Sepeda Kreuz naik daun di tengah meningkatnya tren bersepeda di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Apalagi, 'Brompton' made in Bandung ini diendorse langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan memamerkannya lewat unggahan di Instagram resminya.

Menurut Deputi Direktur PT Kreuz Bike Indonesia, Hendri Supriadi melalui siaran pers Kementerian Perindustrian dikutip Rabu (10/2)., sepeda tersebut mulai menjajal pasar luar negeri. Beberapa yang dibidik adalah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia.

Produsen 'Brompton' made in Bandung tersebut meningkatkan produksi hingga 160 unit per bulan dari yang semula sekitar 10-15 unit sepeda lipat per bulan.

Untuk meningkatkan daya saing sepeda buatan dalam negeri, Kemenperin mendorong produsen menerapkan sistem manajemen mutu, serta memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Kewajiban SNI memperoleh bagi produk sepeda roda dua tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 30 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

Sepanjang 2020, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman mencatat nilai ekspornya mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor rata-rata yang sekitar 21,4 miliar per tahun. Menurut Edy, pertumbuhan terjadi karena terjadi kenaikan harga-harga produk kelapa sawit di pasar internasional. Kendati demikian, secara volume ekspor produk sawit turun. Sepanjang 2020, volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Sebagai salah satu komoditas utama, kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong kinerja ekspor sepanjang akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Desember 2020 misalnya, mencapai USD 16,54 miliar. Angka ini naik 8,39 persen (month-to-month/mtm) dan 14,63 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional.

Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) mulai marak dilakukan oleh BUMN dan juga pihak swasta.

Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Maritim (KESDM) Ferry Triansyah mengatakan pemerintah sendiri memfokuskan penyediaan infrastruktur pengisian listrik kepada PLN.

Lebih jauh, Ferry sendiri mengungkapkan, terdapat empat level SPKLU yang ada di Indonesia. SPKLU level 1 adalah pengisian lambat yang merupakan instalasi khusus di rumah dengan daya keluaran kurang dari 3,7 kilowatt (kW).

Level 2 merupakan pengisian menengah yang dapat ditemukan di instalasi khusus, seperti di kantor dengan daya keluaran kurang dari 22 kW. Level 3 termasuk pengisian cepat yang dapat ditemukan di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 50 kW.

Kemudian, level 4, pengisian sangat cepat di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 150kW. Lama Secara total, hingga Januari 2021 telah dibangun 100 unit charging station.

Harga karet kering kadar (KKK) 100 persen tembus Rp19.000/kg, Selasa (9/2), setelah selama beberapa bulan berada di kisaran Rp18.000/kg.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel yang bersumber dari Singapore Commodity Pada Selasa (9/2), harga karet KKK 100 persen Rp19.039/Kg, KKK 70 persen Rp13.327/Kg, KKK 60 persen Rp11.423/Kg, KKK 50 Rp9.520/Kg, KKK 40 persen Rp7.616/Kg

Sementara pada satu hari sebelumnya, Senin (8/2), harga karet KKK 100 persen Rp18.872/Kg, KKK 70 persen Rp13.210/Kg, KKK 60 persen Rp11.323/Kg, KKK 50 Rp9.436/Kg, KKK 40 persen Rp7.549/Kg.

Sebelumnya pada awal Agustus 2020, harga karet KKK 100 persen hanya Rp14.634/Kg, KKK 70 persen senilai Rp10.244/Kg, KKK 60 persen Rp8.780/Kg, KKK 50 persen senilai Rp7.317/Kg dan KKK 40 persen senilai Rp5.854/Kg.

Industri manufaktur di Indonesia semakin bergeliat setelah tertekan pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari peningkatan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 52,2 dari sebelumnya 51,3.

Kemenperin optimistis bahwa angka itu lebih baik dibandingkan China dan beberapa negara di ASEAN. Berdasarkan data Kemenperin, PMI manufaktur Vietnam 51,3, Thailand 49,0, dan Malaysia 48,9.

