Ekspor UMKM, Standar Produk Jadi Tantangan
Bisnis, JAKARTA — Kendati memiliki potensi yang besar, optimalisasi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah masih terganjal oleh sejumlah kendala, khususnya terkait dengan standardisasi produk.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengatakan banyak produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang potensial untuk diekspor. Berbagai produk dari sejumlah subsektor seperti pertanian, perikanan, furnitur, herbal, dan pakaian memiliki permintaan yang tinggi di luar negeri.
Kemenkop UKM pun akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Meski jumlah UMKM tercatat mencapai 64 juta unit, skala usaha masih didominasi oleh usaha kecil dengan kemampuan ekspor yang terbatas.
Publikasi Indonesia Eximbank bahkan menunjukkan bahwa usaha kecil hanya mengekspor sekitar 39,3% produk yang dihasilkan.
Senada, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan kesesuaian standar produk menjadi kendala kendala yang dihadapi UMKM yang hendak melakukan ekspor. Di sisi lain, pengusaha nasional harus menghadapi rumitnya perizinan ketika pasar telah diperoleh.
Data Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi UKM selama Januari sampai September 2020 hanya mencapai 9,7% dari total ekspor periode tersebut atau sekitar US$11,36 miliar.
Adapun, menurut data Kemenkop UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan mencapai 14,37%. Namun, jumlah ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia Pasifik lain yang bisa mencapai 35%.
OPTIMISTIS
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan usaha skala kecil dan menengah menjadi salah satu yang terdampak selama pandemi Covid-19. Namun, serapan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, yakni mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.
Optimisme pun disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. Menurutnya, kontribusi ekspor dari usaha skala kecil dan menengah diperkirakan masih bisa tumbuh pada tahun ini meskipun pandemi masih berlangsung.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan peran perwakilan Indonesia di negara tujuan. Para perwakilan di kedutaan besar diharapkan bisa menjadi penghubung dengan calon pembeli atau importir.
Mengandalkan kehadiran perwakilan dagang, lanjut Ikhsan, perlu didukung pula dengan kehadiran sebuah platform yang khusus menjadi etalase produk Indonesia.
Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai peningkatan kontribusi ekspor UMKM bisa dicapai dengan mengoptimalisasi pemasaran pada produk-produk dengan keunikan khusus. Kelompok produk ini cenderung masih memiliki permintaan yang terjaga karena menyasar kelompok menengah ke atas.Anggaran PEN Membengkak, Celah Pelebaran Defisit Kian Menganga
Bisnis, JAKARTA — Peluang pemerintah untuk kembali melebarkan defisit anggaran kian terbuka menyusul terus membengkaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.
Pemerintah memutuskan kembali menaikkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp688,3 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan alokasi awal yang senilai Rp372,3 triliun.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, saat ini otoritas fiskal tengah menghitung penyesuaian defisit APBN 2021 sejalan dengan terus membengkaknya belanja untuk program PEN 2021.
Pemerintah pun berulang kali menegaskan bahwa anggaran untuk pemulihan ekonomi masih cukup fleksibel. Dengan kata lain, penambahan alokasi program PEN 2021 masih sangat terbuka.
Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih sangat tergantung pada setoran pajak penghasilan (PPh) badan atau pajak korporasi, yang mana performanya selalu seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi.
Sri Mulyani menjelaskan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan terus membengkaknya dana dalam program PEN 2021 adalah dengan memindahkan alokasi belanja di sektor lain.
Artinya, seiring dengan penambahan dana PEN 2021, maka akan ada pemangkasan alokasi belanja di pos lain.
BANTUAN SOSIAL
Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan program bantuan sosial untuk menggeliatkan daya beli masyarakat di tengah resesi ekonomi. Artinya, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas.
Dengan kata lain, pemerintah wajib mempercepat tahapan dan distribusi vaksin agar perekonomian nasional bisa lekas pulih.
