Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020), meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyusun rencana detail vaksinasi. Tidak hanya waktu pemberian vaksin, tetapi juga daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta sudah tersedia paling lambat dua pekan ke depan.

Saat ini, selain mengembangkan vaksin buatan dalam negeri, pemerintah juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk penyediaan vaksin. Kerja sama, di antaranya, dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Kerja sama dengan China dilakukan untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan Sinofac, Sinopharm, dan G42.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam jumpa wartawan secara virtual seusai ratas, mengungkapkan, sejumlah persiapan untuk bisa memberikan vaksin tepat waktu terus dilakukan secara seksama dan hati-hati. Salah satunya dengan memantau hasil uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah juga terus memantau persiapan PT Biofarma (Persero) yang akan memproduksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Pemantauan juga dilakukan karena Biofarma juga akan memproduksi vaksin lain, seperti vaksin hasil pengembangan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) yang merupakan hasil kerja sama multilateral atau banyak negara.

Selain Sinovac, lanjut Retno, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G24 dari China yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19. Komunikasi juga dilakukan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab karena uji klinis kedua vaksin itu dilakukan di negara tersebut.

Sementara terkait rencana vaksinasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Vaksinasi.

Airlangga menjelaskan, skema pemberian vaksin tengah dimatangkan. Namun, sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Airlangga, vaksin diprioritaskan diberikan untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.

Di Indonesia, tanda-tanda resesi sebenarnya mulai terlihat ketika ekonomi tumbuh melambat pada triwulan I-2020. Perekonomian secara tahunan tumbuh 2,97 persen, sementara triwulanan minus 2,41 persen.

Kontraksi ekonomi baru benar-benar terjadi pada triwulan II-2020. Pertumbuhan ekonomi terperosok ke negatif 5,32 persen secara tahunan. Pekan lalu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar minus 1 persen sampai minus 2,9 persen, yang berarti Indonesia akan mengalami resesi.

Falsafah Keynes diterapkan Indonesia dengan melonggarkan defisit APBN 2020 menjadi 6,3 persen produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1.039,2 triliun. Defisit tahun ini tertinggi sejak 1965 yang saat itu mencapai 63 persen PDB.

Defisit APBN salah satunya dialokasikan untuk anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,23 triliun. Per 16 September 2020, realisasi anggaran PC-PEN baru Rp 254,4 triliun atau 36,72 persen pagu.

 Sisa anggaran PC-PEN yang berpotensi tidak terserap akan direalokasi ke program-program yang saat ini sudah berjalan. Dari relokasi itu, akan ada tambahan anggaran perlindungan sosial dari pagu awal Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242,01 triliun dan dukungan UMKM naik dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

Di sisi lain, potensi penyerapan beberapa program lebih rendah dari pagu, yaitu penanganan kesehatan sebesar 96 persen dari pagu Rp 84,02 triliun, dukungan sektoral pemerintah daerah dan kementerian/lembaga Rp 71,54 triliun (67 persen), dan pembiayaan korporasi Rp 49,05 triliun (91,5 persen).

Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi. Namun, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang masih lemah justru menghilangkan kesempatan itu. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kedua di DKI Jakarta juga tidak akan ada artinya apabila pemerintah tidak tegas.

Staf Ahli Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Yongky Surya Susilo, Senin (28/9/2020), mengatakan, sebenarnya ada kesempatan pemulihan pada triwulan III dan IV-2020. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan masih lemah.

Hasil survei Hippindo terhadap anggota-anggotanya menunjukkan, rata-rata penjualan mereka turun sebesar 80 persen pada Mei-Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Survei tersebut juga memperlihatkan, penjualan ritel di sektor busana bisa turun 70-80 persen dan makanan-minuman turun 50 persen pada September-Oktober 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Hippindo juga memproyeksikan, ritel produk kebutuhan harian pada triwulan-III 2020 diprediksi tumbuh 4-8 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian pada triwulan-IV 2020 diperkirakan tumbuh 6-10 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan untuk peritel produk gaya hidup pada triwulan-III 2020 diperkirakan minus 60 persen sampai minus 40 persen secara tahunan dan triwulan IV-2020 minus 50 persen hingga minus 20 persen. Padahal, sebelum ada PSBB DKI Jakarta, peritel gaya hidup diperkirakan dapat tumbuh 10-25 persen pada triwulan-III 2020 secara tahunan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menyatakan, APPBI berharap ada pembebasan PPh, PPn, pajak reklame, dan pajak parkir. Pemerintah juga diminta memberikan subsidi langsung kepada karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan sebesar 50 persen dari upah.

