Izin ekspor 14 perusahaan dibekukan sementara. Kasus ini dilimpahkan Bea dan Cukai ke kepolisian. Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan itu. Di dalam rapat dengan komisi IV DPR, Selasa (22/9/2020), KKP menyatakan akan mencabut izin ekspor 14 perusahaan.

Kasus bermula dari pencegahan ekspor benih bening lobster oleh Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dokumen ekspor 14 perusahaan menyebutkan 1,5 juta ekor benih lobster. Namun benih yang akan dikirim sebanyak 2,7 juta ekor atau ada 1,2 juta ekor yang tidak dilaporkan di dalam dokumen.

Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster KKP Andreau Misanta menyatakan, dari 14 perusahaan itu, tidak semuanya menyalahi aturan pengiriman ekspor benih lobster. Jika terbukti melanggar, sanksi administrasi berupa pencabutan izin ekspor akan dikenakan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohamad Abdi Suhufan menyatakan, pemerintah inkonsisten jika menoleransi pelanggaran dan pelakunya. Persoalan itu, antara lain keluhan dari pembudidaya yang kesulitan mencari benih lobster sejak izin ekspor dibuka.

Kepolisian Resor Trenggalek menahan dua nelayan terkait dengan dugaan penyelundupan 38.200 benih lobster. Kepala Kepolisian Resor Trenggalek Ajun Komisaris Besar Doni Satria Sembiring menyatakan, “Kedua tersangka adalah warga Kecamatan Munjungan, Trenggalek,” katanya saat di hubungi dari Surabaya, Kamis. Nelayan itu ditahan karena mengangkut benih lobster tanpa surat keterangan asal benih (SKAB). “Selain tidak dilengkapi SKAB, kelompok usaha bersama mereka tidak sesuai dengan asal pengambilan benih di tingkat nelayan,” katanya.

Operator maskapai penerbangan nasional limbung. Selama pandemi, penumpang pesawat terbang sepi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. Tak pelak, tingkat keterisian penumpang alias load factor merosot tajam hingga di bawah 50%.

Di sisi lain, maskapai terjepit aneka biaya operasional yang besar, mulai dari biaya bahan bakar avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan pesawat, biaya kebandaraan serta gaji karyawan. Itu pula gambaran yang sedang dialami para operator penerbangan nasional Lion Air Group, misalnya.

Lion Air Group memang menguasai lebih dari setengah pangsa pasar maskapai penerbangan domestik Indonesia. Selama Januari-Mei 2020, market share Lion Air Group berkisar 56%-59%.

PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) juga menghadapi masalah keuangan serius. Dengan load factor hanya 40%-50%, kinerja keuangannya berdarah-darah. Semester I-2020, CMPP meraih pendapatan Rp 1,34 triliun, turun 55,18% year-on-year (yoy). Alhasil, maskapai asal Malaysia ini menanggung kerugian Rp 909,07 miliar hingga akhir Juni 2020.

Maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menghadapi kondisi keuangan yang berat. Per semester I-2020, GIAA menderita rugi US$ 712,73 juta atau Rp 10,19 triliun. Celakanya, dana talangan pemerintah Rp 8,5 triliun yang dinantikan tak kunjung cair. Pencairan masih terus berproses hingga kini, ujar Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra, kemarin.

Per 1 Juli 2020, Garuda memiliki saldo utang usaha dan pinjaman bank senilai US$ 2,2 miliar (Rp 31,9 triliun). Perinciannya, sebesar US$ 905 juta berasal dari utang jangka pendek, dan sisanya US$ 645 juta adalah utang tenor panjang.

Indonesia tak bisa terhindar dari resesi ekonomi akibat pandemi virus korona. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memprediksi, perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini akan terkontraksi di kisaran minus 0,6% hingga minus 1,7%. Menurut Menkeu, Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal III-2020. Prediksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 masih minus 2,8% hingga minus 1%.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 memang akan penuh tantangan, apalagi dampak pandemi Covid-19 masih membelenggu. “Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu melakukan ruang pelebaran fiskal dan moneter di tahun ini. Fokus di 2020 adalah how to survive”, ujar Andry, Kamis (24/9) via konfrensi video.

