PALEMBANG - Ide Gubernur Sumsel H Herman Deru selalu unik. Terutama dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sumsel. Dia kerap kali blusukan ke gang-gang kecil pun dilakukannya untuk meninjau langsung geliat ekonomi masyarakat.

Contohnya akhir pekan lalu, Herman Deru berkesempatan untuk meninjau langsung tempat penggilingan ikan yang berada di jalan KH Wahid Hasim Lorong Oxindo Kelurahan 1 Ulu Palembang.

Di sela peninjauan itu, Herman Deru menegaskan dukungannya terhadap usaha-usaha yang di kelola langsung oleh warga tersebut. Terlebih di tengah pandemik Covid-19 saat ini. "Usaha kreatif seperti ini harus didukung oleh pemerintah," katanya.

Bahkan, dia juga mengintruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumsel untuk memberikan sertifikasi terhadap UMKM penggilingan ikan yang ada di Sumsel. " Harus ada sertifikasi dari dinas terkait untuk UMKM penggilingan ikan ini. Dan disurati juga bupati dan wali kota di Sumsel ini agar tempat penggilingan ikan di Sumsel ini juga mendapatkan sertifikasi," tuturnya

Menurutnya, hal ini harus dilakukan agar para pengrajin penganan khas seperti pengrajin pempek, tekwan, model dan penganan khas lainnya mendapatkan sumber yang jelas terkait bahan baku daging ikan yang digunakan. Selain itu, ini juga dapat mencegah jangan sampai nama baik makanan khas kita tercoreng karena ulah segelintir orang dengan mencampur dengan daging ikan yang kurang baik atau dengan daging lainnya. Dia juga mengingatkan, DKP Provinsi Sumsel untuk tidak memberikan syarat yang berbelit dalam pemberian sertifikasi.

Pemilik usaha penggilingan ikan Muzairi mengaku, dalam sehari sedikitnya 10 ton ikan mulai dari ikan gabus, tenggiri, dan ikan putak dilakukan penggilingan secara manual. "Daging ikan yang sudah digiling disuplay ke sejumlah restoran yang ada di Sumsel dan Jawa," katanya. Disinggung soal rencaan sertifikasi tempat penggilingan ikan tersebut, dia menegaskan sangat mendukung hal ini.

Kreativitas Jamiah Rizqi patut diberi apresiasi. Di tangannya tanaman toga diolah menjadi produk herbal. Tak hanya dalam bentuk jamu atau direbus saja. Dia membuat produk herbal dalam bentuk teh celup.

Dia membuatnya dari tanaman toga yang ada di halaman rumahnya di Lorong Selamet Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju. Di halaman rumahnya itu ada beragam tanaman. seperti samiloto, bunga rosela, tanaman min, hingga pohon bidara. Daun-daunan tersebut dijadikan minuman herbal tradisional masyarakat Indonesia untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh.

Dia menjelaskan, dari tanaman itu, kemudian dia olah menjadi teh telup. Produknya ini sudah mempunyai izin dari Depkes dan juga sertifikat halal dari MUI.

Dia juga menjelaskan bagaimana cara mengolah teh celup herbal itu bersama kelompok ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya dan  bisa menjadi tambahan penghasilan. Selain itu mereka juga bisa mendapatkan edukasi dalam mengolah teh herbal.

Untuk proses pembuatannya tidak terlalu sulit, hanya butuh daun tanaman toga, kanvas teh, dan alat pemanas. Sebelum dimasukkan dalam kantong teh, daun-daun toga dari kebun di cuci dan di keringkan, lalu di cincang  hingga jadi potingan-potongan kecil kemudian di jemur dibawah panas matahari hingga kering dan berwarna kecoklatan, baru dimasukkan  dalam kantung teh dan di proses. Namun kesulitan yang di peroleh terdapat pada bahan kanvas tehya, sebab tidak ad di Palembang dan harus pesan online dari luar Palembang..

Jamiah mengatakan ide pembuatan teh celup herbal yang memanfaatkan tanaman toga di pekarangan terpikir saat banyaknya tetangga dan saudara yang meminta tanaman obat untuk direbus dan dimunum. Dari sanalah mulai bnyak yang pesan minta dibuatkan.

