Pemerintah Indonesia resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 menjadi payung hukum Pembentukan Holding Ultra Mikro (Umi) yang dikelola tiga entitas BUMN yaitu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding, serta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Sejalan dengan hal tersebut, Pegadaian menyambut positif terbentuknya Holding UMi. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Pegadaian akan senantiasa menjalankan perannya dalam mendukung visi pemerintah memacu ekonomi kerakyatan. Kuswiyoto menambahkan, holding ini ke depan akan memberi manfaat yang lebih kepada pelaku usaha di segmen ultra mikro maupun entitas BUMN secara khusus.

Pelanggaran pemakaian nomor layanan prabayar telekomunikasi seluler masih terjadi karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang sah. Ini berpotensi menyebabkan serangan siber dan mengganggu kinerja industri telekomunikasi seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/7/2021), menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, calon pelanggan layanan prabayar wajib melakukan registrasi dengan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Identitas itu maksimal digunakan di tiga nomor ponsel pada tiap operator. Hingga 7 Juli 2021, masih ditemukan satu nomor NIK dipakai pada lebih dari tiga nomor ponsel. Ini terjadi pada hampir semua operator.

JAKARTA, Pemerintah, pelaku industri pelayaran, eksportir, dan importir perlu mewaspadai kelangkaan kontainer jilid II. Merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19 dapat mendorong negara-negara maju melakukan kembali penguncian wilayah (lockdown). Kondisi itu bisa memicu kelangkaan kontainer seperti tahun lalu, sehingga kegiatan ekspor-impor dan angkutan pelayaran di dalam negeri terganggu. Akibatnya, pemulihan ekonomi nasional bisa terhambat. Kelangkaan kontainer terjadi sejak Juni 2020 dan mencapai puncaknya pada September-Desember 2020, lalu berlanjut ke Januari 2021. Saat itu, biaya muat kapal (freight) ke berbagai negara melonjak 400-600%. Pasokan kotainer sampai sekarang belum normal, meski sedikit membaik. Tarif freight juga masih tinggi, berkisar 50-200% lebih mahal dari kondisi normal. Untuk mengantisipasi kelangkaan kontainer, pemerintah perlu memfasilitasi kontrak angkut para eksportir dan importir dengan operator pelayaran jalur utama (main line operator/MLO), serta memberikan insentif bagi reposisi peti kemas kosong dari daerah surplus ke daerah defisit (empty container repositioning). Pemerintah juga harus memastikan jumlah kontainer di dalam negeri mencukupi dengan menyediakan informasi ekosistem platform pergerakan kontainer kosong secara global.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Hingga tahun 2030, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Bakti) menargetkan pengadaan tiga satelit Satria. Tujuannya untuk peningkatan akses internet yang lebih baik bagi layanan publik, terutama di area terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) di Tanah Air. Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Noegroho menyampaikan, Bakti akan mengadakan tiga satelit Satria, yang terdiri atas Satria-1 berkapasitas 150 Gpbs yang akan diluncurkan akhir 2023, Satria-2 berkapasitas 300 Gpbs pada 2024, dan Satria-3 berkapasitas sekitar 500 Gpbs tahun 2030. “Kita akan mengadakan tiga satelit karena RI wilayah geografis kepulauan yang sulit dipenuhi jika membangun kabel fiber optic,” ujar Nugi, panggilan akrab Bambang Noe groho, dalam acara ‘Peran Perbankan Dukung Upaya Perluasan Konektivitas Nasional’, dikutip Rabu (7/7).

Pengadaan satelit Satria-1 hingga Satria-3 sangat diperlukan guna menopang akses internet untuk layanan publik sekitar 501.112 titik di seluruh wilayah Tanah Air. Sementara itu, hingga saat ini, sudah sebanyak 351.111 titik layanan publik telah mampu dilayani satelit. President Director PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, proyek Satria-1 masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu kunci pengembangan konektivitas internet broadband secara nasional. Kahadiran Satria-1 yang akan diluncurkan ke orbit pada kuartal III-2023 sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) telekomunikasi mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh akses internet, terutama di wilayah 3T

(Oleh - HR1)

