Penjualan produk kitchen appliances atau peralatan dapur selama pandemi covid 19 di tahun 2020, tercatat mengalami peningkatan yang cukup tajam.

“Selama pandemi covid 19 di tahun 2020, penjualan produk kitchen appliances kami mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Bisa mencapai 70 persen,” kata Hanggara Yulia Putra, Branch Coordinator Modena Indonesia, Senin (15/2/2021).

Kitchen Appliances Modena ini meliputi kompor gas tanam, kompor oven gas, standing oven dan kompor, hooker, kitchen sink, dan peralatan dapur lainnya. Selain kitchen appliances, Modena juga mencatatkan kenaikan penjualan yang cukup besar untuk produk chest freezer atau kotak pendingin yang mampu tumbuh hingga 50 persen.

Secara umum untuk semua produk, Modena Indonesia mengatakan pertumbuhan sekitar 20 persen di tahun 2020. Untuk tahun 2021, Angga optimis penjualan akan mengalami peningkatan kembali dengan adanya program vaksinasi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas.

Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk mengawali tahun 2021 ini dengan melakukan ekspansi atau pengembangan baru di kota Malang. Mereka mengembangkan pemukiman segmen middle up lewat proyek CitraLand Puncak Tidar Malang.

Agung Krisprimandoyo, Direktur PT Ciputra Development Tbk, mengatakan, pihaknya melihat kondisi ekonomi akan mulai membaik di tahun 2021 ini. Secara umum, market property tahun ini akan mengalami pertumbuhan. Karena ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh 4-5 persen sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Trisena Dipayuda, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang menambahkan, proyek yang dikembangkan berada diatas lahan seluas 32 hektar.  Tahap awal dikembangkan satu cluster seluas 7 hektar. Ada 160 unit rumah ditawarkan dari berbagai tipe dengan harga antara Rp 1,2 miliar hingga Rp 4,6 miliar.

Bisnis, CIREBON — Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam upaya peningkatan hasil produksi kerajinan tangan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki hubungan erat dengan Prabumulih sejak lama.

Kabupaten Cirebon memiliki 40 komoditas ekspor. Dari jumlah tersebut, ada dua yang menjadi unggulan, yakni furnitur/kerajinan rotan dan batik. Industri rotan yang ada di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.311 dengan jumlah pekerja 57.102. Setiap tahunnya hasil produksinya itu mencapai 104.917 ton. Sedangkan dari komoditas batik, Kabupaten Cirebon memiliki 530 unit usaha dan mampu memproduksi 42.024 kodi setiap tahunnya. Deni mengatakan, keunggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dipasarkan di Kota Prabumulih. Sebaliknya, kerajinan tangan dari Prabumulih bisa dipamerkan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan penawaran kerja sama ini mampu mendorong para pelaku UMKM dapat kembali bangkit. Sehingga ekonomi mereka bisa kembali menggeliat.

Di tempat sama Ketua IAI Kota Bandung Yena Iskandar mengatakan pelaku UMKM menjadi kelompok rentan, bahkan tak sedikit yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu kami apotek perlu berkontribusi membantu para pelaku UMKM, minimal kita menyediakan tempat, sarana, peluang untuk memasarkan produk para pelaku UMKM,” terangnya.

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri guna mengatasi kelebihan pasokan alat pelindung diri atau APD dan masker di dalam negeri.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh mengatakan pihaknya akan menyambut baik setiap permintaan produk APD dan masker dari luar negeri. Pasalnya, industri dalam negeri memiliki kapasitas yang cukup besar di tengah permintaan yang masih terbatas.“Saat ini banyak industri yang telah mempunyai stok APD dan masker yang cukup besar. Kendalanya sekarang adalah bagaimana buyer tersebut bisa terhubung dengan para industri kita,” katanya kepada Bisnis, Senin (15/2). 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menyebutkan potensi ekspor alat kesehatan RI pada 2021 bisa menembus US$4,54 miliar atau setara dengan Rp63,4 triliun. Potensi ini berasal dari surplus produksi industri dalam negeri.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian pelindung medis tahun lalu hanya mencapai US$2,47 juta, sementara pada pakaian bedah senilai US$20,29 juta. Adapun, nilai ekspor masker pada tahun yang sama adalah US$75,19 juta untuk masker bedah dan US$74,09 juta untuk masker dari bahan nonwoven.

Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan permintaan produksi tersebut bukan hanya terkait produk penanganan Covid-19. Menurut Randy, produsen lokal umumnya hanya perlu memperhatikan tata aturan negara tujuan ekspor serta memenuhi standar negara tersebut. 

PANGKAS KAPASITAS

Di sisi lain, mayoritas produsen APD dan masker diproyeksikan akan menurunkan kapasitas produksinya tahun ini seiring dengan banyaknya produk yang tak terserap.Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan dalam kondisi saat ini, pabrikan juga tidak akan bisa melakukan stok produk yang besar. Alhasil, penurunan produksi mau tidak mau akan dilakukan. 

Sebelumnya, PT Pan Brothers Tbk. menyatakan akan mengurangi volume produksi masker dan APD medis pada 2021. Vice Chief Executive Officer Pan Brothers Anne Patricia Susanto mengatakan pihaknya akan memangkas kapasitas produksi masker dan APD medis sekitar 60%-70% dari realisasi tahun ini. Alhasil, kontribusi produksi masker dan APD medis ke pendapatan perseroan akan kurang dari 5%.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan tahun lalu kinerja produk alat kesehatan disokong oleh produk rapiddiagnosis. Menurutnya, dalam satu shift pabrik milik perseroan  sudah mampu memproduksi hingga 500.000 unit alat rapid test Covid-19. 

Untuk produksi masker dan APD Arief, mengakui saat ini memang terjadi kelebihan pasokan di pasar. Pasalnya, permintaan yang meningkat juga dibarengi dengan pasokan yang bertambah lebih banyak.Indofarma, lanjut Arief, saat ini memiliki kapasitas produksi masker sebesar 800.000 hingga 1,5 juta per bulan. Untuk APD, diproduksi dengan menggandeng usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai permintaan yang masuk. 

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Daya pungut pajak oleh pemerintah sepanjang tahun lalu terpantau sangat rendah. Hal ini tecermin dari elastisitas penerimaan pajak yang terjun lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penghitungan Bisnis, elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada tahun lalu mencapai 7,8. Artinya, setiap 1% kontraksi ekonomi nasional menghasilkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,8%.

Angka ini juga mengonfirmasi bahwa di saat perekonomian turun, penerimaan pajak justru makin elastis.

Sekadar informasi, realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat mencapai Rp1.070,0 triliun, turun sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun produk domestik bruto (PDB) nominal tercatat -2,51%.

Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan angka tax buoyancy tersebut.

Tax buoyancy sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi.

Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan relatif tingginya shadow economy dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, elastisitas yang kian tinggi adalah sesuatu yang lazim di masa krisis dan pemulihan sebagaimana tahun lalu saat ekonomi tertekan akibat pandemi Covid-19.

Khusus dalam konteks Indonesia, sektor yang selama ini berkontribusi besar bagi penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan besar, serta pertambangan terkontraksi cukup dalam.

Dia menambahkan, pada saat ekonomi dalam kondisi normal seperti halnya kinerja dalam satu dekade terakhir yakni 2010—2019, kata dia, tax buoyancy Indonesia secara rata-rata adalah 0,83 atau kurang dari 1.

Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut, secara rata-rata hanya berkontribusi bagi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,83%.

Angka di bawah 1 ini mengakibatkan tren penurunan tax ratio atau rasio pajak karena pertumbuhan PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Penyebab hal tersebut biasanya dikarenakan oleh mismatch antara sektor yang memiliki pertumbuhan PDB tinggi dan sektor yang penerimaan pajaknya tinggi.

