Otoritas fiskal tengah mempertimbangkan penggunaan dasar pengenaan pajak nilai lain sebagai alternatif pengenaan pajak pertambahan nilai pada sektor ritel. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan pajak di sektor tersebut. Pasalnya, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor ini terbilang rumit karena margin yang cukup kecil dan memiliki jenis barang cukup beragam. Saat ini, pihak DJP bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sedang mempertimbangkan penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebagai alternatif pengenaan PPN pada sektor ritel. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, sebagai sektor yang menjual fast moving consumer’s goods, sudah seharusnya pungutan PPN ritel menggunakan sistem berbeda. Usaha yang perlu dikeluarkan oleh otoritas pajak terlalu besar apabila memungut PPN atas sektor ritel dengan sistem pemungutan PPN pada umumnya. Mengenai skema, agar pengenaan PPN pada sektor ritel bisa mencontoh skema atas emas perhiasan. Meski demikian, DPP Nilai Lain yang dijadikan landasan untuk pengenaan PPN harus mendekati nilai yang sebenarnya agar adil.

Sementara itu, Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan, pengenaan PPN yang berbeda adalah upaya untuk menyederhanakan adminsitrasi. Meski lebih simpel, kebijakan ini memiliki konsekuensi. Menurutnya, skema PPN yang menggunakan DPP Nilai Lain menyebabkan adanya konsekuensi pajak masukan tidak sepenuhnya bisa dikreditkan oleh PKP.  Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta kepada pemerintah untuk melibatkan dunia usaha, tidak hanya akademisi. Sistem PPN pada sektor ritel perlu dibuat lebih simpel karena sifat sektor ini yang multidistribusi dan multiproduk. Khusus untuk ritel yang tercatat di bursa efek, sambungnya, permasalahan makin kompleks karena perusahaan harus membuat laporan keuangan secara periodik, serta melaporkan dan membayarkan PPN Masa setiap bulannya.

Prospek bisnis agen perjalanan atau travel pada tahun ini tidak cukup menghentak lantaran virus corona (COVID-19) menyerang lalu lintas orang maupun barang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan beberapa biro perjalanan bahkan sudah ada yang menutup usahanya lantaran minimnya pemasukan, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak ada. Sebelumnya para pengusaha perjalanan wisata hanya mengharuskan karyawannya untuk mengambil cuti tanpa bayaran dengan durasi waktu minimal sepekan.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan jika hingga Mei 2020 COVID-19 tak kunjung reda, besar kemungkinan akan banyak pengusaha jasa perjalanan yang gulung tikar, karena omzet yang turun drastis dan juga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja yang cukup besar. Ini baru permulaan. Jika skenario Badan Intelijen Negara puncaknya adalah Mei 2020, akan banyak pengusaha travel yang omzetnya menurun tajam. Karena itu, kondisi ini akan diimbangi dengan efisiensi secara besar-besaran, termasuk efisiensi biaya karyawan. Jika terus berlanjut hingga Juni, dapat dipastikan banyak usaha travel yang ajukan pailit dan NPL bank bisa meningkat. Itu yang harus diwaspadai.

Penambahan hari libur nasional dan cuti bersama dinilai tidak signifikan mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan daya beli masyarakat justru jadi kunci. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno mengatakan minat orang berpergian menurun karena wabah Covid-19. Biro perjalanan, hotel, restoran dan maskapai penerbangan sudah menawarkan promosi. Namun jumlah orang yang tetap membatalkan perjalanan tetap banyak. Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Haryadi Sukamdani, berkaca pada pengalaman 2018 penambahan hari libur tidak berdampak signifikan terhadap pariwisata. Apalagi selain wabah penyakit ada juga kendala daya beli.

Menteri Perindustridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tambahan libur berdampak pada produktivitas industri manufaktur. Namun, insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak wabah covid-19 bisa mengompensasi penurunan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal dampak penyebaran virus corona (Covid-19) bakal melambatkan laju perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Perlambatan perekonomian terlihat dari rapor perdagangan, baik ekspor maupun impor Indonesia, yang jeblok sepanjang dua bulan terakhir.

Pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang bakal difokuskan kepada jaring pengaman sosial atau social safety net. Berbagai program jaminan sosial disiapkan seperti menambah bantuan sosial kepada 15 juta keluarga penerima manfaat dari semula Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu yang berlaku sejak awal bulan. Yang terbaru, kata Sri Mulyani, pemerintah membebaskan pajak penghasilan para karyawn yang tergolong dalam pajak penghasilan Pasal 21 selama enam bulan per April mendatang. Tak kurang dampak langsung dan tak langsung pandemi virus corona diperkirakan mencapai Rp 158 triliun terhadap keuangan negara. Angka tersebut berasal dari berbagai stimulus pemerintah, tak hanya di bidang ekonomi tapi ada juga berbagai keringanan di sektor kesehatan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas ihwal pangan. Ada beberapa produk komoditas yang akan jadi fokus pemerintah. Berbagai pangan tersebut adalah beras, daging sapi dan kerbau, gula, minyak goreng, serta daging ayam.

Pemberian stimulus akan memperlebar kekurangan penerimaan pajak sehingga perlu diantisipasi. Waspadai pula pemberhentian pekerja untuk sementara waktu. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan kebijakan stimulus pada industri manufaktur sudah pasti akan menambah shortfall pajak. Shortfall pajak berpotensi lebih lebar dari tahun lalu yang sebesar Rp 245,5 triliun. Untuk menghindari pelebaran kekurangan penerimaan pajak itu, belanja negara harus direvisi. Salah satunya dengan mengerem belanja infrastruktur yang belum prioritas dan bisa ditunda tahun depan. Langkah itu membuka ruang fiskal anggaran agar bisa dipakai untuk memberi subsidi kepada rakyat dan pelaku usaha di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah Covid-19.

Perekonomian di Indonesia mulai terpukul Covid-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Industri pariwisata dan manufaktur bersiap menghadapi situasi terburuk. Di sektor pariwisata, sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 pendapatan diperkirakan hilang 1,5 miliar dollar AS. Hitungan perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan, nilai itu terdiri dari kehilangan potensi pendapatan dari kedatangan wisatawan China 1,1 miliar dollar AS dan wisatawan negara lain 400 juta dollar AS. Stimulus pemerintah untuk membantu industri pariwisata antara lain membebaskan pungutan pajak hotel dan restoran pada 10 destinasi wisata utama. Namun, dampaknya belum dirasakan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Firman Bakri menyatakan, industri alas kaki yang padat karya menanggung beban operasional yang berat terutama untuk menggaji karyawan. Sejauh ini dengan kondisi pasokan bahan baku yang terbatas (60% impor dari China) produksi terhambat. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman mengatakan, kondisi terburuk juga terjadi ketika ada pembatasan pengiriman dari dan ke negara lain.

WTO menyebutkan jasa perdagangan global diperkirakan terus melemah mulai akhir 2019 hingga triwulan I-2020. Proteksi perdagangan dan wabah Covid-19 merupakan 2 faktor utama yang mempengaruhi perlambatan perdagangan jasa dunia. Barometer perdagangan jasa dunia pada akhir 2019 sebesar 96,8 atau dibawah ambang batas ideal (100). WTO menyebutkan penurunan indeks terbesar ada di sektor jasa perjalanan udara penumpang dengan indeks 93,5 dan pengiriman peti kemas 94,3 yang pertumbuhanya sudah moderat sebelum wabah Covid-19.

Industri perikanan yang selama ini menggarap ekspor sebagai pasar utama memilih untuk menunggu situasi pasar global pulih. Langkah ini dilakukan menyusul status pandemi Covid-19 yang dikeluarkan WHO. Permintaan beberapa komoditas unggulan masih ada tetapi permintaan bergeser. Disisi lain pasar dalam negeri mulai dilirik untuk digarap.

Sementara itu, pasar ekspor ke China mulai bangkit namun muncul tren pergeseran permintaan ke jenis ikan yang harganya lebih murah. Sedangkan permintaan tuna kaleng cenderung tetap terutama untuk dipasarkan ke Jepang, Timur Tengah, Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

Bank Indonesia terus menggenjot digitalisasi sistem pembayaran nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan keuangan digital merupakan masa depan ekonomi Indonesia, peluang bisnis, hingga penyediaan lapangan pekerjaan. Salah satu peluang untuk digitalisasi keuangan yang bisa disasar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perry mengatakan, untuk mendorong digitalisasi keuangan UMKM, bank sentral akan terus menyasar retail, bahkan hingga ke pelosok. Pelaku usaha kecil-menangah nantinya akan diberi layanan dari teknologi finansial (tekfin) dan digital banking. Untuk langkah awal, Perry mengatakan terus mensosialisasi QRIS atau Quick Response Indonesia Standard. Menurut Perry, sudah ada 3 juta merchant yang berhasil terintegrasi dengan QRIS, dari perbankan hingga tekfin. Bukan tidak mungkin QRIS bisa berinovasi dan dikembangkan ke negara lain. Saat ini bank sentral sedang menjajaki proses standardisasi dengan Thailand. Begitu juga Thailand yang mengembangkan standar versi Indonesia. Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih, menagatakan peran digitalisasi sudah berubah di hilir. Menurut dia, Indonesia sangat adaptif terhadap inovasi digital. Secara demografi, struktur penduduk usia produktif itu sekitar 173 juta. Indonesia juga menjadi pengguna Internet terbesar nomor empat dengan porsi 63 persen, yang merupakan digital native.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 pada 2020 berpotensi terkoreksi akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan pelemahan pertumbuhan itu akan langsung terefleksi pada kuartal pertama tahun ini.

Dampak perekonomian Cina yang lumpuh mulai menjalar ke negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan negara tersebut, termasuk Indonesia. Josua memprediksi target pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen kian berat karena sejumlah indikator perekonomian berpotensi terkontraksi. Salah satunya adalah defisit neraca transaksi berjalan (CAD) akibat melemahnya kinerja ekspor. Perdagangan global sempoyongan gara-gara sentimen corona. Hingga akhir tahun, neraca transaksi berjalan diperkirakan mendekati 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan berada di kisaran 4,7-5 persen. Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody’s dalam laporan yang berjudul Global Macro Outlook 2020-2021 menyampaikan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9 persen menjadi 4,8 persen. Selain itu, hingga Februari lalu, cadangan devisa tercatat berada di posisi US$ 130,4 miliar, atau turun US$ 1,3 miliar dibanding posisi pada Januari.