PT Pertamina terus mematangkan rencana untuk usahanya menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di bursa saham domestik. Ada tiga perusahaan yang dirancang untuk go public yaitu PT Pertamina Power Indonesia (PPI), PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) dan PT Pertamina Internasional Shipping.

Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation PT Pertamina Agus Suprijanto bilang, saat ini pihaknya sedang mengkaji opsi terbaik untuk mekanisme pendanaan bagi pertumbuhan anak usaha.

Dalam upaya peningkatan nilai perusahaan dan keberlanjutan usaha ke depan, pembiayaan lewat pasar modal menjadi salah satu opsi Pertamina. “Antara lain melalui penerbitan obligasi, project financing, partnership, pembiayaan pasar modal dan opsi lainnya, “ kata dia, kemarin.

Director of Business Planning PT Pertamina Internasional Shipping, Wisnu Medan Santoso, Saat ini, Pertamina juga masih fokus pada restrukturisasi internal, termasuk restrukturisasi bisnis shipping. “Pembentukan Subholding Shipping akan meningkatkan fundamental bisnis sehingga dapat membiayai rencana ekspansi secara mandiri, “ ungkapnya.

Selain itu, go public bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Analis Binaartha Sekuritas, Nafan Aji berpendapat, rencana IPO anak usaha Pertamina cukup prospektif dan akan disambut baik oleh para pelaku pasar.

Bank Indonesia (Bl) menetapkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Ini berarti, seluruh dana untuk mengambil kredit properti ditanggung 100% oleh bank, dengan kata lain konsumen menanggung 0% alias tidak perlu membayar down payment (DP) atau uang muka.

Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan. BI menetapkan kebijakan DP 0% berlaku sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengapresiasi bank sentral atas penetapan LTV/FTV hingga 100%. Dia berharap kebijakan ini dapat membangkitkan penjualan seluruh pengembang properti dan perlahan membantu pemulihan ekonomi nasional, ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Jumali juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membangkitkan bisnis properti. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah meringankan beban konsumen dalam pembelian rumah subsidi dan segmen menengah bawah di masa wabah korona.

Pemerintah melanjutkan stimulus sektor pariwisata. Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah hibah pariwisata, yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang pada tahun lalu telah terserap 70% untuk segmen hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari PEN 2021 tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan pada tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran bilang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling sulit bertahan saat ini.

Apalagi, menurut Maulana, pada awal tahun ini justru sektor pariwisata memasuki low season dimana masyarakat justru tidak melakukan perjalanan wisata. Apalagi, pemerintah baru saja memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

Bisnis Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mencari alat bukti dugaan praktik monopoli dermaga eksekutif lintas Merak, Banten -  Bakauheni, Lampung yang dikeluhkan para pengusaha feri dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Proses pencarian alat bukti itu dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Pada tahap awal, KPPU telah meminta keterangan beberapa operator kapal penyeberangan dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap). 

Dalam proses penelitian, pihaknya akan mencari satu alat bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bila dalam proses penelitian ditemukan satu alat bukti maka proses penelitian akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Bila dua alat bukti sudah diperolwh, proses selanjutnya adalah tahap pemberkasan untuk dinilai layak tidaknya laporan hasil penyelidikan untuk dilakukan pelaporan dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan (persidangan).

Kemenhub menyarankan PT ASDP Indonesia Ferry mengikuti prosedur yang ditetapkan KPPU serta memastikan pembangunan Sky Bridge Dermaga eksekutif yang dikhususkan bagi swasta. Dugaan monopoli itu muncul karena tingginya permintaan feri di dermaga 6. Dermaga tersebut terkesan kuat hanya mampu melayani feri milik ASDP, padahal operator feri swasta lainnya masih banyak.

(Oleh - IDS)

Bisnis, JAKARTA — Para pengembang properti berharap pemerintah memberantas praktik mafia tanah di Indonesia yang kerap meresahkan masyarakat.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jaya Andre Bangsawan mengatakan mafia tanah sangat meresahkan pengembang sehingga perlu ketegasan penegak hukum.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan pemerintah bisa menghilangkan praktik mafia tanah dengan sertifikasi elektronik.

Menurutnya, mafia tanah yang kerap kali terjadi sebagian besar mengincar tanah yang nilainya tinggi di atas Rp1 juta per meter persegi.

PEMALSUAN

Dia menilai kasus mafia tanah bukan ranah kementeriannya karena aksi memalsukan sertifikat tanah sudah tergolong aksi kejahatan penipuan.