RASIO PAJAK

Sementara itu, selain tax buoyancy yang relatif rendah, konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah jika penerimaan pajak tak kunjung membaik adalah melesetnya target rasio pajak.

Bisnis menghitung, rasio pajak dalam arti sempit sepanjang tahun lalu tercatat 6,9%, kemudian rasio pajak dalam arti sedang 8,3%, dan rasio pajak dalam arti luas 8,9%.

Realisasi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana rasio pajak dalam arti luas sebesar 10,7%, sementara rasio pajak dalam arti menengah 9,7%, dan rasio pajak dalam arti sempit 8,42%.

Adapun rasio pajak dalam arti menengah adalah penjumlahan penerimaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dibagi dengan PDB.

Sementara itu, rasio pajak dalam arti luas yakni penghitungan total penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) yang kemudian dibagi PDB.

(oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan semua aset tanah yang dimiliki dapat tersertifikasi di tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan aset-aset tanah milik Pemprov Sumut dari klaim pihak lain.

Dari total 3.263 persil aset tanah milik Pemprov Sumut, sebanyak 1.713 persil di antaranya sudah bersertifikat, sedangkan sisanya 1.550 masih dalam proses.

Di tahun 2019 Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 53 aset tanah dengan target yang diberikan KPK 50 persil tanah. Di tahun 2020 kembali melebihi target yang diberikan yaitu 100 persil, Pemprov Sumut berhasil menyertifikasi 149 aset tanah.

Selain aset tanah, Pemprov Sumut juga sedang berupaya untuk menertibkan aset kendaraan bermotor. Ada 71 unit kendaraan yang akan ditertibkan, di antaranya 22 kendaraan roda empat dan 49 unit kendaraan roda dua.

Sebagai penghasil telur di Indonesia, Kabupaten Blitar punya andil besar dalam pasokan telur nasional. Sebanyak 30% pasokan telur yang ada di Tanah Air berasal dari Blitar.

Salah satu faktor pendorong dalam distribusi telur adalah koperasi yang punya peran penting dalam memasarkan komoditi unggulan ini. Salah satu koperasi yang mempunyai peran besar adalah Koperasi Putera Blitar pimpinan Sukarman (60).

Terbentuk di tahun 2017, Koperasi Putera Blitar memiliki anggota sebanyak 427 anggota yang tersebar di seluruh Kabupaten Blitar. Tak tanggung-tanggung sebanyak 200-250 ton telur per hari mampu dihasilkan koperasi ini.

Dalam distribusinya, anggota koperasi akan mengirimkan telur-telur yang sudah siap jual ke koperasi untuk nantinya dipilah-pilah sesuai kategori telur. Ada 2 kategori telur yang siap untuk dijual yaitu telur merah dan telur krem.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih mendominasi di neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021. China menjadi negara nomor satu tujuan ekspor maupun impor Tanah Air.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US$ 1,96 miliar di Januari 2021. Hal ini karena nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Otoritas statistik mencatat, nilai ekspor sebesar US$ 15,30 miliar dan nilai impor US$ 13,34 miliar di Januari tahun ini.

Dominasi China, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto terlihat dari pangsa pasar ekspor Indonesia yang sebesar 21,16% dari total ekspor US$ 15,30 miliar tertuju ke negeri Tirai Bambu.

Dari sisi impor, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengatakan China masih menguasai pangsa pasarnya dengan 35,18% atau setara US$ 4,15 miliar dari total impor yang sebesar US$ 13,34 miliar.

Setelah ekspor komoditas sawit yang dipersoalkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU) yang kemudian digugat oleh Pemerintah Indonesia, maka muncullah gugatan lain soal ekspor nikel yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia ke Uni Eropa. Pada kasus perlakuan Uni Eropa atas ekspor komoditas sawit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil prakarsa medorong semua pihak ikut ambil bagian dalam kampanye positif minyak kelapa sawit (CPO). Hal ini merupakan tanggapan balik (respon) terhadap kebijakan Uni Eropa selama ini atas produk sawit Indonesia yang memperoleh perlakuan diskriminatif dan mendapat kampanye hitam di pasar internasional. Pemerintah memang tidak tinggal diam dengan diskriminasi dan kampanye negatif sawit tersebut, apalagi selama ini, CPO merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.