Pertemuan virtual Inclusive Framework on BEPS OECD pada 1 Juli 2021 telah menghasilkan kesepakatan penerapan effective minimum rate sebesar 15% atas ketentuan Global Base Anti Erosion (GloBE). Tercatat 130 negara atau yurisdiksi anggota Inclusive Framework on BEPS, termasuk Indonesia, mendukung kesepakatan GloBE tersebut. Sembilan Negara atau yurisdiksi belum bersedia menandatangani kesepakatan GloBE, yaitu Irlandia, Estonia, Hungaria, Peru, Barbados, Saint Vincent and the Grenadines, Sri Lanka, Nigeria, dan Kenya. Dalam perkembangan diskusi menuju global konsensus, negara-negara G7, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan Uni Eropa, telah menyepakati usulan tarif minimum GloBE sebesar 15%. Usulan tersebut bermula dari Amerika Serikat yang disampaikan oleh Janet Yellen, Treasury Secretary pada bulan Mei 2021. Selain dengan G7, Amerika Serikat juga melakukan berbagai pendekatan dan diskusi khusus dengan beberapa negara G20, seperti Indonesia, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Berdasarkan kajian OECD yang disampaikan dalam Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessments, estimasi tambahan penerimaan pajak dari penerapan ketentuan GloBE akan lebih banyak diterima oleh negara-negara maju dibandingkan Negara berkembang. Hal ini terutama terkait ketentuan income inclusion rule (IIR), di mana induk suatu grup PMN diharuskan membayar pajak tambahan atas bagian tertentu dari pendapatan entitas konstituen yang dipajaki di bawah effective tax rate (ETR) minimum yang disepakati. Undertaxed payment rule (UTPR) akan berlaku dalam hal ketentuan IIR tidak dapat diterapkan dalam hal entitas induk berada di low-tax jurisdiction. Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, subject to tax rule (STTR) yang merupakan bagian tidak terpisah dari ketentuan GloBE dianggap sebagai ketentuan yang mampu memberikan kontribusi lebih bagi penerimaan pajak. 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketentuan GloBE bertujuan untuk mengurangi kompetisi global dalam pemberian tarif pajak rendah atau insentif pajak yang berlebihan. Ketentuan GloBE akan meminimalisasi ruang insentif pajak dan secara tidak langsung akan menuntut setiap negara atau yurisdiksi, termasuk Indonesia, untuk bersiap dalam menentukan arah kebijakan lain yang bersifat non-insentif pajak untuk meningkatkan daya saing dalam menarik foreign direct investment masuk ke Indonesia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian (Inmeneprin) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Oksigen sebagai Komoditas Strategis Industri dalam Masa Pandemi Covid-19. Seiring dengan itu, industri lokal siap memenuhi kebutuhan oksigen sektor medis dengan kapasitas 1.300 ton per hari. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan alokasi oksigen untuk medis dan siap mendukung. Dia mengaku, telah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memetakan kebutuhan medis. “Kami pastikan kebutuhan oksigen untuk medis bisa dipenuhi dan tidak ada masalah. Jadi, ada total kapasitas 1.300 ton per hari sudah dialokasikan ke sana. Mudah-mudahan bisa membantu,” ucap Fajar kepada Investor Daily, Rabu (7/7).

Fajar mengatakan, ada wacana dari dunia usaha untuk membuat rumah sakit darurat di dekat pabrik oksigen dengan 1.000 tempat tidur yang akan fokus di Banten dan Jakarta. Hal ini untuk mempercepat pendistribusian oksigen. Dia menjelaskan, semua potensi yang ada sudah dimaksimalkan dan disimulasikan, Itu sebabnya, tidak perlu ada panic buying, karena mulai minggu depan, kebutuhan oksigen bisa dipenuhi. Kadin juga sudah perintahkan ke para Kadin daerah untuk mendata rumah sakit yang membutuhkan oksigen,” ucap Fajar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kapasitas produksi oksigen secara nasional mencapai 866 ribu ton per tahun. Namun, produksi riil hanya 75% atau 640 ribu ton per tahun. Dari total produksi itu, sekitar 458 ribu ton dipakai untuk industri, seperti baja, nikel, smelter, sedangkan medis hanya 25% atau sekitar 181 ribu ton per tahun

