;

Kasus Pertanahan, Mafia Tanah Resahkan Developer

R Hayuningtyas Putinda 19 Feb 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Para pengembang properti berharap pemerintah memberantas praktik mafia tanah di Indonesia yang kerap meresahkan masyarakat.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jaya Andre Bangsawan mengatakan mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan pemerintah bisa menghilangkan praktik mafia tanah dengan sertifikasi elektronik.

Menurutnya, mafia tanah yang kerap kali terjadi sebagian besar mengincar tanah yang nilainya tinggi di atas Rp1 juta per meter persegi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengimbau masyarakat tidak takut secara berlebihan terhadap mafia tanah.

PEMALSUAN

Dia menilai kasus mafia tanah bukan ranah kementeriannya karena aksi memalsukan sertifikat tanah sudah tergolong aksi kejahatan penipuan.

Salah satu kasus mafia tanah yang baru saja terjadi yakni sertifikat rumah milik ibu dari Dino Patti Djalal yang beralih nama menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Biasanya, Sofyan mengungkapkan cara kerja yang dilakukan mafia tanah dalam memalsukan sertifikat dengan mendatangi pemilik tanah atau rumah dan menyatakan tertarik ingin membeli aset tersebut.

Sofyan mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati menjaga data pribadi.

Dia melanjutkan Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan sejumlah cara untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN guna mencegah beraksinya mafia tanah.

Sofyan menuturkan pendaftaran tanah akan dibuat secara sistematis lengkap bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

(Oleh - HR1)


Optimalisasi APBN, Kepatuhan Bendahara Patut Ditingkatkan

R Hayuningtyas Putinda 19 Feb 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Otoritas fiskal berupaya untuk meningkatkan kontribusi bendahara pemerintah terhadap perpajakan sejalan dengan melejitnya kebutuhan belanja pada tahun ini. Bendahara pemerintah memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, serta menjamin belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak. Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun sejauh ini setoran dari bendahara pemerintah masih sangat terbatas.

Tantangan ini mendorong Ditjen Pembendaharaan selaku pembina untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara. Upaya tersebut dilakukan melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi. Kontribusi bendahara negara terhadap perpajakannya relatif masih rendah.

Kementrian Keuangan telah merealokasi belanja negara 2021, dengan dalih mengedepankan APBN sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja negara pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja non-K/L ditetapkan Rp 910 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mendapat alokasi senilai Rp 780,5 triliun.

(Oleh - IDS)

Bursa Kripto Segera Meluncur

R Hayuningtyas Putinda 19 Feb 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Booming aset kripto beberapa waktu belakangan membuat pemangku kepentingan perdagangan berjangka berinisiatif membangun pasar crypto asset yang akan diluncurkan pada kuartal I/2021.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi menyatakan pihaknya tengah menggarap bursa untuk aset kripto di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto di dalam negeri yang potensinya besar.

Saat ini, KBI tengah menyampaikan permohonan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada saat bersamaan, PT KBI juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi, ketentuan syarat permodalan, dan lainnya.

Menurut Fajar, aset-aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa sudah ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya sudah mendapat perizinan dari Bappebti guna memberi perlindungan pada para investor.

Dia juga mengimbau calon investor untuk mengetahui ketentuan yang ada terlebih dahulu sebelum berinvestasi.

(Oleh - HR1)


Industri Plastik, Order Mengalir Deras

R Hayuningtyas Putinda 19 Feb 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Industri plastik, kebanjiran order lantaran terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan baik di pasar domestik maupun global. Produsen lokal sampai saat ini kewalahan menerima order yang masuk. Pasalnya, kelangkaan kontainer telah menghambat produk impor yang selama ini mengisi pasar. Produsen saat ini lebih mengutamakan pemenuhan pesanan yang sudah terkontrak. Alhasil, para pembeli langsung secara spot harus inden.

Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) masih menilai paling tidak tahun ini tidak akan lagi terjadi minus pertumbuhan industri dan mulai menunjukkan kenaikan kendati hanya berada di kisaran 1% hingga 2%. Hingga saat ini perseroan telah melakukan diversifikasi sejumlah produk.  Hal itu guna mendukung sektor makanan dan minuman, UKM, pasar tradisional atau sejenisnya.

(Oleh - IDS)

OJK Godok Aturan Bank Digital

Mohamad Sajili 19 Feb 2021 Banjarmasin Post

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan, aturan baru tersebut mensyaratkan pembuatan bank digital harus memenuhi modal minimal Rp 10 triliun.

