Indikasi Geografis Topang Ekspor Kopi
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, salah satu produk Indonesia yang memiliki indikasi geografis (IG) adalah kopi. Kopi arabika Gayo, merupakan kopi Indonesia pertama yang mendapat pengakuan IG dari Uni Eropa (UE) sejak 2017.
Kementerian Perdagangan mencatat, Indonesia-UE telah memperkuat kerja sama ekonomi melalui program ASEAN Regional Integration Support from The European Union (ARISE) Plus Indonesia Trade Support Facility. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi Indonesia ke rantai nilai global. Salah satu perjanjian itu adalah mengizinkan pertukaran registrasi produk bersertifikat IG antara Indonesia dan UE.
Dubes UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket menuturkan, UE mendukung upaya Indonesia mengembangkan produk bersertifikat IG. Produk itu dapat memberi nilai tambah bagi komunitas lokal, berkontribusi menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pelestarian biodiversitas.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Tengah Arsian A Wahab berharap, ada kontrak dagang yang dihasilkan sehingga turut mensejahterakan petani kopi arabika Gayo. Pandemi covid-19 menyebabkan kopi Gayo tak terserap pasar ekspor.
Ketua Asosiasi Produser Fairtrade Indonesia (APFI) Armiadi mengatakan, kopi Gayo yang teserap pasar ekspor hanya 20 persen dari total volume ekspor sebanyak 45.000 pada tahun sebelum pandemi. “September-Oktober masuk panen raya, kondisinya akan semakin sulit karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya (Kompas, 28/8/2020).
Indonesia Bantu Negara Miskin
Indonesia memberikan dana hibah 12 juta dollar AS atau setara Rp 176 miliar untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Asia Pasifik. Dana hibah itu akan disalurkan melalui Asian Development Fund (ADF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sebagai pemegang saham terbesar keenam di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan ketua negara-negara Konstituen Suite 5 kendati dalam keterbatasan ruang fiskal. “Banyak negara kawasan yang perlu dibantu karena ruang fiskalnya lebih kecil dari Indonesia. Negara-negara donor ADB sepakat menambah ketersediaan dana ADF selama periode 2021-2024 dengan target lebih dari 4 miliar dollar AS,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (21/9/2020).
Pilkada Saat Pandemi Bisa Jegal Pemulihan Ekonomi
Pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi berisiko meningkatkan jumlah kasus baru Covid-19. Potensi lonjakan kasus baru Covid-19 berpeluang menghambat proses pemulihan ekonomi secara menyeluruh. "Penyelenggaraan pilkada pada masa Covid-19 memang mengkhawatirkan karena lokasi pemilihan bisa menjadi sentral penularan baru," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin kepada KONTAN, Senin (21/9).
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono juga berharap pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di saat kasus Covid-19 sedang melejit karena bisa membawa mudarat. "Namun kalau pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mau jalan, ya, kami tidak bisa apa-apa. Kewenangan ada di tangan mereka," tandas dia.
Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) Michael Susanto Pardi mengingatkan, saat ini yang diinginkan pebisnis adalah langkah nyata pemerintah dalam menekan laju Covid-19. Jika pilkada tetap digelar di tengah pandemi, dia khawatir akan banyak pelanggaran protokol kesehatan sehingga pandemi berlangsung semakin lama. “Karena hal ini lebih kompleks dari kepentingan ekonomi," kata dia.
Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menyatakan, upaya pemerintah dalam menangani kesehatan dan mencegah wabah Covid-19 menjadi fokus utama investor. "Kegiatan yang berpotensi menyebarkan Covid-19 menjadi katalis negatif bagi bursa saham," tandas dia.
Sebagai catatan, kemarin (21/9), pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada langsung di 270 daerah dengan janji untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
BPS : 59% Pelaku Usaha Bisa Bertahan di Masa Pandemi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ternyata sebagian besar pelaku usaha di dalam negeri masih bisa bertahan di tengah pandemi korona. Kesimpulan BPS ini berdasarkan hasil survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan BPS pada 10-26 Juli 2020 terhadap sebanyak 34.559 responden pelaku usaha.
Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan dari jumlah responden tersebut, 59% perusahaan masih beroperasi normal di tengah pandemi virus korona Covid-19. Sementara, "Sebanyak 24% responden pelaku usaha terpaksa mengurangi kapasitas perusahaan dan 8% berhenti beroperasi serta 7,5% telah menerapkan Work From Home (WFH)," jelas Suhariyanto dalam konferensi daring, Minggu (20/9).
Hasilnya adalah ada sebanyak tiga sektor usaha tertinggi yang tetap beroperasi normal di masa pandemi, yakni pelaku usaha di bidang air dan pengelolaan sampah sebanyak 77,86%. Selain itu sektor pertanian dan peternakan sebesar 76,63% serta real estat 76,54%. BPS juga mencatat hampir semua sektor usaha mengalami penurunan pendapatan yakni dengan persentase 82,9% dari responden.
BKPM Klaim 143 Relokasi Perusahaan dari Luar Negeri
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim hingga saat ini ada 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi usahanya ke Indonesia. Dari 143 perusahaan tersebut, terbagi menjadi tiga kelompok.
Kelompok pertama adalah tujuh perusahaan yang sudah memastikan melakukan relokasi investasi ke Indonesia, dengan lokasi usaha tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. Juru Bicara BKPM Tina Talisa menjelaskan, salah satu dari tujuh perusahaan tersebut sudah melakukan ground breaking di Subang Jawa Barat yaitu Meiloon Technology asal Taiwan.
Kelompok kedua adalah 17 perusahaan yang berencana melakukan relokasi investasi."Saat ini posisinya dalam tahap penjajakan 70%-80%, dan ada beberapa yang sudah penjajakan 90%," katanya kepada KONTAN, (20/9).
Kelompok ketiga sebanyak 117 perusahaan yang potensial merelokasi investasi ke Indonesia. Dengan demikian totalnya menjadi 143 perusahaan, yang mana negara-negara asal perusahaannya dari Amerika Serikat, Jepang Korea Selatan, Taiwan, dan China. Adapun realisasi investasi di Jawa sebesar Rp 208,9 triliun setara 51,9% dari total investasi Rp 402,6 triliun di semester I-2020.
Jalan Tengah Redam Pandemi
Kepala ekonom Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Laurence Boone menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi paling dramatis sejak Perang Dunia II. Dalam prospek ekonomi terbaru, OECD memperkirakan ekonomi dunia akan terkontraksi sebesar 4,5 persen pada tahun ini.
Joe Hassel, peneliti pada Our World in Data, memetakan penurunan PDB di 38 negara pada kuartal kedua (April-Juni) 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, kemudian menyandingkannya dengan angka kematian akibat Covid-19.
Penurunan PDB di beberapa negara memang sangat ekstrem, seperti di Spanyol, Inggris, dan Tunisia yang mengalami penurunan PDB minimal 20 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, penurunan yang dialami Peru mencapai 30 persen.
Sementara di negara lain, seperti Taiwan, Finlandia, Lituania, dan Korea Selatan, dampak ekonomi pandemi terasa lebih ringan. Di Taiwan, penurunan PDB tahunan pada kuartal kedua 2020 kurang dari 1 persen. Penurunan PDB di Finlandia, Lituania, dan Korea Selatan sekitar 5 persen.
OECD menggarisbawahi bahwa kesuksesan ekonomi berjalan seiring dengan keberhasilan negara-negara dalam meredam pandemi. Korea Selatan sejauh ini dapat dijadikan acuan. Saat Amerika Serikat (AS) masih berjuang menangani pandemi dan pelambatan ekonomi, Korsel tampaknya telah menemukan resep untuk berhasil di kedua sisi itu.
Ketika kluster baru penularan Covid-19 bermunculan di metropolitan Seoul dan mencapai puncaknya 27 Agustus dengan 441 kasus sehari, otoritas Korsel kembali menerapkan pembatasan sosial yang ketat. Hasilnya, laju infeksi kembali turun hingga di bawah 130 kasus sehari.
