Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengizinkan setiap kementerian dan lembaga mengalihkan anggarannya untuk mempercepat resppns atas dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-6.MK.02.2020, Menteri Sri Mulyani mengimbau para menteri/pimpinan lembaga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Kegiatan tersebut berupa refocussing kegiatan dan realokasi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel. Kementerian Keuangan meminta para menteri/pimpinan lembaga untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan berdasarkan surat edaran tersebut sejak ditetapkan pada 15 Maret 2020. Menteri Sri juga mengeluarkan Peraturan mentri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Dalam beleidtersebut, pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan belanja untuk kesehatan yang ditetapkan dalam APBD. Dia menjelaskan pemda dapat menggunakan DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam selain kehutanan, DBH sumber daya alam migas, DAU, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 untuk menangani wabah Covid-19. Menteri Keuangan menegaskan akan memberi sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaporkan kinerja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 selama dua bulan berturut-turut. Sanksi tersebut berupa pemotongan penyaluran dana alokasi umum.

Sejumlah analis memperkirakan laju indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI masih tertekan sentimen negatif wabah virus corona yang kian meluas.

Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kwee, mengatakan investor khawatir atas efek berantai penyebaran virus corona. Terlebih, sejumlah negara telah menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Pembatasan aktivitas seperti di Italia telah diikuti hampir semua negara di Eropa. Yang terbaru, Jerman dan Prancis menyatakan akan mengisolasi diri. Berkaca pada kondisi ini, Hans memperkirakan IHSG sulit meninggalkan level 4.400. Namun dia optimistis indeks tak akan jauh lebih dalam sehingga tak perlu sampai ada penghentian perdagangan. Hans menilai sejauh ini otoritas pasar moda telah mengantisipasi anjloknya IHSG dengan baik. Penerbitan aturan pembelian kembali saham (buyback) emiten adalah salah satu kebijakan yang dapat mengurangi tekanan di pasar. Aksi buyback emiten meberi sinyal positif dan mendorong pembelia saham oleh investor. BEI juga mengatur batas bawah auto rejection dengan menyesuaikan kondisi pasar. Pada 9 Maret lalu, manajemen BEI mengubah batas bawah maksimal 10 persen. Namun, selepas terjadi penurunan perdagangan hingga 5 persen pada 12 Maret, batasan tersebut diubah menjadi maksimal 7 persen per 13 Maret.

Wabah virus korona yang meluas telah memengaruhi aktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa transportasi di Tanah Air. Penurunan angka pengguna jasa cukup sig nifikan sejak wabah Covid-19 merebak. Dari 1 sampai 17 Maret 2020, penumpang Ferry Ketapang-Gilimanuk terjadi penurunan sebesar 65 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2019. ASDP juga mencatat penurunan penumpang meng gunakan kendaraan roda dua sebesar 65 persen pada periode tersebut. Begitu juga kendaraan mobil pribadi yang juga turun sebesar 26 persen pada periode tersebut.

Meskipun, terdapat pening katan untuk kendaraan logistic sebanyak 4%. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah meminta perusahaan pelat merah yang melayani publik tetap harus berjalan dan harus dilakukan pengaturan sebaik-baiknya. Saat ini, tidak ada pengurangan operasional rangkaian kereta. Karena kereta api transportasi public, semua perjalanannya seperti biasa. Tapi, penurunan penumpang terjadi di layanan kereta rel listrik (KRL) sebesar 30%. Di Stasiun Ancol, penumpang turun 50 persen, Sta siun Jakarta Kota penumpang turun 38 persen, Stasiun Juanda penumpang turun 25 persen, dan Stasiun UI penumpang turun 17 persen. Penularan virus korona juga berdampak kepada operasional Perum Damri. Sejak mewabah, jumlah penumpang turunnya sampai 20 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya dapat tumbuh dalam ren tang 4,5 sampai 4,9 persen. Proyeksi tersebut lebih lambat di bandingkan keran realisasi pertum buhan ekonomi periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,07 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prediksi di bawah 5 persen bagi ekonomi Indonesia relatif masih baik di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Sementara di Cina, sudah negative, di beberapa negara sudah negatif, tapi kita masih bisa bertahan. Lembaga Dana Mone terInternasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Eco no mic Co-operation and Development/OECD) memprediksi ekonomi global mampu membaik dibandingkan tahun lalu yang di bawah 3 persen. OECD menurunkan proyeksinya 0,5 basis poin menjadi 2,4 persen, dengan asumsi wabah Covid-19 di Cina hanya berlangsung selama satu kuartal dan tidak menyebar signifikan ke negara lain. Namun, pemotongan pertumbuhan bisa menjadi 1,5 persen apabila asumsi tidak terpenuhi. Revisi ke bawah itu karena Cina menjadi mitra dagang utama Indonesia, terutama dari sisi perdagangan. Karena itu, kemampuan Cina menyem buhkan diri menen tukan situasi ekonomi Indonesia ke depannya. Kemenkeu belum bisa memberikan proyek si ekonomi sepanjang 2020. Banyak kemungkinan bisa ter jadi dan memengaruhi prediksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun.

