Pemerintah perlu mengantisipasi adanya pelebaran selisih penerimaan dari peleburan objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pasalnya, perbedaan tarif yang dikenakan terhadap kedua jenis pajak itu diketahui cukup mencolok.Rencananya, kelompok barang mewah di luar kendaraan bermotor akan dihapus di dalam objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Gagasan tersebut terakomodasi di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Persoalannya, perbedaan tarif yang berlaku terhadap kedua jenis pajak tersebut sangat mencolok. Dalam RUU KUP, PPN diusulkan menggunakan skema multitarif di mana tarif umum sebesar 12%, sedangkan PPN untuk barang mewah di kisaran 15%—25%.

Sementara itu, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.Pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Melalui skema ini, Direktorat Jenderal Pajak menghitung pertambahan penerimaan PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan persentase peningkatan tarif PPN.Namun bukan berarti skema ini tidak menimbulkan risiko hilangnya penerimaan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan simulasi bahwa dengan tarif PPN untuk barang mewah sebesar 25% maka potensi penerimaan Rp78,96 miliar dan penerimaan yang hilang Rp16,18 miliar.Kedua, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Potensi penerimaan yang dihasilkan dari skema kedua ini tidak jauh beda dibandingkan dengan skema pertama.

PT Bukalapak.com mengakuisisi saham Five Jack Co.Ltd, operator situs jual beli voucer gim itemku.com dengan tujuan mendorong ekosistem gim ke seluruh wilayah Indonesia.Chief Operations Officer Bukalapak Willix Halim mengatakan salah satu tujuan dari kolaborasi keduanya adalah untuk meningkatkan penetrasi digital di Indonesia. Dia menilai kebutuhan terhadap hiburan di rumah makin meningkat selama pandemi.Dia melanjutkan dalam kolaborasi tersebut, produk itemku akan didistribusikan melalui jaringan Bukalapak di pedesaan. Keduanya juga akan melakukan pengembangan beragam proyek baru bersama, salah satunya gim.“Saya berharap dengan kekuatan bersama, kita dapat membantu mengkatalisasi kebutuhan akan digital gaming di Indonesia dan membuat video game dapat lebih mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Halim kepada Bisnis, Senin (12/7).Untuk diketahui, sebagai bagian dari penerbitan saham seri G, Bukalapak mengakuisisi 100% dari kepemilikan saham Five Jack Co. Ltd. Alhasil, Bukalapak memiliki 98,99% kepemilikan saham PT Five Jack melalui pertukaran saham (share swap).

Para pemain video langganan sesuai permintaan atau streaming video on demand/VoD lokal bakal memanfaatkan momen pembatasan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan penetrasi pasarnya.Adapun, berdasarkan data Statista, pendapatan segmen video streaming sesuai permintaan (SVoD) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$411 juta pada 2021 dengan penetrasi pengguna menjadi 16,5% pada 2021 dan 20,4% pada 2025.Sementara itu, perusahaan khusus yang menganalisis optimasi layanan video daring, Conviva, menemukan terdapat peralihan kebiasaan streaming on demand pada masyarakat di Asia.Conviva mendapatkan dua pola utama konsumsi layanan video streaming di Asia. Pertama, layanan on demand meningkat dibanding siaran langsung. Kedua, pengguna yang tadinya menggunakan ponsel dan desktop beralih ke layar yang lebih besar di rumah.

Sementara itu, Chief Executive Officer GoPlay Edy Sulistyo mengatakan sejak memasuki 2021, perusahaan makin fokus mengembangkan layanan live stream (siaran langsung) interaktif GoPlay Live yang hadir pertama kali sejak pertengahan 2020.Dia menjelaskan perusahaan mengemas berbagai macam konten hiburan siaran langsung untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan penggemar konten selama PPKM Darurat, mulai dari talkshow hingga pertandingan sepak bola.“Dari Mei—Juni 2021, telah terjadi peningkatan monthly active user yang hampir menca­pai 200%,” ujarnya.Lebih lanjut, dia mengatakan para pengguna aplikasi GoPlay menyambut konten-konten hiburan interaktif dengan jenis acara yang paling banyak ditonton adalah acara talkshow dan gelaran permainan (game show) interaktif.

