Pemerintah berupaya mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maklum, realisasi belanja PEN semester I-2021 baru sekitar Rp 252,3 triliun. Angka tersebut baru mencapai 36,1% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Meskipun penyerapannya relatif mini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang tahun lalu. Pada semester I-2020, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 124,6 triliun, atau hanya 17,92% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Menurut Iskandar realisasi program PEN dalam enam bulan pertama di tahun tersebar dalam enam program. Pertama, terbesar pada realisasi pos kesehatan sebesar Rp 47,17 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp 193,93 triliun. Seiring dengan terjadinya lonjakan kasus virus korona, pemerintah saat ini berupaya mempercepat pencairan anggaran PEN untuk bidang kesehatan agar bisa mempercepat penanggulangan baik tracing, testing dan terutama treatment di bagi pasien baik di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri.

Selain itu pemerintah menguatkan program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pada masa PPKM Darurat, pemerintah mempercepat pencairan bansos, termasuk program keluarga harapan (PKH) kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kuota internet, dan Kartu Prakerja dengan menambah kuota peserta.

Pemerintah juga menguatkan program untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi, antara lain dengan memberikan bansos bagi usaha mikro, penjaminan kredit usaha, subsidi bunga, dan lain-lain. Selain itu juga ada realisasi untuk program prioritas dan insentif perpajakan bagi dunia usaha. "Untuk UMKM ini penting termasuk dalam penyaluran bantuan tunai produktif untuk bantu pelaku usaha mikro," ucap Iskandar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus memonitor berbagai perkembangan penyaluran anggaran PEN di lima program tersebut hingga akhir tahun ini. Sejalan dengan itu, Menkeu juga telah mendesain ulang anggaran PEN 2021, beberapa pos ada yang dikurangi, ada pula yang ditambah anggarannya. "Kami terus melakukan redesign anggaran PEN yang mencapai Rp 699 triliun. Komposisi anggaran PEN akan selalu bergerak," kata Sri Mulyani, dalam acara yang sama.

Pemerintah menyiapkan dua skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini seiring dengan melonjaknya kasus penularan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada perkembangan kasus harian Covid-19 dan kebijakan pembatasan yang mengikuti. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar bertajuk ”Mid Year Economic Outlook 2021”, Rabu (7/7/2021). Dia menambahkan, lonjakan kasus harian Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) darurat untuk menekan penularan sehingga ekonomi pada triwulan III dan IV-2021 bisa tetap tumbuh.

Sebelum terjadi lonjakan kasus, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan berkisar 4,5-5,3 persen. Namun, lonjakan kasus yang terjadi saat ini akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari proyeksi semula. Berdasarkan skenario moderat, angka kasus harian Covid-19 diproyeksikan terus memuncak hingga pekan kedua Juli 2021, kemudian menurun pada pekan ketiga dan keempat Juli 2021. Penurunan angka kasus harian Covid-19 selanjutnya akan diikuti dengan relaksasi PPKM pada minggu pertama Agustus 2021. Dalam skenario ini, pemulihan aktivitas ekonomi akan kembali terjadi secara bertahap mulai pertengahan Agustus 2021. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dalam setahun penuh pada 2021 diperkirakan akan berada di level 4,5 persen. ”Melalui skenario moderat ini, proyeksi pertumbuhan pada triwulan III-2021 sebesar 5,4 persen dan triwulan IV-2021 menjadi 5,9 persen,” kata Sri Mulyani.

Skenario berat disusun bila penyebaran Covid-19 akan memuncak sampai dengan minggu kedua Juli 2021 dengan level penambahan kasus harian yang lebih tinggi. Bila penambahan kasus harian lebih tinggi, maka relaksasi PPKM baru bisa dilaksanakan pada minggu ketiga Agustus 2021. Dengan demikian, laju pemulihan aktivitas ekonomi relatif lebih lambat dibandingkan skenario moderat, dengan perkiraan baru bisa pulih gradual per September 2021.

