19. Hal serupa dilakukan The Media Hotel Jakarta.

Surat Berharga Negara yang khusus untuk membiayai penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona disiapkan. Rencananya, payung hukum yang mengakomodasi instrumen investasi bernama recovery bond ini akan dirilis. Recovery bond merupakan SBN berdenominasi rupiah yang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) atau pihak swasta yang dinyatakan mampu. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada dunia usaha dalam bentuk kredit khusus. Untuk men­da­patkan kredit, ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh dunia usaha. Salah satunya pengusaha tidak boleh melakukan pemutusan hu­bungan kerja (PHK). Jika tetap mela­kukan PHK, dunia usaha wajib mempertahankan 90% karyawannya dan tidak boleh ada penurunan upah. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai rencana penerbitan recovery bond merupakan langkah tepat. Untuk saat ini tidak ada skema pembiayaan anggaran nonkonvensional yang paling ideal selain quantitative easing. Hanya langkah ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain penerbitan SBN domestik dan global serta pinjaman bilateral dan multilateral.

Pekerja informal di Jabodetabek yang pendapatanya berkurang, berpotensi pulang ke kampung halaman. Jika tidak diantisipasi hal ini bisa memperluas penyebaran Covid-19. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengemukakan bahwa perlu ada insentif yang bisa menahan mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup selain juga ada larangan pertemuan di area publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan pemerintah sejauh ini belum memberlakukan larangan pulang kampung, namun arahan terkait pembatasan sosial dan pembatasan fisik tetap menjadi acuan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, rembesan pemudik ke Jawa Tengah telah diprediksi. Pihaknya mengusulkan agar sebelum keluar dari Jakarta atau Jawa Barat ada kerjasama di perbatasan untuk mencatat kondisi masing-masing.

Pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kondisi ini memukul sektor properti. Pengembang properti merevisi target jumlah rumah yang dibangun dan penyelesaian proyek properti. 

Tahun ini Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan 259.808 rumah subsidi dan 200.000 rumah non subsidi. Target itu diturunkan 30% akibat kondisi perekonomian tak menentu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Totok Lusida menyampaikan, proyek properti harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pahala N Mansury mengatakan, sektor properti dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebab sektor ini berdampak pada lebih dari 170 sektor industri turunan sehingga berfungsi meningkatkan taraf hidup masayarakat. BTN memberikan stimulus berupa percepatan proses kredit dan relaksasi sejumlah syarat pengajuan kredit kepada pengembang properti.

Pusat perbelanjaan mengalami tekanan mendalam akibat pandemi Covid-19. Tingkat okupansi kini tinggal 10-20%, penutupan sementara pusat perbelanjaan mulai ditempuh sebagai salah satu langkah mencegah penyebaran virus dan menekan beban operasional. Penutupan sementara berlangsung hingga 5-8 April 2020. 

Pusat perbelanjaan yang tutup antara lain : Senayan City dan Central Park di Jakarta, Mall Ratu Indah (Makassar), serta tiga pusat perbelanjaan Summarecon Mall di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi Meski operasional mal dihentikan sementara, beberapa gerai di mal masih beroperasi antara lain supermarket, farmasi, serta anjungan tunai mandiri untuk melayani kebutuhan konsumen.

Dunia meningkatkan penanganan wabah Covid-19 dengan ekspansi fiskal luar biasa. Sejumlah negara mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 2% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tengah berupaya menangani wabah melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Sri Mulyani di Australia mengalokasikan 10% PDB untuk penduduk yang terdampak langsung Covid-19. Inggris menganggarkan 4% PDB untuk stimulus fiskal berupa bantuan tunai, pengurangan pajak, dan subsidi bagi penduduk yang diputus bekerja atau yang dikurangi jam kerjanya. Kanada menganggarkan 3,6% PDB untuk mendukung pekerja  dan dunia usaha. Perancis 2% PDB untuk memberikan jaminan ke perusahaan dan swasta. AS menambah 1 triliun dollar AS bagi paket stimulus.

Adapun stimulus fiskal dan dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan Indonesia melalui APBN masih relatif kecil yaitu Rp 118,3 trilun - Rp 121,3 triliun (kurang dari 1% PDB). Disisi lain, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia pada awal Januari 2020-23 Maret 2020 sebesar Rp 125,2 triliun dan dari jumlah tersebut Rp 104,7 triliun keluar pada bulan Maret 2020. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan cadangan devisa Indonesia cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Pemerintah melarang ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker untuk sementara demi mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selain itu pemerintah juga memberi kemudahan impor bahan baku untuk mendorong produksi. Larangan sementara ekspor tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada 18 Maret 2020 dan berlaku sampai 30 Juni 2020. 