Dinamika pengenaan pungutan atas transaksi digital memasuki babak baru, setelah Negeri Paman Sam berusaha untuk menjegal implementasi pajak digital oleh mayoritas negara Benua Biru. Kini, publik menanti hasil dari pertarungan dominasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa di arena global. Desakan Amerika Serikat (AS) itu menguat pasca mendapat dukungan dari G20 terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian pajak perusahaan global. Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah mencapai kesepakatan dengan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 di Venesia.

Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, telah menunda peluncuran hingga 20 Juli di tengah tekanan untuk menarik atau menunjukkan bahwa aturan itu kompatibel dengan upaya global tentang bagaimana dan di mana mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional.Sejauh ini, beberapa pejabat Eropa menyatakan sedang mempertimbangkan penundaan lebih lanjut dari setiap proposal retribusi digital hingga musim gugur.Dalam lobi tingkat tinggi ini, Yellen bertemu dengan sejumlah orang penting di Benua Biru, salah satunya Menteri Keuangan Uni Eropa.Dia juga akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagarde, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis, serta Kepala Digital Uni Eropa Margrethe Vestager.

Ekonomi digital di Indonesia pada 2030 diyakini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sektor dagang elektronik atau e-commerce bakal menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai ekonomi digital hingga menyentuh Rp1.908 triliun.Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan dari sektor e-commerce sejauh ini masih didominasi oleh pemain lokal meskipun banyak investasi yang didapatkan dari investor luar negeri."Untuk e-commerce sejauh ini masih didominasi oleh pemain lokal dengan porsi 54%. Sementara sisanya oleh pemain cross border ," kata Lutfi dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook secara virtual Rabu (7/7).

Lutfi menjabarkan, tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang diprediksi naik 1,5 kali lipat dalam 10 tahun ke depan, atau dari Rp15.400 triliun pada 2020 menjadi Rp24.000 triliun pada 2030.Dia mengatakan dari proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia Rp4.531 triliun pada 2030 diperkirakan disumbang e-commerce dengan nilai tertinggi yakni sebesar 34% atau sekitar Rp1.908 triliun. Disusul oleh B2B service Rp763 triliun, corporate service Rp529,9 triliun dan public service Rp175 triliun."Jadi kalau zaman dulu ada istilah yang mengatakan bahwa manusia akan dikekang oleh ruang dan waktu. Namun di masa yang akan datang terutama setelah Covid-19 ini ruang dan waktu akan ditembus oleh perdagangan atau transaksi e-commerce digital," tuturnya.

Sementara itu Bank Indonesia memprediksi, prospek ekonomi digital akan terus bersinar dengan meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat, kinerja e-commerce serta layanan pembayaran yang terus meluas, baik bank maupun fintech.Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta mengatakan mengatakan dengan adanya pembatasan sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal pembayaran digital, terpaksa belajar dan menggunakan pembayaran digital.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian global, termasuk Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, pandemi Covid-19 membuat penduduk kaya dan super kaya di Indonesia bertambah. Berdasarkan data dari lembaga keuangan Credit Suisse Research Institute, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih mencapai US$ 1 juta atau lebih, tercatat sebanyak 171.740 orang pada tahun 2020. Jumlah ini melonjak 61,69% year on year (yoy) dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebanyak 106.215 orang. Jumlah itu juga meningkat dari tahun 2014 yang hanya 98.487 orang. Lembaga tersebut juga mencatat, jumlah orang Indonesia super kaya atau dengan kekayaan tercatat lebih dari US$ 100 juta pada tahun 2020, mencapai 417 orang. Jumlah it meningkat 22,29% yoy dari jumlah pada 2019.

Tidak semua orang pusing tujuh keliling gara-gara pandemi Covid-19. Menurut laporan Credit Suisse, sebagaimana tertuang dalam Global Wealth Report 2021, kekayaan para orang kaya justru meningkat selama pandemi. Kondisi ini sejatinya juga terlihat di pasar saham dalam negeri. Harga sejumlah saham yang dimiliki taipan Indonesia melesat tinggi di masa pandemi. Buat contoh, tengok nilai saham Grup Triputra milik pengusaha TP Rachmat.

Aset Grup Triputra antara lain meroket berkat kenaikan harga saham PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Prospek bisnis logistik seiring tingginya penggunaan aplikasi jual beli daring di masa pandemi telah memoles saham ASSA. Alhasil, kapitalisasi pasar emiten ini juga melesat tinggi. TP Rachmat memiliki 177,17 juta saham ASSA secara langsung. Kemarin, harga ASSA Rp 2.470 per saham. Alhasil, nilai saham ASSA milik TP Rachmat Rp 437,61 miliar, melesat 464,93% dibanding periode sama tahun sebelumnya, Rp 77,6 miliar. Saat itu, harga saham ASSA masih berada di Rp 438 per saham. Anthony Salim juga menikmati penambahan harta dari kenaikan harga saham. Harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) yang dibeli petinggi Grup Salim ini, misalnya, naik tinggi sepanjang tahun ini.

Pemerintah berencana mengembangkan percontohan kluster udang atau shrimp estate di tiga wilayah di Indonesia. Pembentukan kluster udang merupakan salah satu upaya menggenjot peningkatan ekspor udang hingga 250 persen sampai tahun 2024. Pelaksana Tugas Direktur Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Hariyanto mengemukakan, upaya peningkatan produksi dan ekspor udang akan dilaksanakan melalui pengembangan kluster udang, revitalisasi tambak dan kluster kawasan budidaya udang, serta penyederhanaan perizinan tambak udang.

Tiga lokasi kluster udang itu meliputi Kebumen di Jawa Tengah, dengan potensi 350 hektar, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dengan potensi 5.060 hektar, dan Sulawesi Tenggara dengan potensi seluas 2.487 hektar. Luas kluster udang di tiap wilayah ditetapkan minimal 1.000 hektar. Pada 2022, alokasi program kluster udang direncanakan senilai Rp 250 miliar untuk area 100 hektar atau 33 persen dari pagu anggaran sektor perikanan budidaya.

Upaya lain adalah revitalisasi tambak udang yang akan dilaksanakan di delapan lokasi, meliputi Tanggamus di Lampung; Belitung di Kepulauan Bangka Belitung; Cilacap di Jawa Tengah; Sumbawa di Nusa Tenggara Barat; Tarakan di Kalimantan Utara; serta Pinrang, Luwu, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Selain itu, sistem integrasi tambak udang dibentuk dengan mengadopsi kawasan industri perikanan yang ada di Mesir. Di Mesir, luas tambak 1.200 hektar memproduksi 2 miliar ekor udang per satu siklus, yakni empat bulan, dan ditopang teknologi canggih.

Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, atau pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement. Ketiga program itu akan dibahas kembali saat evaluasi PPKM darurat. ”Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lain,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat temu media, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara. Sementara wisata vaksin disebut sebagai program yang sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement (TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Menurut Sandiaga, info tentang penambahan 15 daerah PPKM darurat, selain Jawa dan Bali, telah disampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi agar ada penurunan harga tes usap.

Untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian memfasilitasi proses sampai pascaproduksi. Kementerian tetap menggelar sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa cair pada triwulan III-2021,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja saat dihubungi mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. ”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Situasi global pun sedang susah meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya. Akan tetapi, PPKM darurat dan penundaan program mendatangkan wisatawan akan menyebabkan industri semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami berharap PPKM efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami sudah stuck,” katanya.

Pemerintah membentuk induk (holding) badan usaha milik negara bidang pariwisata untuk mengembangkan ekosistem industri pariwisata di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai perlu dikawal agar keberadaannya mampu meningkatkan kinerja industri pariwisata. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk mengubah nama PT Survei Udara Penas (Persero) atau Penas menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata.

Jakarta - Pemerintah menggodok insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri daur ulang sampah, dari 10 persen menjadi 2 persen. Insentif ini diperlukan untuk memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah dari hulu hingga hilir sehingga bisa memacu pengembangan ekonomi sirkular. Pemerintah memasang target untuk mengurangi sampah hingga 30 persen atau sebanyak 20,9 juta ton dengan tingkat pengelolaan 70 persen atau sebesar 70,8 juta ton pada 2025.

Untuk memenuhi target tersebut, industri daur ulang memerlukan peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk lembaga pembiayaan. Agar ekosistem ekonomi sirkular berkembang dengan baik, perlu dorongan insentif fiskal. Industri daur ulang plastik harus didukung penuh oleh pemerintah sebagai mata rantai ekonomi sirkular. Rata-rata utilisasi industri daur ulang plastik sebesar 80 persen. Tingginya PPN membuat pelaku industri mengimpor limbah industri plastik yang harganya jauh lebih murah. Kementrian Perindustrian sebelumnya menetapkan prioritas penerapan konsep industri sirkular, antara lain industri plastik, industri sekrap karet, industri pelumas, serta industri coal tar dan tekstil. 

(Oleh - IDS)