Pelaku usaha pusat belanja dan peritel meminta pemerintah daerah memberlakukan intervensi berbasis local (mini lockdown) untuk menekan penularan Covid ketimbang penerapan PSBB ketat. Sebab PSBB ketat dikhawatirkan membuat pengunjung mall semakin anjlok sehingga industri retail berpotensi kehilangan omset 200 triliun hingga akhir 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey (Senin 28/9) menyatakan bahwa presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang sama . Pengusaha ritel meminta pemerintah segera mencairkan insentif yang diminta agar dapat bertahan dari imbas negative Covid. Tanpa insentif pengusaha mall dan ritel akan sulit melanjutkan usaha sehingga memicu PHK massal. 

Hingga akhir 2020 kerugian peritel diprediksi mencapai Rp 200 triliun karena pengunjung tidak boleh mencapai 50% dari kapasitas mall dan 1,5 juta karyawan ritel berpotensi kehilangan pekerjaan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonzus Widjaja mengatakan kebijakan pemerintah hanya merangsang daya beli masyarakat saja tidak cukup membantu pengusaha. Pemerintah diharapkan membebaskan pengusaha mall dari tagihan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), memberikan subsidi gaji pegawai (sebesar 50%). 

Alphonzus berharap, pemerintah segera merealisasikan pemberian insentif terhadap pengusaha mall dan ritel karena beban yang ditanggung pengusaha amat berat sejak Maret 2020 dan mengalami defisit. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budiharjo menyatakan bahwa banyak peritel yang kembali merumahkan karyawannya. Budiharjo meminta agar pemerintah membebaskan peritel dari PPH final atas sewa, service charge, dan penggantian biaya listrik, PPh pasal 21, pasal 23, pasal 25, PPh pasal 21 impor, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah daerah diharapkan dapat membebaskan sementara pajak PB 1, PBB, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak parkir. Sementara itu Director Retailer Service The Nielson Company Indonesia, Youngki Susilo menerangkan bahwa dampak PSBB Jakarta Mei-Juli 2020 penjualan ritel menurun 80%. Untuk sektor fashion, garmen dan aksesoris penurunan mencapai 85%, food beverage 75%, sektor departemen store menurun 81%.

Mobile Premier League (MPL) platform mobile e-sport dan gim terbesar di Asia sejak April 2019 berhasil meraih pendanaan seri C senilai USS 90 juta atau Rp 1,32 triliun. Kali ini pendanaan seri C dipimpin oleh MDI Ventures (perusahaan modal ventura anak perusahaan Telkom Indonesia, SIG, serta investor awal RTP Global bersama Pegasus Tech Ventures. Investor lama Sequoina India, Go Ventures dan Best Partner juga ikut berpartisipasi dalam pendanaan itu. Dengan tambahan pendanaan itu MPL meraih total pendanaan sebesar USS 130,5 juta. Menurut Co Founder dan CEO MOL Sai Srivinas, putaran pendanaan memungkinkan untuk menghubngan pengguna yang lebih besar di India, Indonesia dan sekitarnya. Sejak Maret 2020, MPL mampu berkembang empat kali lipat dan kini menjadi platform terbsesar di Asia. Sebagai pionir platform gim, MPL berkembang pesat melalui kemitraan strategis, penawaran pendanaan dan basis pengguna yang berkembang lebih dari 60 juta dna mencatat lebih dari 2 miliar transaksi tunai di aplikasi hingga saat ini. Perolehan pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan posisi dominan MPL di pasar gim, memperluas penawaran produk, pengembangan tim, dan mengembangkan produk dengan fokus fungsi sosial, yakni streaming langsung dan konten audio video.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan, restoran dan kafe di pusat belanja telah memberhentikan 200.000 orang atau separuh tenaga kerja mereka sejak korona merebak pada Maret 2020. Kemudian 280.000 karyawan mal dan 2 juta karyawan tenant juga berpotensi terkena dampaknya.

Para peritel yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga keteteran. Selama pandemi korona, mereka memproyeksikan kerugian Rp 200 triliun. “Dalam setahun, omzet kami mencapai Rp 400 triliun. Jika turun 50% menjadi Rp 200 triliun, ya itu nilai kerugiannya,” ungkap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, kemarin.

PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) pun mengharapkan penghapusan pajak restoran. Agar pengusaha restoran tetap bisa bertahan, tarif pajak restoran bisa dihapuskan, ujar Sekretaris Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo. “Jika tarif pajak restoran (PB1) dapat diringankan oleh pemda, maka bisa menambah daya beli masyarakat,” jelas Kurniadi.

Di bisnis penerbangan, pengurangan karyawan sudah lebih dahulu menghampiri. Garuda Indonesia, Lion Air Group dan AirAsia Indonesia sudah merumahkan sebagian karyawan demi efisiensi. “PHK tidak terelakkan kepada ratusan karyawan sampai mencari pinjaman. Mau terbang atau tidak, biaya leasing harus dibayar setiap bulan,” kata Pengamat Penerbangan AIAC, Arista Atmadjati.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ia bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus melakukan pembicaraan terkait burden sharing berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) II tertanggal 7 Juli 2020. “Dalam Badan Anggaran (Banggar) sudah disinggung, kalau tahun ini tidak terealisasikan, sepenuhnya bisa di-carry over tahun depan,” tutur Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9).