Rasionalitas Ekspor Impor

Pemerintah Indonesia setidaknya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan terus menggencarkan kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara agar memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya menggali dan menjual tambang mentah. Salah satu komoditas mineral yang pesat kemajuan pembangunan hilirnya adalah industri yang berbahan baku nikel.

Sebanyak-banyaknya, bahkan seperti dikejar 'hantu" pemerintah dalam membangun industri ini, dan tak hanya smelter bijih nikel, namun pabrik turunan lainnya seperti stainless steel hingga komponen baterai juga sedang dibangun.

Hal tersebut tentunya saja sesuatu yang baik dan positif saja, sebab membutuhkan lebih banyak bijih nikel yang harus diproduksi, dan Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. Namun, meskipun telah masuk dalam rencana strategis pemerintah, semestinya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kemendag harus melakukannya secara komprehensif, aktual dan rasional.

Berdasarkan teori ekonomi atas permintaan dan penawaran atas produk atau komoditas, maka perdagangan internasional atau ekspor dan Impor juga memenuhi prinsip ini. Ekspor-Impor itu bukanlah soal hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan halal dan haram sebuah zat atau kandungan makanan dalam ajaran agama. Kebijakan ekspor harus dilakukan disebabkan oleh adanya kelebihan pasokan (supply) di dalam negeri atau belum mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, dan itu sah saja.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah mempublikasikan data selama Semester I 2020, produksi minyak sawit Indonesia dan turunannya telah mencapai sebesar 23,47 Juta ton. Industri kelapa sawit mulai menunjukan kecenderungan adanya pemulihan ketika menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Tingkat produktivitas kembali mencatatkan peningkatan pada akhir Kuartal III 2020. Menurut laporan Gapki tersebut, produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada September 2020 sejumlah 4,73 Juta Ton, meningkat dibanding produksi bulan Agustus 2020 yang sebesar 4,38 Juta Ton.

Sementara, nilai ekspor produk sawit pada bulan September Tahun 2020 mencapai sejumlah US$ 1.871 Juta, atau mengalami kenaikan sebesar10 persen dibandingkan bulan Agustus yang sekitar US$ 1.697 Juta. Bahkan, total nilai ekspor produk sawit selama Januari-September 2020 mencapai US$ 15.498 Juta. Jumlah tersebut merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2019 yang sebesar US$ 14.458 Juta.

Kebijakan Perdagangan

Diilain pihak, Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia sepanjang tahun lalu, 2019. Merujuk pada data yang disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, pada tahun 2019 lalu, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sejumlah 800.000 ton Ni atau hampir 30 persen berasal dari Indonesia.

Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyampaikan, produksi bijih nikel Indonesia sebanyak 800.000 ton Ni pada tahun lalu menjadi yang terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni. New Caledonia sebesar 220.000 ton Ni dan negara lainnya dengan total 958.000 ton Ni. Indonesia secara global menduduki sebagai produsen nikel terbesar pada tahun 2019, dari sekitar produksi nikel 2,6 juta ton, Indonesia menghasilkan sekitar 800 ribu ton nikel.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, produksi bijih nikel diperkirakan naik hampir tiga kali lipat menjadi 71,40 juta ton pada 2024 dari tahun ini sekitar 19,31 juta ton. Permen ESDM ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 25 September 2020. Maka, peningkatan produksi bijih nikel mulai terlihat pada 2021 menjadi 30,10 juta ton, lalu mengalami kenaikan lagi, yaitu menjadi 59,94 juta ton pada Tahun 2020, dan 71,74 juta ton pada 2023.

