;

Produsen Tekstil Memacu Ekspor APD

Mohamad Sajili 28 Sep 2020 Kontan

Sejumlah pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melihat peluang menarik untuk menggarap pasar ekspor, khususnya produk alat pelindung diri (APD) dan masker.

Direktur Utama PT Trisula International Tbk (TRIS), Santoso Widjojo menyatakan, di tengah ancaman pandemi korona pihaknya mencari peluang dengan melakukan diversifikasi produk untuk APD baju hazmat dan masker non-medis. “Untuk baju hazmat dan masker non-medis, TRIS masih ada permintaan. Saat ini kami mulai menyasar pasar internasional untuk produk baju hazmat dan masker non -medis, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris. Kami juga sedang membidik Singapura,” ungkap dia kepada KONTAN, Jumat (25/9).

Produsen garmen lainnya, PT Pan Brothers Tbk telah berhasil melanjutkan produksi selama pandemi untuk memenuhi order dari global brands dan beradaptasi untuk membuat divisi APD yang telah meningkatkan profitability di semester I 2020. Sepanjang semester I-2020, produk APD dan masker berkontribusi 10% terhadap total pendapatan PBRX yang mencapai US$ 326,21 juta.

Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto memproyeksikan, penjualan selama Januari hingga Desember tahun ini akan meningkat 10%-15 % dari realisasi penjualan tahun lalu.

Peminat produk APD Pan Brothers di luar negeri berasal dari berbagai negara. PBRX melihat pasar yang paling utama adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, Prancis, Italia dan Spanyol. Pan Brothers juga sudah berkomunikasi dengan negara di Afrika dan Asia Tenggara, seperti Afrika Selatan dan Singapura.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) juga mengekspor produknya ke Jerman, Jepang dan AS. “Kami akan meningkatkan kapasitas jika permintaan terus bertambah,” jelas Direktur Utama SRIL, Iwan Setiawan Lukminto.


Obral Diskon Lewat Rute Jarak Jauh

R Hayuningtyas Putinda 28 Sep 2020 Tempo

PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali menawarkan potongan tarif tiket untuk menggenjot volume perjalanan sejumlah rute jarak jauh. Kepala Hubungan Masyarakat KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Chairunisa, mengatakan rentetan diskon yang sempat digeber perseroan saat libur nasional pada bulan lalu kembali berlaku pada peringatan ulang tahun KAI hari ini.

Operator tunggal kereta api itu mengobral diskon hingga 25 persen pada tujuh rute jarak jauh. Namun penerapannya hanya terbatas pada perjalanan tertentu di kelas eksekutif dan ekonomi.

Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan volume penumpang per September naik 7 persen dibanding pada Agustus lalu.

Perseroan masih berupaya memulihkan okupansi perjalanan reguler, khususnya rute antarkota yang sepenuhnya nyaris berhenti semasa pembatasan sosial berskala besar dan larangan mudik pada pertengahan 2020.

Hingga akhir Agustus lalu, baru 37 persen frekuensi KAI yang aktif dari kapasitas normal, mencakup kereta jarak jauh, jarak dekat, dan kereta perkotaan.

Peningkatan kapasitas perjalanan pun dibarengi dengan penambahan titik pelayanan rapid test. Dokumen kesehatan masih diwajibkan untuk penumpang rute kereta jarak jauh. Hingga 22 September lalu, sudah ada 21 stasiun penyedia rapid test dan jumlahnya terus bertambah.

Peserta tes terbanyak ada di Stasiun Pasar Senen, yang mencapai 30 ribu penumpang sejak awal peluncuran. Joni memastikan harga tes di stasiun dipertahankan sebesar Rp 85 ribu.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan entitasnya masih berjuang membenahi keuangan. Bisnis KAI mulai terganggu saat rasio pendapatan Rp 23 miliar per hari anjlok hingga hanya Rp 400 juta per hari, atau turun 93 persen.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai laju permintaan kereta jarak jauh bakal sulit didongkrak selama penumpang dibebani kewajiban tes kesehatan.

