JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah bekerja. Setelah diperkenalkan Presiden Jokowi kepada publik, Selasa (16/2), lembaga yang kerap disebut sovereign wealth fund (SWF) itu langsung beroperasi.

“Struktur INA sudah diumumkan Presiden dan langsung beroperasi. Kami langsung bekerja, bahkan kami sudah mulai melakukan pertemuan dengan para calon mitra fund,” kata Sri Muyani yang juga menjabat sebagai Ketua Ex-Officio Dewan Pengawas INA, dalam pertemuan virtual dengan para pemimpin redaksi (pemred) media massa di Jakarta, Selasa (16/2) malam.

Menurut Menkeu, INA sudah dibekali modal Rp 30 triliun lewat penyertaan modal negara (PMN) dari APBN yang masing-masing disuntikkan tahun lalu dan awal tahun ini. Presiden Jokowi pada Selasa (16/2) pagi memperkenalkan jajaran Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi INA. Dewan Pengawas INA terdiri atas Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir masing-masing sebagai Ketua Ex-officio dan anggota Ex-Officio, yang dibantu tiga anggota dari profesonal, yaitu Darwin Cyril Noerhadi Yozua Makes dan Haryanto Sahari. Adapun jajaran Direksi INA meliputi Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).

INA berstatus badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah Indonesia. Lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden ini diberi kewenangan khusus (sui geneis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dipercaya Investor 

Presiden Jokowi yakin INA akan memperoleh kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Selain menjadi mitra strategis bagi para investor dalam maupun luar negeri, INA akan menyediakan pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

“Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu diperintah langsung oleh UU Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020,” ujar dia. 

Kedua, kata Presiden, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang telah dijaring oleh panitia seleksi, dibantu para head hunter profesional.

Presiden menjelaskan, keberadaan INA juga akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.

Sangat Strategis 

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur INA. Di jajaran Dewan Pengawas, dari unsur profesional ada tiga orang, yakni Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Dar win Cyril Nurhadi. Har yanto Sahari merupakan ahli di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Ia telah berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai akuntan senior yang mengaudit berbagai perusahaan besar kelas dunia.

Haryanto juga anggota komite audit Unilever Indonesia 2016 hingga sekarang. Sebelumnya, ia pernah menempati posisi sebagai senior auditor di PricewaterhouseCoopers (PwC) Australia dan partner PwC Indonesia.

Selanjutnya Yozua Makes, ahli di bidang hukum, korporasi, dan keuangan. Pendiri dan managing partner firma hukum Makes and Partner ini berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang hukum dengan spesialisasi menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman modal asing.

Adapun Dar win Cyril Noerhadi merupakan ahli di bidang pasar modal yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga US$ 1,5 miliar di Indonesia, Malaysia, India, dan Vietnam. Ia pun berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai entitas ternama, antara lain corporate finance dan partner PwC Indonesia serta chairman Cradel Capital.

Jokowi juga memperkenalkan jajaran Direktur INA yang terdiri atas Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Pur wanto (Direktur Keuangan). Presiden mengungkapkan, Ridha Wirakusumah ditetapkan sebagai Direktur Utama/Chief Executive Officer (CEO) INA karena sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di perbankan, jasa keuangan, dan investasi.

Langsung Bergerak 

Menurut Menkeu Sri Mulyani, INA langsung bergerak. Lembaga itu sudah menyiapkan sejumlah langkah dan rencana kerja awal. “Kami sudah mulai bekerja. Pak Ridha sebagai Dirut INA nanti menyampaikan langkah-langkah awal yang disiapkan,” tutur dia. 

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia masih memiliki masalah struktural fundamental, salah satunya di bidang pembiayaan infrastruktur. Jika pemerintah tak mengambil langkah terobosan, Indonesia bisa terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Penuh Integritas 

Sementara itu, Direktur Utama LPI/ INA, Ridha Wirakusumah menyatakan siap bekerja secara profesional dan penuh integritas. “Kami akan menjalankan tugas ini dengan integritas tertinggi dan sesuai tata kelola yang berlaku,” tegas dia. 

Ridha berjanji akan menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi para investor, sehingga mereka tertarik berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, banyak fund manager yang menyatakan ketertarikannya terhadap INA. “Sudah ada beberapa fund manager yang melakukan expression of interest dengan menulis surat langsung kepada saya dan Pak Erick (Menteri BUMN). Sebelum Dewas selesai pun, mereka sudah menyampaikan keinginannya, bahkan menyampaikan indikatif angka yang mereka ingin masukkan dalam INA,” papar dia. Di sisi lain, Kementerian PUPR dan Kemenhub menyambut positif mulai bekerjanya LPI/INA. Anggota BPJT Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi berharap INA berperan mengurangi beban badan usaha jalan tol (BUJT), terutama BUMN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengungkapkan, pada skema pembiayaan pembangunan jalan tol ke depan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa instrumen, salah satunya land value capture (LVC) yang diterapkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Menurut pengamat BUMN, Toto Pranoto, INA adalah berita baik bagi dunia usaha, terutama BUMN, yang aktif berinvestasi atau ditunjuk pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab, alternatif pembiayaan terdiversifikasi bukan saja pada instrumen utang, tetapi mulai masuk ke ekuitas.

Kedepankan Transparansi 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif terbentuknya INA. “INA bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awal, independen, profesional, dan akuntabel,” tegas dia.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy mengatakan, susunan organisasi INA yang lengkap harus diikuti akuntabilitas, terutama menyangkut transparansi pengelolaan dana. “Lembaga pemeriksa maupun masyarakat harus ikut mengawasi dari mana dana kelolaan didapatkan dan akan digunakan untuk proyek mana,” jelas dia. Yusuf menilai INA juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi kelak

(oleh - HR1)