Sudah hampir 1 tahun terakhir, Febriawan (41 tahun) menjajal layanan peer-to-peer lending yang ditawarkan satu perusahaan. Pria yang sehari-hari berbisnis jual beli ponsel itu bertindak sebagai pemberi dana alias lender.Dalam skema bisnis peer-to-peer (P2P) lending, sebutan lender mengacu pada orang atau insitusi yang memberikan pinjaman kepada pencari dana atau peminjam (borrower). Jenis borrower pun bisa bermacam-macam.Kalau mekanisme P2P yang Febriawan ikuti adalah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Bermodal Rp3 juta, dia memberikan pinjaman ke pelaku UMKM dengan tujuan berdagang buah. Daftar pencari pinjaman itu bisa dilihat dari marketplace perusahaan P2P lending yang di mana dia tercatat sebagai penggunanya.Bagi sebagian kalangan, khususnya milenial yang lagi demen investasi atau generasi ‘rebahan’ yang saat pandemi seperti sekarang ini ingin tetap mengembangkan dananya, berinvestasi sebagai lender melalui P2P lending dapat menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Dari cerita itu saja, imbal hasil yang dapat dikantongi pendana berada di kisaran 10%—12%. Tentu, angka itu lebih menarik dari bunga simpanan berjangka yang per April 2021 rata-rata berada di level 5,05% untuk jangka 1 tahun.

PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai salah satu pemain besar dari klaster pendanaan produktif, memilih berfokus menerima pengajuan pembiayaan berisiko rendah, dari industri tertentu yang minim terdampak pandemi.Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan bahwa dengan dominasi produk invoice financing mencapai 87% dari seluruh pinjaman yang ditawarkan, Investree juga terus memerhatikan kondisi borrower, beserta payor yang sudah teruji rekam jejaknya seperti pihak pemerintahan, BUMN, dan perusahaan besar.“Investree senantiasa menunjukkan performa yang baik, menawarkan peluang pendanaan yang berkualitas serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara konsisten dan komprehensif. Hingga saat ini pun, rata-rata imbal hasil atas pendanaan di Investree masih mencapai 16,7% p.a,” jelas Adrian kepada Bisnis beberapa waktu lalu.Platform yang telah melebarkan sayap hingga Filipina dan Thailand telah menggandeng lebih dari 31.000 entitas unique lender untuk platform Indonesia, di mana 99% merupakan lender ritel atau perorangan yang bisa mendanai mulai dari Rp1 juta.

Di tengah gelombang baru pandemi Covid-19 saat ini, pelaku industri makanan dan minuman atau mamin optimistis mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis hingga 7% persen pada tahun ini.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan pada tahun lalu kendati ekonomi resesi, industri mamin masih mencatatkan kinerja positif 1,58%. Adapun, per kuartal I/2021 pertumbuhan mamin tercatat di level 2,45%."Kami masih yakin akan tumbuh 5%-7% seiring dengan konsumsi rumah tangga yang penurunannya perlahan berkurang jika dibanding tahun lalu, juga kelas menengah yang mulai berani berbelanja,” katanya, Selasa (13/7).

Di sisi lain, Adhi menyebut peluang industri mamin ke depan adalah berbagai produk dengan nilai tambah serta fungsi dan kualitas yang baik.Sementara itu, pemerintah optimistis surplus perdagangan tahun ini akan melampaui perolehan tahun lalu yang tercatat senilai US$20,7 miliar dengan didukung oleh ekspor sejumlah produk hasil pengolahan yang masih prospektif.Adapun, hingga Mei 2021, surplus perdagangan Indonesia telah mencapai US$10,17 miliar atau naik 2,36 secara year on year (yoy).Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pada periode yang sama, peningkatan surplus perdagangan Mei 2021 tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Pemerintah menggenjot belanja APBN 2021 untuk menggerakkan perekonomian nasional yang masih didera pandemi Covid-19. Hingga semester I-2021, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.170 triliun atau tumbuh 9,4% dibanding periode sama tahun lalu. Sementara itu, belanja modal kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp 71,6 triliun atau meningkat 90,2% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Pemerintah juga memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang dihentikan meski merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan belanja negara hingga akhir 2021 akan mencapai Rp 2.700,4 triliun atau 98,2% dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, atau tumbuh 4% dibanding realisasi tahun 2020. Belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun ini juga akan semakin terakselerasi dengan proyeksi serapan mencapai Rp 1.929,6 triliun atau 98,7% dari pagu dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.954,5 triliun. Proyeksi sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2021 akan tumbuh 5,3% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 92,8% atau setara Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 1.760,7 triliun atau 101% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Sedangkan realisasinya hingga semester I-2021 tumbuh 9,1% (yoy) menjadi Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target di APBN 2021. “Jadi penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Tentu proyeksi ini sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti terlihat di perpajakan,” kata Sri Mulyani. Untuk outlook penerimaan pajak sepanjang 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.176,3 triliun. Outlook ini hanya mencapai 95,7% dari target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.229,6 triliun, namun secara yoy tumbuh 9,7%. Artinya, penerimaan pajak ini berpotensi kembali tidak mencapai target atau terjadi shortfall sebesar Rp 53,3 triliun. Outlook ini masih akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi di sisa akhir tahun dan dorongan agar ekonomi tetap pulih. “Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan di bawah target, dampak dari peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha,” tuturnya