Kembali Loyo di Pembatasan Kedua

R Hayuningtyas Putinda 28 Sep 2020 Tempo

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berdampak terhadap kinerja ekonomi. Hal ini, kata dia, juga akan mempengaruhi purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia.

Masyarakat masih menahan konsumsi beli meski pemerintah memberikan bantuan sosial. Kegiatan industri tertolong oleh permintaan ekspor dari beberapa negara yang perekonomiannya mulai pulih.

Pemerintah DKI Jakarta memperpanjang PSBB selama 14 hari ke depan hingga 11 Oktober 2020. Sebelum PSBB diberlakukan, PMI manufaktur Indonesia mulai membaik. IHS Markit bahkan mencatat PMI manufaktur Indonesia mencapai level 50,8.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhil Lukman, mengatakan permintaan industri makanan dan minuman kembali menurun setelah PSBB diperketat. Adhi berharap bantuan sosial kepada masyarakat bisa dibelanjakan untuk mengerem penurunan permintaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Rakhman Tanzil, mengatakan pertumbuhan tekstil masih tertekan karena permintaan masyarakat belum pulih.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan PSBB tidak terlalu besar dampaknya terhadap perekonomian nasional. Sebab, tidak semua sektor ekonomi ditutup dan hanya dibatasi.

PT Medco Peroleh Pembiaaan Rp 400 Miliar

Ayu Dewi 28 Sep 2020 Kompas

PT Medco Power Indonesia memperoleh pembiayaan Rp 400 miliar dari BNI sariah. PT Medco akan menggunakan dana itu untuk menambah modal kerja dan biaya operasional perusahaan.  Pemberian pembiayaan ini merupakan wujud dukungan BNI sariah terhadap program pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi terbarukan.

Direktur PT Medco Power Indonesia Susilawati Nasution menambahkan saat ini perusahaan sedang membangun proyek energi terbarukan cukup besar, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen berkapasitas 110 megawatt yang akan beroperasi penuh (commercial operation date).

BKF: Target Penerimaan Pajak Diperkirakan Meleset

R Hayuningtyas Putinda 28 Sep 2020 Investor Daily

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun karena dampak pandemic menghambat kinerja berbagai sektor. Perkiraan penerimaan pajak hingga Agustus baru mencapai 56,5% dari target atau sebesar Rp 676,9 triliun serta terkonstraksi hingga 15,6% (yoy) diandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 802,5 triliun. Febrio juga menyebutkan jika realisasi Agustus sudah diumumkan maka lebih dalam koreksinya
dibandingkan dengan Perpres 72/2020. Sebelumnya asumsi terkontraksi 10% tetapi saat ini sudah lebih dalam dari itu. Meski penerimaan pajak diperkirakan meleset, pemerintah tetap mengupayakan agar penerimaan pajak hingga akhir tahun maksimal.

Jalan Berliku Energi Ramah Lingkungan

R Hayuningtyas Putinda 25 Sep 2020 Tempo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih sangat rendah ketimbang potensinya yang melimpah. Salah satunya karena keekonomian pembangkit energi bersih masih belum kompetitif dibanding pembangkit berbahan bakar fosil.

Keekonomian proyek itu salah satunya dipengaruhi oleh lokasi pembangkit. Menurut Arifin, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi sebenarnya memiliki ongkos yang rendah. Namun karena terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, pembangunan membutuhkan waktu relatif lama.

Dia juga menyoroti sifat pembangkit energi bersih yang intermittent atau hanya dapat diperoleh pada waktu tertentu. Pembangkit dari tenaga seperti surya dan angin, misalnya, memerlukan kesiapan sistem untuk menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu. Arifin menuturkan pengembangan pembangkit biomassa ataupun biogas juga memerlukan jaminan pasokan feedstock selama masa operasi.

Meski pemenuhan kebutuhan energi listrik dalam negeri saat ini masih didominasi batu bara, Arifin mencatat bauran pembangkit EBT terus meningkat. Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma, kekosongan payung hukum setara undang-undang menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan energi bersih, khususnya energi terbarukan. 