Menurutnya kelebihannya dari kemasan teh celup inimjuga selain tidak mengurangi khasiat dari daun obat tersebut, kita juga mudah dalm menyajikannya. Jadi g perlu repot direbus, cukup diseduh air panas, jika ingin manis sebaiknya di kasih gula batu atau madu.

Khasiat masing-masing teh banyak di antaranya untuk obat darah tinggi, diabetes dan lainnya, dan ini bisa diminum siapa saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh. untuk harga dibanderol 25 ribu satu bungkus isinya ada 10 teh celup.

BANYUASIN - Limbah ikan di Kecamatan Bnayuasin II tepatnya di Kampung Nelayan Sungsang, akan dimanfaat menjadi pakan ternak. project ini dilakukan setelah Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet SH menhunjungi Desa Sungsang 4, Banyuasin untuk survei limbah ikan.

Wakil Bupati Banyuasin Slamet SH mengatakan, selama ini pemanfaatan limbah ikan  belum dilakukan nelayan. "Kita akan olah limbah ikan itu, menjadi pakan ternak dan lain sebagainya," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instalasi terkait lainnya dengan melibatkan nelayan dan pedagang. Jika ini berhasil, lanjutnya, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemik Covid-19.

Camat Banyuasin II, Salinan mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk membina para nelayan dan pengusaha ikan tersebut sangat baik.

Nantinya limbah ikan seperti kepala ikan, kulit ikan yang sering menjadi limbah dapat diolah dan menjadi berharga. Saat ini, lanjutnya, masih tahap awal yang dilakukan dengan mendata dan mengecek terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembinaan dengan mendatangkan tim ahli dalam pengolahan limbah agar menjadi lebih sempurna.

Peluang bisnis yang besar ini ditangkap Miftakhul Ulum (40), warga Dusun Kradenan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sukses membangun bisnis rempah-rempah yang diambil dari lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri.

Setiap harinya Ulum melakukan pengolahan rempah-rempah yang didapat dari Lereng Wilis untuk dijual ke pasar. Tak hanya itu, Ulum juga membuat olahan rempah-rempah kunyit kering untuk campuran pakan ternak.

Dalam satu kali pengiriman, Ulum mengaku mampu mengekspor hingga 7 ton kunyit dengan harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogramnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Nilai penjaminan kredit untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus bertambah. Dua perusahaan penjaminan pelat merah Jamkrindo dan Askrindo terus mencatatkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2020, kedua perusahaan ini mencatatkan penjaminan kredit modal kerja senilai Rp 18,4 triliun.

“Jadi mereka sudah melakukan program penjaminan kredit Rp 18,4 triliun dari 892 ribu debitur. Pembagiannya Askrindo melakukan penjaminan Rp 9,91 triliun dan Jamkrindo Rp 8,71 triliun,” terang Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea beberapa waktu lalu.

Menurut Robertus, penjaminan kredit tersebut berasal dari 29 bank, yaitu 17 konvensional dan 12 syariah. Dari jumlah itu, di antaranya debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTPN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Central Asia (BCA) dan lainnya. Skema penjaminan kredit modal kerja dan MKM diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2020.

Banjir sentimen perusahaan global memburu aset kripto seperti bitcoin nyaris membuat harga mata uang kripto tersebut mendekati level US$ 50.000 per btc. Mengutip data coinmarket pada Minggu (14/2) pukul 17.57 WIB, harga bitcoin sempat menyentuh level tertinggi di USS 49. 259. per btc, atau sekitar Rp 689 juta per btc.

Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo mengungkapkan, kenaikan harga bitcoin dalam beberapa waktu terakhir didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya, investasi Tesla sebesar USS 1,5 miliar atau Rp 21 triliun pada pekan lalu. Bahkan Tesla menerima transaksi dengan bitcoin.

Sedangkan Sutopo, yang juga owner dari platform bursa kripto Digital Exchange id, memprediksi, bitcoin bakal bergerak di harga USS 33.000 per btc hingga USS 58.000 per btc sepanjang tahun ini. Dalam waktu dekat harga bitcoin bakal melanjutkan kenaikan ke US$ 50.686 per btc.