Jika terwujud, hal ini bisa mengompensasi besarnya belanja yang digelontorkan selama hampir dua tahun terakhir.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan pemerintah perlu memperbesar alokasi untuk bantuan sosial pada tahun ini. Selain untuk meningkatkan daya beli, strategi ini juga diperlukan guna menahan pertumbuhan angka kemiskinan.Cari Bahan sampai Pelosok Daerah, Dihargai Puluhan Juta
Bonsai. Siapa yang tidak tertarik memandang atau memilikinya. Anggun, indah, eksotik, nuansa hijau, hingga menambah kuat ikatan batin dengan alam. Ada banyak pecinta tanaman bonsai di Metrolopis. Catatan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Palembang, jumlahnya bahkan mencapai ratusan penggemar tanaman hias tersebut. Salah satunya Fauzan AS yang juga tercatat sebagai anggota PPBI yang tinggal di Jl. S. Suparman No. 2709 Rt 29 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami. Saat kita berkunjung, Suasana lingkungan lingkungan rumahnya begitu hijau, ada banyak tanaman, di antaranya tanaman bonsai. Dia menceritakan kegilaannya dengan tanaman hias sejak duduk di bangku SMP.
Sekitar tahun 1990. Waktu itu melihat TV hitam putih. Ada event tanaman bonsai di buka Menteri Lingkungan Hidup, Ismail Saleh. Beliau memegang tanaman bonsai. Mungil tapi indah.. Itulah yang mengilhamibya membuat tanaman bonsai. Jangan terkejut jika ke rumahnya melihat ratusan bonsai buatannya. Beragam bonsai pun ada, mulai dari bonsai pohon beringin, cucur atap, anting putri, lohansung, cemara udang, jeruk tingkil, dan lain-lain. Tapi tak sekedar mengoleksinya, Fauzan juga menjualnya dengan harga variasi mulai dari jutaan hingga puluhan juta.
Tapi ada salah satu bonsai kesayangan tidak dijual sama sekali. Bagi Fauzan, ternyata tidak semua bonsai bisa dia lepas begitu saja walaupun ditawar dengan harga tinggi. Dalam menanam bonsai selain memiliki keterampilan, keuletan, ketekunan, dan ketelitian tinggi, juga harus dibaremgi chemistry dengan bonsai buatannya. Terlebih saat mencari bahan bonsai. Untuk mendapatkan bahan juga tidak gampang. Lelaki paruh baya ini harus rela meninggalkan anak istri dan pergi ke daerah terpencil. seperti hutan Bangka. Ada banyak tanaman unik dan bisa di jadikan bonsai. Kadang ia juga beli bahan dari tangan petani. Begitu juga proses pembudidayaan memerlukan waktu panjang paling cepat 8 bulan. Dikatakan, profesi yang digeluti ini kurang lebih sudah 30 tahun. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan seorang anak. Penghasilan Fauzan bisa dibilang pasang surut. Tetapi untuk sekedar diketahui, ketika dia melepas satu bonsai miliknya, bisa untuk hidup keluarganya hingga empat bulan kedepan. Melihat perjuangan Fauzan, ada satu hal yang di dapat, selain tidak kenal lelah ternyata hobi bila di tekuni dengan benar bisa menjadi ladang rezeki bagi siapa saja.
Diskon PPnBM Bukan Untuk Menebalkan Margin APM
Pemerintah harus memantau ketat implementasi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat. Diskon PPnBM akan bermanfaat jika berujung pada penurunan harga jual mobil.
Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pemerintah wajib memantau implementasi kebijakan PPnBM di lapangan. “Harga jual ke konsumen harus dipantau. Maka harus terbuka juga soal harga,” kata dia, kemarin.
Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto memastikan, aturan diskor PPnBM akan menurunkan harga mobil di pasaran. “Sekarang kami menunggu juklak juknisnya agar APM bisa segera berhitung (terkait penurunan harga mobil),” ungkap dia dalam B-Talk, diKompasTV, kemarin.
PT Sokonindo Automobile (DFSK). PR & Media Manager DFSK, Achmad Rofiqi mengatakan, DFSK melihat insentif PPnBM sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif. “Dengan insentif ini, tentu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berujung pada peningkatan penjualan domestik,” kata dia, kemarin.
Traveloka Lirik IPO di Wall Street
Kabar initial public offering (IPO) unicorn dalam negeri kembali menghangat. Terbaru, Traveloka berencana menghelat IPO di bursa Amerika Serikat (AS).
Reza Amirul Juniarshah, Corporate Communication Traveloka, menyebut, pihaknya saat ini dalam tahap finalisasi perencanaan. Traveloka akan masuk melalui special purpose acquisition company (SAPC) tahun ini.
