Musim pembagian dividen interim kuartal IV/2020 memang telah tiba. PT Astra International Tbk. ( ASII ), PT United Tractors Tbk. ( UNTR ), dan PT Astra Agro Lestari Tbk. ( AALI ) segera membayar dividen interim pada Oktober 2020. ASII memutuskan pembagian dividen interim total senilai Rp. 1,09 triliun atau Rp. 27 per lembar untuk kinerja tahun buku 2020. Adapun, perseroan membagi dividen interim dalam 5 tahun terakhir dengan nilai Rp. 57 per lembar pada 2019, Rp. 60 per lembar pada tahun 2018, Rp. 55 per lembar pada tahun 2017, Rp. 55 per lembar pada 2016, dan Rp. 64 per lembar pada 2015. Head of Investor Relations Astra International Tira Ardianti mengatakan posisi kas perseroan masih solid. Selain itu, neraca keuangan produsen otomotif itu juga kuat, sehingga dapat memberikan dividen interim tahun buku 2020 untuk pemegang saham. UNTR itu, akan membagikan dividen interim total senilai Rp. 637,85 miliar atau Rp. 171 per lembar. Sebanyak Rp. 379,50 miliar akan di setorkan kepada ASII selaku pemegang 59,50% saham perseroan dan sisanya diterima oleh masyarakat.

Selain Grup Astra, beberapa emiten juga konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk. Emiten berkode saham BBCA itu konsisten membagi dividen interim pada 2015 – 2019 dengan nilai per lembar saham yakni Rp. 55 pada 2015, Rp. 70 pada 2016, Rp. 80 pada 2017, Rp. 85 pada 2018, dan Rp. 100 pada 2019. Menanggapi hal itu, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan pada prinsipnya perseroan tetap berkomitmen memberikan nilai tambah kepada semua stakeholder. Pembagian dividen tetap masuk dalam rencana tahunan, namun sangat bergantung pada kondisi perseroan di masa pandemi Covid-19,”ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Rizki Pribadi Hasan mengatakan kinerja perseroan masih berjalan baik dengan pendapatan yang meningkat seperti tecermin dari kinerja keuangan semester 1/2020. Menyoal pembagian dividen interim, emiten berkode saham IPCM itu menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Perseroan terus memantau perkembangan situasi serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kinerja secara umum.

Pada saat yang sama, daya beli yang tertekan juga masuk dalam radar proyeksi pemerintah. Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2020 terkontraksi pada kisaran 1,5% hingga 3%. Proyeksi kontraksi ini memang tidak sedalam realisasi konsumsi pada kuartal II/2020 yang tercatat turun 5,6%. Secara keseluruhan, konsumsi diperkirakan merosot 1% hingga 2,1% sepanjang 2020. Beberapa indikator menunjukkan konsumsi belum pulih, misalnya belanja ritel yang jatuh ke titik hadir pada April. Pada perkembangannya relatif stagnan di zona negatif. Data PT Bank Central Asia Tbk, menyebutkan belanja ritel turun 12,7% per Agustus. Pembelian motor dan mobil pada masa penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) jatuh sangat dalam lebih dari 90% pada Mei. Dua indikator aktivitas ekonomi itu juga ‘betah’ di wilayah kontraksi meskipun penurunan pada bulan – bulan berikutnya tidak securam sebelumnya. Per Juli 2020, pembelian motor dan mobil turun masing – masing 38,7% dan 69,4%. Iskandar mengatakan pada sisa 3 bulan di 2020 ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan terus mempercepat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) dan APBN 2020.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu menyiratkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil mendorong pemulihan permintaan. “ ( Deflasi ) menunjukkan permintaan belum pulih secepat yang dibayangkan. “Terlihat pemulihan kalau ada pertumbuhan ekonomi positif, “katanya. Menurutnya, penyerapan perlindungan sosial sudah mulai berjalan baik karena pelaksanaannya selalu tepat waktu dan setiap bulan terjadi pengeluaran hingga lebih dari Rp. 200 triliun. “Upaya preventif pemerintah belum maksimal, misalnya realisasi anggaran masih sangat kecil, padahal kebutuhannya besar sekarang, “ujarnya. Faisal menambahkan, jika fokus pemerintah menanggulangi kesehatan, beberapa hal bisa dilakukan untuk menahan laju penyebaran Covid-19, seperti pembagian masker dan tes Covid-19 secara gratis bagi masyarakat. Namun hingga saat ini, dua hal tersebut jarang dilakukan pemerintah. “ Oleh karena itu, konsumsi belum bisa pulih. Program PEN bansos bisa menahan anjloknya daya beli, tapi ( sejauh ini ) kontribusinya rendah. Jadi, sangat bisa dimengerti jika terjadi deflasi, “jelasnya. Pemerintah perlu mengambil langkah – langkah yang cepat dan tegas dalam 3 bulan kedepan untuk menahan konsumsi rumah tangga agar tidak terkontraksi semakin dalam pada kuartal IV/2020.

Pada 2019, pengguna Internet di Indonesia mencapai 55,9 persen dari total populasi. Nilai transaksi e-commerce pun masih tumbuh hingga saat ini dan potensinya mencapai Rp 150 triliun. Dengan penerapan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, baru sekitar Rp 10-15 triliun yang bisa diperoleh negara dari layanan digital ini.

Pemerintah masih bisa mengoptimalkan pendapatan sektor ini dengan menerapkan pungutan pajak penghasilan (PPh), meskipun implementasinya tak mudah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak boleh hanya menyasar pemain besar demi menciptakan kesetaraan berusaha dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

Di transaksi lintas yurisdiksi, Dwinda menyatakan terdapat tiga instrumen pajak yang dapat dioptimalkan. Salah satunya PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang sekarang sudah diterapkan di dalam negeri. Namun dua instrumen lainnya membutuhkan upaya ekstra. Sebab, pajak dalam konteks ini bukan hanya isu antara pemerintah dan pebisnis, melainkan juga antar-pemerintah.

Salah satu instrumen tersebut adalah PPh Badan melalui pendefinisian ulang bentuk usaha tetap (BUT). Instrumen lainnya berupa pajak transaksi elektronik. Jenis pajak ini merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pungutan pajak digital. Salah satunya dengan mengatur wajib pajak bagi penyedia konten digital yang hadir secara ekonomi di Indonesia, meski penyedia konten digital itu tak berkantor di sini, pemerintah berhak memungut pajak penghasilan atas kegiatan ekonomi yang mereka jalankan di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan harga secara umum atau deflasi 0,05 persen pada September. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan deflasi terjadi karena penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan tarif angkutan udara.

BPS memantau 90 kota sebagai parameter indeks harga konsumen (IHK). Dari seluruh kota yang dipantau, ada 56 yang mengalami deflasi dan 38 lainnya mengalami inflasi. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, komponen utama yang mengalami deflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, andil sektor transportasi mencapai 0,04 persen karena anjloknya tarif penerbangan di 44 kota. Meski ada komoditas yang mengalami penurunan harga, masih ada penyumbang inflasi, seperti minyak goreng dan bawang putih.

Kepala BPS DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan inflasi di Ibu Kota mencapai 0,02 persen pada September, membaik dari Agustus lalu, yaitu minus 0,1 persen. Tiga komoditas utama yang menyumbang inflasi adalah sektor pendidikan, perhiasan dan emas, serta bawang putih.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan deflasi tiga kali berturut-turut atau hat-trick menjadi tanda tingkat konsumsi yang tak membaik, seiring dengan menurunnya pendapatan. Kondisi ini memaksa produsen menggencarkan diskon dan menjual barang dengan harga di bawah biaya pokok produksi.

Program bantuan sosial pemerintah belum sanggup menekan potensi deflasi karena hanya menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pasokan barang yang berlimpah, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, tak diimbangi peningkatan permintaan.

Google menyatakan akan menginvestasikan US$ 1 miliar untuk bermitra dengan para perusahaan penerbitan media dalam pengembangan aplikasi bernama Showcase. CEO Google Sundar Pichai, seperti dikutip AFP, Kamis (1/10) mengatakan google saat ini sedang berseteru dengan sejumlah grup media Eropa, termasuk dengan AFP. Karena Google tidak mau mematuhi undang-undang baru Uni Eropa (UE) yang mengatur hak cipta digital. Menurut Google, pihaknya tidak perlu membayar atas gambar, video, atau potongan berita yang tampil di hasil cari. Dengan alasan itu sudah mendorong ratusan juta pengguna untuk mengunjungi situs perusahaan-perusahaan media tersebut setiap bulannya. Menurut Pichai, Google sudah menandatangani kemitraan tersebut dengan hampir 200 penerbitan media di beberapa negara. Termasuk dengan Der Spiegel Jerman dan Folha de S Paulo Brasil. Namun masih kurang untuk perusahaan media yang asal Amerika Serikat (AS) serta Prancis.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyebutkan, pada September lalu terjadi deflasi 0,05%, melanjutkan deflasi dua bulan sebelumnya yaitu Juli yang mengalami deflasi 0,10% dan Agustus yang juga 0,05%. Tanda bahwa daya beli masyarakat masih rendah itu, kata Suhariyanto, dipertegas oleh inflasi inti yang kembali menurun pada bulan September 2020 yaitu menjadi 0,13% yang sudah berlangsung sejak maret.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kecaribu mengatakan, kondisi deflasi tiga bulan berturut turut menunjukkan bahwa jumlah permintaan belum tumbuh optimal. Ini disebabkan oleh per tumbuhan ekonomi yang masih berada di jalur negatif. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah akan terus meningkatkan sisi permintaan. Sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus dijalankan secara optimal, di antaranya program perlindungan sosial yang telah dialokasikan dana sebesar Rp 203,9 triliun. Program ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, inflasi inti yang tetap rendah tidak semata dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat.

Suhariyanto melanjutkan, untuk inflasi tahun kalender (Ja nuari-September) 2020 adalah sebesar 0,89%. Sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) adalah sebesar 1,42%. Sementara itu, deflasi 0,05% pada September 2020 terjadi karena penurunan harga pangan dan tarif transportasi. Komoditas yang dominan berkontribusi pada deflasi untuk kelompok ini adalah penurunan tarif angkutan udara yang memberikan andil kepada deflasi sebesar 0,04%. Ia menambahkan, untuk tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-September) 2020 sebesar 1,46% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,86%.