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) periode Juli 2021 sebesar US$ 115,35 per ton. Harga tersebut naik US$ 15,02 per ton dari bulan sebelumnya yang berada di level US$ 100,33 per ton. Posisi harga batu bara yang kian meroket pernah terjadi pada satu dekade silam yang berada di level US$116 per ton. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan terus menguatnya harga batu bara dipicu oleh tingginya tingkat konsumsi di negara-negara Asia Timur. Dikatakannya HBA Juli ini merupakan rekor tertinggi baru, setelah sebelumnya pada Juni lalu juga menembus US$100,33/ton. Level harga di bulan ini tercatat sebagai HBA tertinggi sejak November 2011 yang saat itu mencapai US$116,65 per ton. “Kenaikan ini menjadi yang paling tinggi dalam satu dekade,” ujarnya. Sebagai informasi, HBA adalah harga yang diperoleh dari ratarata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15%

(Oleh - HR1)

Skema initial public offering (IPO) Bukalapak kabarnya berubah. Perubahan ini lantaran tingginya minat investor atas saham e-commerce lokal tersebut. Bukalapak tidak lagi mengincar dana segar USS 800 juta, melainkan US$ 1 miliar. Seperti dilansir dari Reuters, dua sumbernya mengatakan target tersebut 25% lebih tinggi dari rencana awal, karena mempertimbangkan indikasi permintaan investor yang kuat.

IPO Bukalapak, dengan dukungan pemegang sahamnya diantaranya perusahaan investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) Singapura yakni GIC dan Microsoft, bakal menjadi pencatatan saham lokal terbesar dalam 13 tahun terakhir dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan target perolehan dana IPO Bukalapak menunjukkan minat investor yang tinggi terhadap bisnis teknologi di negara berkembang. Situasi tersebut juga menandakan adanya kebutuhan permodalan yang tinggi dari Bukalapak, karena perusahaan ini mengejar pertumbuhan yang cepat.

Sebagai perbandingan, perusahaan ride-hailing dan pembayaran di kawasan regional, Grab, membukukan valuasi USS 40 miliar pasca merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (special-purpose acquisition company) Altimer di Amerika Serikat (AS). Merger ini juga menjadi cara agar Grab dapat mencatatkan sahamnya di bursa saham AS. Pesatnya bisnis Bukalapak terus membuntuti pemimpin e-commerce lain di Indonesia yakni Tokopedia, Shopee Sea Ltd dan Lazada Alibaba. Asal tahu saja, pasar e-commerce Indonesia sudah bernilai USS 40 miliar dari gross merchandise value (gmc).

Secara terpisah, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna BEl menyebut, pihaknya kini masih mengantongi 23 pencatatan saham atawa listing. "Tiga diantaranya diperkirakan bakal tercatat di bulan ini, " terang Nyoman Yetna. Dalam dokumen tersebut disebutkan, Bukalapak bakal listing pada 29 Juli. Sedang kabar terbaru menyebut, IPO baru akan dilakukan pada Agustus seiring dengan perubahan skema tersebut. Yang terang, ada tiga calon emiten berasal dari sektor teknologi dalam pipeline IPO BEl saat ini. Sisanya berasal dari berbagai sektor. Sektor barang Konsumen non-primer dan sektor industri paling mendominasi. Kedua sektor ini diwakili masing-masing oleh empat calon emiten. Jika melihat dari klasifikasi aset, hanya ada dua calon emiten yang memiliki aset skala kecil, di bawah Rp 50 miliar. Kemudian, sebanyak 10 calon memiliki aset menengah, antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. "Sebelas calon lainnya memiliki aset besar, di atas Rp 250 miliar, " kata Nyoman.

Perusahaan teknologi digital di segmen layanan kesehatan (healthtech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online (telemedicine) selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan rintisan di bidang healthtech pun bermunculan untuk mencuil pasar yang semakin berkembang. Peran healthtech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng 11 platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kesebelas platform tersebut adalah Halodoc, Alodokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ dan Yesdok.