Andry menilai positif upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi. Salah satunya, dengan mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia, yaitu dengan bantuan sosial dan cash transfer. Kalau konsumsi rumah tangga akan tumbuh negatif 2,4% yoy. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini masih minus 1%.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede juga sependapat ekonomi Indonesia siap masuk jurang resesi karena terbatasnya aktivitas ekonomi. Meski ada indikator perbaikan ekonomi, seperti di penjualan mobil dan ritel. Ini mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi, katanya ke KONTAN, Kamis (24/9).

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menyebut penanganan virus korona adalah hal yang krusial harus diperhatikan semua pihak. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ini bisa terkoreksi lagi. Malah jika tidak ditangani secara serius pandemi ini, pemulihan ekonomi Indonesia bisa berbentuk L shape tahun depan. “Sulit untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi diatas 5%, ucapnya”.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo masih optimistis pemulihan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Ini sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat. BI pun melihat ada pemulihan kenaikan permintaan domestik dan ekspor besi baja dan biji logam. “Paling tidak semester II-2020 lebih baik dari triwulan II-2020”, katanya, Rabu (23/9).

Bisnis tabungan emas di tengah pandemi cukup mengkilat. Tekanan di pasar saham dan surat utang, diikuti oleh bunga deposito perbankan yang semakin mini, memicu masyarakat melirik logam mulia. Salah satu pemain besar di bisnis tabungan emas adalah PT Pegadaian.

Sekretaris Perusahaan Pegadaian, R. Swasono Amoeng Widodo menyatakan, terdapat 6,2 juta rekening nasabah tabungan emas Pegadaian hingga Agustus 2020. Jumlah rekening itu tumbuh 98,8% year on year (yoy) dibandingkan Agustus 2019.

Saldo titipan nasabah tabungan emas Pegadaian mencapai 5,2 ton hingga 31 Agustus 2020. Ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 56,95% yoy. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi, ungkap Amoeng kepada KONTAN, Kamis (24/9).

Hingga akhir tahun 2020, Pegadaian menargetkan jumlah rekening tabungan emas mencapai 5,6 juta rekening. Per Agustus 2020 jumlah Rekening Tabungan Emas telah melampaui target pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, jelas Amoeng. Sedangkan untuk saldo titipan emas ditargetkan pada akhir tahun 2020 terdapat sejumlah 7,1 ton emas.

Perusahaan e-commerce Tokopedia ikut menawarkan program tabungan emas bagi pengguna. Kehadiran Tokopedia Emas diharapkan bisa mendorong sebanyak-banyaknya masyarakat untuk berinvestasi emas. Di sisi lain juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selama satu tahun ke belakang, transaksi Tokopedia Emas bertumbuh hampir 30 kali lipat. Jumlah pengguna yang terdaftar di Tokopedia Emas bertumbuh hampir 20 kali lipat, ujar Vira Widiyasari, Vice President of Fintech and Payment Tokopedia.

Ada juga perusahaan financial technology (intech) P2P lending KoinWorks yang mengincar cuan dari bisnis tabungan emas. Melalui produk KoinGold, konsumen bisa diversifikasi aset ke berbagai produk finansial sekaligus mitigasi risiko, kata Benedicto Haryono, CEO & Co-Founder KoinWorks.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah ketimbang potensinya yang melimpah. Salah satunya karena keekonomian pembangkit energi bersih masih belum kompetitif dibanding pembangkit berbahan bakar fosil.

Menurut Arifin, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi sebenarnya memiliki ongkos yang rendah. Namun karena terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, pembangunan membutuhkan waktu relatif lama.

