Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Febrio Kacaribu menilai proyeksi terbaru Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan -2% hingga 1,6% sudah sejalan dengan asessment pemerintah. 

Bank Dunia dalam laporan terbaru East Asia and Pacific Economic Update pada Oktober 2020 yang bertema From Containment to Recovery mengambarkan kondisi terkini perekonomian di negara Asia bagian Timur dan Pasifik, Indonesia. Secara umum, Outlook Bank Dunia masih sejalan dengan asessment pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -1,7% dan -0,6%, jelas Febrio. 

Dia juga menyebut bahwa selain Bank Indonesia, beberapa institusi internasional juga menyampaikan outlook perekonomian Indonesia seperti Bank Pembangunan Asia dengan perkiraan -1% dan EOCD sebesar -3,3%.  Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat pandemic Covid19 memberikan tekanan terhadap permintaan domestik (baik akitivitas konsumsi maupun investasi). 

Di sisi lain, permintaan domestic yang masih relatif lemah tersebut menahan indikator makro lainnya tetap terjaga yaiitu inflasi sebesar 2,1% dan defisit neraca transaksi berjalan 1,3% terhadap PDB. Bank Dunia memperkirakan pada tahun mendatang, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan ada pada rentang 3% hingga 4,4% dan tahun 2022 sebesar 5,1%. Angka tersebut berdasarkan pertimbangan dampak baseline yang rendah dan penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin prosentase dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Selain ekonomi, Bank Dunia juga menunjukan asessment indikator kesejahteraan khususnya angka kemiskinan yang ekstrim akan meningkat pertama kalinya setelah tahun 2006. Kemiskinan ekstrim meningkat dari 2,7% tahun 2019 menjadi 3% pada tahun 2020. 

Perusahaan dan produsen panel surya dan modul surya, PT Sky Energy Indnesia Tbk (JSKY) mengatakan pemberian fasilitas keringanan fiskal berupa sertifikat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kantor Wliayah Bea Cukai Jakarta akan lebih mendongkrak ekspor perusahaan. Sekretaris JSKY, Firsky Kurniawan menyatakan ungkapan terima kasih atas fasilitas KITE. Selama ini ekspor PT JSKY sudah melakukan ekspor ke Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan China. Tahun ini JSYK akan mengoperasikan pabrik baru untuk pasar ekspor. Didirikan tahun 2008 PT Sky Energy Indonesia Tbk telah memproduksi panel surya dan modul surya dengan kapasitas produksi 100 Megawatt (MW) panel surya dan 200 Megawatt (MW) modul surya per tahun. Melalui pabriknya di Cicadas, Bogor dan pada tahun ini akan mengoperasikan pabrik baru di Cisalak, Depok untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Sebelumnya, pada Kamis (17/9) JSKY mendapatkan fasilitas keringanan fiscal KITE setelah manajemen JSKY melakukan pemaparan daring profil bisnis dan penguasaan teknlogi informasi inventory kepada tim penilai dari bea cukai. Fasilitas keringanan fiscal KITE ini berupa pembebasan bea masuk bahan baku impor, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Kebijakan ini diberikan kepada perushaan dengan produk ekspor sebagai stimulus mengatasi pandemi untuk menjaga stabilitas nasional.

PT Sky Energy Indonesia Tbk juga mengumumkan akan mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Oktober 2020. Pada RUPSLB ini direksi perseroan akan meminta pra pemengang saham untuk korporasi melakukan penambahan modal perseroan melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETI) atau right issue. JSKY berencana menerbitkan saham baru sekitar 199.188.920 lembar dengan harga penawaran pada pelaksanaan Rp 500 per lembar dengan harga nominal Rp 50 per lembar. Penerbitan ini diikuti penerbitan waran sebanyak-banyaknya 707.120.666 dengan harga pelaksanaan waran Rp 650 dari jumlah saham yang telah ditempatkan da disetor kepada para pemegang saham. JSKY menargetkan mendapatkan tambahan modal Rp 99,59 miliar.

Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 bisa minus 1,6% hingga minus 2% secara tahunan atau year on year (yoy). Proyeksi ini makin buruk dari konsensus yang dikeluarkan pada Juni 2020 yakni 0% alias stagnan. Penyebabnya penanganan pandemi dari sisi kesehatan Indonesia belum maksimal.

Chief Economist for East Asia and Pasific World Bank Aaditya Mattoo menilai pemerintah Indonesia belum sukses mengatasi pandemi. Karena Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat.

Menurutnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah setempat, kurang efektif. Sehingga justru memperburuk outlook pemulihan ekonomi Indonesia. “Indonesia belum menerapkan isolasi secara ketat, dan nampaknya lebih mengandalkan kebijakan-kebijakan yang lebih ringan,” kata Matto dalam paparan digital, Selasa (29/9).

Alhasil, Bank Dunia memprediksi pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih lambat dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), efek pandemi korona menyebabkan angka kemiskinan per Maret 2020 menjadi 9,8%, jumlahnya setara dengan dua tahun yang lalu.

Sebagai respon, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu Nathan mengatakan pemerintah sudah memberi bantuan terhadap 40% masyarakat pendapatan rendah di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan dan pembiayaan usaha serta subsidi listrik.

Ini terlihat dari besarnya anggaran PEN di program perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan realisasinya sampai 16 September 202 sudah Rp 134,45 triliun atau sama dengan 65,94% dari pagu.

Mulai awal tahun depan, harga meterai bakal naik menjadi Rp 10.000 per meterai dari yang sebelumnya terdapat dua jenis yakni meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kepastian ini setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (29/9).

Saat menyampaikan tanggapan pemerintah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Penyesuaian besaran tarif dimaksud masih dalam rentang yang wajar dalam kerangka peningkatan penerimaan bea meterai tanpa memberatkan dan membebani masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9).

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih tetap berjalan di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, “Saat ini masih jalan terus, masih dikerjakan tetapi dengan kecepatan yang berbeda,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (29/9).

Wahyu bilang saat ini terdapat 52 PSN yang ditargetkan rampung pada akhir 2020. Target ini ditetapkan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. “Estimasi yang dibuat tahun lalu, tidak memperhitungkan kendala Covid-19,” terang Wahyu.

Proyek yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatra itu terbentang sepanjang 131 km dengan biaya Rp 12,18 triliun.Sebulan lalu, Jokowi juga telah meresmikan jalan tol Banda Aceh - Sigli seksi IV sepanjang 14,7 km pada Selasa (25/8).

Tiga hari berselang, tepatnya Jumat (28/8), giliran proyek Bandara International Yogyakarta diresmikan. Agar memastikan proyek infrastruktur tak terhalangi pandemi, pekan lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas degan para menteri membahas percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Proyek pelabuhan Patimban bernilai Rp 43,2 triliun ini ditargetkan bisa mulai beroperasi akhir tahun ini dan menjadi pelabuhan andalan untuk ekspor produk otomotif. Pemerintah tetap menjadikan infrastruktur sebagai tumpuan. Alokasi dana belanja infrastruktur pada tahun depan mencapai Rp 414 triliun. “Proyek infrastruktur penting di tahun 2021 karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, “ ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Produsen kendaraan memperkuat metode promosi dan transaksi melalui platform online untuk mengerek penjualan hingga akhir tahun. Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan hasil inovasi penjualan secara digital, seperti showroom atau expo online sulit menyamai sistem konvensional.

Penjualan wholesales mobil dari agen pemegang merek (APM) terus meningkat sejak Juni hingga bulan lalu. Pada Agustus lalu, penjualan menembus 37 ribu unit. Menurut Kukuh, capaian itu jauh di bawah volume penjualan normal yang mencapai 90 ribu unit per bulan. Namun dia menganggap hasil ini positif di tengah sepinya kunjungan ke showroom dan bengkel selama pembatasan sosial. Hal ini mendorong distributor memperkuat sistem online.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengatakan sudah memanfaatkan platform digital. Dari Toyota Virtual Expo yang diadakan pada Agustus saja, TAM bisa mendapat surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk 600 unit mobil, belum termasuk catatan dari expo serupa di bulan sebelumnya.
Dalam kondisi normal, kata Anton, kunjungan pelanggan ke situs web TAM hanya sekitar 1 juta pengunjung sebulan, atau bisa meningkat menjadi 1,5 juta saat ada peluncuran produk. Tapi saat pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, lonjakannya mencapai 2,5 juta pengunjung.

