Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memperjuangkan insentif berupa tax holiday untuk perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Pemberian insentif perpajakan tersebut masih menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan destinasi prioritas ini. Kendala pemberian tax holiday di KEK Tanjung Kelayang, terutama terkait peraturan mengenai insentif perpajakan tersebut. Pemberian tax holiday diyakini bisa mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dasar di salah satu dari 10 Bali Baru itu.

Pengembangan KEK Tanjung Kelayang bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sehingga nantinya dapat menciptakan daya tarik wisata dan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan total luas wilayah sebesar 324,4 hektare, KEK Tanjung Kelayang memiliki konsep pengembangan pariwisata Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation. Oleh karena itu, pengembangan KEK Tanjung Kelayang ini perlu didukung dan dilaksanakan, agar masyarakat juga merasakan manfaatnya, khususnya lapangan pekerjaan.

(Oleh - IDS)

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengungkapkan, salah satu bentuk kerjasama dengan Tesla adalah membangun pabrik Energy Storage System (ESS), serupa dengan powerbank dalam kapasitas ekstra besar, yakni puluhan sampai 100 megawatt (MW).

Indonesia terus menyiapkan ekosistem kendaraan listrik. Kementerian BUMN sedang menyelesaikan pembentukan Indonesia Battery Holding (IBH). Konsorsium ini meliputi empat BUMN, yakni Holding Pertambangan Mind Id, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina dan PT PLN.

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional, Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan, jika Tesla jadi berinvestasi, kerjasama di bidang ESS bisa dilakukan dengan IBH melalui PLN. Namun, pihaknya masih mengkaji sejumlah opsi kerjasama tersebut. “Bisa dengan PLN atau IBH. Kami sedang mengkaji yang terbaik, “ kata dia kepada KONTAN, Minggu (7/2).

Kelompok masyarakat berusia di atas 60 tahun bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 mulai Senin (8/2/2021) menyusul dikeluarkannya izin penggunaan darurat CoronaVac dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk prioritas pertama, vaksinasi bagi warga lanjut usia (lansia) akan diberikan pada 11.603 tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun. Sejalan dengan itu, pendataan kelompok lanjut usia nontenaga kesehatan dilakukan.

”(Warga) lansia perlu didahulukan karena berisiko tinggi. Jumlah total (warga) lansia di Indonesia yang terpapar 10 persen, yang meninggal 50 persen dari yang terkena,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Minggu (7/2/2021).

Secara terpisah, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, pemberian izin penggunaan darurat dikeluarkan berdasarkan uji klinis di luar negeri. Berdasarkan laporan uji klinik fase satu dan dua di China, dua dosis vaksin Sinovac telah diberikan kepada 400 orang di atas 60 tahun dengan interval atau jarak penyuntikan 28 hari. Hasilnya, ada peningkatan kadar antibodi hingga 97,6 persen.

Budi Gunadi mengatakan, dengan pemberian vaksin bagi warga lansia, beban rumah sakit dan tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia diharapkan bisa ditekan. “Selama ini fasilitas kesehatan didominasi pasien lansia. Vaksinasi diharapkan mencegah (warga) lansia dirawat di rumah sakit,” ucapnya.

Bank sentral di banyak negara mulai 'membuka tangan' untuk mata uang digital. Beberapa di antaranya bahkan tengah menyiapkan regulasi untuk melegalisasi penggunaan alat pembayaran jenis ini. Akan tetapi, ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Mulai soal privasi, hingga kesetaraan sosial. Pendemi Covid-19 dan dorongan teknologi modern telah menjadi katalisator pergeseran global menuju ekonomi tanpa uang tunai. Seiring dengan konsep alternatif seperti Bitcoin mulai berlaku, pembuat kebijakan moneter pun tak mau ketinggalan untuk menlegalisasi uang generasi keempat.

Dengan dukungan integritas negara, bank sentral mungkin dapat mencetak mata uang seccara elektronik untuk dibelanjakan dengan ponsel cerdas. Namun, taruhan dan risikonya tidaklah sederhana sehingga sejumllah otoritas moneter lebih berhati-hati. Gagasan di balik mata uang digital bank sentral adalah alat tukar yang tidak terikat dengan bank seperti uang elektronik konvensional, juga bukan utang seperti pada kartu kredit, dan bukan pula mata uang seperti Bitcoin. Alat pembayaran itu adalah uang tunai yang diterbitkan negara, seperti halnya uang kertas dan koin, disimpan di dompet elektronik atau aplikasi telepon genggam pengguna tanpa ada perantara keuangan.

Mata uang digital yang dikeluarkan langsung oleh negara belum tentu menggunakan bank komersial, dan hal itu menimbulkan kegelisahan. Migrasi sebagian kecil dari itu ke mata uang bank sentral akan mempertaruhkan stabilitas sektor perbankan dan kemampuannya untuk memberikan pinjaman kepada perekonomian, Jika tidak dimitigasi, hal ini dapat secara permanen mengubah status simoanan sebagai sumber pendanaan bank. Mata uang digital dapat menawarkan kemampuan untuk meningkatkan ekonomi dengan memasukkan uang tunai langsung ke dompet konsumen, terapi dengan bahaya yang ditimbulkan. Pertimbangan lain dalam persoalan ini adalah kemampuan mata uang digital bank sentral untuk diprogram.

(Oleh - IDS)

Ketua DPP LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Asset (LPPAS-RI) Jauli Manalu SH mengaku kecewa atas kinerja dan pengawasan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan, yang tidak serius mengawasi pembangunan sehingga banyak bangunan berdiri tanpa memiliki IMB.

Pantauan Tim LSM LPPAS RI, ada beberapa bangunan di Medan Perjuangan yang dibangun tidak sesuai dengan jumlah bangunan. Seperti di Pasar III Medan Perjuangan berdiri bangunan tetapi tidak memiliki IMB, karena mulai dibangun sampai rampung 50 persen belum ada ditempelkan IMB di dindinding bangunan.

Selain itu di Jalan Tombak, Medan Perjuangan juga berdiri bangunan tetapi tidak memiliki IMB. Di Jalan Surya, Medan Perjuangan jumlah bangunan dengan jumlah IMB tidak sama. Di Jalan Mapelindo Medan Perjuangan juga kasusnya sama jumlah bangunan tidak sesuai dengan jumlah IMB.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan menuju level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

Kunta menuturkan anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah fokus mendukung bidang kesehatan tahun ini yaitu mencapai Rp133,07 triliun dengan sekitar Rp70 triliun di antaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.

Sementara itu, berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram pribadinya @smindrawati merincikan anggaran PEN 2021 sebesar Rp627,9 triliun fokus untuk lima bidang.

Bidang pertama adalah kesehatan dengan anggaran Rp133,07 triliun, kedua adalah perlindungan sosial Rp148,66 triliun, ketiga adalah program prioritas sebesar Rp141,36 triliun, keempat adalah UMKM dan pembiayaan dialokasikan Rp157,57 triliun dan kelima adalah insentif usaha Rp47,27 triliun.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menyebut, salah satu penyebab kenaikan harga kedelai ialah adanya 'lingkaran setan' kartel-kartel importir kedelai. Hal tersebut pun ditepis pengusaha kedelai yang tergabung dalam Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo).

Ketua Akindo Yusan mengatakan, kedelai merupakan komoditas internasional. Bahkan, pergerakan harganya diumumkan setiap hari melalui bursa komoditas. Harga kedelai berbeda dengan cabai dan bawang. Menurutnya, harga kedelai yang terbuka itu tidak mudah dimainkan para importir.

Dia melanjutkan, pada tahun 2013-2014 lalu Komisi Pengawas Persaingan Harga (KPPU) pernah turun tangan menangani masalah harga kedelai. Kala itu, Amerika dan Amerika Latin tengah dilanda kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan mengerek harga kedelai internasional.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara Desember 2020 mencapai rata-rata 41,02 % atau naik 6,61 poin dibanding November 2020 sebesar 34,41 %.

“Pada Desember 2020 TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 5 yaitu mencapai 55,81 %. Sedangkan TPK hotel terendah terjadi pada hotel bintang 1 yang hanya mencapai 24,95 %, “ ungkap Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sumatera Utara, Sabtu (6/2).

Secara agregat, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di hotel berbintang bulan Desember 2020 mencapai 1,70 hari, naik 0,19 poin dibanding bulan November 2020 yang mencapai 1,51 hari.

Jika diamati secara parsial, rata-rata lama menginap tamu asing Desember 2020 mencapai 2,22 hari, naik 0,47 poin dibanding bulan November 2020. Secara gabungan, rata-rata mengalami kenaikan 0,32 poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung di Sumatera Utara melalui 4 pintu masuk pada Desember 2020 mencapai 54 kunjungan, mengalami kenaikan 22,73% dibanding November 2020 mencapai 44 kunjungan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik ) Propinsi Sumut Syech Suhaimi dalam keterangannya pada wartawan secara virtual, Selasa (2/2).

Melalui pintu masuk Bandar Udara Kualanamu ada kenaikan kunjungan jumlah wisman tertinggi pada Desember 2020 sebesar 22,73 %. Namun jumlah kunjungan wisman melalui pintu masuk Bandar Udara Silangit, Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan tidak ada perubahan.

Dari sepuluh negara pasar utama wisman pada Desember 2020, katanya, Malaysia masih mendominasi jumlah wisman yang datang di Sumatera Utara yaitu 38,89% atau 21 kunjungan diikuti Singapura dan India masing-masing 7,41 %, Australia dan Thailand masing-masing 3,70%, diikuti Mesir, Belgia, Jerman, Belanda dan Spanyol masing-masing 1,85%.

Masa pandemi memukul kondisi keuangan banyak orang. Sebagian orang bahkan terpaksa kehilangan pekerjaan dan harus mencari sumber penghasilan baru. Menjadi reseller bisa jadi salah satu opsi menambah penghasilan di masa pandemi.

Misalnya, menjadi reseller baju bayi instan dari Kalale. usaha yang dibangun oleh Febriana Oktaviani dan temannya Rosiana Ayu pada Oktober 2020 itu memperkenalkan konsep baju bayi instan yang bertujuan untuk memudahkan para orang tua baru ketika mengganti popok si kecil.

Ini didukung dengan fitur twoway zipper yang terletak pada bagian kaki baju bayi. Kalale juga menyertakan dua kancing sebaguna dibagian pundak, yang bisa digunakan untuk memasang aksesoris tambahan, seperti celemek, sehingga peletakannya lebih kokoh.

Usaha ini diawali dari kendala yang dialami keduanya ketika kesulitan mencari baju bayi berkualitas yang harganya terjangkau. Sehingga memutuskan memproduksi baju bayi sendiri dengan konsep baju bayi instan.

Saat ini, Kalale memiliki total dua model baju bayi dengan masing-masing empat pilihan warna dan tiga ukuran. Sementara material baju bayi, produksi Kalale menggunakan cotton dan cotton bamboo.

Untuk pakaian bayi yang kualitasnya diklaim tak kalah dari pakaian bayi bermerek, kisaran harga produk Kalale terbilang masih terjangkau, yakni mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 149.000.

Menurut Febrina, usaha ini sudah mencapai omset ratusan juta rupiah sejak pertama kali diluncurkan dan sudah mengirim produk ke 35 kota di Indonesia. produk yang dapat dibeli melalui sejumlah e-commerce, website dan Instagram ini juga membuka peluang bagi ibu yang ingin menjadi reseller.

Nama Kalale sendiri diambil dari gabungan nama anak Febrina dan Rosiana, yakni Kal dan Ale. Meski masih bekerja paruh waktu, Febrina di Jakarta dan Rosiana di Surabaya, keduanya menyebut usaha ini masih bisa dijalankan beriringan dengan pekerjaan utama mereka.