Sementara itu, PMI manufaktur ASEAN pada awal tahun ini berada di level 51,4, dan PMI manufaktur China turun ke level 51,3 dibandingkan bulan sebelumnya 51,9.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengantisipasi kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan kerbau khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri 2021, dengan menyiapkan rencana impor.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah menjelaskan kebutuhan daging sapi/kerbau secara nasional untuk tahun 2021 mencapai 696.956 ton dengan perhitungan konsumsi per kapita 2,56 kg/tahun.

Sementara itu, ketersediaan daging sapi/kerbau lokal hanya 473.814 ton. Maka, kebutuhan dan ketersediaan daging sapi/kerbau nasional sepanjang tahun 2021 masih memerlukan sebanyak 223.142 ton.

Ada pun impor yang akan dilakukan pemerintah, rinciannya yaitu dalam bentuk sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor, bakalan yang dipotong sebanyak 430.000 ekor atau setara 96.367 ton dan impor daging sapi/kerbau sebanyak 185.500 ton.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, budidaya lobster merupakan salah satu solusi menggerakkan usaha perikanan budidaya bernilai tambah.

Trenggono berpendapat, budidaya lobster berpotensi besar dikembangkan di dalam negeri. Selama ini, Indonesia terlena dengan pendapatan dari ekspor benih. Padahal, yang menikmati keuntungan besar adalah negara tujuan ekspor benih, yakni Singapura dan Vietnam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menghentikan sementara ekspor benih bening lobster. Kebijakan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) pada 4 Mei 2020.

Penutupan ekspor benih bening lobster tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B22891/ DJPT/IPI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Penghentian sementara ekspor benih merupakan momentum untuk mengkaji ulang kebijakan ekspor benih dan mendorong budidaya lobster.

Pemetaan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan menunjukkan, struktur impor Indonesia didominasi impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi industri. Pada 2012-2019, impor bahan baku/penolong berkontribusi 75,2 persen terhadap total nilai impor dengan kenaikan rata-rata 6,8 persen per tahun.

Ketergantungan impor bahan baku/penolong yang tinggi terutama terlihat pada lima sektor unggulan ekspor manufaktur yang termasuk dalam peta jalan revolusi industri Making Indonesia 4.0. Lima sektor itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, elektronik, produk kimia, dan makanan-minuman olahan.

Dalam lima tahun terakhir, ekspor produk otomotif memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap bahan baku impor, yakni 91,7 persen, khususnya impor komponen transmisi motor dan impor suku cadang. Adapun ekspor sektor TPT bergantung 82,3 persen pada bahan baku/penolong impor, yang didominasi kain katun rajutan dan bukan rajutan serta kain poliester dan kapas.

Ekspor produk elektronik dan makanan-minuman masing-masing bergantung 74,7 persen pada impor bahan baku/penolong. Sementara ekspor produk kimia bergantung 67,5 persen pada bahan baku/penolong impor.

Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara semakin beragam dengan penjualan cocopeat, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor cocopeat adalah CV Puri Bitung Gemilang yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan tersebut, Selasa (9/2/2021), mengatakan, dirinya sudah dua kali mengekspor cocopeat, terakhir sekitar 75 ton ke Korea Selatan pekan lalu.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (cocofiber) dan 60 persen cocopeat, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton cocopeat. Seluruh sabut kelapa yang jadi bahan baku dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, sebanyak 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa.

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, ampas, dan kelapa parut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beleid terbaru untuk mencegah terjadinya perpindahan uang panas ini melalui fintech. Aturan tersebut keluar dalam bentuk Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyeleggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menjelaskan, industri fintech mengedepankan same bussines, same risks and same rule. “Sehingga assesment OJK, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga diperlukan untuk fintech, “ terang Anto, Selasa (9/2).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menambahkan, sudah saatnya melakukan pengawasan ke fintech lending. “Meskipun fintech belum ditetapkan sebagai pihak pelapor, PPATK dapat melakukan monitoring terhadap transaksi fintech melalui pelaporan yang disampaikan oleh perbankan ke PPATK. untuk transaksi, “ ujar Dian kepada KONTAN.