JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dapat mengungkit permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB). Oleh karena itu, industri perbankan diminta untuk mempercepat penyaluran kredit pada kuartal I-2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor otomotif, dengan penurunan PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Maret 2021. Dukungan ini melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan OJK seperti penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor. 

“Kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah penurunan pajak PPnBM kendaraan bermotor diharapkan bisa mengungkit demand. Karena masyarakat terutama milenial bisa mengungkit konsumsi, mobil, motor, kami dorong termasuk rumah, kami harap dorong pertumbuhan perkreditan dan demand,” ungkap Wimboh dalam kunjungan kerja bersama Komisi XI DPR ke Jawa Barat, dikutip Rabu (17/2).

Menurut dia, sebagai regulator, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) selaku pemangku kepentingan masih harus berupaya keras mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan relaksasi penurunan PPnBM kendaraan bermotor.

Insentif diberikan untuk mobil dengan kapasitas mesin kurang dari 1.500 cc, berpenggerak 4x2, termasuk sedan dengan kandungan lokal mencapai 70%. Pada tahap pertama, insentif diberikan 100%, pada tahap kedua insentifnya 50%, dan tahap ketiga 25%. Menanggapi hal itu, Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengungkapkan, penurunan PPnBM berdampak positif untuk memacu permintaan KKB. Diharapkan pertumbuhan KKB perbankan tahun ini mengalami peningkatan.

Percepat Penyaluran Kredit 

Saat OJK mengadakan pertemuan dengan pimpinan perbankan, Wimboh juga meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kuartal pertama tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kuartal IV-2020. Menurutnya, OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan ke OJK sebesar 7,13% pada 2021.

Selain meminta peningkatan pada kredit konsumsi, Wimboh juga meminta industri perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit khususnya ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19.

Sementara itu, Ketua Himbara Sunarso menyambut baik kebijakan OJK di masa pandemi khususnya restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang hingga Maret 2022 serta diperbolehkannya debitur melakukan restrukturisasi ulang dalam jangka waktu tersebut. Dia juga mengatakan kondisi industri perbankan masih cukup baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. “Policy response ini sangat tepat. Kami menyambut baik,” kata Sunarso.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wimboh menyatakan akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi perhatian para bankir seperti penyediaan platform marketplace, pemanfaatan usance letter of credit (L/C), berbagai insentif untuk menggairahkan sektor properti, peningkatan peran perbankan swasta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk komunikasi relaksasi beberapa ketentuan dan menyampaikan kepada pemerintah mengenai kemungkinan keringanan pajak dalam kurun waktu sementara.

(oleh - HR1)

Kementerian BUMN menggelar pameran bertajuk Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021. Acara yang digelar secara virtual dari 15 Februari hingga 22 Februari 2020 ini mempertemukan perusahaan pelat merah dengan ratusan UMKM.

Wakil Menteri BUMN Pahalan N Mansury mengatakan, kemitraan antara BUMN dan UMKM sangat penting di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Lanjutnya, dengan PaDi UMKM diharapkan perusahaan pelat merah yang tengah membutuhkan barang atau dalam tahap pengadaan bisa melakukannya lewat platform tersebut. Sebelumnya, BUMN mencari barang di wilayahnya masing-masing.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, tercatat sebanyak 2.000 buyer group BUMN ikut meramaikan acara ini. Sementara, lapak UMKM yang tersedia sekitar 244 lapak.

 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor dan peningkatan produksi sektor pertanian selama pandemi Covid-19, yakni pada periode tahun 2019 hingga memasuki awal tahun 2021.

Ia mengungkap, berdasarkan catatannya ekspor pertanian tumbuh sebesar 14,03 persen. Dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian tahun 2020.

Suhariyanto pun menjelaskan bahwa berdasarkan subsektornya tampak sejumlah kenaikan, di antaranya pada subsektor tanaman pangan yang tumbuh 3,54 persen, tanaman hortikultura 4,37 persen dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33 persen. Akan tetapi, lanjutnya, ada subsektor peternakan yang minus sebesar 0,33 persen.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan groundbreaking proyek pembangunan PLTGU berkapasitas 2x800 MW (megawat) di Desa Perupuk Kabupaten Batubara, Rabu (17/2).

Proyek yang dikerjakan di lahan 200 hektare oleh PT Hanlim Energy Power dengan nilai investasi USD 2 miliar itu, proses pembangunannya ditargetkan selama tiga tahun.

Disebutkan, pembangunan PLTGU tiga tahap dan tiga tahun harus selesai, karena di bulan Mei dan Juni mulai akan dibangun kegiatan industri dan wisata di atas lahan 23 ribu hektare, semua terbangun di Batubara.

Dia menambahkan, PLTGU itu diperuntukkan untuk perusahan dan industri besar. Mr Kim, Lee Korea dan Amerika akan mendatangkan ratusan investor ke Batubara, setelah pembangunan proyek tahap pertama ini.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.

Bisnis, JAKARTA — Kendati telah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian Indonesia diproyeksikan tidak akan tumbuh signifikan pada tahun ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Tauhid meramalkan pertumbuhan sektor pertanian tahun ini berkisar antara 2%—3%. Hal itu disebabkan sektor ini masih diliputi oleh beragam tantangan.

Adapun sepanjang tahun lalu, dari sisi investasi, sektor ini memiliki catatan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun lalu realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor pertanian naik menjadi US$1,27 miliar dari periode 2019 senilai US$1,04 miliar.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga turut mencatatkan kenaikan menjadi Rp53,21 triliun dari periode 2019 senilai Rp33,82 triliun.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria merekomendasikan sejumlah langkah untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat.

