Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi hanya berada di level 4% pada tahun ini, menyusul beratnya tekanan yang dihadapi akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 18—19 Maret 2020, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,0%—5,4% menjadi 4,2%—4,6%. Ini merupakan revisi kedua yang dilakukan oleh bank sentral. Penyebaran virus corona alias COVID-19 yang menekan aktivitas bisnis menjadi alasan utama.

Pascaberakhirnya virus corona pada 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2%—5,6%. Perbaikan ekonomi akan didorong oleh banyaknya stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan moneter, dan makroprudensial yang akomodatif, serta upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Di antaranya adalah reformasi perizinan, serta sejumlah aturan yang ada dalam RUU Cipta Kerja, serta insentif fiskal yang tertuang dalam omnibus law perpajakan.

Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diyakini bakal memberi efek pada peningkatan nilai impor dan hanya memberi sedikit dorongan pada nilai ekspor. Struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh komoditas mengakibatkan harganya lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar, alih-alih negara produsen. Di sisi lain, permintaan global yang masih lesu di tengah perlambatan ekonomi dan ancaman COVID-19 bakal berimbas pada tak efektifnya pemanfaatan momentum pelemahan rupiah untuk meningkatkan nilai ekspor. Nilai rupiah yang terus tertekan tentunya bakal berimbas pada industri yang mengandalkan bahan baku impor, termasuk 19 sektor industri manufaktur yang memperoleh relaksasi impor sebagai bagian dari stimulus penyelamatan ekonomi dari dampak COVID-19. Alhasil, efek stimulus fiskal maupun nonfiskal berpotensi tak bisa dirasakan secara maksimal.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus melemah. Kemarin, indeks saham merosot ke 4.456,75 setelah sempat mengalami trading halt. Sejak awal tahun, IHSG turun 29,25%, sementara nilai kapitalisasi bursa saham turun lebih dari Rp 2.000 triliun. Kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) merosot 8,61% sejak awal tahun dan menjadi kurs dengan kinerja terburuk di Asia. Kemarin, kurs spot rupiah ditutup di Rp 15.173 per dollar AS.

Pelaku pasar tampak meragukan dan merespons negatif langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Apalagi, jumlah korban terus bertambah. Berdasarkan data Selasa (17/3), jumlah pasien positif corona bertambah 38 orang menjadi 172 kasus positif virus korona. Dari jumlah itu, sembilan pasien virus korona dinyatakan sembuh, dan tujuh pasien meninggal dunia. Situasi inilah yang membikin panik pelaku pasar. Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyebut, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal.

Setali tiga uang, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee menilai, ketegasan pemerintah saat ini dalam menangani corona sangat dibutuhkan. Namun Hans berpendapat lockdown bukan solusi terbaik. Alasannya, setiap negara memiliki karakteristik penduduk berbeda. Teguh Hidayat, Direktur Avere Investama, mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah bergerak. Tapi komunikasi stimulus perlu diperbaiki supaya sepenuhnya sampai ke telinga masyarakat. Hans dan Wawan sepakat, pemerintah secara paralel memikirkan efek ekonomi setelah wabah ini bisa dikendalikan. Sebab dengan kondisi saat ini saja ekonomi global dan Indonesia tengah terancam. Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi berujar, penanganan usai Covid-19 bisa dikendalikan juga sangat penting. Ia menilai perlu ada stimulus dari pemerintah. Kepala Riset Trimegah Sekuritas Sebastian Tobing berharap, stimulus pajak bukan hanya ditujukan ke sektor tertentu, tapi ke semua sektor industri. Ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar.

Investasi menjadi salah satu komponen yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia pada tahun ini. Terlebih, ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal tertekan karena adanya wabah virus corona alias Covid-19 yang semakin meluas. Sebab itu, pemerintah kembali memberikan insentif bagi dunia usaha di tengah mewabahnya virus corona. Kali ini, insentif tersebut berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam bentuk pengurangan penghasilan neto untuk penanaman modal tertentu alias investment allowance.

Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh sejumlah sektor industri padat karya. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2020. Ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2019 . Pada PMK tersebut, wajib pajak (WP) yang menanamkan modal baru pada industri padat karya berhak menerima insentif pengurangan pajak penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama.

