Dinamika pengenaan pungutan atas transaksi digital memasuki babak baru, setelah Negeri Paman Sam berusaha untuk menjegal implementasi pajak digital oleh mayoritas negara Benua Biru. Kini, publik menanti hasil dari pertarungan dominasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa di arena global. Desakan Amerika Serikat (AS) itu menguat pasca mendapat dukungan dari G20 terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian pajak perusahaan global. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mencapai kesepakatan dengan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Venesia.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, telah menunda peluncuran hingga 20 Juli di tengah tekanan untuk menarik atau menunjukkan bahwa aturan itu kompatibel dengan upaya global tentang bagaimana dan di mana mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional.Sejauh ini, beberapa pejabat Eropa menyatakan sedang mempertimbangkan penundaan lebih lanjut dari setiap proposal retribusi digital hingga musim gugur.Dalam lobi tingkat tinggi ini, Yellen bertemu dengan sejumlah orang penting di Benua Biru, salah satunya Menteri Keuangan Uni Eropa.Dia juga akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis, serta Kepala Digital Uni Eropa Margrethe Vestager.

Ekonomi digital di Indonesia pada 2030 diyakini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sektor dagang elektronik atau e-commerce bakal menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai ekonomi digital hingga menyentuh Rp1.908 triliun.Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan dari sektor e-commerce sejauh ini masih didominasi oleh pemain lokal meskipun banyak investasi yang didapatkan dari investor luar negeri."Untuk e-commerce sejauh ini masih didominasi oleh pemain lokal dengan porsi 54%. Sementara sisanya oleh pemain cross border ," kata Lutfi dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook secara virtual Rabu (7/7).

Lutfi menjabarkan, tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang diprediksi naik 1,5 kali lipat dalam 10 tahun ke depan, atau dari Rp15.400 triliun pada 2020 menjadi Rp24.000 triliun pada 2030.Dia mengatakan dari proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia Rp4.531 triliun pada 2030 diperkirakan disumbang e-commerce dengan nilai tertinggi yakni sebesar 34% atau sekitar Rp1.908 triliun. Disusul oleh B2B service Rp763 triliun, corporate service Rp529,9 triliun dan public service Rp175 triliun."Jadi kalau zaman dulu ada istilah yang mengatakan bahwa manusia akan dikekang oleh ruang dan waktu. Namun di masa yang akan datang terutama setelah Covid-19 ini ruang dan waktu akan ditembus oleh perdagangan atau transaksi e-commerce digital," tuturnya.

Sementara itu Bank Indonesia memprediksi, prospek ekonomi digital akan terus bersinar dengan meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat, kinerja e-commerce serta layanan pembayaran yang terus meluas, baik bank maupun fintech.Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta mengatakan mengatakan dengan adanya pembatasan sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal pembayaran digital, terpaksa belajar dan menggunakan pembayaran digital.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian global, termasuk Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, pandemi Covid-19 membuat penduduk kaya dan super kaya di Indonesia bertambah. Berdasarkan data dari lembaga keuangan Credit Suisse Research Institute, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih mencapai US$ 1 juta atau lebih, tercatat sebanyak 171.740 orang pada tahun 2020. Jumlah ini melonjak 61,69% year on year (yoy) dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebanyak 106.215 orang. Jumlah itu juga meningkat dari tahun 2014 yang hanya 98.487 orang. Lembaga tersebut juga mencatat, jumlah orang Indonesia super kaya atau dengan kekayaan tercatat lebih dari US$ 100 juta pada tahun 2020, mencapai 417 orang. Jumlah it meningkat 22,29% yoy dari jumlah pada 2019.

Tidak semua orang pusing tujuh keliling gara-gara pandemi Covid-19. Menurut laporan Credit Suisse, sebagaimana tertuang dalam Global Wealth Report 2021, kekayaan para orang kaya justru meningkat selama pandemi. Kondisi ini sejatinya juga terlihat di pasar saham dalam negeri. Harga sejumlah saham yang dimiliki taipan Indonesia melesat tinggi di masa pandemi. Buat contoh, tengok nilai saham Grup Triputra milik pengusaha TP Rachmat.