Dari sisi APBN, apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai defisit yang dialami APBN per Februari ini tumbuh 16,2 persen. Pada Februari 2019, defisit APBN sebesar Rp 54 triliun atau 0,34 persen dari PDB. Pelebaran defisit disebabkan pendapatan negara, terutama dari sisi pajak, mengalami kontraksi, sedang kan belanja negara terus tumbuh. Terlihat, penerimaan pajak pada Februari tumbuh negatif 5,0 persen menjadi Rp 152,9 triliun dari sebelumnya, Rp 160,9 triliun pada periode sama tahun lalu. Pemerintah kini meng go dok paket stimulus ketiga, poin utama yang akan masuk dalam paket itu adalah bidang ke sehatan. Kemenkeu segera mengalirkan dana ke segala kebutuhan di bidang kesehatan me la lui paket stimulus ketiga. Salah satu poin yang masuk dalam aspek kesehatan adalah peningkatan kapasitas rumah sakit dan ke butuhan peralatan kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) dan masker. Dengan stimulus yang ada, pemerintah menetapkan target pelebaran defisit sam pai 2,5 persen terhadap PDB atau lebih lebar dari asumsi makro di Undang-Undang APBN 2020 sebesar 1,76 persen dari PDB.

Indonesia lebih tepat menerapkan desentralisasi logistik perdagangan daring, seiring dengan tuntutan kecepatan penerimaan barang serta biaya pengiriman yang rendah. Musibah pandemi virus corona (COVID-19) telah maningkatkan pengguna baru dalam pembelanjaan online. Pada masa mendatang, tren industri perdagangan daring (e-commerce) sebagai salah satu channel penjualan akan semakin bertumbuh dengan baik. Namun, aspek logistik baik itu ongkos pengiriman dan lead time pengiriman menjadi salah satu kunci utama dalam jangka panjang. Pelaku bisnis e-commerce disarankan menerapkan kebijakan desentralisasi logistik sebagai solusi integrasi perdagangan dalam jaringan pada masa mendatang. Secara umum, aktivitas belanja daring mengalami peningkatan hingga puluhan kali lipat sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama virus corona pada 4 Maret 2020. Produk incaran konsumen perdagangan daring semenjak virus corona merebak adalah perlindungan diri, healthcare, produk sanitasi, hingga bahan makanan. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan menyiapkan jalur logistik aman virus corona sehingga arus barang tetap terkendali kendati virus merebak ke seluruh negeri. Jalur logistik bebas virus corona berarti peralatan dan personel mengikuti standar pencegahan. Pemerintah daerah juga perlu membantu pengadaan alat kerja karena sudah menjadi barang langka dan mahal.

Imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas ke ruang-ruang publik dalam rangka mencegah penularan virus corona memicu aksi belanja dalam jumlah besar secara di platform dagang-el. Kebutuhan yang bakal meningkat penjualannya secara daring mencakup produk-produk kesehatan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari termasuk pangan pokok. Pemerintah tidak perlu intervensi untuk menjaga harga barang agar tak melonjak drastis. Namun, hal yang diperlukan adalah upaya agar pasokan cukup. Salah satu platform e-commerce, Shopee, telah memiliki tim internal yang secara aktif melakukan perbandingan harga situasi pasar dan nominal yang dinilai wajar. Hal ini disertai pula dengan penyesuaian dan pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi pasokan dan permintaan. Adapun, jika terdapat mitra pelapak yang kedapatan menjual produk tersebut dengan kenaikan harga yang tak masuk akal, tim Shopee bakal mengambil langkah lanjutan. Sedangkan salah satu unicorn, Tokopedia, kegiatan belanja secara daring memang bisa menjadi alternatif untuk mengurangi risiko penyebaran virus di tempat ramai sekaligus mendorong bisnis lokal terus beroperasi secara daring. Adapun, dalam upaya mencegah adanya kenaikan harga seiring dengan potensi naiknya permintaan, Tokopedia terus melakukan edukasi bagi para penjual di platform tersebut.

