Fintech dan E-Commerce Kian Mesra
Perusahaan e-commerce terjun ke dalam ekosistem bisnis pinjaman online. Salah satunya, Tokopedia yang masuk bisnis fintech peer to peer (P2P) lending melalui Dhanapala. Tokopedia bisa memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Vice President of Fintech and Payment Tokopedia, Vira Widiyasari ,"Dhanapala adalah P2P lending yang terafiliasi dengan Tokopedia dan tujuannya mempermudah penggiat usaha di Indonesia khusus UMKM lokal. Harapannya mereka mendapatkan akses jasa keuangan termasuk permodalan guna mengembangkan bisnisnya," ujarnya, Selasa (22/9).
Dhanapala merupakan perusahaan telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar. Bisnis e-commerce dan pinjaman online belakangan memang tak bisa terpisahkan.
Para pemain mengaku jika belanja online meningkatkan bisnis fintech. Misalnya, PT FinAccel Digital Indonesia pemilik Kredivo mencatat lebih dari 70% porsi transaksi Kredivo berasal dari e-commerce. Kredivo juga mencatat peningkatan frekuensi pembelian di e-commerce pada Semester I-2020 lalu.
Dana Pemulihan Ekonomi akan Digeber Habis
Pemerintah memperkirakan penyaluran anggaran di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mendekati 100% hingga akhir tahun. Sebagai perbandingan, per 16 September 2020, akumulasi penyerapan dana PEN baru mencapai 36,6%.
Program PEN yang tingkat penyalurannya masih rendah antara lain sektor kesehatan. “Kami terus mendorong belanja Kementerian Lembaga (KL) dan pemda agar PEN terealisasi baik sampai akhir tahun. Anggaran PEN kami harapkan bisa mendekati 100% di akhir tahun,” kata Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemsenterian Keuangan, Selasa (22/9).
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede optimistis anggaran PEN bisa terserap 100%. Ia bilang, saat ini penyaluran bansos yang semula lambat terus mengalami perbaikan sehingga alokasi anggaran ditambah Rp 38,1 triliun menjadi total Rp 242.01 triliun. “Ini realokasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial juga subsidi gaji, subsidi gaji honorer, kuota internet bagi pelajar dan guru, diskon listrik dan dana bergulir UMKM dan bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM,” kata Raden.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berharap pemerintah merealisasikan belanja PEN dengan optimal seperti untuk sektor kesehatan. “Harus ada cara lain untuk mendorong program belanja kesehatan,” katanya.
Indonesia Bantu Negara Miskin
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan dsalurkan melalui Asian Development Fund (ADF). Dana itu untuk membantu penguatan sektor kesehatan, risiko bencana, adaptasi perubahan iklom, infrastruktur dan tata laksana pemerintahan yang baik.
Mengteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua nega-negara konstituen Suite 5 harus memainkan peran penting di tingkat internasional kendati dalam kondisi serba terbatas. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS.
Pahit Kopi Pandemi
Kala pandemi, segelas kopi ingin menera kisah sendiri. Kisahnya tentang para barista serta pemilik warung, kedai, dan kafe kopi yang sepi pengunjung. Kisah para pekerja yang dirumahkan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kisah para eksportir kopi yang sepi permintaan. Kisah para petani dan pelaku usaha/industri kecil menengah olahan kopi yang khawatir dengan rendahnya harga dan serapan pasar kopi.
Hasil survei ICO tentang ”Impact of Covid-19 on The Global Coffee Sector: Survey Exporting Members” menyebutkan, Covid-19 berdampak negatif terhadap tenaga kerja (75 persen responden), pendapatan (63 persen), konsumsi domestik (56 persen), ekspor (50 persen), dan produksi (31 persen).
Indonesia berada di posisi keempat sebagai lima besar negara produsen kopi dunia dengan total produksi sekitar 720.000 ton.
Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kopi nasional pada tahun ini akan turun 35 persen dari produksi kopi pada 2019 yang sebanyak 760.963 ton. Pandemi juga menyebabkan harga biji kopi turun dari Rp 68.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 26.000 per kg.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian memperkirakan pandemi Covid-19 akan berimbas pada anjloknya penjualan kopi pelaku IKM, termasuk kopi olahan, sebesar 50-90 persen. Pada 2019 tercatat ada 1.204 IKM kopi olahan dan 2.950 kedai/gerai kopi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Perindustrian telah meluncurkan gerakan #SatuDalamKopi sejak April 2020. Tujuannya adalah menjaga pasar kopi di dalam negeri di kala pandemi melalui ajakan membeli produk-produk kopi dan olahan kopi secara daring. Salah satunya melalui Tokopedia yang melibatkan hampir 1.200 pelaku industri kopi dari berbagai wilayah Nusantara.