Dengan melakukan pencatatan di Wall Street, Traveloka akan sejajar dengan perusahaan teknologi dunia. Ini menjadikan Traveloka lebih kompetitif di level global. “Sehingga memungkinkan kami membawa sumber daya ke Indonesia dan Asia Tenggara, “ terang Reza.
Selain Traveloka, Tokopedia dan Gojek dikabarkan bakal IPO lewat SPAC. Kedua start up ini jika digabungkan memiliki valuasi USS 35 miliar-US$ 40 miliar.
Tersangka Baru Kasus Asabri Bertambah Lagi
Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo (/S), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi milik Asabri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan JS diduga secara bersama-sama dengan tersangka lain, yakni Benny Tjokrosaputro (BTS) melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi Asabri.
JS diduga bersepakat dengan tersangka lain, yakni BTS, mengatur transaksi saham milik BTS kepada Asabri. Caranya, JS menyiapkan sejumlah nominee, membukakan akun atas nama sejumlah nominee di perusahaan sekuritas dan menunjuk sejumlah perusahaan sekuritas.
Leonard menyatakan, Kejaksaan Agung akan terus menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sehingga bukan tak mungkin jumlah tersangka baru akan bertambah lagi. Salah satu pihak yang terus ditelusuri adalah keterlibatan sejumlah manajer investasi yang ikut mengelola dana Asabri.
INA Langsung Beroperasi
JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola
Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority
(INA) sudah bekerja. Setelah diperkenalkan
Presiden Jokowi kepada publik, Selasa (16/2),
lembaga yang kerap disebut sovereign wealth
fund (SWF) itu langsung beroperasi.
“Struktur INA sudah diumumkan
Presiden dan langsung beroperasi.
Kami langsung bekerja, bahkan
kami sudah mulai melakukan pertemuan dengan para calon mitra
fund,” kata Sri Muyani yang juga
menjabat sebagai Ketua Ex-Officio Dewan Pengawas INA, dalam
pertemuan virtual dengan para
pemimpin redaksi (pemred) media
massa di Jakarta, Selasa (16/2)
malam.
Menurut Menkeu, INA sudah
dibekali modal Rp 30 triliun lewat
penyertaan modal negara (PMN)
dari APBN yang masing-masing disuntikkan tahun lalu dan awal tahun
ini. Presiden Jokowi pada Selasa
(16/2) pagi memperkenalkan jajaran Jajaran Dewan Pengawas dan
Direksi INA. Dewan Pengawas INA
terdiri atas Menkeu Sri Mulyani
dan Menteri BUMN Erick Thohir
masing-masing sebagai Ketua Ex-officio dan anggota Ex-Officio, yang
dibantu tiga anggota dari profesonal,
yaitu Darwin Cyril Noerhadi Yozua
Makes dan Haryanto Sahari.
Adapun jajaran Direksi INA meliputi Ridha Wirakusumah (Direktur
Utama), Arief Budiman (Wakil
Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita
Alisjahbana (Direktur Risiko), dan
Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).
INA berstatus badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki
pemerintah Indonesia. Lembaga
yang bertanggung jawab kepada
presiden ini diberi kewenangan
khusus (sui geneis) dalam rangka
pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Dipercaya Investor
Presiden Jokowi yakin INA akan
memperoleh kepercayaan investor,
baik domestik maupun asing. Selain
menjadi mitra strategis bagi para
investor dalam maupun luar negeri,
INA akan menyediakan pembiayaan
yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.
“Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu diperintah langsung oleh UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020,” ujar dia.
Kedua, kata Presiden, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional.
Presiden menjelaskan, keberadaan
INA juga akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik
dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi
mitra strategis bagi para investor, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang
cukup untuk program pembangunan,
khususnya program pembangunan
infrastruktur nasional.
Sangat Strategis
Presiden Jokowi memperkenalkan
satu per satu jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur INA. Di
jajaran Dewan Pengawas, dari unsur
profesional ada tiga orang, yakni
Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan
Dar win Cyril Nurhadi. Har yanto
Sahari merupakan ahli di bidang tata
kelola perusahaan dan manajemen
risiko. Ia telah berpengalaman lebih
dari 30 tahun sebagai akuntan senior
yang mengaudit berbagai perusahaan
besar kelas dunia.
Haryanto juga anggota komite
audit Unilever Indonesia 2016 hingga
sekarang. Sebelumnya, ia pernah menempati posisi sebagai senior auditor
di PricewaterhouseCoopers (PwC)
Australia dan partner PwC Indonesia.