Sejalan dengan peningkatan produksi bijih nikel, bijih yang diolah di dalam negeri pun mengalami peningkatan. Bijih yang diolah di dalam negeri menjadi sasaran (target) pemerintah akan naik menjadi 52,14 Juta ton pada 2024 dari 12,77 Juta Ton pada Tahun 2020 lalu. Artinya, meskipun belum sepenuhnya bijih nikel yang diproduksi itu diolah di smelter dalam negeri, namun terjadi peningkatan rasio bijih nikel yang diolah di smelter di dalam negeri menjadi 73% pada 2024 dari Tahun 2020 yang hanya sekitar 66%.

Dilain pihak, pasar internasional bijih nikel dengan kadar 1,65 persen dihargai US$ 43-46 per ton, justru APNI optimistis pembukaan keran ekspor dapat mendatangkan devisa untuk negara. Jika kran ekspor dibuka kembali untuk tiga tahun ke depan, maka proyeksi APNI penerimaan devisa bisa mencapai Rp 100 Triliun. Selain itu akan terdapat penyerapan 15 ribu tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Alasan pembukaan kebijakan ekspor bijih nikel kadar rendah ini selama tiga tahun didasarkan kepada Undang-Undang Minerba terbaru. Dalam Pasal 170 A Ayat 1 diatur pemegang Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mineral logam dapat menjual produk tertentu yang belum dimurnikan selama tiga tahun. Syaratnya, pemegang izin telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, dalam proses pembangunan smelter, atau bekerja sama untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam.

Data ekspor bijih nikel selama Tahun 2019 tercatat sebesar 30 juta ton atau meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2018) yang hanya 20 juta ton. KESDM merinci, ekspor bijih nikel terdiri dari nikel matte 64 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 75 ribu ton. Fero nikel 1 juta ton naik dibandingkan tahun sebelumnya 573 ribu ton. Lalu nikel pig iron (NPI) sebesar 130 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 323 ribu ton.

(oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5-5,3% atau sedikit menurun dari target sebelumnya di kisaran 4,5-5,5%. Pemulihan ekonomi tahun ini dari kondisi 2020 yang masih kontraksi 2,07%, akan disumbang dari sisi penerimaan maupun sisi produksi yang diperkirakan meningkat. 

“Kita terus melakukan (pemulihan) pada 2021. Kalau kita lihat 2021, dengan per tumbuhan ekonomi yang kita perkirakan kembali pulih di 4,5% hingga 5,3%,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Rapat Pim pinan (Rapim) TNI-Polri secara virtual, Senin (15/2).

Menkeu menegaskan bahwa kunci utama bagi terjadinya pemulihan ekonomi adalah jika pemerintah bisa mengendalikan pandemi Covid-19, program vaksinasi, dan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Vaksinasi diharapkan menjadi faktor positif untuk menekan penularan dan mengembalikan confidence masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan, selama pandemi Covid-19, Indonesia justru menjadi negara yang menjadikan pandemi sebagai momentum untuk melakukan reformasi. Pasalnya, banyak negara yang tidak memanfaatkan krisis dan semakin terperosok dalam krisis kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, Menkeu berharap, Indonesia tidak hanya bisa keluar dari pandemi Covid-19, namun juga tumbuh lebih cepat dan menjadi negara yang lebih kuat.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan fiskal dan APBN akan digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan. Bahkan, Menkeu menilai sudah melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, yakni sisi konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang menuju perbaikan meski masih negatif.

Selain vaksinasi dan 3T yang dilakukan pemerintah, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan sehingga vaksinasi bisa memunculkan herd immunity, serta tetap melakukan disiplin protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. “Ini jadi kunci agar Covid-19 tetap bisa terkendali dan terus memulihkan ekonomi nasional,” tandas dia. 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dengan rincian untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954 triliun, belanja K/L yang dialokasikan kepada 87 K/L yang anggarannya Rp 1.032 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 922,6 triliun. Kemudian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun dengan rincian Transfer ke Daerah Rp 723,5 triliun dan Dana Desa Rp 72 triliun.

(oleh - HR1)