“Untuk bank baru draf belum final diskusi, persyaratannya minimal modal Rp 10 triliun,” kata Anung dalam launching Roadmap Perbankan Tahun 2021 secara virtual, Kamis (18/2).

Selain memiliki modal Rp 10 triliun, bank digital harus memiliki minimal satu kantor cabang di Indonesia. Segmen yang digarap pun harus sesuai dengan model bisnis dan kemampuan IT-nya. Namun, modal minimal Rp10 triliun itu tak berlaku bagi beberapa bank. Untuk bank digital yang berada dalam satu kelompok bank hanya memerlukan modal minimal Rp 1 Triliun.


Kalsel Perkuat Hilirisasi Industri

Mohamad Sajili 19 Feb 2021 Banjarmasin Post

Ekonomi Kalsel terkatrol atau sangat bergantung dengan ekspor bahan mentah atau setengah jadi, seperti batu bara, Crude Palm Oil (CPO), karet dan kayu lapis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan, untuk ketahanan ekonomi Banua, Pemprov Kalsel akan mentransformasi struktur ekonomi dari dominasi bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. “Atau istilahnya disebut dengan hilirisasi industri,” katanya.

Dikatakannya, selama ini Kalsel punya empat komoditas ekspor unggulan yakni batu bara, CPO, karet dan kayu lapis. Dengan hilirisasi industri, penghasilan penjualan ke luar negeri produk-produk ini menurutnya bisa dimaksimalkan.

Di samping memaksimalkan komoditas ekspor dengan cara hilirisasi industri, Fajar menuturkan, Kalsel juga akan mendorong pertumbuhan tiga sektor unggulan di daerah. Yakni, pertanian, pariwisata dan UMKM.


Pelindo 1 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Melalui Pengembangan Kuala Tanjung PEI

Mohamad Sajili 19 Feb 2021 Sinar Indonesia Baru

Pengembangan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (PIE), terdiri dari kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) dan Kawasan Industri/KualaTanjung Industrial Zone yang saling terintegrasi akan meningkatkan utilisasi dan aktivitas bongkar muat di KTMT serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat khususnya wilayah Sumatera Utara.

Pengembangan Kuala Tanjung PIE ditandai dengan telah beroperasinya kawasan pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) sejak 2019 lalu dan direncanakan sebagai The Next Indonesia’s Logistic and Supply Chain Hub.

Dalam Pengembangan Kuala Tanjung PIE, juga terdapat rencana pengembangan Kawasan Business and Residential Area yang didukung oleh akses jaringan transportasi terpadu berupa jalan tol Trans-Sumatera dan jaringan jalur kereta api yang langsung masuk ke dalam Kuala Tanjung PIE, juga terintegrasi dan terhubung langsung dengan Kawasan Industri Sei Mangkei, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selain itu Kuala Tanjung PIE, juga akan menerapkan konsep smart port and smart industrial area, didukung dengan perencanaan implementasi IoT (Internet of Things) dan ICT (Information and Communication Technology), sehingga nantinya akan menjadi suatu kawasan industri modern berskala International sesuai dengan visi Pelindo 1 yakni, menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global.


LPI Siap Petakan Proyek Strategis Nasional

R Hayuningtyas Putinda 18 Feb 2021 Investor Daily, 18 Februari 2021

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, terbentuknya struktur organisasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) akan menarik investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai proyek yang disiapkan oleh LPI. Bahkan, adanya LPI diharapkan mampu menjadi opsi investasi dan pembiayaan di berbagai sektor prioritas di Indonesia. 

“Presiden telah mengumumkan direksi LPI. Ini menjadi sinyal yang penting kepada investor bahwa Indonesia menjadi salah satu daya tarik untuk berinvestasi melalui berbagai proyek yang akan disiapkan oleh LPI,”jelasnya kepada Investor Daily, Rabu (17/2).

Dito menilai, LPI masih memiliki tantangan ke depan terkait bagaimana mempercepat investasi segera masuk ke Indonesia, sesuai dengan tujuan pendirian lembaga ini. Selain itu, ia mengaku optimistis bahwa investor asing akan tertarik masuk ke Indonesia, meskipun di tengah tantangan pandemi yang masih dihadapi. Hal ini tak terlepas dari berbagai indikator perekonomian dalam negeri.

Tumbuhkan Geliat Investasi 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terkait susunan organisasi LPI yang sudah lengkap. Di satu sisi ia berharap kehadiran LPI dapat semakin menumbuhkan geliat investasi di Tanah Air. "Kami menyambut baik keberadaan LPI bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila LPI betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awalnya, independen, profesional, dan akuntabel," ujarnya saat dihubungi.