Sri Mulyani menegaskan, faktor kesehatan adalah variabel utama yang akan memengaruhi situasi ekonomi tahun 2021. Sebelum terjadi lonjakan kasusCovid-19, ia mengungkapkan, di Indonesia sedang terjadi penguatan tren pemulihan. Hal itu terlihat dari posisi purchasing manufactur index (PMI) yang berada di level tertinggi 55,3 pada awal Juni 2021. Di luar PMI, indeks konsumsi masyarakat juga selalu berada pada level optimistis, ada di atas angka 100 sejak April 2021. Penjualan ritel hingga konsumsi listrik bisnis dan industri, lanjut Sri Mulyani, juga terus mengalami peningkatan sejak April hingga awal Juni 2021. Namun, begitu terjadi lonjakan kasus, konsumsi masyarakat langsung terkoreksi terutama di bidang transportasi, rekreasi, dan pakaian. Ekspor juga diperkirakan terkena dampak negatif, khususnya bagi sektor-sektor non-esensial yang menjalani PPKM darurat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan sejumlah fakta berupa lonjakan harga obat dan oksigen yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Temuan ini akan dikembangkan lebih lanjut ke tahap penegakan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengawasi peredaran dan harga obat-obatan dan oksigen untuk penanganan Covid-19. Tugas ini berlaku sejak awal penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yakni 3 Juli 2021. Pengawasan dilakukan langsung di sejumlah toko, apotek, dan lokapasar di tujuh wilayah kerja KPPU.

Di DKI Jakarta, sejauh ini KPPU menemukan beberapa pedagang di sejumlah lokapasar yang menjual favipiravir 200 miligram (mg) pada kisaran harga Rp 55.000-Rp 80.000 per tablet. Ini melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 22.500 per tablet. Begitu pula remdesivir 100 mg per vial (botol kemasan obat cair atau injeksi), ada yang menjualnya Rp 2,2 juta per vial. Ini jauh di atas HET Rp 510.00 per vial. Oksigen merek Oxycan 500 cc dijual pada kisaran Rp 58.000-Rp 450.000 per kaleng. Harga rata-rata Rp 275.000 per kaleng. Harga jual oksigen merek itu naik 16-200 persen.

Kepala Kantor KPPU Wilayah III (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) Aru Armando, Rabu (7/7/2021), mengatakan, ada toko yang menjual Oxycan di bawah harga rata-rata Rp 275.000 per kaleng tetapi ketersediaan barangnya tidak lebih dari 10 buah. Sementara toko-toko yang menjual di atas harga rata-rata itu memiliki stok berkisar 17-280 buah. ”Ini mengindikasikan perilaku pedagang yang memanfaatkan tingginya permintaan untuk menaikkan harga oksigen portabel tersebut,” kata Kepala Kantor KPPU Wilayah III Aru Armando dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Sepanjang 2015-2020, sektor pertambangan migas (hulu) rata-rata memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto (PDB) nasional hampir mencapai Rp 400 triliun per tahun atau setara sekitar 2,85 persen per tahun. Secara nasional, kontribusi PDB sektor hulu migas memang terlihat relatif kecil, tetapi kelompok ini memberikan nilai signifikan bagi pendapatan negara, terutama pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Setiap tahun, sektor migas menyumbang PNBP sekitar Rp 86 triliun atau sekitar 25 persen dari semua PNBP nasional. Artinya, secara tidak langsung kelompok hulu migas berperan besar menambah sumber pendapatan negara bukan pajak.

Berdasarkan laporan ”Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2021, Kementerian Keuangan”, perkembangan pendapatan sumber daya alam (SDA) migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren Indonesia Crude Price (ICP) sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut, maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada 2018, ICP mencapai titik tertingginya sebesar 67,5 dollar AS per barel, demikian juga dengan pendapatan SDA migas yang mencapai puncaknya Rp 142,79 triliun.

Pendapatan SDA migas tahun 2020, sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, diperkirakan Rp 53,29 triliun. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan SDA migas mengalami tren positif dalam periode 2016-2020 sebesar 10,0 persen per tahun. Pendapatan SDA migas dalam APBN tahun 2021 ditargetkan Rp 74.99 triliun, terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp 57,93 triliun dan pendapatan gas bumi Rp 17,06 triliun. Target pendapatan SDA migas tersebut naik 40,7 persen dari outlook tahun 2020. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan ICP sebesar 45 dollar AS per barel dan lifting gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD pada APBN 2021.

