Ekonomi global sakit parah oleh krisis Kesehatan tersebut. Sektor jasa praktis terhenti. Banyak orang yang mencemaskan lapangan kerjanya. Sedangkan banyak pemerintah juga dihadapkan pada lonjakan utang. IMF dalam prediksi terakhir pada Juni 2020 memperkirakan ekonomi global kontraksi 4,9% pada tahun ini. Tetapi kejatuhannya sekarang disebut – sebut bisa jadi lebih dalam karena banyak pemerintah sekarang dihadapkan pada gelombang kedua infeksi virus baru tersebut. Sekarang IMF mendesak para pemerintah untuk meningkatkan belanja publik. Untuk membantu pemulihan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja.

Bagi negara – negara maju dan ekonomi berkembang manaikkan belanja publik sebesar satu persen PDB dapat menciptakan tujuh juta lapangan kerja langsung, dan antara 20 juta hingga 33 juta lapangan kerja secara keseluruhan bila menghitung efek – efek tak langsung dari ekonomi makrornya, “ kata IMF dalam laporan terbaru Monitor Fiskalnya di Washington, AS. Seperti saat ini peningkatan belanja publik sebesar 1% PDB dapat menguatkan kepercayaan terhadap pemulihan dan meningkatkan PDB itu sebesar 2,7%. “ ( juga ) belanja swasta sebesar 10%, dan penyerapan lapangan kerja 1,2% dalam dua tahun, jika belanjanya itu berkualitas tinggi dan jika beban utang publik dan swasta yang sekarang tidak melemahkan respons sektor swasta terhadap stimulus, “ papar IMF. Karena puluhan juta orang di seluruh dunia masih tidak mendapatkan lagi pekerjaan, putaran kedua belanja pemerintah atau stimulusnya itu masih akan bernilai triliunan dolar AS. Banyak industri masih terdampak parah oleh langkah – langkah pembatas. Kepercayaan publik juga belum pulih untuk mulai meningkatkan lagi belanjanya.

Criteo, perusahaan teknologi global, melalui hasil risetnya, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengunduhan aplikasi untuk berbelanja, komunikasi, dan hiburan di Indonesia selama pandemic Covid-19. Sebanyak 49% konsumen Indonesia mengaku telah mengunduh setidaknya satu aplikasi belanja ritel, makanan, atau toko bahan makanan/alcohol selama puncak wabah Covid-19. Selain itu, hampir tiga dari 10 responden mengatakan telah mengunduh aplikasi belanja ritel baru dalam beberapa minggu terakhir. “ Kata Direktur Komersial untuk konsumen skala besar, Asia Tenggara di Criteo, Pauline Lemaire, dalam keterangannya, Senin ( 5/10 ). 

Menurut dia, Criteo melihat bahwa hal tersebut dapat terus menjadi tren, bahkan, pada tahap pemulihan setelah lockdown sekalipun. Alasannya, konsumen telah terlanjur merasakan dan menikmati manfaat penggunaan aplikasi. Selain aplikasi belanja, sekitar 56% konsumen di Indonesia ia mengaku sudah mengunduh aplikasi jejaring/media sosial selama periode pemutus penyebaran Covid-19. Responden mangaku, jejaring sosial merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh sebelum masa pandemi Covid-19, kemudian diikuti oleh podcast, music dan audio, serta game. 

Sementara itu, selama pandemi Covid-19, penggunaan aplikasi untuk jejaring sosial mencapai 70% podcast, music dan audio sebesar 51%, dan game 41%, atau mengalami peningkatan tertinggi. Selain kategori di atas, ada aplikasi yang paling banyak digunakan, termasuk aplikasi pengiriman makanan sebesar 44%, pengiriman bahan makanan 35%, dan aplikasi belanja ritel 34%. Pengguna juga banyak menggunakan untuk aplikasi Pendidikan sebesar 20%, konferensi video dan produktivitas 31%, keuangan 32%, serta aplikasi pereda stres 28%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengunduhan aplikasi ditengah pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya iklan di jejaring sosial dan televisi yang mencapai 55% dan rekomendasi teman, atau keluarga 44%. Hal tersebut terjadi terutama pada aplikasi hiburan sebesar 43% dan aplikasi belanja 36%. Sebab, mereka memiliki preferensi yang lebih tinggi untuk penggunaan aplikasi, seperti yang diamati pada sebagian besar kategori produk, bahkan, sebelum pandemi Covid-19.

Pemerintahan perlu mengevaluasi efektivitas perjanjian penghindaran pajak berganda ( P3B ) atau tax treaty dengan sejumlah negara menyusul banyaknya korporasi yang melakukan pelanggaran melalui praktik treaty shopping. Dalam laporan yang dirilis oleh Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis ( Central Planbureau/CPB ), tertulis bahwa Indonesia mengalami kerugian dari praktik P3B atau tax treaty dengan Belanda, Hong Kong, serta Uni Emirat Arab. 

CPB mencatat, Indonesia kehilangan 53,8% dari total potensi penerimaan pajak dari dividen. Adapun potensi penerimaan pajak dari pembayaran bunga serta royalti yang hilang mencapai 44,1% dan 46,6% dari potensi penerimaan aslinya. Khusus royalti, total penerimaan pajak yang hilang akibat perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab serta Indonesia dan Hong Kong, di mana perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas 97% dari total potensi penerimaan pajak atas royalti yang hilang. 

Terkait dengan potensi pajak yang hilang serta banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan praktik treaty shopping, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementrian Keuangan John Hutagaol dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak bersedia memberikan keterangan terkait hal tersebut. 

Berdasarkan data Infovesta Utama per 30 September 2020, reksa dana pasar uang yang digambarkan dalam Infovesta 90 Money Market Fund Index membukukan imbal hasil paling tinggi di antara jenis reksa dana lainnya yakni 0,40% secara bulanan. Sementara itu, reksa dana saham dan reksa dana campuran kompak mencetak imbalan hasil negatif, masing – masing -7,03% dan -1,16%. Kinerja reksa dana pasar uang memang tercatat konsisten tiap bulannya.Secara year to date, kinerja indeks reksa dana pasar uang tercatat pada kisaran 3,60%. 

Pasalnya, potensi imbal hasil dari deposito perbankan tahun ini menurun karena sepanjang tahun berjalan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali dengan akumulasi penurunan sebesar 100 bps atau 1% menjadi 4%. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Agustus 2020, dana kelolaan atau nilai aktiva bersih ( NAB ) reksa dana pasar uang mencapai Rp. 79,29 triliun dari total dana kelolaan secara industri yang sebesar Rp. 520,84 triliun.  Platform perencana keuangan digital FUNDtastic mencatat pertumbuhan dana kelolaan mereka mengalami kenaikan selama pandemi dengan rata – rata 10% - 20% setiap bulannya setelah sempat terkoreksi selama Maret – Mei 2020.

Co-founder dan Chief Investment officer FUNDtastic Franky Chandra mengatakan per akhir September dana kelolaan platform yang berdiri sejak akhir 2019 ini telah mencapai Rp. 106 miliar, dengan komposisi 70% di antaranya adalah produk reksa dana pasar uang. Franky juga menilai masyarakat saat ini mulai menyadari akan pentingnya mempersiapkan dana darurat, terutama di era resesi dan krisis seperti saat ini.

Sementara itu, bagi perusahaan manajer Investasi PT KISI Asset Management ( KISI AM ), portfolio surat berharga menjadi andalan pendongkrak kinerja reksa dana pasar uang miliknya. Berdasarkan data Infovesta per 30 September, reksa dana besutan KISI AM yakni KISI Money Market Fund tercatat membukukan kinerja 4,73% secara year to date. Hal ini terlihat dari alokasi portofolio produk yang terdiri atas 77,13%, obligasi dengan jatuh tempo kurang dari setahun, baru sisanya 22,87% instrumen pasar uang.

Pemerintah tengah mereformulasi skema pengenaan pajak penghasilan atau PPh final bagi sektor konstruksi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan besaran PPh final akan didesain sesuai dengan kebijakan penurunan PPh badan. Adapun, selama ini pengenaan skema final pada sektor konstruksi dianggap tidak ideal. Pasalnya, kontribusi sektor kontruksi dan real estat terhadap produk domestik bruto ( PDB ) cukup besar. 

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan PPh final yang lebih menekankan aspek kesederhanaan justru berpontensi mendorong jumlah penerimaan yang tidak selaras dengan kontribusi terhadap PDB. Selain itu, PPh final pada sektor konstruksi menimbulkan policy gap di sektor ini. Disamping itu, Bawono mengatakan diperlukan juga terobosan pada skema pengenaan PPh final untuk sektor pertanian. 

Namun, kebijakan pajak perlu mempertimbangkan beberapa karakteristik sektor tersebut. Sektor ini merupakan sektor yang sulit untuk dipajaki karena informasi atas aktivitasnya tidak terdokumentasi dan diketahui oleh pemerintah. Contoh saja sektor perikanan. Akibatnya, dibutuhkan terobosan di bidang PPh untuk kepatuhan mereka. Skema presumptive tax bisa dipergunakan.

Revisi Undang-Undang KPK dinilai menjadai salah satu faktor utama banyaknya pegawai KPK mengundurkan diri pada 2020. Guru Besar Antropologi Hukum FH Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengatakan bahwa pegawai yang melamar bekerja di KPK umumnya idealis. Alhasil, mereka kehilangan semangat ketika KPK mengalami reduksi peranan dan ruang lingkup kerjanya serta tidak lagi memiliki otonomi khusus untuk menangani kasus korupsi. Berdasarkan data KPK sejak Januari lalu terdapat 24 pegawai tetap dan 7 pegawai tidak tetap KPK mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Febri Diansyah, matan juru bicara KPK.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor logam mulia, perhiasan, dan permata pada Januari-Agustus 2020 senilai 6,227 miliar dollar AS atau tumbuh 32,55 persen dibandingkan dengan Januari-Agustus 2019 yang senilai 4,697 miliar dollar AS.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan Tuti Prahastuti dalam PraRakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, akhir pekan lalu, menyampaikan, ekspor perhiasan masih meningkat di tengah pandemi Covid-19. ”Mungkin karena desainnya beranekaragam menjadi daya tarik dan kekuatan perhiasan yang diekspor,” katanya.

Aliran modal asing tampak masih keluar dari pasar keuangan Indonesia sejak awal tahun hingga 1 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, dalam kurun waktu tersebut, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 173,83 triliun. Nilai outflow dalam periode tersebut lebih besar daripada nilai outflow yang terjadi dalam periode awal tahun hingga 24 September 2020, yang mencapai Rp 167,44 triliun.

Kabar baiknya, meski asing melakukan aksi jual pada periode tersebut, dalan kurun waktu 28 September 2020 - 1 Oktober 2020, aliran modal asing ada yang masuk ke dalam pasar keuangan domestik sebesar Rp 1,03 triliun. Ini terdiri dari aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2,46 triliun, di tengah aliran modal asing yang keluar dari pasar saham sebesar Rp 1,43 triliun.

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Kepala Komunikasi Bank Indonesia menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga sistem keuangan serta menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira melihat, keluarnya modal asing dari pasar keuangan Indonesia menunjukkan ada keraguan investor akan prospek pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. “Investor sepertinya masih melihat belum adanya prospek pemulihan ekonomi yang cepat dalam jangka pendek,” ujar Bhima kepada KONTAN, Minggu (4/10).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy melihat, modal asing yang keluar dari Indonesia salah satunya karena investor saat ini masih wait and see melihat hasil pemilu Amerika Serikat pada November 2020 nanti. Selain itu, mereka melihat kondisi ekonomi Indonesia yang belum ada sentimen positif, malah pemerintah sudah memproyeksi Indonesia bisa resesi di kuartal III-2020 ini.