Anggota Komisi XI dari fraksi Golongan Karya (Golkar) Mukhamad Misbakhun mengingatkan, kalau nantinya mekanisme burden sharing akan diperpanjang hingga tahun 2022, bisa menjadi sinyal negatif bagi pasar untuk bereaksi. Karena itu BI dan pemerintah perlu melakukan antisipasi jika terjadi reaksi pasar.

Misbakhun juga meminta kesiapan BI untuk melakukan langkah-langkah mitigasi untuk terus meyakinkan pasar. “Untuk menjaga pasar tetap percaya, BI harus menyiapkan strategi termasuk dengan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi XI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dolfie OPF mengharapkan bank sentral memiliki kajian untuk terobosan untuk tidak mengandalkan burden sharing saja.

Menanggapi ini, Perry menegaskan BI dan pemerintah saat ini fokus kepada pemulihan ekonomi di dalam negeri. Pada tugas ini, BI juga bisa bertindak sebagai stand by buyer seperti SKB I utamanya jika pemerintah menerbitan obligasi negara hingga tahun 2022 untuk ekonomi.

Pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penempatan dana di perbankan, kali ini pemerintah memasukkan bank umum syariah sebagai bank pelaksana bersama bank umum.

Namun ekonom yang juga mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, menuturkan bank syariah memiliki risiko dalam menyalurkan pembiayaan program PEN. Penyaluran pembiayaan yang tidak dilakukan secara hati-hati berpotensi mengerek tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) bank syariah di tengah perlambatan perekonomian. Tingkat NPF bank syariah berada di level 3,50 persen, lebih tinggi dibanding bank konvensional sebesar 3,17 persen ataupun rata-rata perbankan nasional sebesar 3,33 persen.

BNI Syariah ditunjuk dalam program penempatan dana pemerintah tahap ketiga bersama PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri.

Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto menuturkan perseroan bakal menerima penempatan dana PEN sekitar Rp 1-3 triliun sampai akhir tahun ini. Terdapat sejumlah sektor yang dinilai potensial, antara lain industri kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, pengolahan, telekomunikasi, dan perdagangan termasuk e-commerce.

Tak hanya kepada bank syariah, dalam tahap ketiga, pemerintah kembali menunjuk empat bank pembangunan daerah (BPD) sebagai bank pelaksana, adalah Bank Sumut, Bank Sulselbar, Bank Jambi, dan Bank Kalbar.

Realisasi program tahap 1 dengan penempatan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank milik negara, misalnya, dalam tiga bulan kredit yang disalurkan telah mencapai hampir empat kali lipat, yaitu Rp 119,84 triliun.

Pandemi mengubah gaya berjualan sejumlah peretail makanan dan minuman. Strategi turun ke jalan menjadi salah satu cara adaptasi untuk mendongkrak penjualan. Berbekal spanduk kecil, pramusaji Pizza Hut sering terlihat menjajakan produknya kepada konsumen langsung dari pinggir jalan.

Pizza Hut menawarkan paket empat loyang pizza seharga Rp 100 ribu. Pizza Hut memilih menjemput bola dengan berjualan di pinggir jalan di sejumlah titik di Jakarta. Direktur PT Sarimelati Kencana Tbk Jeo Susanto menyebutkan, perusahaan menyiapkan beragam potongan harga untuk menarik minat konsumen.

Senior General Manager, Corporate PR and Communications, PT Sari Coffee Indonesia Andrea Siahaan mengatakan Starbucks juga melayani pemesanan secara online dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengiriman. Andrea menyatakan pihaknya juga berinovasi dengan menyediakan layanan pemesanan dan pembayaran digital bagi pelanggan yang ingin mengambil sendiri pesanannya.

Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S. Lukman, menuturkan teknik menjemput bola bisa menjadi solusi tepat untuk menyasar konsumen yang masih takut bepergian ke gerai makanan dan minuman, terlebih di pusat belanja.

Dengan pengetatan PSBB di DKI Jakarta, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Alphonzus Widjaja, pesimistis kondisi peretail bisa membaik tanpa bantuan pemerintah. Tak sedikit pengusaha makanan dan minuman yang menutup sementara gerainya dan merumahkan karyawan setelah pemerintah daerah menerbitkan larangan makan dan minum di tempat.

Dia berharap pemerintah dapat memberikan pelonggaran berupa pembebasan sementara pajak penghasilan dan pendapatan. Pengusaha juga berharap bisa memperoleh keringanan pembayaran pajak reklame, parkir, serta pajak bumi dan bangunan.