Berkah Uang Elektronik Sepanjang Pandemi Covid-19
Pemain financial technology (fintech) sistem pembayaran uang elektronik mendapatkan berkah saat ada pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan masyarakat banyak melakukan transaksi online.
PT Espay Debit Indonesia Koe, pengelola dompet digital Dana membukukan pertumbuhan transaksi hingga 100% sepanjang tahun 2020. CEO dan Co-Founder Dana, Vince Iswara menyatakan top transaksi dari fitur kirim uang, pembayaran tagihan, dan transaksi ecommerce. Selain itu, jumlah pengguna Dana naik 25% yoy dari 40 juta menjadi 50 juta pengguna sepanjang tahun 2020.
PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), sebagai pemegang izin uang elektronik plat merah merek LinkAja, juga meraih peningkatan signifikan. Link Aja mencatat terdapat lebih dari 65 juta pengguna hingga akhir Januari 2021.
LinkAja mampu meningkatkan jumlah pengguna hingga 65% menjadi lebih dari 61 juta orang sepanjang tahun 2020. Selain itu, uang elektronik pelat merah ini juga mencatat peningkatan transaksi dan volume transaksi sebesar lebih dari empat kali lipat.
Pengenaan PPN, Usulan Pebisnis Dikaji
Kementrian Perindustrian menyatakan akan meninjau usulan pelaku industri petrokimia terkait dengan kebijakan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN sebaiknya diberikan waktu yang cukup seperti dua kali masa tenggang atau kira-kira di atas 10 tahun. Semua insentif diupayakan oleh pemerintah karena ingin industri dalam negeri bisa menekan biaya produksi dan diharapkan bisa menghasilkan produk yang bersaing dengan negara lain.
Ketua Umum Inaplas khawatir mega proyek Petrokimia akan menanggung biaya modal terlalu tinggi akibat masa kredit PPN di Indonesia yang relatif terlalu pendek. Mega proyek petrokimia terintegrasi dengan ethylene cracker berkapasitas 1 juta ton per tahun memiliki belanja modal US$ 5 miliar. Mayoritas mega proyek petrokimia tidak dapat mengkreditkan PPN masukan terhadap belanja modal yang justru banyak dibelanjakan mendekati akhir masa konstruksi. Hal tersebut dinilai berpotensi menyebabkan investasi dipindahkan ke negara lain dengan sistem PPN yang lebih ramah terhadap investasi.
(Oleh - IDS)
Insentif Pers Harus Dikawal
Pemerintah memberikan insentif untuk meringankan beban industri media massa akibat dampak pandemi Covid-19 tahun ini. Insentif berupa keringanan pajak terhadap awak media dan perusahaan media tersebut dikawal agar peruntukannya tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga meringankan beban industri media berupa pengurangan PPh Badan, PPh 22 impor, dan percepatan restitusi dan insentif. Seluruh insentif yang dijanjikan pemerintahitu berlaku sampai Juni 2021.
Fokus belanja pemerintah saat ini mayoritas mengalir untuk sektor kesehatan terutama vaksin dan pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun tercermin dari PHK terhadap karyawan media. Masalah lainnya adalah krisis eksistensi media konvensional akibat disrupsi digital yang ditimbulkan oleh makin pesatnya perkembangan media baru, media sosial, mesin pencari, juga situs e-commerce. Terkait platform digital yang mengancam eksistensi media konvensional, Presiden juga mendorong regulasi yang adil. Sebagai aspirasi telah ditampung dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang digitalisasi penyiaran.
(Oleh - IDS)
Dampak Investasi Tesla, Bitcoin Menuju US$ 50.000
Nilai mata uang kripto (cryptocurrency) Bitcoin dilaporkan melesat mendekati angka US$ 50.000 menyusul pengumuman dari produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla. Kenaikan tersebut adalah kenaikan harian terbesar dalam lebih dari tiga tahun. Miliarder dan pendiri Tesla Elon Musk sendiri dikenal sebagai pendukung mata uang kripto. Bahkan dia memperkirakan menerima pembayaran untuk mobil Tesla dengan mata uang digital. Disamping itu, investasi Tesla dalam mata uang kripto telah membuat para investor memperhitungkan kemungkinannya menjadi aset utama bagi perusahaan dan pengelola uang.