Dia juga menyoroti sifat pembangkit energi bersih yang intermittent atau hanya dapat diperoleh pada waktu tertentu. Arifin menuturkan pengembangan pembangkit biomassa ataupun biogas juga memerlukan jaminan pasokan feedstock selama masa operasi.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma, kekosongan payung hukum setara undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan energi bersih, khususnya energi terbarukan. 

Dia berharap payung hukum ini menawarkan solusi atas beragam hambatan pengembangan energi bersih selama ini. Salah satunya dengan menetapkan energi bersih yang tersedia di tiap daerah tertentu sebagai sumber energi utama.

Menurut Surya, PT PLN (Persero) serta PT Pertamina (Persero), yang bertugas menjual listrik serta bahan bakar kepada masyarakat, perlu diwajibkan menyerap energi terbarukan. Jika harganya terlalu tinggi dibanding biaya produksi perusahaan, pemerintah perlu memberi kompensasi.

Surya menyatakan keekonomian proyek energi bersih yang rendah membuat pengusaha berat hati untuk berinvestasi. Harga beli listrik dari energi terbarukan ditetapkan berdasarkan biaya produksi listrik PLN. Itu sebabnya pertumbuhan pembangkit energi bersih sangat rendah.

Selain itu, insentif pembebasan pajak selama lima tahun yang ditawarkan pemerintah tidak bisa diimplementasikan lantaran selama periode tersebut perusahaan belum memiliki keuntungan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak terus merosot akibat lesunya aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penerimaan pajak turun 15,6 persen dengan realisasi sebesar Rp 676,9 triliun, atau 56,5 persen dari target akhir tahun Rp 1.198,8 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 27,52 persen. Jebloknya PPh juga disebabkan oleh penurunan tarif sebagai bagian dari insentif pemerintah serta restitusi pajak yang masih tinggi. Pajak impor juga melemah seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh adalah PPh orang pribadi, naik 2,46 persen.

Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Dwinda Rahman, mengatakan peluang kenaikan penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Hingga akhir tahun, kata dia, tren penerimaan pajak masih belum jelas karena bergantung pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengoptimalkan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), di mana saat ini 28 badan usaha telah ditunjuk. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Twitter, Spotify, Netflix, dan Shopee.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perihal pemungutan PMSE, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menunjuk sembilan perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital. Untuk mendorong penerimaan jenis lain, Suryo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak individu.

Indonesia mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar negatif 1 persen hingga negatif 2,9 persen. Kendati proyeksi itu lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32 persen, Indonesia belum beranjak dari zona negatif.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menegaskan, BCA berkomitmen menggerakkan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. BCA tidak fokus pada sektor tertentu kendati mengkaji debitor dan calon debitor secara mendalam.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, resesi yang akan dialami Indonesia sudah diminimalisasi. Caranya, pemerintah mengintervensi jaring pengaman sosial, kesehatan, keuangan, dan sektor riil untuk mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19.

Menurut rencana, tambah Raden, pemerintah akan merealokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Jumlah itu sekitar 99,99 persen dari unit usaha di Indonesia. Adapun peran UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia 61,07 persen.

Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah NKRI, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020. Hingga Agustus 2020, 47 perusahaan mendapat rekomendasi ekspor benih bening lobster.

Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Selasa (22/9/2020), antara lain membahas pencegahan ekspor benih bening lobster oleh Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, pekan lalu.

Jumlah benih bening lobster yang tertera di dokumen ekspor 1,5 juta ekor. Namun, benih yang akan dikirim 2,7 juta ekor. Artinya sebanyak 1,2 juta ekor benih bening lobster tidak dilaporkan di dokumen itu. Komisi IV DPR mendesak pemerintah mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan meminta kasus manipulasi itu ditindaklanjuti. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi eksportir nakal, yakni sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan memasukkan perusahaan ke daftar hitam.

Kasus penyalahgunaan ekspor benih lobster menunjukkan standar operasional pengawasan perlu diperbaiki. KKP perlu berbenah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 96,9 persen dari lahan kopi di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat atau petani berskala mikro dan kecil. Sementara hanya 2,02 persen yang dimiliki oleh perkebunan swasta dan 1,86 persen yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara.