Salah satunya dengan peningkatan produktivitas dan mutu komoditas pertanian.

(Oleh -HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Te­ten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.

Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.

Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.

Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.

Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.

Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.

OPTIMISTIS

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.

Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.

Bisnis, JAKARTA — Peluang pemerintah untuk kembali melebarkan defisit anggaran kian terbuka menyusul terus membengkaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

Pemerintah memutuskan kembali menaikkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp688,3 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan alokasi awal yang senilai Rp372,3 triliun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, saat ini otoritas fiskal tengah menghitung penyesuaian defisit APBN 2021 sejalan dengan terus membengkaknya belanja untuk program PEN 2021.

Pemerintah pun berulang kali menegaskan bahwa anggaran untuk pemulihan ekonomi masih cukup fleksibel. Dengan kata lain, penambahan alokasi program PEN 2021 masih sangat terbuka.

Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih sangat tergantung pada setoran pajak penghasilan (PPh) badan atau pajak korporasi, yang mana performanya selalu seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Sri Mulyani menjelaskan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan terus membengkaknya dana dalam program PEN 2021 adalah dengan memindahkan alokasi belanja di sektor lain.

Artinya, seiring dengan penambahan dana PEN 2021, maka akan ada pemangkasan alokasi belanja di pos lain.

BANTUAN SOSIAL

Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan program bantuan sosial untuk menggeliatkan daya beli masyarakat di tengah resesi ekonomi. Artinya, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas.

Dengan kata lain, pemerintah wajib mempercepat tahapan dan distribusi vaksin agar perekonomian nasional bisa lekas pulih.

Jika terwujud, hal ini bisa mengompensasi besarnya belanja yang digelontorkan selama hampir dua tahun terakhir.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan pemerintah perlu memperbesar alokasi untuk bantuan sosial pada tahun ini. Selain untuk meningkatkan daya beli, strategi ini juga diperlukan guna menahan pertumbuhan angka kemiskinan.

Bonsai. Siapa yang tidak tertarik memandang atau memilikinya. Anggun, indah, eksotik, nuansa hijau, hingga menambah kuat ikatan batin dengan alam. Ada banyak pecinta tanaman bonsai di Metrolopis. Catatan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Palembang, jumlahnya bahkan mencapai ratusan penggemar tanaman hias tersebut. Salah satunya Fauzan AS yang juga tercatat sebagai anggota PPBI yang tinggal di Jl. S. Suparman No. 2709 Rt 29 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami. Saat kita berkunjung, Suasana lingkungan lingkungan rumahnya begitu hijau, ada banyak tanaman, di antaranya tanaman bonsai. Dia menceritakan kegilaannya dengan tanaman hias sejak duduk di bangku SMP.

Sekitar tahun 1990. Waktu itu melihat TV hitam putih. Ada event tanaman bonsai di buka Menteri Lingkungan Hidup, Ismail Saleh. Beliau  memegang tanaman bonsai. Mungil tapi indah.. Itulah yang mengilhamibya membuat tanaman bonsai. Jangan terkejut jika ke rumahnya melihat ratusan bonsai buatannya. Beragam bonsai pun ada, mulai dari bonsai pohon beringin, cucur atap, anting putri, lohansung, cemara udang, jeruk tingkil, dan lain-lain. Tapi tak sekedar mengoleksinya, Fauzan juga menjualnya dengan harga variasi mulai dari jutaan hingga puluhan juta.

Tapi ada salah satu bonsai kesayangan tidak dijual sama sekali. Bagi Fauzan, ternyata tidak semua bonsai bisa dia lepas begitu saja walaupun ditawar dengan harga tinggi. Dalam menanam bonsai selain memiliki keterampilan, keuletan, ketekunan, dan ketelitian tinggi, juga harus dibaremgi chemistry dengan bonsai buatannya. Terlebih saat mencari bahan bonsai. Untuk mendapatkan bahan juga tidak gampang. Lelaki paruh baya ini harus rela meninggalkan anak istri  dan pergi ke daerah terpencil. seperti hutan Bangka. Ada banyak tanaman unik dan bisa di jadikan bonsai. Kadang ia juga beli bahan dari tangan petani. Begitu juga proses pembudidayaan memerlukan waktu panjang paling cepat 8 bulan. Dikatakan, profesi yang digeluti ini kurang lebih sudah 30 tahun. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan seorang anak. Penghasilan Fauzan bisa dibilang pasang surut. Tetapi untuk sekedar diketahui, ketika dia melepas satu bonsai miliknya, bisa untuk hidup keluarganya hingga empat bulan kedepan. Melihat perjuangan Fauzan, ada satu hal yang di dapat, selain tidak kenal lelah ternyata hobi bila di tekuni dengan benar bisa menjadi ladang rezeki bagi siapa saja.

Pemerintah harus memantau ketat implementasi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat. Diskon PPnBM akan bermanfaat jika berujung pada penurunan harga jual mobil.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pemerintah wajib memantau implementasi kebijakan PPnBM di lapangan. “Harga jual ke konsumen harus dipantau. Maka harus terbuka juga soal harga,” kata dia, kemarin.

Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto memastikan, aturan diskor PPnBM akan menurunkan harga mobil di pasaran. “Sekarang kami menunggu juklak juknisnya agar APM bisa segera berhitung (terkait penurunan harga mobil),” ungkap dia dalam B-Talk, diKompasTV, kemarin.

PT Sokonindo Automobile (DFSK). PR & Media Manager DFSK, Achmad Rofiqi mengatakan, DFSK melihat insentif PPnBM sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif. “Dengan insentif ini, tentu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berujung pada peningkatan penjualan domestik,” kata dia, kemarin.