DJP Luncurkan Enam Aplikasi untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan enam aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam kondisi pandemi ini banyak pelayanan yang dilakukan berbasis digital. Dengan adanya enam aplikasi ini juga akan meningkatkan transparansi dari petugas pajak ke wajib pajak. Adapun enam aplikasi yang diluncurkan adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).
Pembenahan melalui inovasi dan menggunakan teknologi menjadi suatu ikhtiar penting. Sebab, dalam seluruh proses pengumpulan pajak memang akan banyak sekali titik-titik yang bisa menjadi sumber kelemahan dan kerawanan. Mulai dari data yang tidak akurat sehingga menciptakan bagi wajib pajak mungkin merupakan treatment yang tidak adil. Sedangkan bagi negara bisa saja menjadi penerimaan yang tidak tepat. Dengan adanya aplikasi tersebut akan mempersempit diskresi dari petugas pajak maupun wajib pajak. Ini akan mengurangi terjadinya penyelewengan dalam pengumpulan penerimaan pajak.
(Oleh - IDS)
Konsumen Mulai Lirik Mobil Elektrifikasi
Jakarta - Penjualan mobil elektrifikasi melonjak 54% menjadi 1.900 unit selama semester I tahun ini, dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 1.234 unit. Ini menunjukkan tren mobil Indonesia mulai mengarah ke elektrifikasi. Ketua Umum Gaikindo mengakui, dibandingkan mobil pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE), penjualan mobil elektrifikasi masih rendah. Namun, dari tahun ke tahun, penjualan mobil jenis ini terus meningkat.
Harga jual tinggi masih menjadi tantangan mobil elektrifikasi di Tanah Air. Sebab, pasar mobil tergemuk di Indonesia adalah yang berbanderol Rp 250-300 juta, seperti segmen Toyota Agya hingga Toyota Avanza. Dapun harga mobil elektrifikasi di atas Rp 400 juta. Battery Electri Vehicle (BEV) bukan satu-satunya opsi untuk menurunkan 29% emisi CO2 pada 2030, sesuai Paris Aggrement. Indonesia bisa menggunakan pendekatan lain seperti kendaraan berbahan bakar alternatif. Kontributor emisi adalah industri otomotif. Ini mendorong industri otomotif berkerja keras untuk bisa menurunkan emisi. Dari hasil mengikuti konferensi tingkat dunia, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan.
Indonesia memiliki banyak bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor, seperti bahan bakar berbasis pertanian (biofuel dan gasohol, gas alam terkompresi (CNG), kendaraan multibahan bakar (antara minyak dan gas) dan lain-lain. Indonesia telah lama mengembangkan biodiesel yang dimulai dengan program B20 pada 2016 hingga 2019. Pada 2018, program B20 berhasil menghemat devisa negara senilai RP 26 triliun dengan indikator penurunan belanja impor solar. Program B20 kemudian dilanjutkan dengan program B30 mulai 2020 hingga 2025. Untuk bisa menggunakan bahan bakar B30, kendaraan niaga harus melakukan penyesuaian komponen supaya bisa mengonsumsi B30. Tidak semua kendaraan dapat menggunakan motor listrik, disarankan kendaraan kecil dan komuter berjarak pendek, seperti sepeda motor, mobil, bus dalam kota memakai motor listrik. Namun kendaraan besar dengan jangkauan jarak jauh lebih baik menggunakan bahan bakar gas, biofuel, dan sintetis. Ini berlaku untuk truk berat, kendaraan pertambangan, bus malam.
(Oleh - IDS)
Indonesia Bakal Menjadi Pemain Baterai Dunia
Jakarta - Indonesia, melalui PT Industri Baterai Indonesia (IBI), akan menjadi pemain global baterai kendaraan listrik dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Hal tersebut sering dengan dimulainya produksi baterai skala besar IBI yang mencapai 140 giga watt hour (gWh) pada 2025. DIrektur IBI mengatakan visi perusahaanya cukup ambisius, yakni menjadi pemain global. Visi tersebut bisa diwujudkan lantaran Indonesia punya bahan baku baterai kendaraan listrik serta memiliki pasar yang besar.
IBI telah melakukan kajian mendalam, dan hasilnya menyatakan, Indonesia berpeluang dapat memenuhi 20% kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia. Bahkan, pasar Asia Tenggara pun akan dapat dikuasai oleh produksi baterai nasional. IBI akan mengembangkan bisnis baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dimulai dari tambang, peleburan/pemurnian, bahan kimia baterai, sel baterai, hingga ke daur ulang.
Kebutuhan investasi untuk pengembangan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi IBI, dari hulu hingga ke hilir, mencapai US$ 15,3 miliar. Dana tersebut dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik mencapai 140 gWh. Untuk sisi hulu dimulai dari tambang akan digarap oleh ANTAM dan MIND ID. Peleburan/pemurnian yang akan menghasilkan RKEF dan HPAL masing-masing membutuhkan dana investasi US$ 1,3 miliar. Sel baterai dan daur ulang butuh investasi US$ 6,73 miliar dan US$ 30 juta.
(Oleh - IDS)
Ekspor Minyak Sawit Capai US$ 3,06 Miliar
Jakarta - Ekspor minyak sawit nasional mencapai US$ 3,06 miliar, atau meningkat 14,98% dari bukan sebelumnya yang hanya sebesar US$ 2,66 miliar. Capaian itu merupakan rekor ekspor sawit bulanan tertinggi sepanjang sejarah karena didukung oleh harga rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Mei yang sangat tinggi yaitu 1.241 per ton (CIF Rotterdam). Direktur Gapki menjelaskan, kenaikan nilai ekspor Mei tersebut juga didukung oleh meningkatnya volume ekspor sekitar 12% menjadi 2,95 juta ton yang hanya 2,64 ton.
Konsumsi dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 55 ribu ton atau 3,50% menjadi 1,64 juta ton. Konsumsi untuk keperluan pangan mencapai 842 ribu ton atau naik 2,80%, oleokimia 176 ribu ton atau naik 8,60%, dan untuk biodiesel 627 ribu ton atau turun 0,32% dari bulan sebelumnya. Sepanjang Januari-Mei 2021, total produksi minyak sawit nasional mencapai 19,61 juta ton, konsumsi domestik 7,87 juta ton, ekspor sebesar 13,75 juta ton, dan stok akhir di level 2,88 juta ton.
(Oleh - IDS)
Market Cap GoTo Tetap Terbesar
Jakarta - Nilai kapitalisasi pasar (market cap) Gojek - Tokopedia (GoTo) tetap terbesar, sekalipun market cap PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Global JET Express (J&T Express), dan PT Tinusa Travelindo (Traveloka) digabung menjadi satu. Selain Bukalapak dan GoTo, dua perusahaan rintisan (start-up) teknologi berstatus unicorn, yaitu Traveloka dan J&T Express juga berpotensi mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Terkait IPO Bukalapak, animo investor terhadap saham ini sangat besar. tidak hanya dari investor ritel, investor luar negeri juga mengapresiasi langkah Bukalapak untuk IPO dan hal itu nampak dari minatnya yang besar. Minat asing terhadap saham Bukalapak sangatlah masuk akal. Hal itu tidak terlepas dari potensi pasar e-commerce di Indonesia yang didukung oleh bonus demografi dan juga Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia bahkan ASEAN. Bukalapak merupakan platform e-commerce yang paling banyak memiliki jaringan mitra di Indonesia.
(Oleh - IDS)
Tarik Ulur Perpanjangan Rem Darurat
Jakarta - Pemerintah belum bersikap perihal kemungkinan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi mengatakan rencana perpanjangan itu masuk dalam opsi yang masih dievaluasi pemerintah hingga hari terakhir pembatasan pada 20 Juli nanti. Pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan mobilitas hingga minimal 30 persen untuk menekan laju kasus Covid-19 varian alfa dan 50 persen untuk virus varian delta.
Ruang lingkup pemberlakuan PPKM darurat awalnya hanya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Terus naiknya jumlah kasus positif memaksa pemerintah menerapkan aturan serupa di 15 kota dan kabupaten di pulau lainnya. Pemerintah ternyata menyiapkan skenario perpanjangan masa PPKM darurat hingga maksimal enam pekan setelah periode pertama berakhir.
(Oleh - IDS)
Terancam Ambruk di Kuartal Ketiga
Jakarta - Pelaku usaha di berbagai sektor khawatir akan adanya tambahan beban bila masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tidak menjamin penyedia gerai bahan pokok bisa tetap bekerja optimal bila PPKM darurat yang seharusnya berakhir pada 20 Juli mendatang diperpanjang.
Sebelum PPKM darurat diterapkan, Asosiasi sudah meminta sektor retail dikecualikan. Selain karena belum terbukti menjadi kluster penularan Covid-19, Asosiasi menilai aturan anyar pemerintah itu tidak cocok untuk bisnis grosir dan retail yang merupakan kebutuhan esensial. Selama masa PPKM darurat, pusat belanja dan mal harus ditutup total. Sementara itu, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan boleh beroperasi hingga pukul 20.00. Perpanjangan PPKM darurat berdampak pada sektor jasa, terutama penyedia angkutan publik antarkota. Namun, memastikan pengusaha tidak menentang regulasi ini karena jumlah kasus positif Covid-19 yang masih tinggi.
(Oleh - IDS)
Berkat Lihai Mengelola Risiko
Kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak menghambat pertumbuhan kekayaan segelintir penduduk Indonesia. Jumlah warga yang memiliki kekayaan di atas US$ 1 juta atau Rp 14,47 miliar meningkat pada tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian Credit Suisse Research Institute, lembaga keuangan internasional yang berbasis di Zurich, Swiss, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih US$ 1 juta atau lebih tercatat sebanyak 171.740 orang pada 2020 atau naik 61,69 persen dibanding pada 2019.
Peneliti dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar kelompok orang kaya dan superkaya memiliki banyak pilihan dalam mengakumulasi sumber kekayaan. Kelompok ini bisa menyesuaikan diri untuk menyelamatkan asetnya. Berkaca dari Amerika Serikat, ia memperkirakan, kenaikan kekayaan didapat dari pasar keuangan, khusunya saham. "Sektor keuangan masih merupakan salah satu sektor yang digunakan oleh orang kaya untuk mengkumulasi kekayaan," kata dia.
Adapun peneliti dari Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, berpendapat, di samping berhasil mengakumulasi kekayaan dengan mengembangkan portofolio keuangan, kelompok kaya dan sangat kaya juga sedang menahan konsumsi. "Mereka tidak jalan-jalan, sehingga secara kumulatif kekayaan mereka bertambah," kata dia. Melihat kondisi tersebut, Heri menyarankan pemerintah berfokus pada stimulus yang mendorong konsumsi masyarakat menengah atas.
(Oleh - HR1)
Modal Baru untuk Holding Pariwisata
Pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang penerbangan dan pariwisata akan menyedot anggaran negara. Kementerian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat kini tengah membahas rencana penyertaan modal negara (PMN) Rp 9,3 triliun untuk holding tersebut. Saat memaparkan rencana PMN di hadapan DPR pada 8 Juli lalu, Wakil Menteri BUMN Kertika Wijoatmodjo mengatakan pembentukan holding penerbangan dan pariwisata dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021. Aturan ini mengukuhkan PT Survai Udaara Penas (Persero) sebagai induk holding dengan nama PT Aviasi Pariwisata. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan jumlah PMN yang diusulkan pemerintah untuk BUMN hanya berfungsi untuk keperluan jangka pendek. "Jika untuk jangka panjang, yang bersifat standby masih relatif kecil."
(Oleh - HR1)
Optimalisasi Penerimaan Negara, Perburuan Pajak Youtuber Digeber
Perburuan pajak kian liar. Setelah menyasar konsumen di dunia nyata melalui penerapan skema multitarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), otoritas pajak mulai berfokus di dunia maya. Kini, bidikan panah petugas pajak mengarah ke kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi finansial.Marketplace menjadi sasaran tembak otoritas pajak ditengah suramnya prospek penerimaan akibat ekonomi yang tenggelam ke lautan resesi sejak tahun lalu. Terlebih, potensi penerimaan yang bisa digali dari marketplace cukup besar.Berdasarkan data Ditjen Pajak yang diperoleh Bisnis, potensi penerimaan pajak dari transaksi online marketplace pada tahun ini mencapai Rp3,63 triliun untuk PPN dan Rp0,91 triliun untuk Pajak Penghasilan (PPh).Angka estimasi itu diperoleh berdasarkan data Faktur Pajak atas komisi yang diterima oleh platform marketplace dalam masa pajak Januari—Desember 2019.
Dari sisi tekfin, pemerintah mencatat bahwa produk yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia adalah fintech lending. Platform ini mempertemukan langsung pemberi dan penerima pinjaman yang sebagian besar merupakan individu masyarakat. Perkembangan serupa juga terjadi pada media sosial, yang memengaruhi pergeseran kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan.Berdasarkan data Hootsuite yang diolah Ditjen Pajak, pertumbuhan alokasi pelaku usaha untuk biaya promosi sepanjang 2020 (year-on-year) naik signifikan. Pengeluaran untuk iklan di media sosial tumbuh sebesar 14,4%, dan iklan melalui in-stream video tumbuh 8,6%.
(Oleh - HR1)