Setelah relatif terkendali, kebijakan pembatasan kembali dilonggarkan sampai akhir September ini saat libur hari raya Chuseok. Saat itulah pembatasan ketat akan diterapkan lagi. Strategi ”gas-rem” Korsel ini sejalan dengan studi pemodelan matematika oleh ilmuwan Harvard University yang dipublikasikan pada jurnal Science, 14 April 2020.
Hasil riset itu menyatakan, pembatasan sosial yang hanya dilakukan sekali tak akan mampu menghambat penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial perlu dilakukan berulang atau selang-seling dengan didukung oleh tes yang luas, terapi yang efektif, dan kapasitas layanan kesehatan yang baik.
Pada 13 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah memperingatkan negara-negara bahwa melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, karantina wilayah, penutupan wilayah, atau apa pun namanya tidak bisa dilakukan sekaligus. Setiap negara harus tetap waspada akan munculnya lonjakan kasus dan menerapkan protokol kesehatan di semua aspek.
Alarm Protokol Kesehatan Berbunyi
Otoritas Bea dan Cukai China menemukan paparan virus korona tipe baru pada kemasan luar produk dari produk ikan dari Indonesia. Temuan ini menjadi alarm bagi pelaku usaha dan industri untuk memperketat penerapan protokol saat menangani dan memproses produk pangan.
Guru Besar Rekayasa Proses Pangan IPB University sekaligus Vice ChairpersonCodex Alimentarius Purwiyatno Hariyadi menilai, penerapan protokol kesehatan dalam penanganan dan pemroses produk pangan, termasuk kemasannya, mesti diperketat. "Artinya, ada food handler (orang yang menangani produk pangan) yang terkena Covid-19, namun tidak bergejala. Hal ini dicegah dengan tes rutin sesuai standar WHO karena pengecekan suhu tubuh saja tidak cukup." katanya saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).
Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM-KKP Widodo Sumiyanto, akhir pekan lalu, menyampaikan, investigasi dilakukan untuk mencari akar masalahan dan sejauh mana pengendalian Covid-19 oleh PT PI. Hasil investigasi akan diserahkan kepada Otoritas China yang menunggu penjelasan dari Pemerintah Indonesia.
Secara terpisah, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono menilai, temuan paparan virus korona tipe baru pada kemasan luar produk ekspor perikanan mesti ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian pada Januari-Agustus 2020 mencapai 2,4 miliar dolar AS atau tumbuh 8,59 persen secara tahunan. Sementara, nilai ekspor industri makanan tumbuh 10,82 persen menjadi 18,65 miliar dollar AS.
Co-Founder dan Direktur Umum Aruna, Utari Octavianty, menuturkan,"Kewaspadaan ditingkatkan untuk segala tahapan produksi, pengolahan, pengemasan, sampai dengan logistik. Komunikasi perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan produk mematuhi protokol standar kesehatan," kata Utari.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, temuan paparan virus menandakan Indonesia perlu segera mengonsolidasikan tiga badan karantina di bawah KKP, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai amanat Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengemukakan, pihaknya meminta asosiasi dan pelaku usaha perikanan untuk lebih teliti dan mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat. "(Perusahaan) akan rugi sendiri kalau reputasi tercemar," katanya.
Selama Pandemi , Bisnis JNE Tumbuh 30%
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mencatatkan pertumbuhan bisnis sebesar 30% di sepanjang semester I-2020. Vice President Marketing JNE, Eri Palgunadi mengatakan, pencapaian itu didorong pula dari pertumbuhan industri logistik dan e-commerce di masa pandemi korona.
“Kebutuhan masyarakat akan layanan jasa pengiriman ternyata semakin tinggi di era pandemi. Peningkatan signifikan berasal dari pengiriman transaksi e-commerce”, jelas dia kepada KONTAN, Jumat (18/9).
“Terjadinya perubahan daya beli dan perilaku masyarakat di masa pandemi dari offline ke online, sehingga industri logistik optimistis bisa menopang perekonomian masyarakat”, ucap Eri.
Sampai akhir tahun, JNE menargetkan pertumbuhan jumlah kiriman lebih dari 30%. Secara konsisten sejak 2010, JNE terus mencetak pertumbuhan 30% setiap tahun.
