Pemerintah tengah mereformulasi skema pengenaan pajak penghasilan atau PPh final bagi sektor konstruksi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan besaran PPh final akan didesain sesuai dengan kebijakan penurunan PPh badan. Adapun, selama ini pengenaan skema final pada sektor konstruksi dianggap tidak ideal. Pasalnya, kontribusi sektor kontruksi dan real estat terhadap produk domestik bruto ( PDB ) cukup besar. 

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan PPh final yang lebih menekankan aspek kesederhanaan justru berpontensi mendorong jumlah penerimaan yang tidak selaras dengan kontribusi terhadap PDB. Selain itu, PPh final pada sektor konstruksi menimbulkan policy gap di sektor ini. Disamping itu, Bawono mengatakan diperlukan juga terobosan pada skema pengenaan PPh final untuk sektor pertanian. 

Namun, kebijakan pajak perlu mempertimbangkan beberapa karakteristik sektor tersebut. Sektor ini merupakan sektor yang sulit untuk dipajaki karena informasi atas aktivitasnya tidak terdokumentasi dan diketahui oleh pemerintah. Contoh saja sektor perikanan. Akibatnya, dibutuhkan terobosan di bidang PPh untuk kepatuhan mereka. Skema presumptive tax bisa dipergunakan.

Revisi Undang-Undang KPK dinilai menjadai salah satu faktor utama banyaknya pegawai KPK mengundurkan diri pada 2020. Guru Besar Antropologi Hukum FH Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengatakan bahwa pegawai yang melamar bekerja di KPK umumnya idealis. Alhasil, mereka kehilangan semangat ketika KPK mengalami reduksi peranan dan ruang lingkup kerjanya serta tidak lagi memiliki otonomi khusus untuk menangani kasus korupsi. Berdasarkan data KPK sejak Januari lalu terdapat 24 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap KPK mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Febri Diansyah, matan juru bicara KPK.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor logam mulia, perhiasan, dan permata pada Januari-Agustus 2020 senilai 6,227 miliar dollar AS atau tumbuh 32,55 persen dibandingkan dengan Januari-Agustus 2019 yang senilai 4,697 miliar dollar AS.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti dalam PraRakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, akhir pekan lalu, menyampaikan, ekspor perhiasan masih meningkat di tengah pandemi Covid-19. ”Mungkin karena desainnya beranekaragam menjadi daya tarik dan kekuatan perhiasan yang diekspor,” katanya.

Aliran modal asing tampak masih keluar dari pasar keuangan Indonesia sejak awal tahun hingga 1 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, dalam kurun waktu tersebut, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 173,83 triliun. Nilai outflow dalam periode tersebut lebih besar daripada nilai outflow yang terjadi dalam periode awal tahun hingga 24 September 2020, yang mencapai Rp 167,44 triliun.

Kabar baiknya, meski asing melakukan aksi jual pada periode tersebut, dalan kurun waktu 28 September 2020 - 1 Oktober 2020, aliran modal asing ada yang masuk ke dalam pasar keuangan domestik sebesar Rp 1,03 triliun. Ini terdiri dari aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2,46 triliun, di tengah aliran modal asing yang keluar dari pasar saham sebesar Rp 1,43 triliun.

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Kepala Komunikasi Bank Indonesia menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga sistem keuangan serta menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat, keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia menunjukkan ada keraguan investor akan prospek pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. “Investor sepertinya masih melihat belum adanya prospek pemulihan ekonomi yang cepat dalam jangka pendek,” ujar Bhima kepada KONTAN, Minggu (4/10).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy melihat, modal asing yang keluar dari Indonesia salah satunya karena investor saat ini masih wait and see melihat hasil pemilu Amerika Serikat pada November 2020 nanti. Selain itu, mereka melihat kondisi ekonomi Indonesia yang belum ada sentimen positif, malah pemerintah sudah memproyeksi Indonesia bisa resesi di kuartal III-2020 ini.

PT Akselerasi Edukasi (HaloFina) mencatatkan pertumbuhan pengguna dua kali lipat setiap bulannya. CEO & Co-Founder Halofina Adjie Wicaksana menyatakan saat pandemi fiturlife plan paling banyak digunakan oleh pengguna. Ia menjelaskan fitur itu merupakan perencanaan keuangan dengan teknologi robo advisory dan robo investment yang dapat membantu pengguna mencapai tujuan keuangannya. Disusul peningkatan di fitur Finaconsult.

“Hingga saat ini pertanyaan yang paling banyak di ajukan saat pengguna konsultasi keuangan di Finaconsult yaitu cashflow management dan general financial analysis,” ujar Adjie kepada KONTAN akhir pekan lalu.

PT Chandharwealth Mandiri (FUNDtastic) juga mengaku menuai berkah selama pandemi. Co-founder dan Chief Investment officer Fundtastic, Franky Chandra mengatakan, pengguna tumbuh 56% dari 16.000 di Maret menjadi 25.000 pengguna pada akhir September tahun ini.

Chief Marketing Officer PT Solusi Finansialku Mario Agustian Lasut menyatakan pengguna platform meningkat signifikan sepanjang pandemi. “Pengguna kami pada akhir 2019 sebanyak 100.000 orang, pada Juni 2020 sebanyak 250.000 orang, hingga saat ini kami punya 270.000 pengguna,” ujar Mario kepada KONTAN.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan harga maksimal (batas atas) dari swab tes atau Polymerase Chain Reaction (PCR) test, sebesar Rp 900.000.

Kemenkes akan menerbitkan surat edaran terkait aturan baru tersebut. “Kemkes juga menyampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi BPKP juga untuk pengetesan swab test melalui PCR harga akan ditentukan maksimal Rp 900.000 nah ini nanti sesudah diumumkan oleh BPKP, Kemenkes akan membuat edaran,” jelas Airlangga akhir pekan lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi menyampaikan, pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah menetapkan tarif bagi reagen yang digunakan untuk PCR test. “Kami berharap Pemerintah juga menetapkan harga reagennya agar RS juga bisa mengikuti harga PCR yang sudah ditetapkan,” tutur Ichsan kepada KONTAN, Minggu (4/10).

Rencana lama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membeli saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, pengembang aplikasi Gojek, akan menjadi kenyataan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menuturkan tak akan melarang perusahaan pelat merah berinvestasi selama sesuai dengan bisnis inti dan telah diperhitungkan dengan matang.

Telkom telah merencanakan transaksi ini sejak dua tahun lalu tapi tak berjalan mulus karena tak ada kesepakatan atas klausul perjanjian, Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, tak memberi restu.

Pembahasan kerja sama kembali bergulir pada 2019. Kali ini Telkom menugasi anak usahanya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), mengeksekusi rencana tersebut. Komisaris Telkomsel perwakilan Singapore Telecommunications Limited (Singtel) sempat berdebat dengan direksi mempertanyakan alasan manajemen membeli saham Gojek.

Telkomsel mempersiapkan US$ 150 juta untuk membeli 1,5 persen saham Gojek. Telkomsel memperkirakan potensi pendapatan hingga US$ 500 juta dari transaksi ini.

Dari investasi ini, Telkomsel meminta Gojek meningkatkan kinerja perusahaan. Gojek menyanggupi kenaikan pendapatan hingga 40 persen setiap tahun. Selain itu, Gojek akan menggunakan layanan Telkomsel bagi mitra pengemudi dan penjualnya. Telkomsel akan mendapatkan insight big data dari Gojek untuk menggarap pasar iklan.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyatakan belum bisa berkomentar namun tak menampik bahwa perusahaan tengah menjajaki peluang bisnis untuk mewujudkan misi perusahaan berfokus pada bisnis digital connectivity, digital platform, dan digital services.

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi turun sedalam 5,32 persen sepanjang kuartal II tahun ini. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan naik dari 37,6 persen pada 2020 menjadi 41,09 persen pada 2021.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan peningkatan utang adalah konsekuensi dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah upaya pemerintah menanggulangi pandemi.

Pemerintah bisa mengurangi utang dengan cara meningkatkan pendapatan, salah satunya melalui pajak. Namun, penerimaan dari sektor pajak tidak bisa diharapkan lantaran pemerintah justru memberikan berbagai insentif perpajakan untuk memulihkan ekonomi. Karena itu, peningkatan utang menjadi pilihan.

Lonjakan utang pemerintah, menurut Badan Kebijakan Fiskal, adalah konsekuensi dari keseimbangan primer (pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang) yang masih negatif cukup dalam pada tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan, tahun ini, keseimbangan primer berada di angka negatif 4,27 persen dari PDB. Sedangkan tahun depan, diperkirakan negatif 3,59 persen.

Belanja negara 2021 didesain naik dari tahun ini ke angka Rp 2.750 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya Rp 1.743,6 triliun. Febrio mengatakan, anggaran tersebut dirancang dengan posisi pemerintah sebagai motor kebijakan counter-cyclical atau melawan tren pelemahan ekonomi.

Pemerintah juga akan mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan dengan langkah non-utang, misalnya dengan mendorong masuknya investasi. Febrio menyatakan karakteristik krisis yang diakibatkan oleh pandemi sangat berbeda dengan krisis lainnya, karena tidak bisa dihitung kapan akan berakhir.