Dia berharap payung hukum ini menawarkan solusi atas beragam hambatan pengembangan energi bersih selama ini. Salah satunya dengan menetapkan energi bersih yang tersedia di tiap daerah tertentu sebagai sumber energi utama.

Menurut Surya, PT PLN (Persero) serta PT Pertamina (Persero), yang bertugas menjual listrik serta bahan bakar kepada masyarakat, perlu diwajibkan menyerap energi terbarukan. Jika harganya terlalu tinggi dibanding biaya produksi perusahaan, pemerintah perlu memberi kompensasi.

Surya menyatakan keekonomian proyek energi bersih yang rendah membuat pengusaha berat hati untuk berinvestasi. Harga beli listrik dari energi terbarukan ditetapkan berdasarkan biaya produksi listrik PLN. Itu sebabnya pertumbuhan pembangkit energi bersih sangat rendah.

Selain itu, insentif pembebasan pajak selama lima tahun yang ditawarkan pemerintah tidak bisa diimplementasikan lantaran selama periode tersebut perusahaan belum memiliki keuntungan. Manajer Program Transformasi Energi di Institute for Essential Services Reform, Jannata Giwangkara, menyatakan pemanfaatan energi terbarukan di dalam negeri baru 2 persen dari potensinya yang mencapai 442,4 GW.

Penerimaan Pajak Turun 15,6 persen

R Hayuningtyas Putinda 25 Sep 2020 Tempo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Penerimaan pajak terus merosot akibat lesunya aktivitas ekonomi di masa pandemi Covid-19. Hingga 31 Agustus, penerimaan pajak turun 15,6 persen dengan realisasi sebesar Rp 676,9 triliun, atau 56,5 persen dari target akhir tahun Rp 1.198,8 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan yang anjlok 27,52 persen. Jebloknya PPh juga disebabkan oleh penurunan tarif sebagai bagian dari insentif pemerintah serta restitusi pajak yang masih tinggi. Pajak impor juga melemah seiring dengan penurunan aktivitas impor dan pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh adalah PPh orang pribadi, naik 2,46 persen.

Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Dwinda Rahman, mengatakan peluang kenaikan penerimaan perpajakan berbanding lurus dengan perbaikan aktivitas ekonomi. Hingga akhir tahun, kata dia, tren penerimaan pajak masih belum jelas karena bergantunug pada kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus mengoptimalkan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), di mana saat ini 28 badan usaha telah ditunjuk. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Twitter, Spotify, Netflix, dan Shopee.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, perihal pemungutan PMSE, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menunjuk sembilan perusahaan sebagai pemungut PPN produk digital. Untuk mendorong penerimaan jenis lain, Suryo mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan wajib pajak individu. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan rasio perpajakan hingga akhir tahun tahun.

Transformasi Digital Retail Terganjal Masalah Investasi

R Hayuningtyas Putinda 25 Sep 2020 Tempo

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan transformasi digital mutlak dilakukan industri retail agar mampu bertahan. Pengembangan teknologi akan sangat membantu kinerja industri retail di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat lima tipe industri retail, yaitu minimarket, supermarket, hipermarket, grosir, dan department store atau specialty store atau tenant. Semakin luas toko atau retail, semakin besar nilai investasinya.

Roy mengatakan, nilai yang perlu disiapkan atau dicadangkan untuk investasi transformasi digital sekitar 30-40 persen atau sepertiga dari nilai investasi untuk pengembangan teknologi.

Roy mengatakan adaptasi teknologi yang mulai dilakukan oleh peretail adalah mengembangkan omnichannel atau kombinasi penjualan daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Selain itu, kerja sama dengan marketplace mulai dijajaki dengan memindahkan penjualan isi toko ke dalam platform digital.

Chief Executive Officer & Co-Founder Qlue, Rama Raditya, mengatakan transformasi digital peretail yang paling dekat adalah dalam sistem pembayaran. Menurut dia, penerapan kode QR dalam sistem pembayaran sangat efektif mendorong transformasi digital.

