Peluang bisnis yang besar ini ditangkap Miftakhul Ulum (40), warga Dusun Kradenan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sukses membangun bisnis rempah-rempah yang diambil dari lereng Gunung Wilis, Kabupaten Kediri.

Setiap harinya Ulum melakukan pengolahan rempah-rempah yang didapat dari Lereng Wilis untuk dijual ke pasar. Tak hanya itu, Ulum juga membuat olahan rempah-rempah kunyit kering untuk campuran pakan ternak.

Dalam satu kali pengiriman, Ulum mengaku mampu mengekspor hingga 7 ton kunyit dengan harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogramnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Nilai penjaminan kredit untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus bertambah. Dua perusahaan penjaminan pelat merah Jamkrindo dan Askrindo terus mencatatkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2020, kedua perusahaan ini mencatatkan penjaminan kredit modal kerja senilai Rp 18,4 triliun.

“Jadi mereka sudah melakukan program penjaminan kredit Rp 18,4 triliun dari 892 ribu debitur. Pembagiannya Askrindo melakukan penjaminan Rp 9,91 triliun dan Jamkrindo Rp 8,71 triliun,” terang Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea beberapa waktu lalu.

Menurut Robertus, penjaminan kredit tersebut berasal dari 29 bank, yaitu 17 konvensional dan 12 syariah. Dari jumlah itu, di antaranya debitur Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTPN, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Central Asia (BCA) dan lainnya. Skema penjaminan kredit modal kerja dan MKM diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2020.

Banjir sentimen perusahaan global memburu aset kripto seperti bitcoin nyaris membuat harga mata uang kripto tersebut mendekati level US$ 50.000 per btc. Mengutip data coinmarket pada Minggu (14/2) pukul 17.57 WIB, harga bitcoin sempat menyentuh level tertinggi di USS 49. 259. per btc, atau sekitar Rp 689 juta per btc.

Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo mengungkapkan, kenaikan harga bitcoin dalam beberapa waktu terakhir didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya, investasi Tesla sebesar USS 1,5 miliar atau Rp 21 triliun pada pekan lalu. Bahkan Tesla menerima transaksi dengan bitcoin.

Sedangkan Sutopo, yang juga owner dari platform bursa kripto Digital Exchange id, memprediksi, bitcoin bakal bergerak di harga USS 33.000 per btc hingga USS 58.000 per btc sepanjang tahun ini. Dalam waktu dekat harga bitcoin bakal melanjutkan kenaikan ke US$ 50.686 per btc.

Masa mendatang disebut-sebut akan menjadi masa pertarungan minyak dengan baterai sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Secara perlahan dan pasti, bahan bakar minyak atau BBM mulai digantikan baterai yang bertenaga listrik untuk menggerakkan mesin motor.

Sejak 2015, pemerintah bersama Pertamina sepakat meningkatkan kapasitas kilang yang ada dan membangun dua kilang baru, yakni di Bontang, Kalimantan Timur, dan di Tuban, Jawa Timur. Belakangan, selain masalah pendanaan, Pertamina membatalkan rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan tetap melanjutkan program di Tuban. Pertamina berdalih penyesuaian tersebut mempertimbangkan, salah satunya, pertumbuhan kendaraan listrik di masa mendatang yang pesat.

Pemerintah bahkan memasang target 15 juta kendaraan listrik terdiri dari 2 juta roda empat dan 13 juta roda dua beroperasi di Indonesia pada 2030. Target tersebut diharapkan dapat menghemat impor BBM setara 77.000 barel per hari senilai 1,8 miliar dollar AS dan menurunkan emisi gas karbon 11,1 juta ton.

Sebelumnya, Pertamina juga telah membangun stasiun pengisian daya listrik bagi kendaraan listrik meski dalam jumlah terbatas. Pertamina juga kian serius menggandeng sejumlah badan usaha di dalam negeri dan luar negeri terkait rencana produksi baterai tersebut.

Bisnis, JAKARTA — Arus barang antarpulau diperkirakan menjadi bisnis andalan para operator pelabuhan di dalam negeri di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih terimbas pandemi Covid-19. Bahkan kondisi ini makin memperuncing persaingan antaroperator untuk memperebutkan bisnis di pasar domestik.

Dalam kaitan itu, sebagai upaya meringankan beban kalangan operator tersebut, pemerintah sudah saatnya memberikan insentif atau stimulus kepada badan usaha pelabuhan (BUP) seperti misalnya keringanan pajak. Selain itu dapat pula dipertimbangkan pemilik kapal swasta untuk terlibat dalam program tol laut.

Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia memprediksi arus barang antarpulau masih menggerakkan bisnis jasa kepelabuhanan pada tahun ini, menyusul menyusutnya pertumbuhan arus barang internasional secara drastis sebagai dampak langsung pandemi global Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa mengakui industri jasa kepelabuhanan hingga akhir tahun ini masih berat bila kondisi pandemi tak kunjung membaik hingga melewati kuartal II/2021.