Regional Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia region Sulawesi, Samuel Pilo Bunga, mengatakan perusahaannya menjaga kinerja penjualan dengan menyasar sektor kesehatan. Penjualan kendaraan untuk sektor tersebut terus bertumbuh.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura memilih berfokus pada penjualan produk existing. Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan program keringanan pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa menurunkan harga mobil baru dan mendongkrak penjualan. Saat ini pemerintah pusat punya kewenangan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, masih optimistis kinerja anggota holding pertambangan badan usaha milik negara membaik pada akhir tahun ini. Menurut Orias, harga sejumlah komoditas tambang yang lesu menjadi salah satu pemicu luruhnya kinerja keuangan perusahaan tambang.

Orias mencatat harga timah terkoreksi paling dalam, yaitu sebesar 19 persen, sejak awal tahun. Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 390 miliar pada periode tersebut.

Kinerja keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium juga tertekan akibat harga aluminium yang turun 12 persen. Laba bersih Inalum secara year to date pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 103 miliar. Pendapatan perusahaan pada periode itu turun 8,45 persen menjadi Rp 3,03 triliun dibanding pada tahun lalu.

Penurunan harga bauksit sebesar 7 persen membuat pendapatan PT Aneka Tambang Tbk pada semester I 2020 turun 36,06 persen. Laba perusahaan juga anjlok menjadi Rp 85 miliar. Padahal, pada semester I 2019, angkanya mampu mencapai Rp 428 miliar.

Hanya PT Freeport Indonesia yang memiliki kinerja cukup baik. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar US$ 94 juta sejak awal tahun hingga Juni 2020. Harga emas tercatat tumbuh hingga 25 persen selama paruh pertama 2020. Sempat turun pada Maret, harga komoditas ini terus naik tiap bulan hingga pada Juni mencapai US$ 1.746 per toz, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap aset berisiko rendah selepas pandemi dan menyebabkan ketidakpastian global.

Selain emas, komoditas tembaga meningkat sejak Juni 2020 menjadi US$ 3 per pound. PT Bukit Asam Tbk juga tertekan menghadapi penurunan harga batu bara sebesar 9 persen. Namun Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin masih optimistis laba perseoran mencatat kinerja positif tahun ini.

Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie menyatakan kinerja perusahaan hingga semester I 2020 masih terjaga di tengah penurunan harga batu bara.

PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang memfasilitasi transaksi menggunakan dompet digital WeChat Pay. Director Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, sejalan dengan regulasi Bank Indonesia implementasi transaksi WeChat Pay pada mitra pedagang CIMB Niaga sesuai standar kode cepat Indonesia (QRIS).

Transaksinya dapat menggunakan EDC, perangkat kode cepat dan aplikasi yang diunduh di perangkat mitra dagang. Pihaknya berharap inisiatif ini dapat mendukung pengembangan industri pariwisata sekaligus kontribusi memberikan devisa bagi Indonesia. 

Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

Di Indonesia, tanda-tanda resesi sebenarnya mulai terlihat ketika ekonomi tumbuh melambat pada triwulan I-2020. Perekonomian secara tahunan tumbuh 2,97 persen, sementara triwulanan minus 2,41 persen.

Kontraksi ekonomi baru benar-benar terjadi pada triwulan II-2020. Pertumbuhan ekonomi terperosok ke negatif 5,32 persen secara tahunan. Pekan lalu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar minus 1 persen sampai minus 2,9 persen, yang berarti Indonesia akan mengalami resesi.

Falsafah Keynes diterapkan Indonesia dengan melonggarkan defisit APBN 2020 menjadi 6,3 persen produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.039,2 triliun. Defisit tahun ini tertinggi sejak 1965 yang saat itu mencapai 63 persen PDB.

Defisit APBN salah satunya dialokasikan untuk anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,23 triliun. Per 16 September 2020, realisasi anggaran PC-PEN baru Rp 254,4 triliun atau 36,72 persen pagu.

 Sisa anggaran PC-PEN yang berpotensi tidak terserap akan direalokasi ke program-program yang saat ini sudah berjalan. Dari relokasi itu, akan ada tambahan anggaran perlindungan sosial dari pagu awal Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242,01 triliun dan dukungan UMKM naik dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

Di sisi lain, potensi penyerapan beberapa program lebih rendah dari pagu, yaitu penanganan kesehatan sebesar 96 persen dari pagu Rp 84,02 triliun, dukungan sektoral pemerintah daerah dan kementerian/lembaga Rp 71,54 triliun (67 persen), dan pembiayaan korporasi Rp 49,05 triliun (91,5 persen).