Masa mendatang disebut-sebut akan menjadi masa pertarungan minyak dengan baterai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Secara perlahan dan pasti, bahan bakar minyak atau BBM mulai digantikan baterai yang bertenaga listrik untuk menggerakkan mesin motor.

Sejak 2015, pemerintah bersama Pertamina sepakat meningkatkan kapasitas kilang yang ada dan membangun dua kilang baru, yakni di Bontang, Kalimantan Timur, dan di Tuban, Jawa Timur. Belakangan, selain masalah pendanaan, Pertamina membatalkan rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan tetap melanjutkan program di Tuban. Pertamina berdalih penyesuaian tersebut mempertimbangkan, salah satunya, pertumbuhan kendaraan listrik di masa mendatang yang pesat.

Pemerintah bahkan memasang target 15 juta kendaraan listrik terdiri dari 2 juta roda empat dan 13 juta roda dua beroperasi di Indonesia pada 2030. Target tersebut diharapkan dapat menghemat impor BBM setara 77.000 barel per hari senilai 1,8 miliar dollar AS dan menurunkan emisi gas karbon 11,1 juta ton.

Sebelumnya, Pertamina juga telah membangun stasiun pengisian daya listrik bagi kendaraan listrik meski dalam jumlah terbatas. Pertamina juga kian serius menggandeng sejumlah badan usaha di dalam negeri dan luar negeri terkait rencana produksi baterai tersebut.

Bisnis, JAKARTA — Arus barang antarpulau diperkirakan menjadi bisnis andalan para operator pelabuhan di dalam negeri di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih terimbas pandemi Covid-19. Bahkan kondisi ini makin memperuncing persaingan antaroperator untuk memperebutkan bisnis di pasar domestik.

Dalam kaitan itu, sebagai upaya meringankan beban kalangan operator tersebut, pemerintah sudah saatnya memberikan insentif atau stimulus kepada badan usaha pelabuhan (BUP) seperti misalnya keringanan pajak. Selain itu dapat pula dipertimbangkan pemilik kapal swasta untuk terlibat dalam program tol laut.

Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia memprediksi arus barang antarpulau masih menggerakkan bisnis jasa kepelabuhanan pada tahun ini, menyusul menyusutnya pertumbuhan arus barang internasional secara drastis sebagai dampak langsung pandemi global Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa mengakui industri jasa kepelabuhanan hingga akhir tahun ini masih berat bila kondisi pandemi tak kunjung membaik hingga melewati kuartal II/2021.

Dari data yang diperoleh Bisnis, Pelindo IV menargetkan arus barang dalam RKAP 2021 sebanyak 60,54 juta ton, sementara untuk arus penumpang sebanyak 3,48 juta orang.

BUMN kepelabuhanan itu juga menargetkan kenaikan arus kapal 80.729 call dari sisi rute pelayaran dan 507,98 juta gross tonnage (GT) dari sisi kapasitas muat. Untuk arus peti kemas, Prasetyadi mengemukakan target untuk dapat menangani sebanyak 2,27 juta TEUs sepanjang tahun ini.

Adapun dari aspek kinerja keuangan, dia menyatakan RKAP 2021 Pelindo IV menargetkan pendapatan sebesar Rp4,11 triliun, biaya operasional Rp3,36 triliun, laba operasi Rp741,76 miliar, laba bersih Rp327,15 miliar, dan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Rp1,21 triliun.

Menanggapi kondisi yang melingkupi industri kepelabuhanan dan BUP, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri menyatakan pemberian insentif merupakan salah satu langkah nyata yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Pasalnya, geliat bisnis dan ekonomi secara nasional juga belum dapat diandalkan sepenuhnya akibat dampak pagebluk yang berlangsung hampir setahun terakhir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung investasi BUP tanpa memandang status perusahaan (BUMN, BUMD atau swasta).

Bahkan, menurut Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagiyo, reformasi bidang kepelabuhanan terus berjalan dengan esensi utamanya adalah penguatan aspek kompetisi.

Agenda tersebut telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran dan dipertegas lagi dengan penetapan Peraturan Pemerintah 61/2009 tentang Kepelabuhanan.

(oleh - HR1)