Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih tetap berjalan di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Ketua KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, “Saat ini masih jalan terus, masih dikerjakan tetapi dengan kecepatan yang berbeda,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (29/9).

Wahyu bilang saat ini terdapat 52 PSN yang ditargetkan rampung pada akhir 2020. Target ini ditetapkan pada 2019 atau sebelum ada pandemi Covid-19. “Estimasi yang dibuat tahun lalu, tidak memperhitungkan kendala Covid-19,” terang Wahyu.

Proyek yang menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatra itu terbentang sepanjang 131 km dengan biaya Rp 12,18 triliun.Sebulan lalu, Jokowi juga telah meresmikan jalan tol Banda Aceh - Sigli seksi IV sepanjang 14,7 km pada Selasa (25/8).

Tiga hari berselang, tepatnya Jumat (28/8), giliran proyek Bandara International Yogyakarta diresmikan. Agar memastikan proyek infrastruktur tak terhalangi pandemi, pekan lalu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas degan para menteri membahas percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Proyek pelabuhan Patimban bernilai Rp 43,2 triliun ini ditargetkan bisa mulai beroperasi akhir tahun ini dan menjadi pelabuhan andalan untuk ekspor produk otomotif. Pemerintah tetap menjadikan infrastruktur sebagai tumpuan. Alokasi dana belanja infrastruktur pada tahun depan mencapai Rp 414 triliun. “Proyek infrastruktur penting di tahun 2021 karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, “ ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Produsen kendaraan memperkuat metode promosi dan transaksi melalui platform online untuk mengerek penjualan hingga akhir tahun. Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan hasil inovasi penjualan secara digital, seperti showroom atau expo online sulit menyamai sistem konvensional.

Penjualan wholesales mobil dari agen pemegang merek (APM) terus meningkat sejak Juni hingga bulan lalu. Pada Agustus lalu, penjualan menembus 37 ribu unit. Menurut Kukuh, capaian itu jauh di bawah volume penjualan normal yang mencapai 90 ribu unit per bulan. Namun dia menganggap hasil ini positif di tengah sepinya kunjungan ke showroom dan bengkel selama pembatasan sosial. Hal ini mendorong distributor memperkuat sistem online.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengatakan sudah memanfaatkan platform digital. Dari Toyota Virtual Expo yang diadakan pada Agustus saja, TAM bisa mendapat surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk 600 unit mobil, belum termasuk catatan dari expo serupa di bulan sebelumnya.
Dalam kondisi normal, kata Anton, kunjungan pelanggan ke situs web TAM hanya sekitar 1 juta pengunjung sebulan, atau bisa meningkat menjadi 1,5 juta saat ada peluncuran produk. Tapi saat pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, lonjakannya mencapai 2,5 juta pengunjung.

Regional Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia region Sulawesi, Samuel Pilo Bunga, mengatakan perusahaannya menjaga kinerja penjualan dengan menyasar sektor kesehatan. Penjualan kendaraan untuk sektor tersebut terus bertumbuh.

Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Naoya Nakamura memilih berfokus pada penjualan produk existing. Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan program keringanan pajak pembelian mobil baru sebesar nol persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa menurunkan harga mobil baru dan mendongkrak penjualan. Saat ini pemerintah pusat punya kewenangan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Direktur Utama MIND ID, Orias Petrus Moedak, masih optimistis kinerja anggota holding pertambangan badan usaha milik negara membaik pada akhir tahun ini. Menurut Orias, harga sejumlah komoditas tambang yang lesu menjadi salah satu pemicu luruhnya kinerja keuangan perusahaan tambang.

Orias mencatat harga timah terkoreksi paling dalam, yaitu sebesar 19 persen, sejak awal tahun. Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 390 miliar pada periode tersebut.

Kinerja keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium juga tertekan akibat harga aluminium yang turun 12 persen. Laba bersih Inalum secara year to date pada Juni 2020 tercatat sebesar Rp 103 miliar. Pendapatan perusahaan pada periode itu turun 8,45 persen menjadi Rp 3,03 triliun dibanding pada tahun lalu.

Penurunan harga bauksit sebesar 7 persen membuat pendapatan PT Aneka Tambang Tbk pada semester I 2020 turun 36,06 persen. Laba perusahaan juga anjlok menjadi Rp 85 miliar. Padahal, pada semester I 2019, angkanya mampu mencapai Rp 428 miliar.

Hanya PT Freeport Indonesia yang memiliki kinerja cukup baik. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar US$ 94 juta sejak awal tahun hingga Juni 2020. Harga emas tercatat tumbuh hingga 25 persen selama paruh pertama 2020. Sempat turun pada Maret, harga komoditas ini terus naik tiap bulan hingga pada Juni mencapai US$ 1.746 per toz, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan terhadap aset berisiko rendah selepas pandemi dan menyebabkan ketidakpastian global.

Selain emas, komoditas tembaga meningkat sejak Juni 2020 menjadi US$ 3 per pound. PT Bukit Asam Tbk juga tertekan menghadapi penurunan harga batu bara sebesar 9 persen. Namun Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin masih optimistis laba perseoran mencatat kinerja positif tahun ini.

Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie menyatakan kinerja perusahaan hingga semester I 2020 masih terjaga di tengah penurunan harga batu bara.

PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang memfasilitasi transaksi menggunakan dompet digital WeChat Pay. Director Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, sejalan dengan regulasi Bank Indonesia implementasi transaksi WeChat Pay pada mitra pedagang CIMB Niaga sesuai standar kode cepat Indonesia (QRIS).

Transaksinya dapat menggunakan EDC, perangkat kode cepat dan aplikasi yang diunduh di perangkat mitra dagang. Pihaknya berharap inisiatif ini dapat mendukung pengembangan industri pariwisata sekaligus kontribusi memberikan devisa bagi Indonesia. 

Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

Di Indonesia, tanda-tanda resesi sebenarnya mulai terlihat ketika ekonomi tumbuh melambat pada triwulan I-2020. Perekonomian secara tahunan tumbuh 2,97 persen, sementara triwulanan minus 2,41 persen.

Kontraksi ekonomi baru benar-benar terjadi pada triwulan II-2020. Pertumbuhan ekonomi terperosok ke negatif 5,32 persen secara tahunan. Pekan lalu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar minus 1 persen sampai minus 2,9 persen, yang berarti Indonesia akan mengalami resesi.

Falsafah Keynes diterapkan Indonesia dengan melonggarkan defisit APBN 2020 menjadi 6,3 persen produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.039,2 triliun. Defisit tahun ini tertinggi sejak 1965 yang saat itu mencapai 63 persen PDB.

Defisit APBN salah satunya dialokasikan untuk anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,23 triliun. Per 16 September 2020, realisasi anggaran PC-PEN baru Rp 254,4 triliun atau 36,72 persen pagu.

 Sisa anggaran PC-PEN yang berpotensi tidak terserap akan direalokasi ke program-program yang saat ini sudah berjalan. Dari relokasi itu, akan ada tambahan anggaran perlindungan sosial dari pagu awal Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242,01 triliun dan dukungan UMKM naik dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

Di sisi lain, potensi penyerapan beberapa program lebih rendah dari pagu, yaitu penanganan kesehatan sebesar 96 persen dari pagu Rp 84,02 triliun, dukungan sektoral pemerintah daerah dan kementerian/lembaga Rp 71,54 triliun (67 persen), dan pembiayaan korporasi Rp 49,05 triliun (91,5 persen).

Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi. Namun, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang masih lemah justru menghilangkan kesempatan itu. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kedua di DKI Jakarta juga tidak akan ada artinya apabila pemerintah tidak tegas.

Staf Ahli Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Yongky Surya Susilo, Senin (28/9/2020), mengatakan, sebenarnya ada kesempatan pemulihan pada triwulan III dan IV-2020. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan masih lemah.

Hasil survei Hippindo terhadap anggota-anggotanya menunjukkan, rata-rata penjualan mereka turun sebesar 80 persen pada Mei-Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Survei tersebut juga memperlihatkan, penjualan ritel di sektor busana bisa turun 70-80 persen dan makanan-minuman turun 50 persen pada September-Oktober 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Hippindo juga memproyeksikan, ritel produk kebutuhan harian pada triwulan-III 2020 diprediksi tumbuh 4-8 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian pada triwulan-IV 2020 diperkirakan tumbuh 6-10 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan untuk peritel produk gaya hidup pada triwulan-III 2020 diperkirakan minus 60 persen sampai minus 40 persen secara tahunan dan triwulan IV-2020 minus 50 persen hingga minus 20 persen. Padahal, sebelum ada PSBB DKI Jakarta, peritel gaya hidup diperkirakan dapat tumbuh 10-25 persen pada triwulan-III 2020 secara tahunan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menyatakan, APPBI berharap ada pembebasan PPh, PPn, pajak reklame, dan pajak parkir. Pemerintah juga diminta memberikan subsidi langsung kepada karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan sebesar 50 persen dari upah.