Aset Grup Triputra antara lain meroket berkat kenaikan harga saham PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Prospek bisnis logistik seiring tingginya penggunaan aplikasi jual beli daring di masa pandemi telah memoles saham ASSA. Alhasil, kapitalisasi pasar emiten ini juga melesat tinggi. TP Rachmat memiliki 177,17 juta saham ASSA secara langsung. Kemarin, harga ASSA Rp 2.470 per saham. Alhasil, nilai saham ASSA milik TP Rachmat Rp 437,61 miliar, melesat 464,93% dibanding periode sama tahun sebelumnya, Rp 77,6 miliar. Saat itu, harga saham ASSA masih berada di Rp 438 per saham. Anthony Salim juga menikmati penambahan harta dari kenaikan harga saham. Harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) yang dibeli petinggi Grup Salim ini, misalnya, naik tinggi sepanjang tahun ini.

Pemerintah berencana mengembangkan percontohan kluster udang atau shrimp estate di tiga wilayah di Indonesia. Pembentukan kluster udang merupakan salah satu upaya menggenjot peningkatan ekspor udang hingga 250 persen sampai tahun 2024. Pelaksana Tugas Direktur Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Hariyanto mengemukakan, upaya peningkatan produksi dan ekspor udang akan dilaksanakan melalui pengembangan kluster udang, revitalisasi tambak dan kluster kawasan budidaya udang, serta penyederhanaan perizinan tambak udang.

Tiga lokasi kluster udang itu meliputi Kebumen di Jawa Tengah, dengan potensi 350 hektar, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dengan potensi 5.060 hektar, dan Sulawesi Tenggara dengan potensi seluas 2.487 hektar. Luas kluster udang di tiap wilayah ditetapkan minimal 1.000 hektar. Pada 2022, alokasi program kluster udang direncanakan senilai Rp 250 miliar untuk area 100 hektar atau 33 persen dari pagu anggaran sektor perikanan budidaya.

Upaya lain adalah revitalisasi tambak udang yang akan dilaksanakan di delapan lokasi, meliputi Tanggamus di Lampung; Belitung di Kepulauan Bangka Belitung; Cilacap di Jawa Tengah; Sumbawa di Nusa Tenggara Barat; Tarakan di Kalimantan Utara; serta Pinrang, Luwu, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Selain itu, sistem integrasi tambak udang dibentuk dengan mengadopsi kawasan industri perikanan yang ada di Mesir. Di Mesir, luas tambak 1.200 hektar memproduksi 2 miliar ekor udang per satu siklus, yakni empat bulan, dan ditopang teknologi canggih.

Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, atau pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement. Ketiga program itu akan dibahas kembali saat evaluasi PPKM darurat. ”Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lain,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat temu media, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara. Sementara wisata vaksin disebut sebagai program yang sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement (TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Menurut Sandiaga, info tentang penambahan 15 daerah PPKM darurat, selain Jawa dan Bali, telah disampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi agar ada penurunan harga tes usap.

Untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian memfasilitasi proses sampai pascaproduksi. Kementerian tetap menggelar sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa cair pada triwulan III-2021,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja saat dihubungi mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. ”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Situasi global pun sedang susah meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya. Akan tetapi, PPKM darurat dan penundaan program mendatangkan wisatawan akan menyebabkan industri semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami berharap PPKM efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami sudah stuck,” katanya.

Pemerintah membentuk induk (holding) badan usaha milik negara bidang pariwisata untuk mengembangkan ekosistem industri pariwisata di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai perlu dikawal agar keberadaannya mampu meningkatkan kinerja industri pariwisata. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk mengubah nama PT Survei Udara Penas (Persero) atau Penas menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata.

