Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, memprediksi fluktuasi nilai tukar bakal terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Penurunan nilai tukar tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh negara mengalami hal yang sama.

Dia mengatakan dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang mengglobal berdampak pada kegiatan perekonomian dunia. Intervensi Bank Indonesia perlu kapasitas besar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak turun lebih dalam. Melansir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah dalam perdagangan kemarin ditutup melemah menjadi 14.818 dari 14.815 pada akhir pekan lalu. Jika dirunut dari puncak wabah corona yang terjadi di dunia sejak Februari lalu, nilai tukar rupiah yang semula berada di level 13.726 per dolar Amerika Serikat melemah lebih dari 1.100 poin. Nilai tukar rupiah terakhir kali jeblok pada level 15.235 pada 2018. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pasar khawatir pandemi virus corona berlanjur. Meski ada rapor bagus terhadap neraca perdagangan selama Februari yang surplus US$ 2,34 miliar, pelemahan rupiah tak bisa dibendung. Selain itu, kata Ibrahim, masih banyak sentimen negatif bagi dalam negeri, seperti penurunan kembali suku bunga acuan Amerika Serikat selama dua pekan beruntun menjadi 0-0,25 persen.

                                                                                                      Oleh : Haryo Kuncoro

(Guru Besar Fakultas Ekonomi UNJ; Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs-UGM, Direktur Riset The Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta)

Polemik cukai plastik yang santer lima tahun terakhir tuntas sudah setelah pada Februari 2020 DPR menyetujui usulan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk memungut cukai atas produk plastik secara keseluruhan bukan hanya kantong plastik. Pengenaan instrumen cukai diproyeksikan untuk menekan konsumsi plastik yang sudah mencapai 23 kg per kapita per tahun. Akan tetapi ironisnya, tarif cukai plastik yang dikenakan seragam. Tarif cukai yang diusulkan sebesar Rp 30.000 per kg  atau Rp 200 per lembar. Pungutan yang sama rata untuk semua jenis barang yang terkena cukai sesungguhnya lebih memenuhi kaidah sebagai "pajak" daripada prinsip "cukai".

Sejauh ini belum ada kejelasan mengenai pemanfaatan dana cukai plastik yang terkumpul. Konon perolehanya untuk menutup defisit  BPJS toh sama sekali tidak ada hubunganya dengan dampak ekologi plastik. Bagi konsumen pungutan pajak atau cukai berakibat sama yakni soal harga. Kajian LPEM UI melaporkan apabila harga minuman dinaikan 1% maka terjadi penurunan permintaan sebesar 1,7%. Dengan demikian pemungutan cukai niscaya memberatkan konsumen.

Disisi lain (dengan asumsi tarif cukai tidak berubah) kenaikan konsumsi plastik seolah didiamkan DJBC agar terget penerimaan tercapai. Tentu saja ini konfrontatif dengan filosofi pancegahan dari tujuan cukai itu sendiri. Alhasil kepentingan fiskal mengalahkan pertimbangan lingkungan.Lebih lanjut tarif flat pada cukai memicu perilaku transaksional. Dengan membayar "pajak plastik" produsen merasa sudah memenuhi kewajibanya. Karena itu produsen bebas menaikkan produksi plastik untuk memenuhi permintaan pasar seolah sah menjadi hak nya tanpa konsekuensi apapun.

Supply Chain Indonesia memproyeksikan pertumbuhan bisnis transportasi dan pergudangan akan terkoreksi sebagai imbas wabah virus corona yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan aktivitas logistik dunia. Sebelumnya, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi memperkirakan subsektor transportasi pada 2020 akan tumbuh 8,20%, sedangkan subsektor pergudangan tumbuh sebesar 11,27%. Menurutnya, perhitungan itu mengacu data ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir.Analisis SCI menunjukkan subsektor transportasi Indonesia pada 2019 didominasi angkutan darat (jalan) dengan kontribusi Rp390,8 triliun atau 53,64%, diikuti angkutan udara Rp257,7 triliun atau mencapai 35,37%. Angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah antara lain angkutan laut Rp50,6 triliun atau hanya 6,94%, dan angkutan rel Rp12,1 triliun sekitar 1,66%. Ditambah lagi subsektor pergudangan pada 2019 tumbuh sangat tinggi sebesar 16,69% menjadi Rp153,1 triliun. Pada 2018, pertumbuhan bisnis pergudangan hanya 9,61% dengan kontribusi sebesar Rp131,2 triliun. 