Dalam seminar daring ”Solusi Penyerapan dan Pembiayaan Kopi di Tengah Pandemi”, Rabu (23/9/2020), terungkap, beberapa daerah sentra produksi kopi, seperti Aceh (kopi Gayo) dan Lampung (kopi robusta Lampung), akan memasuki masa panen raya. Stok yang melimpah dan tidak terserap dikhawatirkan bisa berimbas pada kelangsungan hidup petani selama pandemi.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, puncak panen kopi di Dataran Tinggi Gayo diperkirakan terjadi mulai akhir September 2020 sampai Januari 2021, dengan proyeksi total produksi 70 persen dari total produksi pada umumnya atau setara 52.052 ton.

Di sisi lain, masih ada pula stok biji kopi mentah (green bean) hasil panen Maret-Juni 2020 sebanyak 15.000 ton yang menumpuk di pedagang, eksportir, dan petani. Dengan demikian, sampai Januari 2021, diproyeksikan akan ada 67.000 ton kopi Gayo yang tersedia dan berpotensi tidak terserap jika permintaan kopi terus menurun.

Kopi arabika Gayo selama ini bergantung pada pangsa pasar ekspor yang menyerap 80 persen dari hasil produksi atau setara 59.488 ton per tahun. Sementara pangsa pasar nasional adalah 20 persen dengan jumlah 14.872 ton per tahun.

Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kopi 2018-2020 Kementerian Pertanian menunjukkan, tren impor kopi selama 10 tahun terakhir sangat fluktuatif, dengan peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2011, impor kopi tercatat 18.000 ton dengan nilai 49,1 juta dollar AS. Jumlah itu meningkat drastis tahun 2012, tetapi cenderung menurun pada periode 2013-2017.

Pada 2018, impor kopi tiba-tiba meningkat tajam hingga 454,9 persen sebanyak 78.800 ton dengan nilai 155,8 juta dollar AS. Kemudian pada 2019, impor kopi kembali turun menjadi 32.102 ton atau senilai 66,2 juta dollar AS. Pada Januari-Juli 2020, volume impor kopi mencapai 11.218 ton atau senilai 26,03 juta dollar AS.

Pemerintah terus berupaya menggeber realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hingga 16 September, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,6% dari total pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren penyerapan anggaran PEN sudah cukup membaik sejak Juli 2020 lalu. Terhitung sejak Presiden RI Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran tiap program.

“Kami terus melakukan monitoring dan memberikan masukan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pos-pos yang tidak bergerak sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat membantu seluruh masyarakat dan dunia usaha seperti yang direncanakan,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan penyerapan anggaran program PEN sudah cukup meningkat. Hal ini karena pemerintah sudah mendesain ulang program maupun mempermudah regulasi penyalurannya. “Banyak dari ini program ini adalah program baru dan menantang dari sisi tata kelola, namun pemerintah tetap responsive”, tuturnya (22/9).

Pemerintah mengklaim akan mencairkan di waktu yang tepat. Meskipun demikian, Ekonom Indef Abra Talattov memprediksi anggaran program PEN 2020 tidak terserap 100% di akhir tahun ini karena ada beberapa pos rawan tersendat.

Ia menyarankan segera pemerintah merealokasi anggaran PEN yang susah realisasi itu ke program yang sifatnya bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga demand naik. “Survei terbaru BPS, pendapatan usaha kecil menurun karena daya beli yang hampir tidak ada”, katanya kepada KONTAN, Rabu (23/9).

Tak hanya program PEN Ekonom Senior Fauzi Ichsan daya serap belanja negara di Kementerian dan Lembaga ditingkatkan. Malah sebelum pandemi pun, daya serap anggaran belanja jarang lebih dari 95%, meski biasanya di kuartal IV-2020 ada akselerasi.