Jakarta - Pemerintah akan melakukan sensus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2022 agar bisa memiliki satu basis data UMKM. Selama ini, Kementrian Koperasi dan UKM selalu kesulitan untuk membuat kebijakan karena belum memiliki data tunggal tentang UMKM karena data tentang koperasi dan UMKM berasal dari banyak kementrian/lembaga.

Pemerintah diharapkan bisa memiliki data yang baik sehingga proses transformasi para pelaku usaha mikro dari informal ke formal bisa lebih cepat dilakukan. Dengan adanya satu basis data, pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak baik untuk semua pelaku UMKM. Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM selama ini pihaknya kesulitan melakukan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi untuk pengembangan UMKM. Melalui kerja sama dengan BPS, pihaknya bisa memiliki data pelaku UMKM mulai dari biodata hingga produk yang dijual. Hal ini berimplikasi baik agar Kemenkop UKM memiliki prioritas lebih konkret dalam membuat kebijakan.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi investasi hulu migas pada Januari 2021 mencapai US$ 873,2 juta atau 7,05% dari target tahun ini sebesar US$ 12,38 miliar. Realisasi ini lebih baik dari kondisi Januari 2020 yang hanya sebesar US$ 767,5 juta. Capaian investasi menyusul keberhasilan percepatan penyelesaian dokumen pendukung pelaksanaan program di akhir tahun lalu. Realisasi investasi di Januari lalu guna mendukung kegiatan eksplorasi dan pengembangan.

Dari aspek pengadaan, procurement list 2021 yang telah dirampungkan di akhir tahun lalu mampu mempercepat proses pengadaan terbanyak ada di Januari 2021, sehingga KKKS akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan operasional pengelolaan hulu migas. Investasi hulu migas tahun ini tetap dikawal, termasuk terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Harapan minimnya kendala pengadaan, bisa mendorong penyerapan investasi yang optimal. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) agar rencana kegiatan hulu migas tahun ini dapat terlaksana sesuai rencana.

Realisasi investasi tersebut juga berdampak pada kelancaran proyek-proyek hulu migas . Dari target 12 proyek hulu migas di tahun, dua proyek telah mulai beroperasi di Januari, yakni proyek KLD ONWJ dengan investasi US$ 34 juta dan proyek pasokan gas ke Kilang Balikpapan US$ 27 juta. Di bulan ini, Proyek West Pangkah senilai US$ 46 juta dijadwalkan mulai beroperasi.

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% untuk mobil baru dinilai tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sebab, daya beli masyarakat sedang menurun dan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp 2,28 triliun. 

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, berdasarkan simulasi menggunakan computable general equilibrium (CGE) dari Litbang Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dampak PPnBM 0% pada riil produk domestik bruto (PDB) 0%, lalu konsumsi riil rumah tangga 0,1%, pengeluaran riil agregat investasi 0%. Insentif itu hanya akan berdampak terhadap volume impor 0,46% dan indeks volume ekspor 0,19%. Penjualan mobil juga tidak akan terdongkrak secara signifikan, karena daya beli menurun akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah dinilai lebih baik memberikan insentif terhadap kendaraan yang ramah lingkungan. Dia membandingkan dengan negara-negara lain, seperti Belanda, Norwegia, dan Jepang yang telah memberikan insentif penjualan kendaraan tanpa emisi. 

Ekonom senior Indef Aviliani menambahkan, kebijakan uang muka (down payment/DP) 0% KKB akan sulit dilakukan bank. Selain itu, saat ini, kebanyakan masyarakat masih lebih memilih untuk menyimpan uang, khususnya untuk kalangan menengah dan ke bawah. Sementara itu, orang kaya sudah mulai melakukan transaksi.

Untuk itu, dia menuturkan, pemerintah diharapkan menggencarkan kerja sama dengan pihak swasta agar insentif itu dapat lebih efektif. Pihak swasta sebaiknya dilibatkan agar dapat mendata sekaligus memfasilitasi masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap bisa menikmati relaksasi tersebut.  

(Oleh - HR1)

Bisnis - Komoditas nikel yang tengah naik daun membuat sejumlah korporasi tergiur untuk melebarkan sayap bisnisnya ke sektor ini. Skema akuisisi dan ekspansi pun di tempuh demi mendulang cuan dari nikel. Tujuan transaksi tersebut untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambangan nikel ke tahap pengolahan guna meningkatkan nilai tambah.

Saat ini sejumlah perusahaan tengah berlomba menguasai pasokan bahan baku untuk industri hilir. Pertambangan dan smelter nikel akan meningkat setidaknya dalam 2 tahun - 3 tahun ke depan. Indonesia merupakan negara dengan potensi kebutuhan baterai electric vehicle (EV) tinggi di masa depan sekaligus penghasil bahan bakunya. Adapun, upaya sejumlah emiten tambang untuk melakukan diversifikasi ke komoditas nikel diprediksi bakal memacu kinerja perseroan. Nikel juga sebagai bagian dari energi bersih masa depan. Emiten-emiten dari sektor nikel pun memiliki prospek bagus dalam jangka panjang. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pemerintah membangun kawasan lumbung pangan atau food estate di Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tennggara Timur (NTT) untuk mengentaskan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut. 34% masyarakat di Sumba Tengah masuk dalam kategori miskin karena panen padi di wilayah tersebut selama ini hanya setahun sekali. Pemerintah menargetkan agar panen padi berlangsung dua kali setahun dan satu kali panen jagung atau panen kedelai dalam setahun. Namun, persoalan utama yakni ketersediaan air harus dibatasi.