Sementara itu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan logistik pada 2020 hanya tumbuh sekitar 5%, dengan faktor pemberat utama pandemi virus corona dan ketegangan perang dagang. Dampak wabah virus corona, cukup besar terhadap logistik sepanjang 2 bulan berjalan pada tahun ini. Dampaknya berupa pengurangan 70% impor dengan China. Saat ini, dampak negatif itu sudah masuk ekspor ke China dan beberapa negara yang juga mulai berkurang. Diperkirakan dalam jangka waktu 9 bulan hingga 12 bulan mendatang menjadi masa yang sangat sulit.

BPS mengelompokkan sektor logistik mencakup subsektor transportasi per moda yaitu rel, darat, laut, udara, serta sungai, danau, dan penyeberangan. Sektor logistik juga mencakup pergudangan (pergudangan dan jasa penunjang angkutan, serta pos dan kurir).

Sentimen pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) yang terus meluas secara global turut menyeret industri properti di Indonesia, sehingga berbuntut pada adanya perubahan proyeksi untuk tahun ini. Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan pasar properti di Tanah Air secara fundamental sebetulnya sudah siap untuk naik pada tahun ini menyusul lemahnya industri properti sejak 2014. Hanya saja,  adanya beberapa faktor yang terjadi belakangan ini termasuk pandemi virus corona yang juga masuk ke Indonesia membuat pasar properti ikut terhantam. Mau tidak mau, tren kenaikan pasar properti bisa terkoreksi. Industri properti di Tanah Air pada 2019 lalu sebetulnya sudah mulai menunjukkan tren positif. Pasar perumahan, misalnya, IPW mencatat kenaikannya 10,5% dibandingkan dengan 2018. 

Secara terpisah Vice President PT Metropolitan Kentjana Jeffri Tanudjaja berpendapat insentif perpajakan seperti pemangkasan pajak bisa menggenjot pasar properti. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Luar Negeri Rusmin Lawin. Dia menyebutkan keringanan pajak bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Program Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Amri. Dia mengemukakan pajak properti bagi konsumen saja sudah berat, apalagi bagi pengembang.

Pemerintah memang sudah banyak memberikan insentif dan juga subsidi, tapi buktinya belum banyak bergerak. Ini perlu dibenahi dari sisi pajak, karena rumah adalah kebutuhan primer, orang pasti bayar.

Otoritas fiskal tengah mempertimbangkan penggunaan dasar pengenaan pajak nilai lain sebagai alternatif pengenaan pajak pertambahan nilai pada sektor ritel. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan pajak di sektor tersebut. Pasalnya, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor ini terbilang rumit karena margin yang cukup kecil dan memiliki jenis barang cukup beragam. Saat ini, pihak DJP bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang mempertimbangkan penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebagai alternatif pengenaan PPN pada sektor ritel. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, sebagai sektor yang menjual fast moving consumer’s goods, sudah seharusnya pungutan PPN ritel menggunakan sistem berbeda. Usaha yang perlu dikeluarkan oleh otoritas pajak terlalu besar apabila memungut PPN atas sektor ritel dengan sistem pemungutan PPN pada umumnya. Mengenai skema, agar pengenaan PPN pada sektor ritel bisa mencontoh skema atas emas perhiasan. Meski demikian, DPP Nilai Lain yang dijadikan landasan untuk pengenaan PPN harus mendekati nilai yang sebenarnya agar adil.

Sementara itu, Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan, pengenaan PPN yang berbeda adalah upaya untuk menyederhanakan adminsitrasi. Meski lebih simpel, kebijakan ini memiliki konsekuensi. Menurutnya, skema PPN yang menggunakan DPP Nilai Lain menyebabkan adanya konsekuensi pajak masukan tidak sepenuhnya bisa dikreditkan oleh PKP.  Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada pemerintah untuk melibatkan dunia usaha, tidak hanya akademisi. Sistem PPN pada sektor ritel perlu dibuat lebih simpel karena sifat sektor ini yang multidistribusi dan multiproduk. Khusus untuk ritel yang tercatat di bursa efek, sambungnya, permasalahan makin kompleks karena perusahaan harus membuat laporan keuangan secara periodik, serta melaporkan dan membayarkan PPN Masa setiap bulannya.