Pemerintah dalam APBN 2021 menerapkan beberapa kebijakan teknis PNBP SDA migas untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Di antaranya dengan mengupayakan peningkatan lifting migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas. Pemerintah juga berusaha mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien.

Lifting minyak di Indonesia rawan untuk terus menyusut seiring dengan kian berkurangnya investasi di sektor hulu migas. Setiap tahun, rata-rataterjadi penyusutan nilai investasi kegiatan hulu migas hampir mencapai 1 miliar dollar AS. Jika pemerintah gagal menjaring para investor, beban keuangan negara yang ditanggung pemerintah akan kian besar. Impor energi fosil berupa BBM dan gas akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi energi masyarakat. Dengan investasi hulu migas yang kian susut, kontribusi sektor industri hulu migas bagi PDB nasional juga akan kian berkurang. Output produksi industri hulu migas kian mengecil dari waktu ke waktu. Selain itu, penerimaan negara dari SDA migas berupa PNBP juga akan berkurang. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah lifting minyak bumi yang berhasil ditambang dari perut bumi Indonesia, akan memberikan dampak multiplier efek yang cukup besar. Kontribusi pada PDB semakin berkurang dan sumbangan PNBP bagi pendapatan negara pun semakin mengecil.

Berdasarkan laporan ”Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2021, Kementerian Keuangan”, ada sejumlah variabel yang membuat PNBP meningkat terkait dengan minyak bumi. Salah satunya terkait dengan perubahan sensitivitas asumsi dasar makro yang dapat memengaruhi peningkatan PNBP. Pertama, jika ada kenaikan harga ICP 1 dollar AS per barel, ada kemungkinan terjadi kenaikan PBNP secara umum sekitar Rp 3,7 triliun hingga Rp 4,4 triliun. Selain itu, juga mendorong belanja negara naik Rp 3,11 triliun sampai dengan Rp 3,61 triliun sehingga menambah surplus Rp 563,6 miliar sampai dengan Rp 849,2 miliar.

Selanjutnya, apabila terjadi kenaikan lifting 10.000 barel per hari, dapat menyebabkan pendapatan negara naik Rp 1,64 triliun sampai dengan Rp 2,44 triliun. Hal ini juga turut mendorong belanja negara naik Rp 729,5 miliar sampai dengan Rp 965,9 miliar sehingga menambah surplus Rp 915,4 miliar sampai dengan Rp 1,47 triliun.  Dari asumsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa peningkatan lifting minyak dapat berpengaruh besar bagi sektor pendapatan negara. Jika kenaikan lifting minyak juga disertai peningkatan ICP, akan berdampak besar bagi pendapatan negara. Dengan kenaikan, suplai minyak mentah Indonesia dapat bertambah lebih banyak sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

Ada sejumlah perbaikan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor migas tersebut. Sebut saja soal penyederhanaan perizinan migas untuk dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berikutnya, penyediaan dan keterbukaan data melalui Permen ESDM No 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berusaha berperan aktif menyediakan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area. Pemerintah pun juga sudah menerapkan fleksibilitas sistem fiskal yang memberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) Gross Split maupun Cost Recovery sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.

Perusahaan teknologi asal Indonesia, Gojek, menyerahkan operasional bisnis di Thailand kepada Airasia Group. Selanjutnya, Gojek akan lebih fokus mengembangkan pasar globalnya di Vietnam dan Singapura. Aksi korporasi tersebut dilakukan dengan skema pertukaran saham. Airasia Group mengakuisisi saham Gojek Thailand dan sebagai gantinya, Airasia memberikan Gojek saham sebesar 4,76 persen di anak usahanya, Airasia Digital. Transaksi tersebut bernilai 50 juta dollar AS. ”Kami telah memiliki ekosistem ekonomi digital yang mumpuni. Kami telah berhasil meluncurkan lebih dari 15 lini bisnis di luar maskapai penerbangan dan beragam layanan gaya hidup di platform e-commerce digital kami di Malaysia. Sekarang adalah momen yang tepat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini merupakan awal dari kemitraan strategis jangka panjang dengan Gojek yang akan menggebrak industri,” kata CEO AirAsia Group Tony Fernandes dalam jumpa pers daring, Rabu (7/7/2021).