Di sisi lain, ketidaksabilan Bitcoin telah menjadi penghalang bagi beberapa investor yang serius, dan poin penting dalam menggunakannya untuk transaksi. Terlebih lagi, dengan nilai Bitcoin yang naik tiga kali lipat dalam tiga bulan terakhir, kalangan analis mempertanyakan tentang bagaimana volatilitasnya akan mempengaruhi seseorang yang membeli mobil Tesla dalam bentuk Bitcoin, kecuali jika harga Bitcoin stabil.
Saham-saham perusahaan yang menyediakan platform perdagangan untuk Bitcoin dan teknologi menambang mata uang kripto melonjak di Tiongkok, Korea Selatan, dan Australia, serta perusahaan chip komputer besar seperti SK Hynix juga ikut naik. Bahkan nilai Dogecoin, mata uang kripto dengan simbol anjing, meningkat setelah Musk menyebutkannya di Twitter. Mata uang ini telah melonjak 13% dalam satu hari terakhir. Orang-orang tidak lagi bertanya mengapa saya harus berinvestasi dalam Bitcoin, mereka harus berkata mengapa tidak.
(Oleh - IDS)
Pembangunan Ibu Kota Negara Berpeluang Dibiayai LPI
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) berpeluang dibiayai dengan dana dari Lembaga Pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur. Namun, minat investasi akan menggeliat setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.
Pembangunan IKN dapat menjadi pendorong investasi. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan IKN khususnya untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Pemerintah akan menggunakan skema membangun, sewa, dan cicil. Pihak swasta bertugas membangun rumah dan perkantoran, setelah itu pemerintah akan menyewa dan mencicil aset tersebut. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar.
(Oleh - IDS)
Ekspor Perikanan Rp 72,8 T
Ekspor hasil perikanan sepanjang 2020 mencapai US$ 5,20 miliar atau setara Rp 72,80 triliun, angka tersebut meningkat 5,26% dari realisasi 2019 yang sebesar US$ 4,94 miliar. Permintaan tetap besar dari lima pasar tujuan ekspor, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Asean, Jepang, dan Uni Eropa (UE), menjadi pendorong meningkatnya ekspor tersebut. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menggenjot ekspor hasil perikanan tahun ini dengan fokus pada udang karena permintaan komoditas tersebut sangat besar, terutama di pasar AS dan Tiongkok.
Capaian produksi perikanan 2020 yang sebesar 23,16 juta ton senilai Rp 380,61 triliun mengalami penurunan 2,94% dari 2019 yang sebesar 23,36 juta ton. Penurunan produksi terjadi pada subsektor perikanan budidaya sebesar 5,34%, sedangkan subsektor perikanan tangkap justru meningkat 2,26%. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mana sempat terjadi hambatan dalam penyediaan input sarana produksi karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Membaiknya ekspor telah berdampak positif terhadap kinerja makro sektor perikanan nasional. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan triwulan III-2020 sempat terkontraksi 1,03%, tapi pada triwulan IV-2020 justru tumbuh 1,06%.
(Oleh - IDS)
Kemenperin Dukung Masa Pengkreditan PPN Diperpanjang
Kementrian Perindustrian (Kemenperin) mendukung wacana perpanjangan pengkreditan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk proyek investasi dari saat ini maksimal lima tahun. Kemenperin menilai pengkreditan PPN sebaiknya diberikan dalam jangka waktu di atas 10 tahun. Iklim usaha saat ini memang berat. Tetapi, Kemenperin berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang dibutuhkan oleh pengusaha. Kemenperin tengah mengkaji sejumlah insentif nonfiskal untuk industri, seperti potongan harga listrik dan gas. Hal ini akan menekan biaya produksi industri.
Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian sangat besar, mengingat nilai investasi per proyek mencapai miliaran dolar AS. Dalam situasi normal, konfigurasi megainvestasi petrokimia terintegrasi yang begitu kompleks memerlukan waktu konstruksi antara 5-8 tahun. Akibat dampak pandemi Covid-19, masa konstruksi diperkirakan lebih lama, kerena mobilisasi ribuan pekerja konstruksi dalam satu wilayah yang sama tidak sesuai dengan protokol keselamatan. Pandemi juga menyebabkan rencana final invesment decision (FID) dari beberapa megaproyek tersebut mundur akibat shock yang terjadi pada industri petrokimia.
(Oleh - IDS)
Genjot Penerimaan Negara, Pedagang Online Sah Sebagai PKP
Pemerintah menetapkan pelaku usaha yang memasarkan produknya lewat perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran sebagai upaya mengoptimalisasi penerimaan pertambahan nilai. PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), merupakan PKP pedagang eceran.
Ada beberapa catatan yang patut dipertimbangkan seperti data terkait dengan pendapatan pelaku usaha yang memanfaatkan PMSE dalam menjalankan bisnisnya. Idealnya pemerintah menurunkan batas omzet ketentuan PKP, karena angka yang digunakan pada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, penurunan batasan omzet juga akan menciptakan equal playing field dana mengurangi bocoran dari pemecahan entitas.
Salah satu fokus pemerintah adalah penerapan ambang batas atau threshold PKP yang dianggap menjadi penyebab menurunnya pembayaran pajak secara normal. Pemerintah terus mengkaji perumusan kebijakan pemajakan yang adil bagi UMKM. Otoritas fiskal bahkan telah memetakan tiga kondisi pemajakan yang secara umum terjadi di sektor UMKM.
(Oleh - IDS)
Tahun 2020, BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 Triliun
BPJS Kesehatan mulai mencatatkan surplus pada laporan keuangan periode 2020. Berdasarkan laporan unaudited pada 31 Desember 2020, arus kas Dana Jaminan Sosial Kesehatan tercatat surplus Rp 18,7 triliun.
Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mengklaim hingga akhir 2020 tidak ada gagal bayar klaim layanan kesehatan. Bahkan dia menyebut seluruh tagihan rumah sakit sudah dibayar sejak juli 2020. Sebagai gambaran, pada 2019 BPJS Kesehatan memiliki utang sebesar Rp 15,51 triliun kepada fasilitas kesehatan.
Dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang semakin sehat, Fachmi memastikan pembayaran klaim ke depan akan tepat waktu. Selain surplus, membaiknya kondisi keuangan dana jaminan sosial membuat aset bersih mendekati tingkat kesehatan keuangan sesuai amanat PP, yakni minimal 1,5 bulan estimasi pembayaran klaim.
Laba Bersih SoftBank Melonjak Jadi US$ 11,1 M
SoftBank Group menyampaikan laba bersih meroket menjadi US$ 11,1 miliar pada kuartal III tahun fiskal. Hasil ini membuktikan bahwa Vision Fund milik SoftBank Group sekarang bak angsa yang bertelur emas. Softbank menyatakan tidak akan memberikan proyeksi ke depan, karena banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pendapatan. Namun krisis ekonomi yang menyertai pandemi Covid-19 lebih banyak menguntungkan Softbank. Harga saham teknologinya reli dan kapitalisasi pasar perseroan meningkat.
Softbank memiliki saham di beberapa perusahaan rintisan paling dikenal di Silicon Valley melalui Vision Fund senilai US$ 100 miliar. Perusahaan menyatakan dana melonjak berkat rebound di pasar ekuitas publik dan kenaikan nilai-nilai portofolio perusahaan. Softbank mendapat keuntungan dari lonjakan di pasar saham yang didukung oleh stimulus pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi. Softbank telah banyak menanamkan modal di start-up berbasis teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Dari Uber di California ke Didi Chuxing di Tiongkok, Grab SIngapura, dan Ola India.
(Oleh - IDS)