Insentif investment allowance ini diberikan selama enam tahun terhitung sejak mulai berproduksi komersial. Pengurangan penghasilan neto masing-masing sebesar 10% per tahun. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi industri padat karya untuk bisa memanfaatkan fasilitas diskon perpajakan ini. Pertama, merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Kedua, melakukan kegiatan usaha utama yang tercakup dalam 45 sektor industri padat karya yang telah ditetapkan dalam PMK. Ketiga, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit rata-rata 300 orang dalam satu tahun pajak. Yang perlu menjadi catatan adalah: insentif ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang telah menerima insentif lain seperti tax allowance, tax holiday, dan fasilitas PPh dalam Kawasan Ekonomi Khusus.  Selain itu, pemberian insentif investment allowance kepada wajib pajak didasarkan pada izin usaha atau pendaftaran penanaman modal yang telah diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem online single submission (OSS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengizinkan setiap kementerian dan lembaga mengalihkan anggarannya untuk mempercepat resppns atas dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-6.MK.02.2020, Menteri Sri Mulyani mengimbau para menteri/pimpinan lembaga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Kegiatan tersebut berupa refocussing kegiatan dan realokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Kementerian Keuangan meminta para menteri/pimpinan lembaga untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan berdasarkan surat edaran tersebut sejak ditetapkan pada 15 Maret 2020. Menteri Sri juga mengeluarkan Peraturan mentri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Dalam beleidtersebut, pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan belanja untuk kesehatan yang ditetapkan dalam APBD. Dia menjelaskan pemda dapat menggunakan DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam selain kehutanan, DBH sumber daya alam migas, DAU, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 untuk menangani wabah Covid-19. Menteri Keuangan menegaskan akan memberi sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana alokasi umum.

Sejumlah analis memperkirakan laju indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI masih tertekan sentimen negatif wabah virus corona yang kian meluas.

Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee, mengatakan investor khawatir atas efek berantai penyebaran virus corona. Terlebih, sejumlah negara telah menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Pembatasan aktivitas seperti di Italia telah diikuti hampir semua negara di Eropa. Yang terbaru, Jerman dan Prancis menyatakan akan mengisolasi diri. Berkaca pada kondisi ini, Hans memperkirakan IHSG sulit meninggalkan level 4.400. Namun dia optimistis indeks tak akan jauh lebih dalam sehingga tak perlu sampai ada penghentian perdagangan. Hans menilai sejauh ini otoritas pasar moda telah mengantisipasi anjloknya IHSG dengan baik. Penerbitan aturan pembelian kembali saham (buyback) emiten adalah salah satu kebijakan yang dapat mengurangi tekanan di pasar. Aksi buyback emiten meberi sinyal positif dan mendorong pembelia saham oleh investor. BEI juga mengatur batas bawah auto rejection dengan menyesuaikan kondisi pasar. Pada 9 Maret lalu, manajemen BEI mengubah batas bawah maksimal 10 persen. Namun, selepas terjadi penurunan perdagangan hingga 5 persen pada 12 Maret, batasan tersebut diubah menjadi maksimal 7 persen per 13 Maret.

Wabah virus korona yang meluas telah memengaruhi aktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa transportasi di Tanah Air. Penurunan angka pengguna jasa cukup sig nifikan sejak wabah Covid-19 merebak. Dari 1 sampai 17 Maret 2020, penumpang Ferry Ketapang-Gilimanuk terjadi penurunan sebesar 65 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2019. ASDP juga mencatat penurunan penumpang meng gunakan kendaraan roda dua sebesar 65 persen pada periode tersebut. Begitu juga kendaraan mobil pribadi yang juga turun sebesar 26 persen pada periode tersebut.

Meskipun, terdapat pening katan untuk kendaraan logistic sebanyak 4%. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah meminta perusahaan pelat merah yang melayani publik tetap harus berjalan dan harus dilakukan pengaturan sebaik-baiknya. Saat ini, tidak ada pengurangan operasional rangkaian kereta. Karena kereta api transportasi public, semua perjalanannya seperti biasa. Tapi, penurunan penumpang terjadi di layanan kereta rel listrik (KRL) sebesar 30%. Di Stasiun Ancol, penumpang turun 50 persen, Sta siun Jakarta Kota penumpang turun 38 persen, Stasiun Juanda penumpang turun 25 persen, dan Stasiun UI penumpang turun 17 persen. Penularan virus korona juga berdampak kepada operasional Perum Damri. Sejak mewabah, jumlah penumpang turunnya sampai 20 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya dapat tumbuh dalam ren tang 4,5 sampai 4,9 persen. Proyeksi tersebut lebih lambat di bandingkan keran realisasi pertum buhan ekonomi periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,07 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prediksi di bawah 5 persen bagi ekonomi Indonesia relatif masih baik di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Sementara di Cina, sudah negative, di beberapa negara sudah negatif, tapi kita masih bisa bertahan. Lembaga Dana Mone terInternasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Eco no mic Co-operation and Development/OECD) memprediksi ekonomi global mampu membaik dibandingkan tahun lalu yang di bawah 3 persen. OECD menurunkan proyeksinya 0,5 basis poin menjadi 2,4 persen, dengan asumsi wabah Covid-19 di Cina hanya berlangsung selama satu kuartal dan tidak menyebar signifikan ke negara lain. Namun, pemotongan pertumbuhan bisa menjadi 1,5 persen apabila asumsi tidak terpenuhi. Revisi ke bawah itu karena Cina menjadi mitra dagang utama Indonesia, terutama dari sisi perdagangan. Karena itu, kemampuan Cina menyem buhkan diri menen tukan situasi ekonomi Indonesia ke depannya. Kemenkeu belum bisa memberikan proyek si ekonomi sepanjang 2020. Banyak kemungkinan bisa ter jadi dan memengaruhi prediksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun.