(Oleh - HR1)

BRUSSELS, investor.id - Komisi Eropa pada Senin (12/7) mengungkapkan bahwa pihaknya menunda rencana kontroversial untuk menerapkan pajak digital di Uni Eropa (UE). Tujuannya adalah agar tidak mementahkan kesepakatan global tentang sistem perpajakan yang lebih adil. "Kami telah memutuskan untuk menunda usulan retribusi digital," kata Juru bicara UE Daniel Ferrie, menyusul keluarnya terobosan yang dinilai luar biasa pada pembicaraan G-20 akhir pekan lalu, yang dikutip AFP. Ia menambahkan, UE akan fokus pada target untuk mencapai kesepakatan pajak global tersebut pada Oktober 2021. Yakni pada pertemuan puncak G-20 di Roma, Italia. "(Dan) untuk menyelesaikan proses ini kami ingin memusatkan semua upaya kami untuk menyelesaikannya," katanya. 

UE, lanjut Ferrie, kemudian dapat mengkaji kembali pada musim gugur apakah akan melanjutkan proposal pajak digital tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan hanya sehari setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Komisi Eropa untuk menunda rencana pajak digitalnya. Pemerintah AS telah melobi rencana retribusi atas penjualan digital, yang kemungkinan akan memukul bisnis para raksasa teknologi asal Lembah Silikon di Eropa. Sementara itu, UE telah berjanji untuk memberlakukan retribusi jika tidak ada kemajuan dalam upaya perombakan yang lebih besar agar sistem pajak korporasi lebih seragam. Pakta seperti itu sekarang tampaknya lebih mungkin terwujud setelah kelompok G-20 mendukung prinsip-prinsip perjanjian pajak global. 

Pada pertemuan di Venesia, Italia, para menteri keuangan G-20 pada Sabtu (10/7) mendukung rencana yang disepakati oleh pemerintah dari 132 negara untuk merombak cara mengenakan pajak atas perusahaan multinasional, termasuk para raksasa digital AS. Mereka menyetujui hasil negosiasi di pertemuan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk tarif pajak minimum korporasi global setidaknya 15%. Selain itu, untuk memungkinkan negara-negara mengenakan pajak bagian dari keuntungan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia terlepas dari di mana kantor pusatnya berada.  Komisi Eropa bersikeras bahwa rencana retribusi barunya akan sesuai dengan apa pun yang disepakati di OECD dan akan menghantam ribuan perusahaan, termasuk perusahaan Eropa. Rencana tersebut dijadwalkan untuk diumumkan akhir bulan ini. Uang yang dikumpulkan dari pajak digital dimaksudkan untuk membantu membayar rencana pemulihan pascapandemi blok tersebut senilai 750 miliar euro. 

Tiga negara UE termasuk Irlandia, yang telah menjadi basis Eropa bagi sejumlah perusahaan AS termasuk Apple, Facebook, dan Google karena tarif pajak yang rendah. Otoritas negara tersebut belum menandatangani perjanjian OECD.  Perpajakan adalah topik hangat di Eropa, dengan otoritas di Jerman maupun Prancis membidik struktur rumit yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Banyak dari perusahaan tersebut berasal dari AS, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tarif pajak efektif mereka. 

Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang dijadwalkan bertemu para pejabat UE di Brussels pada Senin waktu setempat, telah mengingatkan pajak yang dianggap diskriminatif terhadap perusahaan AS itu. Komisi Eropa, selaku badan eksekutif UE, menunda peluncuran rencana tersebut di tengah tekanan. Pro dan kontra terjadi untuk menarik rencana tersebut atau menunjukkan bahwa itu kompatibel dengan upaya global tentang bagaimana dan di mana harus memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional.  Adapun negara-negara Eropa telah menerapkan untuk menargetkan pendapatan perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Alphabet, induk usaha Google.  Yellen dijadwalkan untuk bertemu dengan menteri keuangan kawasan euro secara kolektif pada Senin. Ia juga dijadwalkan dalam pertemuan terpisah dengan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Komisioner Perdagangan UE Valdis Dombrovskis.

Jakarta - Menteri Keuangan menyebutkan Indonesia berkesempatan mendapatkan alokasi hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar. Hal ini seiring dengan adanya penerapan solusi berbasis konsensus yang telah disepakati oleh 132 dari 239 negara atau yuridiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Potensi Indonesia untuk mendapatkan alokasi hak pemajakan tersebut masuk dalam pilar pertama yang ada pada kesepakatan perpajakan internasional. Kesepakatan ini juga mempunyai pilar kedua yang berfokus pada pajak minuman global untuk pemerataan sistem perpajakan internasional yakni telah disepakati tarif pajak minimum global sebesar 15%. Kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global khususnya terkait BEPS serta persaingan tarif pajak yang tidak sehat. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Indonesia membuka toko ritel Al-Barokah Mart (Alba Mart) di Gimhae, Korea Selatan (Korsel). Grand Launching Alba Mart dilakukan dengan pengguntingan pita yang disaksikan oleh pengurus BUMM Al-Barokah, Gimhae, serta Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Busan. Pembukaan toko Alba Mart merupakan tindak lanjut dari peresmian BUMM Al-Barokah oleh Dubes RI Seoul. 

Alba Mart diharapkan menjadi penggerak bagi munculnya toko-toko ritel Indonesia lainnya di berbagai wilayah di Korea Selatan. Dengan pengelolaan yang profesional, toko ritel ini akan membantu para UMKM Indonesia dalam memperluas jaringan penjualan produknya di pasar Korea Selatan. Alba Mart senantiasa mengembangkan inovasi termasuk bisnis online sehingga mutu dan harga dapat lebih bersaing. Direncanakan, toko ritel serupa akan didirikan di kota-kota lain sekaligus memakmurkan masjid dan membantu masjid untuk menjadi mandiri. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Bank Jago Tbk dan PT Logisly Canggih Indonesia (Logisly) menandatangani kerja sama pembiayaan untuk disalurkan ke vendor transporter Logisly. Melalui kolaborasi ini, para pengusaha truk yang bergabung dalam ekosistem Logisly bisa mendapatkan akses pendanaan modal kerja untuk menjalankan order ekspedisi dari Logisly.

Logisly adalah platform truk berbasis digital yang menghubungkan para pengguna jasa logistik (shipper) dengan pengusaha truk (transporter). Logisly sudah melayani 350 shipper ternama mulai dari perusahaan lokal seperti Nabati dan Orang Tua Group hingga perusahaan multinasional. Salah satu kebutuhan utama pengusaha truk adalah modal kerja berupa uang jalan untuk melaksanakan order dari Shipper. Uang jalan ini mencakup biaya tol, gaji supir, dan kebutuhan lain selama melakukan pengiriman barang. Uang jalan merupakan biaya terbesar dan mesti disiapkan di depan. Sementara, para pengusaha truk baru mendapatkan pembayaran setelah pengiriman barang selesai.

Saat ini ada sekitar 8 juta truk di Indonesia yang sebagian besar dimiliki pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam menjalankan bisnisnya, mereka paling sering menerima pembayaran dengan tempo setelah barang terkirim. Kontrak dengan pengusaha multinasional maupun pemerintah sering ditawarkan dengan terms of payment hingga 90 hari, bahkan 180 hari. Karena keterbatasan modal, kondisi seperti ini menyulitkan para pemilik truk untuk melayani lebih banyak order.  