Maskapai Menambal Pendapatan dari Kargo
Jumlah penumpang transportasi udara merosot selama pandemi korona menyusul kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19. Untuk menyiasati sepinya volume penumpang, maskapai penerbangan berupaya mengoptimalkan angkutan kargo atau logistik.
Misalnya PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang membuka rute baru khusus kargo. Adapun rute anyar yang mereka buka melingkupi rute domestik maupun internasional. “Kami membuka rute-rute khusus hanya untuk kargo saja, baik domestik maupun internasional”, ungkap Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra kepada KONTAN, Jumat (18/9). Untuk rute domestik khusus yang dibuka tahun ini adalah Makassar, Manado, Surabaya dan Medan. Kemudian, untuk rute internasional antara lain China dan Jepang.
Irfan bilang, Garuda Indonesia mengalami penurunan lini bisnis penumpang hingga 90%. Padahal, biasanya kontribusi bisnis angkutan penumpang bisa mencapai 80% terhadap total pendapatan Garuda. Irfan masih enggan membeberkan terkait target pada lini bisnis kargo tersebut.
Sebelumnya manajemen Garuda Indonesia pernah menyebut lini kargo diharapkan bisa menopang kinerja bisnis 30%-40%. Hal ini lantaran secara tahunan pertumbuhannya tembus 200%. Mengacu laporan keuangan di semester I-2020, pendapatan lini bisnis kargo dan dokumen sebesar US$ 119,48 juta. Realisasi itu menurun 28,22% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 166,46 juta.
Maskapai Sriwijaya Air juga menempuh hal yang sama dengan mengoptimalkan angkutan logistik. “Cukup baik dengan alokasi pesawat yang tersedia saat ini, terlebih untuk kargo, load factor kami meningkat dari tahun lalu bahkan di awal masa pandemi Sriwijaya Air sudah mendorong lini kargo secara maksimal”, sebut Henoch Rudi Iwanudin, Direktur Niaga Sriwijaya Air Group kepada KONTAN, kemarin.
Dalam catatan KONTAN, Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai, industri maskapai penerbangan yang paling terdampak pandemi korona terutama maskapai yang mengandalkan penerbangan rute internasional. “Sampai minimal akhir tahun 2021, penerbangan lintas negara akan sangat ketat dan penumpang nyaris sulit didapatkan”, ucap dia, belum lama ini.
Dunia Buru Pelaku Penghindaran Perpajakan
Bank Pembangunan Asia (ADB) menginisiasi pembangunan hub regional dalam kebijakan dan administrasi perpajakan lintas ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama antarnegara mitra ADB ini berupa pertukaran informasi dalam rangka memperkuat mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama perpajakan internasional.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menuturkan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki rasio perpajakan rata-rata 14,8 persen pada 2018. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara anggota organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD), yakni 24,9 persen. Rendahnya rasio perpajakan memengaruhi kemampuan negara bangkit pascapandemi.
Data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, rasio perpajakan cenderung turun selama 2015-2019. Rasio perpajakan turun dari 10,76 persen pada 2015 menjadi 9,76 persen tahun 2019. Rasio bahkan dua kali menyentuh satu digit pada 2019 dan 2017 yang 9,89 persen.
BKF memproyeksikan rasio perpajakan pada 2020 sebesar 8,57 persen atau terendah lebih dari satu dekade terakhir. Penurunan rasio perpajakan terus berlanjut paling tidak sampai tahun 2021. Proyeksi rasio perpajakan pada 2021 sebesar 8,39 persen. (Kompas, 10/9/2020)
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya meningkatkan rasio perpajakan tidak bisa dilakukan Indonesia sendiri. Kerja sama perpajakan internasional memainkan peran penting dalam memerangi pelaku penggelapan dan penghindaran pajak.
Sejauh ini Indonesia telah melakukan kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan lebih dari 94 negara. Dari pertukaran informasi itu, Indonesia mendapat sekitar 1,6 juta informasi mengenai akun keuangan dari sejumlah negara dengan nilai sekitar 246,6 miliar euro.