Prospek bisnis agen perjalanan atau travel pada tahun ini tidak cukup menghentak lantaran virus corona (COVID-19) menyerang lalu lintas orang maupun barang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan beberapa biro perjalanan bahkan sudah ada yang menutup usahanya lantaran minimnya pemasukan, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak ada. Sebelumnya para pengusaha perjalanan wisata hanya mengharuskan karyawannya untuk mengambil cuti tanpa bayaran dengan durasi waktu minimal sepekan.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan jika hingga Mei 2020 COVID-19 tak kunjung reda, besar kemungkinan akan banyak pengusaha jasa perjalanan yang gulung tikar, karena omzet yang turun drastis dan juga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja yang cukup besar. Ini baru permulaan. Jika skenario Badan Intelijen Negara puncaknya adalah Mei 2020, akan banyak pengusaha travel yang omzetnya menurun tajam. Karena itu, kondisi ini akan diimbangi dengan efisiensi secara besar-besaran, termasuk efisiensi biaya karyawan. Jika terus berlanjut hingga Juni, dapat dipastikan banyak usaha travel yang ajukan pailit dan NPL bank bisa meningkat. Itu yang harus diwaspadai.

Penambahan hari libur nasional dan cuti bersama dinilai tidak signifikan mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan daya beli masyarakat justru jadi kunci. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno mengatakan minat orang berpergian menurun karena wabah Covid-19. Biro perjalanan, hotel, restoran dan maskapai penerbangan sudah menawarkan promosi. Namun jumlah orang yang tetap membatalkan perjalanan tetap banyak. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Haryadi Sukamdani, berkaca pada pengalaman 2018 penambahan hari libur tidak berdampak signifikan terhadap pariwisata. Apalagi selain wabah penyakit ada juga kendala daya beli.

Menteri Perindustridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tambahan libur berdampak pada produktivitas industri manufaktur. Namun, insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak wabah covid-19 bisa mengompensasi penurunan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal dampak penyebaran virus corona (Covid-19) bakal melambatkan laju perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan perekonomian terlihat dari rapor perdagangan, baik ekspor maupun impor Indonesia, yang jeblok sepanjang dua bulan terakhir.

Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang bakal difokuskan kepada jaring pengaman sosial atau social safety net. Berbagai program jaminan sosial disiapkan seperti menambah bantuan sosial kepada 15 juta keluarga penerima manfaat dari semula Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu yang berlaku sejak awal bulan. Yang terbaru, kata Sri Mulyani, pemerintah membebaskan pajak penghasilan para karyawn yang tergolong dalam pajak penghasilan Pasal 21 selama enam bulan per April mendatang. Tak kurang dampak langsung dan tak langsung pandemi virus corona diperkirakan mencapai Rp 158 triliun terhadap keuangan negara. Angka tersebut berasal dari berbagai stimulus pemerintah, tak hanya di bidang ekonomi tapi ada juga berbagai keringanan di sektor kesehatan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas ihwal pangan. Ada beberapa produk komoditas yang akan jadi fokus pemerintah. Berbagai pangan tersebut adalah beras, daging sapi dan kerbau, gula, minyak goreng, serta daging ayam.

Pemberian stimulus akan memperlebar kekurangan penerimaan pajak sehingga perlu diantisipasi. Waspadai pula pemberhentian pekerja untuk sementara waktu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan kebijakan stimulus pada industri manufaktur sudah pasti akan menambah shortfall pajak. Shortfall pajak berpotensi lebih lebar dari tahun lalu yang sebesar Rp 245,5 triliun. Untuk menghindari pelebaran kekurangan penerimaan pajak itu, belanja negara harus direvisi. Salah satunya dengan mengerem belanja infrastruktur yang belum prioritas dan bisa ditunda tahun depan. Langkah itu membuka ruang fiskal anggaran agar bisa dipakai untuk memberi subsidi kepada rakyat dan pelaku usaha di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah Covid-19.

Perekonomian di Indonesia mulai terpukul Covid-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Industri pariwisata dan manufaktur bersiap menghadapi situasi terburuk. Di sektor pariwisata, sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 pendapatan diperkirakan hilang 1,5 miliar dollar AS. Hitungan perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan, nilai itu terdiri dari kehilangan potensi pendapatan dari kedatangan wisatawan China 1,1 miliar dollar AS dan wisatawan negara lain 400 juta dollar AS. Stimulus pemerintah untuk membantu industri pariwisata antara lain membebaskan pungutan pajak hotel dan restoran pada 10 destinasi wisata utama. Namun, dampaknya belum dirasakan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri menyatakan, industri alas kaki yang padat karya menanggung beban operasional yang berat terutama untuk menggaji karyawan. Sejauh ini dengan kondisi pasokan bahan baku yang terbatas (60% impor dari China) produksi terhambat. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, kondisi terburuk juga terjadi ketika ada pembatasan pengiriman dari dan ke negara lain.