Indikasi Geografis Topang Ekspor Kopi
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, salah satu produk Indonesia yang memiliki indikasi geografis (IG) adalah kopi. Kopi arabika Gayo, merupakan kopi Indonesia pertama yang mendapat pengakuan IG dari Uni Eropa (UE) sejak 2017.
Kementerian Perdagangan mencatat, Indonesia-UE telah memperkuat kerja sama ekonomi melalui program ASEAN Regional Integration Support from The European Union (ARISE) Plus Indonesia Trade Support Facility. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi Indonesia ke rantai nilai global. Salah satu perjanjian itu adalah mengizinkan pertukaran registrasi produk bersertifikat IG antara Indonesia dan UE.
Dubes UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket menuturkan, UE mendukung upaya Indonesia mengembangkan produk bersertifikat IG. Produk itu dapat memberi nilai tambah bagi komunitas lokal, berkontribusi menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pelestarian biodiversitas.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Tengah Arsian A Wahab berharap, ada kontrak dagang yang dihasilkan sehingga turut mensejahterakan petani kopi arabika Gayo. Pandemi covid-19 menyebabkan kopi Gayo tak terserap pasar ekspor.
Ketua Asosiasi Produser Fairtrade Indonesia (APFI) Armiadi mengatakan, kopi Gayo yang teserap pasar ekspor hanya 20 persen dari total volume ekspor sebanyak 45.000 pada tahun sebelum pandemi. “September-Oktober masuk panen raya, kondisinya akan semakin sulit karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya (Kompas, 28/8/2020).
Indonesia Bantu Negara Miskin
Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS atau setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan disalurkan melalui Asian Development Fund (ADF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua negara-negara Konstituen Suite 5 kendati dalam keterbatasan ruang fiskal. “Banyak negara kawasan yang perlu dibantu karena ruang fiskalnya lebih kecil dari Indonesia. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/9/2020).
Pilkada Saat Pandemi Bisa Jegal Pemulihan Ekonomi
Pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi berisiko meningkatkan jumlah kasus baru Covid-19. Potensi lonjakan kasus baru Covid-19 berpeluang menghambat proses pemulihan ekonomi secara menyeluruh. "Penyelenggaraan pilkada pada masa Covid-19 memang mengkhawatirkan karena lokasi pemilihan bisa menjadi sentral penularan baru," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin kepada KONTAN, Senin (21/9).
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono juga berharap pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di saat kasus Covid-19 sedang melejit karena bisa membawa mudarat. "Namun kalau pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mau jalan, ya, kami tidak bisa apa-apa. Kewenangan ada di tangan mereka," tandas dia.
Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) Michael Susanto Pardi mengingatkan, saat ini yang diinginkan pebisnis adalah langkah nyata pemerintah dalam menekan laju Covid-19. Jika pilkada tetap digelar di tengah pandemi, dia khawatir akan banyak pelanggaran protokol kesehatan sehingga pandemi berlangsung semakin lama. “Karena hal ini lebih kompleks dari kepentingan ekonomi," kata dia.
Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyatakan, upaya pemerintah dalam menangani kesehatan dan mencegah wabah Covid-19 menjadi fokus utama investor. "Kegiatan yang berpotensi menyebarkan Covid-19 menjadi katalis negatif bagi bursa saham," tandas dia.
Sebagai catatan, kemarin (21/9), pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada langsung di 270 daerah dengan janji untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
BPS : 59% Pelaku Usaha Bisa Bertahan di Masa Pandemi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ternyata sebagian besar pelaku usaha di dalam negeri masih bisa bertahan di tengah pandemi korona. Kesimpulan BPS ini berdasarkan hasil survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan BPS pada 10-26 Juli 2020 terhadap sebanyak 34.559 responden pelaku usaha.
Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan dari jumlah responden tersebut, 59% perusahaan masih beroperasi normal di tengah pandemi virus korona Covid-19. Sementara, "Sebanyak 24% responden pelaku usaha terpaksa mengurangi kapasitas perusahaan dan 8% berhenti beroperasi serta 7,5% telah menerapkan Work From Home (WFH)," jelas Suhariyanto dalam konferensi daring, Minggu (20/9).
Hasilnya adalah ada sebanyak tiga sektor usaha tertinggi yang tetap beroperasi normal di masa pandemi, yakni pelaku usaha di bidang air dan pengelolaan sampah sebanyak 77,86%. Selain itu sektor pertanian dan peternakan sebesar 76,63% serta real estat 76,54%. BPS juga mencatat hampir semua sektor usaha mengalami penurunan pendapatan yakni dengan persentase 82,9% dari responden.
BKPM Klaim 143 Relokasi Perusahaan dari Luar Negeri
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim hingga saat ini ada 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi usahanya ke Indonesia. Dari 143 perusahaan tersebut, terbagi menjadi tiga kelompok.
Kelompok pertama adalah tujuh perusahaan yang sudah memastikan melakukan relokasi investasi ke Indonesia, dengan lokasi usaha tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Juru Bicara BKPM Tina Talisa menjelaskan, salah satu dari tujuh perusahaan tersebut sudah melakukan ground breaking di Subang Jawa Barat yaitu Meiloon Technology asal Taiwan.
Kelompok kedua adalah 17 perusahaan yang berencana melakukan relokasi investasi."Saat ini posisinya dalam tahap penjajakan 70%-80%, dan ada beberapa yang sudah penjajakan 90%," katanya kepada KONTAN, (20/9).
Kelompok ketiga sebanyak 117 perusahaan yang potensial merelokasi investasi ke Indonesia. Dengan demikian totalnya menjadi 143 perusahaan, yang mana negara-negara asal perusahaannya dari Amerika Serikat, Jepang Korea Selatan, Taiwan, dan China. Adapun realisasi investasi di Jawa sebesar Rp 208,9 triliun setara 51,9% dari total investasi Rp 402,6 triliun di semester I-2020.
Jalan Tengah Redam Pandemi
Kepala ekonom Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Laurence Boone menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi paling dramatis sejak Perang Dunia II. Dalam prospek ekonomi terbaru, OECD memperkirakan ekonomi dunia akan terkontraksi sebesar 4,5 persen pada tahun ini.
Joe Hassel, peneliti pada Our World in Data, memetakan penurunan PDB di 38 negara pada kuartal kedua (April-Juni) 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kemudian menyandingkannya dengan angka kematian akibat Covid-19.
Penurunan PDB di beberapa negara memang sangat ekstrem, seperti di Spanyol, Inggris, dan Tunisia yang mengalami penurunan PDB minimal 20 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, penurunan yang dialami Peru mencapai 30 persen.
Sementara di negara lain, seperti Taiwan, Finlandia, Lituania, dan Korea Selatan, dampak ekonomi pandemi terasa lebih ringan. Di Taiwan, penurunan PDB tahunan pada kuartal kedua 2020 kurang dari 1 persen. Penurunan PDB di Finlandia, Lituania, dan Korea Selatan sekitar 5 persen.
OECD menggarisbawahi bahwa kesuksesan ekonomi berjalan seiring dengan keberhasilan negara-negara dalam meredam pandemi. Korea Selatan sejauh ini dapat dijadikan acuan. Saat Amerika Serikat (AS) masih berjuang menangani pandemi dan pelambatan ekonomi, Korsel tampaknya telah menemukan resep untuk berhasil di kedua sisi itu.
Ketika kluster baru penularan Covid-19 bermunculan di metropolitan Seoul dan mencapai puncaknya 27 Agustus dengan 441 kasus sehari, otoritas Korsel kembali menerapkan pembatasan sosial yang ketat. Hasilnya, laju infeksi kembali turun hingga di bawah 130 kasus sehari.
Setelah relatif terkendali, kebijakan pembatasan kembali dilonggarkan sampai akhir September ini saat libur hari raya Chuseok. Saat itulah pembatasan ketat akan diterapkan lagi. Strategi ”gas-rem” Korsel ini sejalan dengan studi pemodelan matematika oleh ilmuwan Harvard University yang dipublikasikan pada jurnal Science, 14 April 2020.
Hasil riset itu menyatakan, pembatasan sosial yang hanya dilakukan sekali tak akan mampu menghambat penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial perlu dilakukan berulang atau selang-seling dengan didukung oleh tes yang luas, terapi yang efektif, dan kapasitas layanan kesehatan yang baik.
Pada 13 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah memperingatkan negara-negara bahwa melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, karantina wilayah, penutupan wilayah, atau apa pun namanya tidak bisa dilakukan sekaligus. Setiap negara harus tetap waspada akan munculnya lonjakan kasus dan menerapkan protokol kesehatan di semua aspek.