Selanjutnya Yozua Makes, ahli di
bidang hukum, korporasi, dan keuangan. Pendiri dan managing partner
firma hukum Makes and Partner ini
berpengalaman lebih dari 30 tahun
di bidang hukum dengan spesialisasi
menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman
modal asing.
Adapun Dar win Cyril Noerhadi
merupakan ahli di bidang pasar modal
yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga US$ 1,5 miliar di Indonesia, Malaysia, India, dan
Vietnam. Ia pun berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai
entitas ternama, antara lain corporate
finance dan partner PwC Indonesia
serta chairman Cradel Capital.
Jokowi juga memperkenalkan jajaran Direktur INA yang terdiri atas
Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur
Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja
(Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy
Pur wanto (Direktur Keuangan).
Presiden mengungkapkan, Ridha
Wirakusumah ditetapkan sebagai
Direktur Utama/Chief Executive
Officer (CEO) INA karena sangat
berpengalaman sebagai eksekutif
senior di perbankan, jasa keuangan,
dan investasi.
Langsung Bergerak
Menurut Menkeu Sri Mulyani, INA langsung bergerak. Lembaga itu sudah menyiapkan sejumlah langkah dan rencana kerja awal. “Kami sudah mulai bekerja. Pak Ridha sebagai Dirut INA nanti menyampaikan langkah-langkah awal yang disiapkan,” tutur dia.
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia
masih memiliki masalah struktural
fundamental, salah satunya di bidang
pembiayaan infrastruktur. Jika pemerintah tak mengambil langkah terobosan, Indonesia bisa terperangkap dalam
jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Penuh Integritas
Sementara itu, Direktur Utama LPI/ INA, Ridha Wirakusumah menyatakan siap bekerja secara profesional dan penuh integritas. “Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas tertinggi dan sesuai tata kelola yang berlaku,” tegas dia.
Ridha berjanji akan menciptakan
iklim investasi yang nyaman bagi para
investor, sehingga mereka tertarik
berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia.
Menurut Menkeu Sri Mulyani,
banyak fund manager yang menyatakan ketertarikannya terhadap INA.
“Sudah ada beberapa fund manager
yang melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung
kepada saya dan Pak Erick (Menteri
BUMN). Sebelum Dewas selesai
pun, mereka sudah menyampaikan
keinginannya, bahkan menyampaikan
indikatif angka yang mereka ingin
masukkan dalam INA,” papar dia.
Di sisi lain, Kementerian PUPR dan
Kemenhub menyambut positif mulai
bekerjanya LPI/INA. Anggota BPJT
Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi berharap INA berperan mengurangi beban badan usaha jalan tol
(BUJT), terutama BUMN.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur
Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, pada
skema pembiayaan pembangunan
jalan tol ke depan, Kementerian PUPR
menyiapkan beberapa instrumen, salah satunya land value capture (LVC)
yang diterapkan dalam pembangunan
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Menurut pengamat BUMN, Toto
Pranoto, INA adalah berita baik
bagi dunia usaha, terutama BUMN,
yang aktif berinvestasi atau ditunjuk
pemerintah mengerjakan proyek
infrastruktur. Sebab, alternatif pembiayaan terdiversifikasi bukan saja pada
instrumen utang, tetapi mulai masuk
ke ekuitas.
Kedepankan Transparansi
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terbentuknya INA.
“INA bisa menjadi trigger positif untuk
iklim usaha dan investasi di Indonesia
apabila betul-betul dijalankan sesuai
konsepsi awal, independen, profesional, dan akuntabel,” tegas dia.
Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, susunan organisasi INA yang lengkap harus diikuti akuntabilitas, terutama menyangkut transparansi pengelolaan dana. “Lembaga pemeriksa maupun masyarakat harus ikut mengawasi dari mana dana kelolaan didapatkan dan akan digunakan untuk proyek mana,” jelas dia. Yusuf menilai INA juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi kelak
(oleh - HR1)
Clubhouse Belum Terdaftar di Indonesia
JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, Clubhouse,
aplikasi yang terkenal sebagai
platform untuk berdiskusi, saat ini
belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.
“Clubhouse belum terdaftar di Kemkominfo dan kami harap dapat mendaftar sesuai ketentuan dalam PM 5/2020,” kata Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi, melalui pesan singkat, Selasa (16/2).
Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) Lingkup
Privat menyebutkan bahwa platform
media sosial, transaksi elektronik,
hingga komputasi awan (cloud) wajib
mendaftar ke Kemkominfo agar bisa
beroperasi di Indonesia.
Berdasarkan aturan tersebut, PSE diminta untuk mendaftar paling lambat enam bulan sejak peraturan tersebut berlaku. Sedangkan PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mulai berlaku efektif sejak 24 November 2020.
Jika tidak mendaftar, penyelenggara platform tersebut akan
dikenai sanksi administratif berupa
pemutusan akses, alias diblokir.
Akses akan kembali dibuka ketika
platform tersebut mendaftar ke
Kemenkominfo.
Clubhouse diluncurkan sejak
Maret tahun lalu. Popularitasnya di
Indonesia semakin meroket sejak
CEO Tesla, Elon Musk, berbicara
di platform tersebut beberapa
pekan lalu.
Berbeda dengan media sosial
lain yang pengguna bebas mendaftar, Clubhose hanya bisa didapat
melalui undangan khusus
(oleh - HR1)
UU Cipta Kerja Siap Diimplementasikan Bulan Ini
JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja siap diimplementasikan bulan ini, karena berbagai aturan turunan telah diselesaikan.
"Dari sisi ekonomi kita juga punya
pendorong atau game changer yaitu
pemberlakuan UU Cipta Kerja yang
bulan ini sudah mulai diberlakukan
se muanya, terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya," kata Susiwijono
dalam diskusi 'Daya Ungkit Ekonomi
untuk Bangkit' secara virtual, Selasa
(16/2).
Di sisi lain, beberapa necessary
condition yang harus dipenuhi terkait
pemulihan ekonomi yakni dari sisi
penanganan Covid-19 yang harus
terpenuhi lebih dulu. Oleh karena itu
pemerintah mengandalkan keberhasilan program vaksinasi.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa
untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi tahun ini, pemerintah akan
mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan melakukan langkah untuk
meningkatkan daya beli masyarakat,
khususnya bagi kalangan masyarakat
menengah bawah melalui berbagai
program perlindungan sosial.
Kemudian, pemerintah akan mendorong investasi tahun ini sejalan
dengan diberlakukannya UU Cipta
Kerja dengan 54 aturan turunan. Adapun aturan turunan UU Cipta Kerja
yang disusun berupa 49 rancangan
peraturan pemerintah (RPP) dan 5
rancangan peraturan presiden (RPerpres)
(oleh - HR1)
Tesla Pilih Investasi Sistem Penyimpanan Energi
JAKARTA -Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS) berencana untuk melakukan investasi sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System (ESS) di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga sedang melakukan pendekatan untuk menggaet mitra yang akan bekerja sama untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.
Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional
Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, pemerintah
tidak keberatan dengan pilihan Tesla. Dia menilai Tesla
berpeluang terlibat dalam industri baterai kendaraan
listrik di sektor hulu. Peluang yang sama juga bisa didapatkan oleh Tesla dengan terlibat dalam sektor hilir
industri baterai kendaraan listrik.
“Kami tidak keberatan jika Tesla masuk di hulu, karena
kami sudah hitung berapa cadangan nikel yang ada. Kalau
masuk ke hilir tentu saja silakan. Kami tentu sangat senang bisa bermitra,” ungkap Agus dalam Market Review
IDX Channel, Selasa (16/2).
Tesla juga perlu mempelajari seluk beluk berinvestasi di
Tanah Air. Mulai dari masalah lingkungan sampai dengan
ketenagakerjaan. Terlebih, ini menjadi pengalaman baru
bagi Tesla di Indonesia. “Tentu dia ingin ‘taste in the water’, Dia (Tesla) ingin melihat Indonesia ini ramah enggak
terhadap lingkungan. Terus bagaimana mana masalah
perburuhan dan lainnya. Kalau dia senang, maka enam
bulan bisa memutuskan,” ucap Agus.
Agus menerangkan, awalnya terdapat 11 calon mitra
yang berminat terlibat dalam proyek industri baterai
kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian, melalui proses
negosiasi dan seleksi yang ketat jumlah calon mitra
tersebut berkurang menjadi 7 dan menyusut lagi menjadi
tinggal 3 calon saja.
(oleh - HR1)