Dari data yang diperoleh Bisnis, Pelindo IV menargetkan arus barang dalam RKAP 2021 sebanyak 60,54 juta ton, sementara untuk arus penumpang sebanyak 3,48 juta orang.

BUMN kepelabuhanan itu juga menargetkan kenaikan arus kapal 80.729 call dari sisi rute pelayaran dan 507,98 juta gross tonnage (GT) dari sisi kapasitas muat. Untuk arus peti kemas, Prasetyadi mengemukakan target untuk dapat menangani sebanyak 2,27 juta TEUs sepanjang tahun ini.

Adapun dari aspek kinerja keuangan, dia menyatakan RKAP 2021 Pelindo IV menargetkan pendapatan sebesar Rp4,11 triliun, biaya operasional Rp3,36 triliun, laba operasi Rp741,76 miliar, laba bersih Rp327,15 miliar, dan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Rp1,21 triliun.

Menanggapi kondisi yang melingkupi industri kepelabuhanan dan BUP, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri menyatakan pemberian insentif merupakan salah satu langkah nyata yang bisa diberikan oleh pemerintah.

Pasalnya, geliat bisnis dan ekonomi secara nasional juga belum dapat diandalkan sepenuhnya akibat dampak pagebluk yang berlangsung hampir setahun terakhir.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung investasi BUP tanpa memandang status perusahaan (BUMN, BUMD atau swasta).

Bahkan, menurut Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Subagiyo, reformasi bidang kepelabuhanan terus berjalan dengan esensi utamanya adalah penguatan aspek kompetisi.

Agenda tersebut telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran dan dipertegas lagi dengan penetapan Peraturan Pemerintah 61/2009 tentang Kepelabuhanan.

(oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengizinkan impor gula mentah kepada pabrik gula yang telah beroperasi membawa dilema. Hal tersebut diperkirakan mampu memecahkan masalah kapasitas pabrik, sekaligus dapat menekan harga tebu di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat menyebutkan izin impor gula mentah yang rencananya diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula bisa berdampak positif pada kinerja pabrik.

Persaingan dalam memperebutkan bahan baku tebu di antara pabrik gula, terutama di Pulau Jawa, juga bisa diminimalkan.

Selain itu, harga gula mentah impor yang lebih murah disebut Budi bisa memberi keuntungan lebih bagi pabrik yang selama ini berhadapan dengan tingginya biaya produksi akibat harga bahan baku tebu.

Hasil riset oleh Kementerian Perdagangan pun menunjukkan bahwa harga gula eceran di Indonesia selama 2019—2020 memiliki paritas sampai 28,1% dibandingkan dengan harga di luar negeri secara umum.

Oleh karena itu, Budi menilai pemerintah harus menghitung dengan tepat kebutuhan impor gula mentah demi memastikan harga tebu di petani tetap terjaga. Selain itu, kewajiban pemenuhan bahan baku secara mandiri bagi pabrik gula baru sebagaimana tertuang dalam Permenperin No. 10/2017 perlu selalu dievaluasi.

Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai 2019 terdapat tujuh pabrik gula baru yang beroperasi untuk tahun pertama dengan besaran insentif gula mentah impor sebesar 90% dari total kapasitas.

PERLU DICABUT

Sementara itu, kalangan petani tebu mengusulkan agar pemerintah mencabut Permenperin No. 10/2017 alih-alih merevisinya. Regulasi itu dipandang tidak berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan produksi gula di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin mengatakan luas pertanaman tebu cenderung tak bertambah sejak aturan tersebut terbit, padahal terdapat kewajiban bagi pabrik untuk memenuhi kapasitas produksi dengan bahan baku tebu, baik melalui perluasan area tanam maupun kolaborasi dengan petani.

Dia menjelaskan pabrik-pabrik baru justru membeli tebu dari lahan tebu yang telah ada sejak lama. Kondisi ini mengakibatkan persaingan memperoleh bahan baku makin ketat karena kenaikan jumlah pabrik tidak diiringi dengan bertambahnya area tanam.

Perebutan bahan baku antar pabrik ini pun memicu lahirnya persaingan yang tak berimbang antarapabrik lama dan baru.

Dia pun memungkiri jika produksi tebu di Tanah Air untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi masih terbatas. Oleh karena itu, dia menyarankan importasi gula mentah hanya dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak merujuk pada insentif pabrik baru.

Sementara itu, Kepala riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyebutkan revisi Permenperin No. 10/2017 berpotensi membawa kerugian.

Dia mengatakan meski fakta di lapangan menunjukkan produksi tebu Indonesia tidak mencukup kebutuhan industri, revisi itu tetap memberi syarat bahwa izin impor hanya akan diberikan jika terbukti kebun tebu milik pabrik gula tersebut mengalami kesulitan atau belum siap.

(oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Pemberian insentif  pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM diyakini mampu mendorong penjualan mobil pada tahun ini. Namun, kenaikan permintaan terhadap komponen diperkirakan masih membutuhkan waktu. Hingga saat ini order komponen mobil masih belum melaju seperti saat prapandemi Covid-19. Komponen industri otomotif pun baru mulai digerakkan oleh komponen motor yang saat ini juga harus teradang kelangkaan barang dan kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut telah makin menguras arus kas perusahaan komponen yang selama ini sudah seret akibat kehilangan order sejak tahun lalu karena pandemi Covid-19.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada upaya meningkatkan penjualan mobil saja. Pasalnya, menurutnya, industri komponen saat ini masih cukup tertekan dan belum ada kebijakan yang membantu para pelaku usaha secara signifikan. Alhasil tidak sedikit pebisnis yang menawarkan asetnya untuk menjaga kelangsungan pabrik. Di sisi lain, pelaku usaha pun enggan mencari pembiayaan kepada lembaga nonbank yang bunganya cukup tinggi. 

Kendati bakal ada sedikit peningkatan pada level produksi, namun kondisi industri sudah terlanjur tertekan cukup dalam sehingga sulit untuk bangkit. Sejumlah pabrik pun telah melakukan efisiensi berupa pengurangan karyawan. Adapun, pada awal pandemi, utilisasi industri ban tercatat anjlok hingga 40%. Kondisi tersebut sedikit membaik menjadi 65% pada Oktober 2020 dan terus berlanjut menjadi sekitar 70% pada akhir tahun lalu.

Insentif PPnBM kurang efektif untuk menggairahkan industri otomotif dan penunjangnya. Hal itu sekedar mendorong penjualan mobil dalam jangka pendek, padahal industri otomotif membutuhkan dorongan besar untuk benar-benar bangkit pada tahun ini.  Dari sisi daya beli, hampir semua lapisan masyarakat cenderung menunda konsumsi barang yang bukan prioritas atau basic needs, seperti kendaraan bermotor. Jika memeang harus membeli kendaraan, mereka cenderung lari ke pasar mobil bekas, bukan ke dealer mobil baru.

(Oleh - IDS)

Bisnis - Terkuaknya tiga kasus korupsi yang menyeret nama puluhan perusahaan sekuritas maupun manajer investasi memperkuat dugaan masih maraknya transaksi mencurigakan di lingkungan pasar modal. Sejak lama, transaksi gelap di sektor finansial, terutama perbankan dan pasar modal, memang sudah menjadi sorotan. Tingkat kerawanan ini bahkan naik berkali-kali lipat pada masa pandemi Covid-19.

Pertumbuhan transaksi gelap itu merupakan yang tertinggi dari semua jenis kejahatan yang diindentifikasi oleh lembaga intelijen keuangan PPATK. Adapun, ketiga skandal korupsi yang membuat pasar modal kembali disorot adalah terkait dengan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asabri, hingga yang terakhir adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan (TK). Terungkapnya perkara korupsi tersebut sejalan dengan tren melonjaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal.

Tak tinggal diam, PPATK ikut melacak harta milik tersangka kasus korupsi dana investasi Asabri. Lembaga intelijen keuangan juga membenarkan bahwa nilai harta atau aset yang telah disita oleh penyidik Kejagung sebesar Rp 18 triliun. PPATK pada keseluruhan proses penanganan setiap kejahatan ekonomi, diminta maupun tidak, tetap melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap individu ataupun perusahan-perusahaan yang dianggap bermasalah, termasuk Asabri ini.

Sementara itu, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi BPJS TK menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp 20 triliun. Tim penyidik Kejagung telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi BPJS TK itu. Kerugian negara dalam kasus BPJS TK bukanlah risiko bisnis. Kejaksaan Agung diminta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tanpa tekanan apapun. Konfederasi serikat pekerja akan mengedepankan azas praduga tak bersalah terkait penyidikan kasus tersebut.

(Oleh - IDS)

Pemerintah mulai Maret 2021 akan memberikan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru dengan segmen di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2. Hal itu disambut baik pengusaha otomotif.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto menyebut kebijakan diskon PPnBM untuk mobil baru itu sudah ditunggu-tunggu sejak tahun lalu.

Jongkie berharap adanya diskon PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan dan produksi terhadap mobil baru. Dia memproyeksikan kebijakan ini akan membuat penjualan mobil meningkat selama 2021 berjumlah 750.000 unit.

Untuk diketahui, pemberian relaksasi PPnBM akan dilakukan secara bertahap dengan skenario PPnBM 0% atau tidak dibebankan PPnBM (Maret-Mei), PPnBM 50% (Juni-Agustus), dan 25% (September-November) dari tarif normal. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali.