Jakarta - Pengusaha logistik menyambut lonjakan permintaan pengiriman barang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Ketatnya kewajiban bekerja dari rumah membuat kunjungan ke toko dan pusat retail berkurang. Pengiriman last mile di Pulau Jawa dan Bali bisa naik hingga 60 persen jika dibanding pada masa sebelum PPKM darurat. Industri gas oksigen, menjadi salah satu primadona baru. 

Banyak pelaku bisnis logistik yang biasa melayani paket ukuran besar mulai membuka pengiriman barang e-commerce dan jasa paket kilat. Tidak semua pengusaha bisnis logistik bisa menyambut musim semi pengiriman paket. Meski angkutan barang tidak terhalang sekat PPKM darurat, distribusi bisa terganjal jika pengemudinya tidak lolos tes kesehatan. Para penyedia jasa paket kilat menuai lonjakan permintaan sejak masa PPKM berskala mikro. 

(Oleh - IDS)

Setidaknya ada dua alasan relevansi membahas persoalan ultimum remedium di era pandemic  Covid-19. Pertama, ketidakpastian akan berakhirnya Covid, dan kedua, kebutuhan pajak untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga Rp 924,8 trilliun. Kebutuhan PC-PEN diatas telah mencapai 75% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2021 hingga membuat ‘kerisaun’ sekaligus tantangan mencari solusi terbaik pulihnya kondisi masyarakat dari Covid-19. Kalau begitu pemaknaan yang tepat atas asas ultimum remedium pajak jadi bagian penting penguatan PEN saat ini ditengah pandemic Covid-19.

Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberi sinyal kuat untuk tidak memidana pengemplang pajak tetapi fokus menyelesaian kewajiban pembayaran . “UU KUP memang berciri ultimum remedium, dimana penyelesaian administrasi dengan pembayaran untuk mendapatkan peneriamaan Negara diprioritaskan dari pada hukum pidana,” begitu dikatakannya. Para ahli pajak pun telah bersepakat, pajak tidak bertujuan memidana tetapi menghimpun uang pajak bagi kepentingan Negara, termasuk keperluan PEN. Konsep itu sejalan dengan yang dikatakan Menkeu di atas.

Padahal Prof Wiryono Prodjodikoro (Ketua MA 1952-1966) sudah menyatakan konsep pidana hanya dapat dijalankan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan. Persoalan hukumnya, rumusan norma ultimum remedium sejak UUKUP tahun 1983 sampai saat ini tidak pernah jelas karena sulitnya mengukur makna ultimum remedium. Oleh karena itu berpikir pidana mesti terukur dan rigid berasaskan lec certa, suatu ketentuan harus jelas dan rinci mempunyai kepastian hukum. Rumusannya pelanggaran yang dikualifikasikan pidana pajak dalam UUKUP saat ini masih bersifat samar, terlalu luas dan multipurpose. Keadaan ini sangat berbahaya dalam tataran implementasi di lapangan.

Hal ini terlihat dengan dicabutnya norma pasal 13 ayat (5) serta pasal 15 ayat (4) UUKUP dalam UU Cipta kerja No.11/2020 berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap wajib pajak yang sudah dipidana setelah 5 tahun, yang merupakan politik hukum (kebijakan Negara) yang tepat. Optimisme dengan langkah terukur sesuai mekanisme hukum, menjadi harapan bersama meraih realitas kehidupan lebih baik. Perlu kita sadari bersama bahwa pajak merupakan kewajiban kita bersama. Dengan pajak, kemandirian bangsa dan negara akan terwujud nyata dengan kepastian hukum yang jelas.(YTD)

eFishery, startup aquaculture intelligent, akan fokus ekspansi sebelum nantinya melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham. eFishery berencana membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan salah satu mitra bisnisnya di Asia. Founder & CEO eFishery Gibran Huzaifah mengatakan, rencana JV tersebut akan diumumkan pada awal atau pertengahan tahun depan. Aksi korporasi ini bertujuan untuk membangun layanan eFishery di sejumlah area. Pihaknya juga akan fokus untuk mengembangkan layanan penjualan ikan, yakni eFishery fresh dan layanan jual pakan, yakni eFishery mall. Menurut Gibran, kedua platform itu ditargetkan tumbuh 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (BI) menilai outlook ekonomi keuangan digital 2021 diperkirakan tumbuh positif didorong oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat, serta layanan pembayaran yang terus meluas. Berkaitan itu, transaksi digital banking tahun ini berpotensi tumbuh 19% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 32.206 triliun. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pihaknya melihat potensi ekonomi keuangan digital akan terus menanjak tahun ini, yang didukung pula oleh pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk bertransaksi secara digital. “Ini meningkatkan akseptasi masyarakat dan mendukung ekonomi keuangan digital, karena masyarakat takut terkena virus jadi terpaksa transaksi digital. Demikian juga digital banking ini termasuk mobile banking dan internet banking kami prediksi naik 19% menjadi Rp 32.206 triliun,” terang Filianingsih dalam webinar, Rabu (7/7).

Secara terpisah, Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi mengungkapkan, salah satu layanan e-channel perseroan adalah digital banking Livin’ by Mandiri yang diharapkan tahun ini terjadi peningkatan penggunaan secara signifikan. Livin’ by Mandiri dapat menjadi layanan super app yang mampu menggantikan berbagai channel lain untuk memenuhi kegiatan transaksional sehari-hari. “Seiring juga dengan perekonomian yang diharapkan mampu pulih dan tumbuh kembali, tahun ini Bank Mandiri menargetkan nilai transaksi melalui layanan Livin’ by Mandiri tercapai lebih dari Rp 1.800 triliun, atau tumbuh hampir 60% (yoy) hingga akhir tahun 2021 ini,” jelas Thomas. Di sisi lain, nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2021 mencapai Rp 23,7 triliun, tumbuh 57,38% (yoy). Volume dan nilai transaksi digital banking masing-masing tumbuh 56,49% (yoy) dan 66,41% (yoy).

(Oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya untuk meningkatkan serapan komoditas berorientasi ekspor untuk mengisi sejumlah pasar berbagai negara di Benua Afrika.Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan selama ini produk asal daerah tersebut sudah mengisi pasar di sejumlah negara di Afrika.Di antaranya Cassiavera atau kayu manis diserap oleh negara Aljazair, kemudian Cengkeh ke Nigeria, tepung kelapa ke Maroko, serta crude palm oil (CPO) ke Tanzania dan Kenya.Menurut Mahyeldi, produk asal Sumbar berpeluang menembus pasar di negara-negara Benua Afrika karena dinilai memiliki kualitas yang bisa bersaing dan kedekatan sejarah.

Sementara itu, Kuasa Usaha ad interim Kareem International, Yusra Khan berharap bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan daerah dengan membantu perdagangan ekspor produk Sumbar ke negara-negara Afrika.Dia mengatakan dalam beberapa hal, Sumbar memiliki kedekatan yang lebih baik dibandingkan dengan Afrika dengan Eropa, misalnya dari segi kuliner. Kuliner antara rendang dari Sumbar dengan kuliner di Afrika bagian Timur memiliki kedekatan.CEO Kareem International, Isnandar mengatakan rendahnya tingkat ekspor Indonesia bukan karena tidak memiliki produk tetapi tidak memiliki pedagang di luar negeri.Hal itu yang mendorongnya mendirikan perusahaan khusus untuk ekspor ke Afrika. “Kami berharap bisa membantu daerah termasuk Sumbar untuk mengekspor produk ke Afrika,” katanya.

Sebanyak 9.496 wajib pajak korporasi terpantau melakukan aggressive tax planning atau perencanaan pajak secara agresif sehingga berisiko menggerus potensi penerimaan negara. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, praktik tersebut dilakukan pada 2015—2019.Jumlah Wajib Pajak Badan atau korporasi yang diduga melakukan aggressive tax planning dari tahun ke tahun selalu meningkat.Berdasarkan data Ditjen Pajak yang diperoleh Bisnis, pada periode 2012—2016 jumlah korporasi yang diduga melakukan aggressive tax planning sehingga membukukan kerugian fiskal mencapai 5.199 perusahaan. Aggressive tax planning adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan pajak atau mengurangi maupun mengelak dari kewajiban perpajakannya. Sementara itu, Ditjen Pajak mencatat adanya celah hukum pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan aggressive tax planning dengan memperbesar biaya bunga, manipulasi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan (creative accounting), hingga membuat biaya artifisial yang bisa menjadi pengurang pajak.

Pemerintah berencana menyuntikkan dana segar kepada 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan. Suntikan modal tersebut diberikan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7), Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan anggaran PMN sebesar Rp 72,44 triliun untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah. Anggaran PMN yang diusulkan tersebut nilainya hampir dua kali lipat dari alokasi tahun ini. Dalam APBN 2021, alokasi PMN untuk BUMN hanya senilai Rp 37,4 triliun untuk menyuntik delapan BUMN.

Kementerian Perdagangan memperkirakan ekspor pupuk akan mencapal 13,7 miliar dolar AS hingga akhir 2021. Optimisme tersebut mengemuka setelah Temu Bisnis Produk Kimia Nasional.

Dengan asumsi ekspor bulanan selama delapan bulan (Mei - Desember) sama dengan realisasi selama empat bulan (Januari - April) maka hingga akhir 2021, ekspor produk kimia diperkirakan mencapai 13-13,7 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 27,3-33.4 persen dibandingkan tahun 2020.

Didi menegaskan secara keseluruhan, selama periode 2015 -2020, ekspor produk-produk kimia mengalami tren positif, baik dari sisi nilai dan volume, Tren nilai naik 3,2 persen sedangkan tren volume naik 8,2 persen, Sementara, pada periode Januari - April 2021, nilai ekspornya tumbuh signifikan sebesar 38.1 persen.

Dalam pembukaan, Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan menyampaikan bahwa permintaan impor dunia naik 4,5 persen selama 2016- 2020, sementara tren ekspor indonesia hanya tumbuh 3.2 persen.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Bahkan pemerintah tidak pernah ada ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.

Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada. Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako.

SYL menjelaskan tentang tidak perlu impor beras yakni hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog, penggilingan dan pada penanganan pemerintah daerah, Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus over stok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhirJuni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.