Bisnis Gojek di Thailand masih merugi pada 2019 dan 2020, menurut laporan yang tersedia sebelum kesepakatan tersebut. Menurut Direktur Asia Group Advisors Thailand Nattabhorn Juengsanguansit, seperti dikutip Reuters, kolaborasi antara Airasia Digital dengan Gojek dapat meningkatkan pangsa pasar Gojek di Thailand. ”Akan tetapi, kolaborasi itu akan menghadapi tantangan ketat dalam hal pengiriman makanan, seperti dari Line Man yang telah menerima injeksi modal tahun lalu. Posisi Grab juga semakin kuat, juga layanan Bolt yang berasal dari Estonia,” ujarnya.

JAKARTA – Pemerintah berupaya menutup celah praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau memanipulasi penghasilan melalui skema alternative minimum tax (AMT) atau Pajak Penghasilan (PPh) minimum.Skema tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang No. 6/2983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).AMT akan dikenakan kepada perusahaan yang mencatatkan rugi selama 5 tahun berturut-turut dengan menggunakan dasar pada penghasilan bruto. Adapun tarif yang diusulkan adalah 1%.Dalam Naskah Akademik RUU KUP, pemerintah menyebut pengenaan PPh minimum ini dilakukan lantaran adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak Badan yang mencatatkan kerugian usaha dalam beberapa tahun terakhir. (Lihat infografik).Sementara itu, otoritas pajak mengendus pencatatan kerugian itu sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan pajak. Modusnya adalah dengan memanipulasi biaya, pengurang penghasilan bruto, kredit pajak, atau dengan memunculkan jenis penghasilan tertentu yang dikecualikan dari perhitungan PPh secara reguler.

Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya terdapat 9.496 Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian fiskal 5 tahun berturut-turut dengan total jumlah penghasilan bruto pada 2019 sekitar Rp830 triliun.Estimasi penerimaan pajak dengan diterapkannya AMT berdasarkan penghitungan data tersebut yaitu Rp8,3 triliun. “Penerapan AMT dapat meminimalisasi terjadinya tax avoidance dengan memanfaatkan fasilitas atau memanipulasi pengurang penghasilan serta melakukan perencanaan pajak yang agresif,” tulis Naskah Akademik RUU KUP yang diperoleh Bisnis, Rabu (7/7).

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Perusahaan farmasi domestik siap meningkatkan pasokan obat-obatan, khususnya untuk penanganan Covid-19 seiring dengan dibukanya kembali keran ekspor India.Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo mengatakan India telah mengizinkan kembali ekspor produk obat dan bahan baku obat khususnya untuk penanganan Covid-19 sejak bulan lalu. Alhasil, mulai bulan ini hingga akhir tahun produk dari India dapat kembali dipasok untuk dalam negeri.“Indonesia akan kembali tersuplai produk Remdesivir dari India dan kami memiliki komitmen 1,4 juta vial kepada Kementerian Kesehatan,” katanya, Rabu (7/7).

Verdi menyebut untuk produk lain seperti Avigan yang diproduksi dengan merk dagang Favipiravir juga akan diproduksi sebanyak 7 juta tablet hingga akhir bulan ini. Produk tersebut memang diracik di pabrik Kimia Farma, tetapi seluruh bahan baku masih harus impor.Selain itu, bersama anak usahanya, PT Phapros Tbk., perseroan tengah mengembangkan Remdesivir injeksi. Perseroan menargetkan produk itu akan rampung dan mulai dapat dirilis pada September mendatang.“Bahan baku produk penanganan Covid-19 tersebut juga dipastikan akan dikembangkan di dalam negeri melalui anak usaha KAEF juga,” ujarnya.Sementara itu, PT Indofarma Tbk. menyebut akan meningkatkan produksi obat khusus untuk penanganan Covid-19 mulai bulan ini. Salah satunya Ivermectin yang saat ini banyak dicari pasien.Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan saat ini kapasitas produksi pabrikan untuk Ivermectin sebesar 8 juta butir atau 400.000 botol. Sementara untuk bulan depan, perseroan menyebut akan menggandakannya guna menjaga pasokan di pasar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Jasa logistik memegang peranan penting dalam menopang sektor perdagangan digital sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia.Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan efisiensi biaya logistik akan diikuti dengan aktivitas perekonomian yang memanfaatkan platform digital. Namun, rasio logistik terhadap PDB Indonesia tergolong tinggi dan sempat menyentuh 26% pada 2014.“Pada 2019 kami hitung turun, tetapi tidak signifikan dan menjadi 23% karena ada jalanan yang belum difinalisasi,” kata Lutfi dalam acara Bisnis Indonesia Mid-Year 2021 Economic Outlook, Rabu (7/7).

Co-Founder dan Chief Operating Officer Shipper Indonesia Budi Handoko mengatakan peran logistik di Indonesia begitu besar karena saat ini terdapat sekitar US$221 miliar pangsa pasar pendapatan jasa logistik.Transaksi e-commerce yang mencapai Rp266,3 triliun pada 2020 dengan persentase kenaikan 29% secara tahunan dan populasi Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, dinilai sebagai modal besar bagi bisnis jasa logistik. Menurutnya, hingga saat ini ada 65% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menganggap logistik adalah tantangan terbesar berusaha. Adapun,hingga saat ini baru 13,7 juta UMKM yang sudah bergabung di lokapasar daring.

Sementara itu, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) meyakini membenahi struktur logistik adalah cara bertahan yang efektif bagi sebuah negara.Vice President of Marketing PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Eri Palgunadi mengatakan industri logistik telah bergerak menuju digitalisasi sehingga perusahaan memetakan kluster dan membangun sebuah jaringan, khususnya pada melalui tiga pilar utama, yaitu e-commerce, gerbang pembayaran digital, dan logistik.Head of Center of Investment, Trade, and Industry Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat tren kinerja e-commerce secara global meningkat.Menurutnya, e-commerce dapat menjadi penopang ekonomi di tengah pandemi. Namun, hal tersebut harus didukung pula oleh berbagai sektor terkait, salah satunya logistik.

JAKARTA — PT Oneject Indonesia (Oneject), sister company PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA), tahun ini akan merampungkan pembangunan pabrik baru di Cikarang. Produksi pabrik ini bisa memenuhi kebutuhan jarum suntik vaksinasi di Indonesia.Sejalan dengan selesainya pabrik tersebut, perusahaan mendapat tambahan 900 juta alat suntik sekali pakai atau auto disable syringe (ADS) sehingga kapasitas produksi total mencapai 1,2 miliar jarum suntik ADS dan safety needle per tahun dan menempatkan perusahaan sebagai produsen jarum suntik terbesar di Asia untuk jarum suntik ADS dan safety needle.Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja Tear Tjahjana mengungkapkan pembangunan yang dimulai pada 2019 tersebut menghabiskan anggaran Rp350 miliar.Pembangunan pabrik yang semula direncanakan 3 tahun yang disesuaikan dengan pertumbuhan konsumsi jarum suntik ADS baik domestik dan juga global kala itu. Namun, pandemi Covid-19 dan upaya vaksinasi massal secara global membuat pembangunan dipercepat guna memenuhi kebutuhan jarum suntik yang meningkat signifikan.

(Oleh - HR1)

Sejak Covid-19 mewabah harga daging sapi di pasaran di Medan tetap bertahan di level harga antara Rp125.000 hingga Rp130.000 per kg. Jelang Idul Adha saja harga daging sapi masih bertahan Rp130.000 per Kg."

Menurut beberapa pedagang daging sapi, biasanya jelang dan Idul Adha, konsumen sudah memesan daging dan diambil dua hari jelang hari H. Namun hingga sekarang belum ada yang melakukan hal itu.

Disebut, walau Idul Adha tidak sampai 2 minggu lagi, para pedagang masih menunggu pesanan. Konsumen biasanya membuat pesanan lebih awal, khawatir jika dipesan dalam beberapa hari jalang hari H harga bakal meroket.