Dari sisi APBN, apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai defisit yang dialami APBN per Februari ini tumbuh 16,2 persen. Pada Februari 2019, defisit APBN sebesar Rp 54 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Pelebaran defisit disebabkan pendapatan negara, terutama dari sisi pajak, mengalami kontraksi, sedang kan belanja negara terus tumbuh. Terlihat, penerimaan pajak pada Februari tumbuh negatif 5,0 persen menjadi Rp 152,9 triliun dari sebelumnya, Rp 160,9 triliun pada periode sama tahun lalu. Pemerintah kini meng go dok paket stimulus ketiga, poin utama yang akan masuk dalam paket itu adalah bidang ke sehatan. Kemenkeu segera mengalirkan dana ke segala kebutuhan di bidang kesehatan me la lui paket stimulus ketiga. Salah satu poin yang masuk dalam aspek kesehatan adalah peningkatan kapasitas rumah sakit dan ke butuhan peralatan kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan masker. Dengan stimulus yang ada, pemerintah menetapkan target pelebaran defisit sam pai 2,5 persen terhadap PDB atau lebih lebar dari asumsi makro di Undang-Undang APBN 2020 sebesar 1,76 persen dari PDB.

Indonesia lebih tepat menerapkan desentralisasi logistik perdagangan daring, seiring dengan tuntutan kecepatan penerimaan barang serta biaya pengiriman yang rendah. Musibah pandemi virus corona (COVID-19) telah maningkatkan pengguna baru dalam pembelanjaan online. Pada masa mendatang, tren industri perdagangan daring (e-commerce) sebagai salah satu channel penjualan akan semakin bertumbuh dengan baik. Namun, aspek logistik baik itu ongkos pengiriman dan lead time pengiriman menjadi salah satu kunci utama dalam jangka panjang. Pelaku bisnis e-commerce disarankan menerapkan kebijakan desentralisasi logistik sebagai solusi integrasi perdagangan dalam jaringan pada masa mendatang. Secara umum, aktivitas belanja daring mengalami peningkatan hingga puluhan kali lipat sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama virus corona pada 4 Maret 2020. Produk incaran konsumen perdagangan daring semenjak virus corona merebak adalah perlindungan diri, healthcare, produk sanitasi, hingga bahan makanan. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan menyiapkan jalur logistik aman virus corona sehingga arus barang tetap terkendali kendati virus merebak ke seluruh negeri. Jalur logistik bebas virus corona berarti peralatan dan personel mengikuti standar pencegahan. Pemerintah daerah juga perlu membantu pengadaan alat kerja karena sudah menjadi barang langka dan mahal.

Imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas ke ruang-ruang publik dalam rangka mencegah penularan virus corona memicu aksi belanja dalam jumlah besar secara di platform dagang-el. Kebutuhan yang bakal meningkat penjualannya secara daring mencakup produk-produk kesehatan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari termasuk pangan pokok. Pemerintah tidak perlu intervensi untuk menjaga harga barang agar tak melonjak drastis. Namun, hal yang diperlukan adalah upaya agar pasokan cukup. Salah satu platform e-commerce, Shopee, telah memiliki tim internal yang secara aktif melakukan perbandingan harga situasi pasar dan nominal yang dinilai wajar. Hal ini disertai pula dengan penyesuaian dan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi pasokan dan permintaan. Adapun, jika terdapat mitra pelapak yang kedapatan menjual produk tersebut dengan kenaikan harga yang tak masuk akal, tim Shopee bakal mengambil langkah lanjutan. Sedangkan salah satu unicorn, Tokopedia, kegiatan belanja secara daring memang bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko penyebaran virus di tempat ramai sekaligus mendorong bisnis lokal terus beroperasi secara daring. Adapun, dalam upaya mencegah adanya kenaikan harga seiring dengan potensi naiknya permintaan, Tokopedia terus melakukan edukasi bagi para penjual di platform tersebut.

Perkembangan wabah COVID-19 di wilayah Asia Tenggara ternyata juga berimbas pada peningkatan pembelian kebutuhan secara daring di tingkat regional. Dalam hasil survei terbarunya, BrandIQ menyoroti adanya pengurungan jumlah kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan disertai dengan peningkatan jumlah pemesananan makanan secara daring. Hal ini setidaknya terlihat pada total pesanan di GrabFood yang tercatat mencapai 4 juta pesanan selama Januari 2020, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 3 juta pesanan.