Salah satu kasus mafia tanah yang baru saja terjadi yakni sertifikat rumah milik ibu dari Dino Patti Djalal yang beralih nama menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Biasanya, Sofyan mengungkapkan cara kerja yang dilakukan mafia tanah dalam memalsukan sertifikat dengan mendatangi pemilik tanah atau rumah dan menyatakan tertarik ingin membeli aset tersebut.

Sofyan mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati menjaga data pribadi.

Dia melanjutkan Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan sejumlah cara untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga terus memperbaiki berbagai hal di internal BPN guna mencegah beraksinya mafia tanah.

Sofyan menuturkan pendaftaran tanah akan dibuat secara sistematis lengkap bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bisnis, Jakarta - Otoritas fiskal berupaya untuk meningkatkan kontribusi bendahara pemerintah terhadap perpajakan sejalan dengan melejitnya kebutuhan belanja pada tahun ini. Bendahara pemerintah memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, serta menjamin belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak. Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun sejauh ini setoran dari bendahara pemerintah masih sangat terbatas.

Tantangan ini mendorong Ditjen Pembendaharaan selaku pembina untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara. Upaya tersebut dilakukan melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi. Kontribusi bendahara negara terhadap perpajakannya relatif masih rendah.

Kementrian Keuangan telah merealokasi belanja negara 2021, dengan dalih mengedepankan APBN sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja negara pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja non-K/L ditetapkan Rp 910 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mendapat alokasi senilai Rp 780,5 triliun.

(Oleh - IDS)

Bisnis, JAKARTA — Booming aset kripto beberapa waktu belakangan membuat pemangku kepentingan perdagangan berjangka berinisiatif membangun pasar crypto asset yang akan diluncurkan pada kuartal I/2021.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi menyatakan pihaknya tengah menggarap bursa untuk aset kripto di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto di dalam negeri yang potensinya besar.

Menurut Fajar, aset-aset kripto yang dapat diperdagangkan pada bursa sudah ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya sudah mendapat perizinan dari Bappebti guna memberi perlindungan pada para investor.

Dia juga mengimbau calon investor untuk mengetahui ketentuan yang ada terlebih dahulu sebelum berinvestasi.

Bisnis, Jakarta - Industri plastik, kebanjiran order lantaran terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan baik di pasar domestik maupun global. Produsen lokal sampai saat ini kewalahan menerima order yang masuk. Pasalnya, kelangkaan kontainer telah menghambat produk impor yang selama ini mengisi pasar. Produsen saat ini lebih mengutamakan pemenuhan pesanan yang sudah terkontrak. Alhasil, para pembeli langsung secara spot harus inden.

Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) masih menilai paling tidak tahun ini tidak akan lagi terjadi minus pertumbuhan industri dan mulai menunjukkan kenaikan kendati hanya berada di kisaran 1% hingga 2%. Hingga saat ini perseroan telah melakukan diversifikasi sejumlah produk.  Hal itu guna mendukung sektor makanan dan minuman, UKM, pasar tradisional atau sejenisnya.

(Oleh - IDS)

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto mengatakan, aturan baru tersebut mensyaratkan pembuatan bank digital harus memenuhi modal minimal Rp 10 triliun.

“Untuk bank baru draf belum final diskusi, persyaratannya minimal modal Rp 10 triliun,” kata Anung dalam launching Roadmap Perbankan Tahun 2021 secara virtual, Kamis (18/2).

Selain memiliki modal Rp 10 triliun, bank digital harus memiliki minimal satu kantor cabang di Indonesia. Segmen yang digarap pun harus sesuai dengan model bisnis dan kemampuan IT-nya. Namun, modal minimal Rp10 triliun itu tak berlaku bagi beberapa bank. Untuk bank digital yang berada dalam satu kelompok bank hanya memerlukan modal minimal Rp 1 Triliun.

Ekonomi Kalsel terkatrol atau sangat bergantung dengan ekspor bahan mentah atau setengah jadi, seperti batu bara, Crude Palm Oil (CPO), karet dan kayu lapis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan, untuk ketahanan ekonomi Banua, Pemprov Kalsel akan mentransformasi struktur ekonomi dari dominasi bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. “Atau istilahnya disebut dengan hilirisasi industri,” katanya.

Dikatakannya, selama ini Kalsel punya empat komoditas ekspor unggulan yakni batu bara, CPO, karet dan kayu lapis. Dengan hilirisasi industri, penghasilan penjualan ke luar negeri produk-produk ini menurutnya bisa dimaksimalkan.

Di samping memaksimalkan komoditas ekspor dengan cara hilirisasi industri, Fajar menuturkan, Kalsel juga akan mendorong pertumbuhan tiga sektor unggulan di daerah. Yakni, pertanian, pariwisata dan UMKM.