Demi memudahkan impor, pemerintah mempercepat dan mempermudah impor keperluan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD). Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah memberikan sejumlah insentif pada barang-barang impor untuk penanggulangan Covid-19. Insentif berupa pembebasan bea masuk dan cukai, PPN dan PPnBM, pengecualian pajak penghasilan impor serta pengecualian ketentuan niaga impor. Keringanan ini diberikan untuk tujuan non komersial.

Tekanan berat kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat ditambah dengan merebaknya virus korona covid-19 membuat banyak pihak mengkhawatiran kelangsungan proyek infrastruktur pemerintah. Melemahnya nilai tukar rupiah bisa membuat beberapa jenis bahan baku yang harus diimpor menjadi melonjak. Di sisi lain, imbauan kerja di rumah bisa mengganggu pelaksanaan proyek. Meskipun demikian, beberapa pelaksana proyek yang dihubungi KONTAN menyatakan, proyek infrastruktur yang mereka kerjakan akan beroperasi sesuai jadwal. Kontraktor juga memastikan anggaran proyek tersebut tidak mengalami perubahan.

Proyek pengembangan infrastruktur rata-rata dijalankan oleh BUMN maupun swasta, seperti jalan tol dan lainnya, menggunakan kontrak berbasis mata uang rupiah. Sehingga, anjloknya nilai tukar rupiah tidak berimbas ke proyek tersebut. Seperti dialami PT Hutama Karya (Persero). Sekretaris Perusahaan Hutama Karya mengatakan, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap proyek sangat kecil. Karena itu, ia juga menegaskan, pelemahan rupiah belum memerlukan adanya revisi nilai kontrak proyek infrastruktur yang mereka kerjakan. Pertimbangan lain, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digunakan dalam pengerjaan proyek, persentasenya cukup tinggi. Hutama Karya sendiri menargetkan penyelesaian pembangunan jalan tol sepanjang 211 kilometer (km) sampai akhir tahun 2020 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Acset Indonusa Tbk Maria Cesilia mengatakan, tekanan terhadap rupiah belum berdampak pada nilai kontrak yang dikerjakan perusahaan berkode emiten ACST di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, berharap pembangunan infrastruktur di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas sesuai jadwal.

Pasar keuangan dalam negeri masih tertekan sentimen negatif dari meluasnya wabah virus corona atau Covid-19. Bank Indonesia (BI) terus memperkuat stabilisasi pasar melalui sejumlah langkah kebijakan. Kebijakan tersebut yakni mengguyur likuiditas ke pasar keuangan. BI mencatat, injeksi likuiditas yang dilakukan sejak awal tahun hingga saat ini (year to date) telah mencapai Rp 300 triliun.Jumlah ini terdiri dari injeksi rupiah lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 168 triliun, repo di perbankan sebanyak Rp 55 triliun, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebanyak Rp 75 triliun. Sebelumnya, BI juga telah menurunkan suku bunga bunga acuan sebesar 50 basis poin sejak awal tahun ke level 4,5%, mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di dalam negeri maupun luar negeri. BI juga melonggarkan aturan bagi investor asing soal lindung nilai dan posisi devisa netto. Dengan cara pelonggaran makro prudensial ini bank bisa menyediakan pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM. Hanya, langkah BI belum berdampak signifikan. Pada penutupan perdagangan, Selasa (24/3) lalu, nilai tukar rupiah masih keteteran di level Rp 16.500 per dollar Amerika Serikat (AS) meski menguat 0,45% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah menguat 0,73% ke level Rp 16.486 terhadap dollar AS.

Saat rupiah menguat, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) konsisten di jalur merah. IHSG ditutup melemah 51,88 poin atau 1,30% ke 3.937,63 pada perdagangan Selasa lalu. Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, pasar keuangan dalam negeri masih mencatatkan keluarnya modal asing alias outflow. Ekonom Bank BCA David Sumual melihat, langkah BI untuk memperkuat stabilitas dengan kebijakan-kebijakan BI baru akan terasa dampaknya jika stimulus fiskal yang diberikan pemerintah juga berjalan efektif. Selain itu, David mengatakan saat ini ruang stimulus moneter BI sudah sangat sempit. Itu sebabnya, stimulus fiskal pemerintah yang harusnya gencar diberikan, sesuai dengan prioritas.