Vice President Government Relation dan Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto menyatakan, pihaknya memberikan layanan sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Dalam program ini, Halodoc akan memberikan satu kali konsultasi dokter gratis dan resep obat untuk ditebus ke Kimia Farma, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan isolasi mandiri. Adeline kemarin bilang, partisipasi itu menjadi bagian dari fokus Halodoc saat ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Halodoc memiliki 20 juta pengguna aktif bulanan, dengan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adeline menyebut, layanan konsultasi dokter masih menjadi fitur yang paling banyak diakses oleh pengguna.

Platform healthtech lainnya, SehatQ juga memberikan dukungan melalui layanan telekonsultasi dengan dokter SehatQ. Selain itu, ada pemberian resep bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi chat dengan dokter SehatQ secara gratis. Lalu untuk resepnya akan diberikan secara digital selesai sesi konsultasi. Resep ini dapat digunakan untuk mendapatkan obat gratis dari Kimia Farma, serta pengiriman obat gratis dari SiCepat. "Layanan telekonsultasi gratis dari dokter SehatQ untuk pendampingan pasien isoman. Kami berharap dapat mengoptimalkan proses penyembuhan pasien, sekaligus membantu meringankan beban rekan-rekan tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan, " ungkap Founder SehatQ, Linda Wijaya. Hingga Juni 2021, jumlah kunjungan ke platform SehatQ mencapai 27,5 juta per bulan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi dokter, pembelian obat dan vitamin, serta pemesanan tes Covid-19.

Sementara Co-Founder & Director Alodokter Suci Arumsari menyatakan, program ini bukan hal yang baru bagi Alodokter. Pasalnya, mereka sudah menjalankan telekonsultass dokter pribadi secara gratis bagi setiap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak Mei 2020. Menurut dia, program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saat ini, program tersebut dikembangkan Kemenkes menjadi salah satu program pemerintah untuk menyediakan layanan telekonsultasi dokter dan paket obat isolasi mandiri gratis bagi pasien Covid-19. Secara umum, layanan Alodokter didukung 43.000 dokter, yang menawarkan produk lengkap layanan kesehatan berbasis digital. Mulai dari chat dokter, booking dokter, epharmacy, informasi/artkel, hingga proteksi. Layanan informasi dan chat dokter menjadi fitur yang paling banyak diakses. Alodokter sudah memiliki 30 juta pengguna aktif setiap bulan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan aturan baru terkait tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, termasuk mobil listrik. Beleid ini bertujuan menarik minat investor berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Beleid ini telah diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 juli 2021, dengan masa berlaku sampai 16 Oktober 2021.

Yang spesial dari beleid tersebut adalah pemberian PPnBM sebesar 0% untuk kendaraan bermotor yang memakai teknologi baterai atau battery electric vehicles (BEV), atau fuel cell electric vehicle. Meskipun tarif tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya. Tetapi tarif PPnBM bagi kendaraan listrik tipe lainnya, justru dinaikkan. Sebagai contoh, dalam PP 73/2019 tarif PPnBM 0% juga berlaku bagi kendaraan listrik tipe plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Nah, dalam PP 74/2021 pemerintah mengatur mobil listrik PHEV kapasitas silinder hingga 3.000 cc, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15%. Begitu juga tipe kendaraan listrik lainnya. Misalnya, full-hybrid PPnBM-nya jadi 10%-14% dari sebelumnya 2%-12%. Kemudian tipe mild-hybrid PPnBM-nya jadi 12%-14% dari sebelumnya 8%-12%.

Pemerintah menjelaskan, perincian mengenai besaran tarif PPnBM kendaraan listrik, menyesuaikan dengan hasil emisi karbon yang ditimbulkan. Semakin tinggi emisi yang dihasilkan, maka tarif PPnBM yang dikenakan makin tinggi pula, atau dengan kata lain tarif berlaku progresif. Makanya tarif PPnBM untuk BEV yang menggunakan energi full baterai 0%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan tujuan diterbitkannya beleid tersebut yakni untuk mendorong aliran modal pada investor. "Mendorong investasi kendaraan yang full electric vehicle (EV). Diharapkan juga penerimaan negara juga meningkat, " kata Neilmaldrin kepada KONTAN, Rabu (7/7).