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan memanfaatkan marketplace yang ada lebih efektif ketimbang harus mengembangkan sistem sendiri. Menurut dia, marketplace yang ada saat ini dinilai sudah memiliki basis pengunjung sendiri.

Senior Vice President Online to Offline Bukalapak, Howard Gani, menuturkan secara reguler pihaknya terus mengajak para pelapak offline untuk go-online, salah satunya melalui fitur BukaMart.

Daya Tahan Ekonomi Terus Dijaga

Mohamad Sajili 25 Sep 2020 Kompas

Pemerintah kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 menjadi kisaran negatif 1 hingga negatif 2,9 persen. Oleh karena itu, Indonesia dipastikan masuk ke jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi terjebak di zona negatif selama dua triwulan berturut-turut. Pada triwulan II-2020, perekonomian tumbuh minus 5,32 persen.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Febriyanto, Kamis (24/9/2020), mengatakan, BUMN Kluster Pangan telah bermitra dengan 2.500 warung pangan dan menghubungkannya dengan pasar melalui aplikasi daring mitra warung pangan. BUMN Kluster Pangan yang diketuai PT RNI ini berperan sebagai penampung produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan untuk didistribusikan kepada mitra warung pangan.

BUMN Kluster Pangan terdiri dari delapan BUMN, yakni RNI, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero). Pada akhir tahun ini, perusahan-perusahaan itu ditargetkan menjadi holding pangan.

Direktur Capital dan Management PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Syofvi Felienty Roekman menyatakan, PLN telah mendapat dana dari pemerintah Rp 15,4 triliun untuk memberikan stimulus bagi 45 juta pelanggan terdampak Covid-19 pada April-Desember 2020. Hingga saat ini, penyaluran stimulus pemakaian listrik bagi pelanggan 450-900 volt ampere berkisar Rp 1,2 triliun per bulan dan bagi UMKM kurang dari Rp 1 miliar per bulan.

Per 23 September, realisasi biaya upah padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat terealisasi Rp 14,35 miliar (30,8 persen) dari target Rp 46,53 miliar. Di perhubungan laut, realisasinya Rp 5,15 miliar (78,36 persen) dari target Rp 6,57 miliar. Di Ditjen Perhubungan Udara terealisasi Rp 12,3 miliar (63,08 persen) dari target Rp 19,5 miliar, sedangkan Ditjen Perkeretaapian Rp 28,1 miliar (55,67 persen) dari target Rp 50,5 miliar.

Secara terpisah, Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan, OJK terus mendorong program restrukturisasi kredit perbankan. Hingga 7 September 2020, restrukturisasi kredit telah dilakukan terhadap 7,38 juta debitor UMKM dan non-UMKM dengan total nilai kredit Rp 884,5 triliun.

OJK juga memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah ke perbankan umum, baik kelompok Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun maupun kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun. Per 14 September 2020, realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana Himbara senilai Rp 119,8 triliun, dan kelompok BPD per 16 September 2020 senilai Rp 7,4 triliun.


Korupsi Jiwasraya : Joko Hartono Tirto Dituntut Seumur Hidup

Mohamad Sajili 25 Sep 2020 Kompas

Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dituntut penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai, Joko terbukti bersalah melakukan korupsi yang rugikan keuangan negara senilai Rp 16,807 triliun dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan primer dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU mengungkapkan, Joko bersama lima terdakwa lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008-2018. Kelima terdakwa lainnya, yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro. Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan

Menurut JPU, terdapat tujuh perbuatan Joko bersama terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokro dalam kasus ini. Sidang tuntutan untuk Benny Tjokro dan Heru Hidayat seharusnya digelar pada hari ini juga. Namun, sidang tersebut ditunda karena Benny Tjokro terkonfirmasi positif Covid-19 dan Heru Hidayat sedang dirawat.

Sementara, tiga terdakwa mantan petinggi Jiwasraya lainnya telah menjalani sidang tuntutan pada Rabu (24/9/2020) kemarin. Hary Prasetyo dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Kemudian, JPU menuntut agar Hendrisman Rahim dihukum 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, Syahmirwan dituntun hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.


Pilihan Editor