Jakarta - Pemerintah menggodok insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri daur ulang sampah, dari 10 persen menjadi 2 persen. Insentif ini diperlukan untuk memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah dari hulu hingga hilir sehingga bisa memacu pengembangan ekonomi sirkular. Pemerintah memasang target untuk mengurangi sampah hingga 30 persen atau sebanyak 20,9 juta ton dengan tingkat pengelolaan 70 persen atau sebesar 70,8 juta ton pada 2025.

Untuk memenuhi target tersebut, industri daur ulang memerlukan peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk lembaga pembiayaan. Agar ekosistem ekonomi sirkular berkembang dengan baik, perlu dorongan insentif fiskal. Industri daur ulang plastik harus didukung penuh oleh pemerintah sebagai mata rantai ekonomi sirkular. Rata-rata utilisasi industri daur ulang plastik sebesar 80 persen. Tingginya PPN membuat pelaku industri mengimpor limbah industri plastik yang harganya jauh lebih murah. Kementrian Perindustrian sebelumnya menetapkan prioritas penerapan konsep industri sirkular, antara lain industri plastik, industri sekrap karet, industri pelumas, serta industri coal tar dan tekstil. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kini dihantui dua masalah biaya. Dalam rapat kerja secara virtual, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, selaku pengelola proyek, menghadapi kekurangan biaya atau cash deficiency saat pengoperasian perdana. Hal ini merupakan buntut dari investasi yang membengkak. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada opsi pembiayaan dari bank. 

Entitasnya sedang menghitung ulang komponen biaya untuk menekan pembengkakan anggaran. Salah satu komponen yang dikaji bersama sejumlah ahli dan akademikus dari Universitas Indonesia adalah kebutuhan karyawan operasional kereta. KCIC terbebani berbagai komponen biaya tak terduga yang luput dimasukkan ke perhitungan investasi. Pembebasan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah contohnya. Selain harus mengganti lahan, KCIC wajib membangun kembali fasilitas umum, seperti masjid, sekolah dan saluran udara tegangan ekstratinggi milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

(Oleh - IDS)

Pengembang properti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) atau Tanrise Property tetap optimis kinerja di tahun 2021 akan lebih positif dibanding tahun 2020, Meski sama-sama ada pandemi covid 19, namun adanya stimulus dari pemerintah dengan adanya free PPN untuk produk properti, membuat pasar Tanrise kembali meningkat.

Perseroan tetap optimis untuk berkarya di masa pandemi dan tetap mempertahankan kinerja manajemen di 2021 dengan terus berfokus untuk berinovasi dan melahirkan konsep produk properti baru sesuai dengan kebutuhan pasar di era ini.

Keyakinan itu juga didasarkan pada kinerja sepanjang kuartal I tahun 2021, dimana perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 43 millar. Kinerja ini cukup positif, mengingat pada tahun 2020, perseoran mencatatkan penjualan sebesar Rp152 millar, dimana pendapatan terbesar diperoleh dari segmen townhouse dan hotel.

Namun demikian, hingga akhir tahun 2021, perseroan menargetkan bisa meraup penjualan sebesar Rp 300 millar. Guna mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, dimana tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan terobosan dalam pengembangan proyek baru.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikiltura (TPH) Provinsi Sumatera Utara, Marino mengatakan, Kabupaten Batubara salah satu centra cabai merah dengan pemasarannya selain Medan juga sampai ke luar Sumut.

Kabupaten Batubara berupaya meningkatkan produksi cabai merah dan bupatinya berharap ada CAS atau program dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortukultura Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan Marino kepada SIB, Senin sore (12/7) usai bertemu Bupati Batubara pekan lalu dalam upaya meningkatkan produksi komoditi cabai merah. Menurut Marino, dari pertemuan itu bupati mengharapkan dapat dilakukan penelitian terhadap kandungan tanah di Lubukcuik Kabupaten Batubara. Kemudian bantuan traktor besar untuk mengolah kembali lahan tanaman dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana.

Untuk memutus siklus hidup OPT, katanya, rencananya seluruh galengan akan diolah kembali. Karena itu BPTP atau Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian dapat melakukan Demplot bekerjasama dengan Dinas TPH Provsu.