Pemerintah telah membangun sejumlah sumur bor yang dapat digunakan untuk kebutuhan sawah pada 2015 - 2018. Selain itu, pembangunan embung besar juga telah dibangun tetapi langkah ini masih belum cukup. Kemungkinan pembangunan bendungan dan waduk di sekitar area food estate untuk memenuhi kebutuhan air. Persiapan sumur bor dan membantu kekurangan-kekurangan alat dan mesin pertanian. Adanya kawasan food estate di NTT menambah jumlah food estate di Indonesia. Sebelumnya pemerintah juga telah membangun food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.  

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Pamor Bitcoin makin meningkat seiring dengan dominasinya daam transaksi aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi. Saat ini tercatat 3 juta investor lokal yang terlibat perdagangan aset kripto dengan pangsa pasar yang dikuasai oleh bitcoin. Sebagai aset kripto pertama, menguasai dengan kapitalisasi pasar mencapai US$928 miliar. Berdasarkan riset, pada Januari 2021, Bitcoin menguasai 68% pasar aset kripto, yang kemudian diikuti oleh Ethereum sebesar 13%.

Pada akhir 2020, harga bitcoin melesat hingga US$ 29.000. Kemudian awal 2021, kembali melesat hingga menyentuh US$ 50.000. Banyak pihak memprediksi bitcoin dapat menembus angka US$ 100.000 pada tahun ini. Tetap ada kemungkinan pula pasar berbalik arah. Pentingnya edukasi publik terhadap investasi aset kripto, karena di dalamnya bukan hanya keuntungan tetapi juga ada risikonya. Harga bitcoin yang terus melambung jadi pendorong peningkatan perdagangan aset kripto.

(Oleh - IDS)

Kabupaten Pakpak Bharat dianugerahi dengan kekayaan alam serta tanah yang luas dan subur sehingga cocok untuk pembudidayaan berbagai jenis tanaman,kawasan pertanian dan perkebunan.

Salah satu tanaman endemik yang tumbuh subur di sini antara lain adalah tanaman gambir yang terkenal dengan berbagai macam khasiat dan kegunaannya. Tanaman endemik ini telah menjadi tanaman bagi petani di Pakpak Bharat secara turun temurun. Tanaman gambir ini sangat menjanjikan.

Gambir ini bisa dijual dengan perbiji dan perkilo, untuk perkilo harganya berkisar Rp.40.000 dan pada tahun 2019 sempat mengalami puncak harga yaitu Rp.100.000. Naik dan turun harga tersebut tergantung kebutuhan produksi dari para konsumen.

Sementara itu Dr Kaiman Turnip MSi menyampaikan bahwa Pemerintah Pakpak Bharat akan terus berupaya membantu para petani gambir di antaranya dengan telah mendirikan Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari.

Perusahaan Karoseri asal Semarang. Jawa Tengah, Laksana, mengekspor delapan unit bus Legacy SR2 Double Decker ke Bangladesh, Minggu (21/2).

Communication Manager CV Laksana, Candra Dewi mengatakan, ekspor ke Bangladesh menjadi yang pertama pada 2021. “Kemarin dikirim delapan unit ke Bangladesh lewat pengiriman standar biasa pakai kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok, “ tutur Candra Dewi yang dikutip Tribunnews, Senin (22/2).

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan perjanjian dagang Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) agar bisa menggenjot nilai ekspor otomotif tahun ini.

Dia berharap Indonesia bisa menjual paling tidak 100.000 unit tambahan ke Negeri Kangguru pada 2021, “Kalau kita bisa jual 100. 000 mobil, maka nilai ekspor bisa kita naikkan dari 6,6 miliar dolar AS pada 2020 menjadi mendekati 10 miliar dolar AS,” katanya.

Ekspansi PT Superior Prima Sukses (SPS) membangun pabrik bata ringan di Sragen, Jawa Tengah (Jateng) mendapat respons positif dari pasar. Meski pabrik baru melakukan uji coba untuk line 1 dalam satu pekan ini, permintaan dari pasar sudah mulai membanjir.

Henrianto, Commercial Director PT SPS, mengatakan, Pabrik Blesscon SPS di Sragen disiapkan menjadi dua lini. Lini pertama, yang saat ini sedang uji coba, ditargetkan bisa operasional penuh di Juni 2021.

Blesscon merupakan brand bata ringan yang selama ini diproduksi di pabrik Mojokerto dan Lamongan. Di dua pabrik ini masing-masing memiliki kapasitas 400.000 m3 dan 700. 000 m3.

Dari produksi tersebut, SPS memilih ekspansi di Sragen untuk menyasar pasar di Jawa Tengah (Jateng) wilayah Soloraya dan sebagian Jateng bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pemerintah telah memperbarui ketentuan pajak masukan, konsinyasi, dan faktur pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. Beleid ini mulai berlaku pada 2 Februari 2021.

Dalam aturan relaksasi ini, pemerintah mengatur tiga ketentuan baru dalam hak pengkreditan pajak masukan. Pertama, dapat mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan deemed pajak masukan 80%.

Kedua, pajak masukan tidak dilaporkan di surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Apabila ditemukan saat pemeriksaan, hal itu dapat dikreditkan sesuai bukti faktur pajak yang dimiliki.

Ketiga, pajak masukan ditagih dengan ketetapan pajak, dapat dikreditkan sebesar pokok pajak. Sebagai perbandingan, dalam aturan sebelumnya yakni PP Nomor 11/2012, ketiga skema pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.