(Oleh - IDS)

Pemerintah perlu mengantisipasi adanya pelebaran selisih penerimaan dari peleburan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pasalnya, perbedaan tarif yang dikenakan terhadap kedua jenis pajak itu diketahui cukup mencolok.Rencananya, kelompok barang mewah di luar kendaraan bermotor akan dihapus di dalam objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Gagasan tersebut terakomodasi di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Persoalannya, perbedaan tarif yang berlaku terhadap kedua jenis pajak tersebut sangat mencolok. Dalam RUU KUP, PPN diusulkan menggunakan skema multitarif di mana tarif umum sebesar 12%, sedangkan PPN untuk barang mewah di kisaran 15%—25%.

Sementara itu, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.Pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Melalui skema ini, Direktorat Jenderal Pajak menghitung pertambahan penerimaan PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase peningkatan tarif PPN.Namun bukan berarti skema ini tidak menimbulkan risiko hilangnya penerimaan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan simulasi bahwa dengan tarif PPN untuk barang mewah sebesar 25% maka potensi penerimaan Rp78,96 miliar dan penerimaan yang hilang Rp16,18 miliar.Kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Potensi penerimaan yang dihasilkan dari skema kedua ini tidak jauh beda dibandingkan dengan skema pertama.

PT Bukalapak.com mengakuisisi saham Five Jack Co.Ltd, operator situs jual beli voucer gim itemku.com dengan tujuan mendorong ekosistem gim ke seluruh wilayah Indonesia.Chief Operations Officer Bukalapak Willix Halim mengatakan salah satu tujuan dari kolaborasi keduanya adalah untuk meningkatkan penetrasi digital di Indonesia. Dia menilai kebutuhan terhadap hiburan di rumah makin meningkat selama pandemi.Dia melanjutkan dalam kolaborasi tersebut, produk itemku akan didistribusikan melalui jaringan Bukalapak di pedesaan. Keduanya juga akan melakukan pengembangan beragam proyek baru bersama, salah satunya gim.“Saya berharap dengan kekuatan bersama, kita dapat membantu mengkatalisasi kebutuhan akan digital gaming di Indonesia dan membuat video game dapat lebih mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Halim kepada Bisnis, Senin (12/7).Untuk diketahui, sebagai bagian dari penerbitan saham seri G, Bukalapak mengakuisisi 100% dari kepemilikan saham Five Jack Co. Ltd. Alhasil, Bukalapak memiliki 98,99% kepemilikan saham PT Five Jack melalui pertukaran saham (share swap).

Para pemain video langganan sesuai permintaan atau streaming video on demand/VoD lokal bakal memanfaatkan momen pembatasan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan penetrasi pasarnya.Adapun, berdasarkan data Statista, pendapatan segmen video streaming sesuai permintaan (SVoD) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$411 juta pada 2021 dengan penetrasi pengguna menjadi 16,5% pada 2021 dan 20,4% pada 2025.Sementara itu, perusahaan khusus yang menganalisis optimasi layanan video daring, Conviva, menemukan terdapat peralihan kebiasaan streaming on demand pada masyarakat di Asia.Conviva mendapatkan dua pola utama konsumsi layanan video streaming di Asia. Pertama, layanan on demand meningkat dibanding siaran langsung. Kedua, pengguna yang tadinya menggunakan ponsel dan desktop beralih ke layar yang lebih besar di rumah.

Sementara itu, Chief Executive Officer GoPlay Edy Sulistyo mengatakan sejak memasuki 2021, perusahaan makin fokus mengembangkan layanan live stream (siaran langsung) interaktif GoPlay Live yang hadir pertama kali sejak pertengahan 2020.Dia menjelaskan perusahaan mengemas berbagai macam konten hiburan siaran langsung untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan penggemar konten selama PPKM Darurat, mulai dari talkshow hingga pertandingan sepak bola.“Dari Mei—Juni 2021, telah terjadi peningkatan monthly active user yang hampir menca­pai 200%,” ujarnya.Lebih lanjut, dia mengatakan para pengguna aplikasi GoPlay menyambut konten-konten hiburan interaktif dengan jenis acara yang paling banyak ditonton adalah acara talkshow dan gelaran permainan (game show) interaktif.