Pelaku usaha pusat belanja dan peritel meminta pemerintah daerah memberlakukan intervensi berbasis local (mini lockdown) untuk menekan penularan Covid ketimbang penerapan PSBB ketat. Sebab PSBB ketat dikhawatirkan membuat pengunjung mall semakin anjlok sehingga industri retail berpotensi kehilangan omset 200 triliun hingga akhir 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey (Senin 28/9) menyatakan bahwa presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang sama . Pengusaha ritel meminta pemerintah segera mencairkan insentif yang diminta agar dapat bertahan dari imbas negative Covid. Tanpa insentif pengusaha mall dan ritel akan sulit melanjutkan usaha sehingga memicu PHK massal. 

Hingga akhir 2020 kerugian peritel diprediksi mencapai Rp 200 triliun karena pengunjung tidak boleh mencapai 50% dari kapasitas mall dan 1,5 juta karyawan ritel berpotensi kehilangan pekerjaan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonzus Widjaja mengatakan kebijakan pemerintah hanya merangsang daya beli masyarakat saja tidak cukup membantu pengusaha. Pemerintah diharapkan membebaskan pengusaha mall dari tagihan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), memberikan subsidi gaji pegawai (sebesar 50%). 

Alphonzus berharap, pemerintah segera merealisasikan pemberian insentif terhadap pengusaha mall dan ritel karena beban yang ditanggung pengusaha amat berat sejak Maret 2020 dan mengalami defisit. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budiharjo menyatakan bahwa banyak peritel yang kembali merumahkan karyawannya. Budiharjo meminta agar pemerintah membebaskan peritel dari PPH final atas sewa, service charge, dan penggantian biaya listrik, PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, PPh pasal 21 impor, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah daerah diharapkan dapat membebaskan sementara pajak PB 1, PBB, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak parkir. Sementara itu Director Retailer Service The Nielson Company Indonesia, Youngki Susilo menerangkan bahwa dampak PSBB Jakarta Mei-Juli 2020 penjualan ritel menurun 80%. Untuk sektor fashion, garmen dan aksesoris penurunan mencapai 85%, food beverage 75%, sektor departemen store menurun 81%.

Mobile Premier League (MPL) platform mobile e-sport dan gim terbesar di Asia sejak April 2019 berhasil meraih pendanaan seri C senilai USS 90 juta atau Rp 1,32 triliun. Kali ini pendanaan seri C dipimpin oleh MDI Ventures (perusahaan modal ventura anak perusahaan Telkom Indonesia, SIG, serta investor awal RTP Global bersama Pegasus Tech Ventures. Investor lama Sequoina India, Go Ventures dan Best Partner juga ikut berpartisipasi dalam pendanaan itu. Dengan tambahan pendanaan itu MPL meraih total pendanaan sebesar USS 130,5 juta. Menurut Co Founder dan CEO MOL Sai Srivinas, putaran pendanaan memungkinkan untuk menghubngan pengguna yang lebih besar di India, Indonesia dan sekitarnya. Sejak Maret 2020, MPL mampu berkembang empat kali lipat dan kini menjadi platform terbsesar di Asia. Sebagai pionir platform gim, MPL berkembang pesat melalui kemitraan strategis, penawaran pendanaan dan basis pengguna yang berkembang lebih dari 60 juta dna mencatat lebih dari 2 miliar transaksi tunai di aplikasi hingga saat ini. Perolehan pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan posisi dominan MPL di pasar gim, memperluas penawaran produk, pengembangan tim, dan mengembangkan produk dengan fokus fungsi sosial, yakni streaming langsung dan konten audio video.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan, restoran dan kafe di pusat belanja telah memberhentikan 200.000 orang atau separuh tenaga kerja mereka sejak korona merebak pada Maret 2020. Kemudian 280.000 karyawan mal dan 2 juta karyawan tenant juga berpotensi terkena dampaknya.

Para peritel yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga keteteran. Selama pandemi korona, mereka memproyeksikan kerugian Rp 200 triliun. “Dalam setahun, omzet kami mencapai Rp 400 triliun. Jika turun 50% menjadi Rp 200 triliun, ya itu nilai kerugiannya,” ungkap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, kemarin.

PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) pun mengharapkan penghapusan pajak restoran. Agar pengusaha restoran tetap bisa bertahan, tarif pajak restoran bisa dihapuskan, ujar Sekretaris Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo. “Jika tarif pajak restoran (PB1) dapat diringankan oleh pemda, maka bisa menambah daya beli masyarakat,” jelas Kurniadi.

Di bisnis penerbangan, pengurangan karyawan sudah lebih dahulu menghampiri. Garuda Indonesia, Lion Air Group dan AirAsia Indonesia sudah merumahkan sebagian karyawan demi efisiensi. “PHK tidak terelakkan kepada ratusan karyawan sampai mencari pinjaman. Mau terbang atau tidak, biaya leasing harus dibayar setiap bulan,” kata Pengamat Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati.