Geliat Jasa Kepelabuhan, Perebutan Kue Domestik Kian Sengit
Bisnis, JAKARTA — Arus barang antarpulau diperkirakan menjadi bisnis andalan para operator pelabuhan di dalam negeri di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih terimbas pandemi Covid-19. Bahkan kondisi ini makin memperuncing persaingan antaroperator untuk memperebutkan bisnis di pasar domestik.
Dalam kaitan itu, sebagai upaya meringankan beban kalangan operator tersebut, pemerintah sudah saatnya memberikan insentif atau stimulus kepada badan usaha pelabuhan (BUP) seperti misalnya keringanan pajak. Selain itu dapat pula dipertimbangkan pemilik kapal swasta untuk terlibat dalam program tol laut.
Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia memprediksi arus barang antarpulau masih menggerakkan bisnis jasa kepelabuhanan pada tahun ini, menyusul menyusutnya pertumbuhan arus barang internasional secara drastis sebagai dampak langsung pandemi global Covid-19.
Ketua Umum Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa mengakui industri jasa kepelabuhanan hingga akhir tahun ini masih berat bila kondisi pandemi tak kunjung membaik hingga melewati kuartal II/2021.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Prasetyadi optimistis bahwa pihaknya dapat meningkatkan operasional seluruh pelabuhan di bawah BUMN itu. Keyakinan itu makin tebal karena program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah sudah bergulir.
Dari data yang diperoleh Bisnis, Pelindo IV menargetkan arus barang dalam RKAP 2021 sebanyak 60,54 juta ton, sementara untuk arus penumpang sebanyak 3,48 juta orang.
BUMN kepelabuhanan itu juga menargetkan kenaikan arus kapal 80.729 call dari sisi rute pelayaran dan 507,98 juta gross tonnage (GT) dari sisi kapasitas muat. Untuk arus peti kemas, Prasetyadi mengemukakan target untuk dapat menangani sebanyak 2,27 juta TEUs sepanjang tahun ini.
Adapun dari aspek kinerja keuangan, dia menyatakan RKAP 2021 Pelindo IV menargetkan pendapatan sebesar Rp4,11 triliun, biaya operasional Rp3,36 triliun, laba operasi Rp741,76 miliar, laba bersih Rp327,15 miliar, dan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Rp1,21 triliun.
Menanggapi kondisi yang melingkupi industri kepelabuhanan dan BUP, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri menyatakan pemberian insentif merupakan salah satu langkah nyata yang bisa diberikan oleh pemerintah.
Pasalnya, geliat bisnis dan ekonomi secara nasional juga belum dapat diandalkan sepenuhnya akibat dampak pagebluk yang berlangsung hampir setahun terakhir.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung investasi BUP tanpa memandang status perusahaan (BUMN, BUMD atau swasta).
Bahkan, menurut Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagiyo, reformasi bidang kepelabuhanan terus berjalan dengan esensi utamanya adalah penguatan aspek kompetisi.
Agenda tersebut telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran dan dipertegas lagi dengan penetapan Peraturan Pemerintah 61/2009 tentang Kepelabuhanan.
Subagiyo menjelaskan bahwa dari 19 konsesi pelabuhan atau terminal greenfield, sebanyak 11 di antaranya merupakan konsesi yang diberikan kepada BUP swasta.(oleh - HR1)
Tags :
#JasaPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023