Shinta optimistis iklim investasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, di tahun lalu saja penerimaan investasi secara kuartalan meningkat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tercermin dari Penanaman Modal Asing Masuk (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

(oleh - HR1)

Pembeli Properti di Australia Dapat SHM

R Hayuningtyas Putinda 18 Feb 2021 Investor Daily, 18 Februari 2021

JAKARTA – Warga negara Indonesia (WNI) yang membeli apartemen di Australia akan memperoleh sertifikat hak milik (SHM). Di Australia hanya berlaku satu jenis sertifikat, yaitu freehold certificate. 

“Orang asing tetap akan mendapatkan jenis sertifikat yang sama dengan penduduk lokal, yaitu SHM yang berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan” ujar Manajer Penjualan Crown Group Indonesia, Reiza Arief, dalam siaran pers, Rabu (17/2). 

Dia menerangkan, di Australia hanya berlaku satu jenis sertifikat, yaitu freehold certificate dan lahan di atas gedung akan dibagi dalam bentuk strata ke setiap unit.

Menurut dia, orang asing khususnya dari Indonesia lebih banyak membeli apartemen dibandingkan rumah tapak. Hal itu terjadi karena rumah tapak harganya lebih tinggi dibandingkan unit apartemen, terutama di area yang strategis seperti di dekat CBD dan area sekitar kampus. 

Pemeliharaan rumah tapak juga lebih mahal dibandingkan dengan apartemen, bahkan ada pajak tambahan apabila rumah tapak tersebut kosong lebih dari enam bulan yang besarannya sendiri sekitar 1% dari nilai properti yang dimiliki.

Reiza mengatakan, 70% pembeli dari Indonesia adalah tipe investor dimana mereka mencari properti yang mudah disewakan dan memberikan imbal hasil yang tinggi. 

Dia menjelaskan, persentase penyewa rumah tapak di Australia adalah sebesar 14% pada tahun 2009 dan hanya naik sebesar 1% menjadi 15% pada 2019. Lalu, persentase penyewa unit apartemen adalah sebesar 43% pada 2009 dan naik menjadi 56% di tahun 2019. Di sisi lain, ada penurunan persentase sebesar 13% bagi mereka yang membeli dan tinggal di unit apartemennya, yaitu dari 56% pada 2009 menjadi 43% pada 2019.

(oleh - HR1)

Indofood CBP Rampungkan Akuisisi Indofood Fritolay

R Hayuningtyas Putinda 18 Feb 2021 Investor Daily, 18 Februari 2021

JAKARTA — PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menuntaskan pembelian seluruh saham PT Indofood Fritolay Makmur (IFL) yang dimiliki Fritolay Netherlands BV, afiliasi dari PepsiCo Inc. 

Berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (17/6), Indofood CBP membeli sebesar 49% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan IFL dengan nilai transaksi Rp 494 miliar yang akan didanai oleh kas internal perseroan. 

Dengan dilakukannya transaksi tersebut, IFL akan mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo Inc setelah IFL menuntaskan semua proses persiapan penghentian produksi dan penjualan produk merk milik PepsiCo. Aksi korporasi tersebut harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak dilakukann transaksi.

Pembelian saham tersebut membuat kepemilikan saham perseroan dalam IFL bertambah dari semula 15% menjadi 99,99% dari total seluruh saham yang diterbitkan IFL. Adapun aksi ini bukan merupakan transaksi material dan bukan transaksi afiliasi sesuai POJK nomor 17/POJK.17/2020 dan nomor 42/ POJK.42/2020. 

Di sisi lain, kinerja keuangan Indofood CBP Sukses Makmur pada tahun ini dinilai akan terdongkrak seiring dengan tuntasnya akuisisi Pinehill Company dan peningkatan penjualan mi instan. Perseroan juga bakal mendapatkan dukungan dari membaiknya perekonomian nasional.

Tim riset Sinarmas Sekuritas menyebutkan bahwa akuisisi Pinehill Company akan mendorong kinerja keuangan Indofood CBP. Akuisisi Pinehill Company berpotensi menaikkan margin keuntungan penjualan Indofood CBP dan beban biaya menjadi lebih rendah. Namun, akuisisi tersebut berimbas terhadap peningkatan beban bunga, karena sebagian pendanaan akuisisi bersumber dari pinjaman.

Meski demikian, Indofood CBP diprediksi bakal melanjutkan pertumbuhan tahun ini. Hal tersebut juga akan ditopang oleh sifat defensif produk yang dipasarkan perseroan. Per tumbuhan juga bakal didorong oleh upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat

(oleh - HR1)


Pilihan Editor