Perkembangan wabah COVID-19 di wilayah Asia Tenggara ternyata juga berimbas pada peningkatan pembelian kebutuhan secara daring di tingkat regional. Dalam hasil survei terbarunya, BrandIQ menyoroti adanya pengurungan jumlah kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan disertai dengan peningkatan jumlah pemesananan makanan secara daring. Hal ini setidaknya terlihat pada total pesanan di GrabFood yang tercatat mencapai 4 juta pesanan selama Januari 2020, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 3 juta pesanan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah meninjau ulang stimulus pariwisata yang diluncurkan awal Maret sebagai aksi penanggulanganan dampak COVID-19. Pemberian stimulus sektor pariwisata— khususnya bagi perhotelan dan restoran—saat ini sudah tak lagi relevan karena di tengah penyebaran wabah virus corona yang terus berkembang, pengusaha tidak akan menerima manfaat langsung stimulus tersebut. Justru, pihak yang menerima manfaat adalah pemerintah daerah (pemda) di 36 kabupaten/kota yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas. PHRI mendata, per Maret 2020, tingkat okupansi hotel secara nasional terpelanting di bawah 50%. Terlebih, sejak dikeluarkannya nota dinas dari beberapa kementerian/lembaga yang menginstruksikan pembatasan rapat atau acara yang mengumpulkan banyak orang. Saat ini kondisi keuangan industri perhotelan makin menyusut, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban perbankan, pajak (pajak pemerintah pusat, serta pajak dan retribusi daerah), iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan dan biaya operasional (gaji karyawan, pemasok bahan baku, listrik, air, telepon dan lain-lain) menurun dengan kemungkinan gagal bayar bila pemerintah tidak melakukan kebijakan untuk mengantisipasinya.

Saat ini sudah banyak manajemen perhotelan yang mulai membicarakan kemungkinan terburuk, seperti menguraing biaya tenaga kerja dengan cara mengatur giliran kerja/merumahkan sebagian karyawan, mengurangi jam kerja, menghentikan pekerja harian, serta kemungkinan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang tidak utuh. PHRI meminta sejumlah hal kepada pemerintah. Pertama, relaksasi PPh Pasal 21 untuk membantu likuiditas pekerja perhotelan. Kedua, relaksasi PPh Pasal 25 untuk memberi ruang likuiditas bagi usaha pariwisata, khususnya subsektor perhotelan dan restoran. Ketiga, penangguhan atau cuti dalam melakukan pembayaran kewajiban perbankan, baik bunga maupun pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang diterima oleh pelaku usaha pariwisata, khususnya subsektor perhotelan dan restoran (baik korporasi maupun perorangan). Keempat, pembebasan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu likuiditas pekerja dan perusahaan

Seharusnya pemberian insentif penundaan pungutan PPh Pasal 21 tak hanya ditujukan bagi pelaku industri berbasis manufaktur saja. Insentif tersebut juga harus diberikan kepada pelaku industri pariwisata, terlebih sektor tersebut menyumbang banyak bagi perekonomian nasional, khususnya pendapatan devisa. Di sisi lain, pelaku sektor pariwisata saat ini adalah yang paling rentan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerjanya.

Kejaksaan Agung diketahui telah melakukan penyitaan terhadap 458 bidang tanah atas nama Benny Tjokrosaputro terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung tidak akan berhenti untuk mencari aset milik para tersangka baik yang disembunyikan di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dilakukan,dalam rangka pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun. Kejagung baru melimpahkan berkas tiga tersangka dari enam tersangka yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. Sementara, tiga tersangka sisanya, akan dilimpahkan pada awal April 2020. Ketiga tersangka sisanya itu adalah Komisasris Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan membebaskan pengenaan cukai etil alkohol dalam pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik untuk tujuan sosial. Pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan etil alkohol dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang terkait dengan COVID-19. Sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam memberikan kemudahan pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Ditjen Bea Cukai telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-04/BC/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Anjuran menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan massa dinilai berdampak ke perdagangan, pariwisata dan jasa. Namun teknologi menawarkan alternatif. Salah satunya belanja daring untuk usaha perdagangan . Konsumsi masyarakat dinilai bisa disokong melalui perdagangan elektronik atau e-dagang.

Akan tetapi kepanikan waga terkait wabah Covid-19 berpengaruh ke pasar. Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah serius, cepat dan tegas untuk mencegah penyebaran penyakit. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta seperti peritel untuk membatasi pembelian barang serta menindak tegas spekulan atau penimbun.