Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani mengungkapkan, lonjakan kasus Covid-19 dan imbas pelaksanaan PPKM Darurat menyebabkan target penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak akan mencapai target atau shortfall Rp 83 triliun. Artinya, penerimaan pajak akhir tahun hanya akan mencapai Rp 1.146,6 triliun dari pagu Rp 1.229,6 triliun. Ia menjelaskan hitungan shortfall penerimaan pajak berdasarkan perkembangan terkini kondisi ekonomi yang berimbas pada kontraksi ekonomi, karena target pertumbuhan ekonomi dinilainya mengalami penyesuaian. “Kalau target BI, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,8% secara agregat di akhir 2021, dan inflasi sekitar 3%, maka perkiraan penerimaan pajak sebesar Rp 1.146 triliun pada akhir Desember 2021. Proyeksinya dari penerimaan 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, ditambah de ngan rasio pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan target penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp 1.229,6 triliun, maka potensi shortfall penerimaan pajak bisa mencapai Rp 83 triliun,”tuturnya saat dihubungi, Selasa (13/7). Lebih lanjut, ia mengatakan proyeksi shortfall pajak tersebut dapat berubah, apabila perkembangan kondisi ekonomi kembali membaik dengan kasus harian Covid-19 yang menurun dan pemerintah tidak memperpanjang PPKM Darurat.

Sementara itu, dari sisi regulasi, pemerintah diharapkan terus mendorong RUU KUP dengan fokus ekstensifikasi dengan membangun single identification number (SIN) dan memperluas kewenangan otoritas dengan membuat Badan Penerimaan Negara masuk dalam RUU KUP. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, perkembangan ekonomi hingga Mei 2021 sebenarnya telah menunjukkan akselerasi pemulihan, terutama tercermin dari sektor perpajakan. Pasalnya, pada periode Mei penerimaan pajak tercatat Rp 558,9 triliun atau tumbuh positif 6,2% secara year on year (yoy), naik dibandingkan pertumbuhan April yang tercatat masih kontraksi 0,5% yoy.

(Oleh - HR1)

London - Kepolisian Inggris mengumumkan telah menyita rekor 180 juta pound (setara US$ 250 juta atau 210 juta euro) dalam bentuk cryptocurrency yang diduga telah digunakan dalam perusahaan kriminal. Jumlah sitaan itu bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap praktik pencucian uang dan penggunaan intelijen internasional yang menerima transfer aset kriminal. Kepolisian juga percaya jaringan itu terkait dengan rekor tangkapan kripto kriminal sebelumnya yang dilakukan bulan lalu. 

Pada penyitaan-penyitaan aset digital sebelumnya, Polisi Metropolitan tidak mengatakan jenis kripto apa yang terlibat. Seiring berkembangnya teknologi dan platform online, beberapa kriminal beralih ke metode pencucian yang lebih canggih untuk keuntungan mereka. Cryptocurrency sulit dilacak, pada gilirannya membuatnya sulit untuk diatur. Bitcoin, unit virtual paling populer di dunia, dibuat pada 2008 sebagai alternatif dari mata uang tradisional. Mata uang kripto tersebut dicetak dengan memecahkan teka-teki menggunakan komputer canggih yang menghabiskan banyak sekali listrik.

(Oleh - IDS)

Industri makanan dan minuman (mamin) kini menjadi motor pertumbuhan ekspor dan investasi nasional. Tahun lalu, ekspor dan investasi mamin masih bisa tumbuh, kendati pandemi Covid-19 menghantam dunia. Tren ini berlanjut pada 2021. Ke depan, prospek mamin berbasis lokal sangat menjanjikan dan bisa bersaing dengan produk asing, bahkan mampu bersaing di kancah global. Potensi bahan baku lokal yang sangat besar di dalam negeri bisa menjadi keuntungan yang dapat menjadi amunisi untuk industri mamin bersaing di kancah internasional. Sejalan dengan itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh para pemangku kepentingan untuk mewujudkan produk mamin berbasis lokal dengan keunggulan tersendiri, yang didorong keberlanjutan rantai pasok dari hulu ke hilir. Demikian rangkuman dalam Investor Daily Summit 2021 sesi tiga dengan tema Memperkuat Industri Makanan Minuman Berbasis Lokal, Selasa (13/7). Dalam sesi tersebut, hadir sebagai keynote speaker Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, sedangkan panelis terdiri atas Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman, Presiden Direktur PT Nestle Indonesia Ganesan Ampalavanar, VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto, dan Direktur PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk (Garuda Food) Paulus Tedjosutikno.

Perjanjian dagang berikutnya yang berpengaruh signifikan adalah Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) atau IE-CEPA. Adapun anggota EFTA adalah Swiss, Liechtenstein, Norwegia, dan Islandia. Perjanjian dagang ini memberikan sebuah kesadaran bahwa produk-produk dari Indonesia, termasuk minyak sawit mentah (CPO) bisa masuk kawasan itu. Adhi S. Lukman mengatakan, industri makanan masih tumbuh 1,58% tahun lalu saat ekonomi kontraksi 2,07%. Tren ini berlanjut pada kuartal I-2021. Pada kuartal itu, industri mamin tumbuh 2,45%, melampaui laju produk domestik bruto (PDB) 0,74%. “Industri mamin punya prospek bagus sekali, kita punya potensi besar untuk ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Perlu kolaborasi, inovasi, sinkronisasi kebijakan dari hulu ke hilir sehingga potensi yang sangat besar bisa kita raih, dan menjadi keunggulan indonesia, serta berkontribusi ke pembangunan indonesia ke depannya,” kata Adhi Adhi melanjutkan, penjualan produk mamin Indonesia di luar negeri juga terus bertumbuh tiap tahunnya. “Ekspor kita terus meningkat. Tahun lalu, ekspor naik 14% menjadi US$ 31 miliar dan berkontribusi 24% terhadap produk manufaktur. Pertumbuhan ekspor kita khusus untuk semiprocess dan process food naik, meski impornya juga naik,” ujar dia

(Oleh - HR1)

Jakarta - Baru bekerja 95 hari, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah berhasil mengajak tiga investor asing untuk berkomitmen menanamkan modal senilai US$ 3,75 miliar di aset jalan tol. Dari total komitmen US$ 3,75 miliar itu, senilai US$ 750 juta di antaranya berasal dari INA dan masing-masing dari tiga investor asing itu US$ 1 miliar. Setelah MoU, tahap berikutnya adalah due diligence agar komitmen ini bisa terealisasi ke dalam transaksi. 

Selain itu, INA telah meneken kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjajaki investasi di sektor energi. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementrian BUMN serta BUMN, antaralain Telkom, Angkasa Pura, Pelindo, Pertamina, dan Kimia Farma. Saat ini, INA sedang menindaklanjuti 8-10 aset yang berpotensi untuk diadakan kerja sama dengan lembaga ini. Semua proyek tersebar di berbagai sektor, mulai jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga healthcare services.

(Oleh - IDS)

 

Jakarta - Subsektor kurir dan pos bakal pulih lebih cepat dari hantaman pandemi Covid-19, dibandingkan subsektor logistik lainnya. Sebab, kurir dan pos terdongkrak booming bisnis perdagangan elektronik (e-commerce). Masih ada peluang di sektor logistik di tengah pandemi, terutama untuk pergudangan, pos, dan kurir. Hal ini ditopang juga oleh pembangunan infrastruktur yang memicu efisiensi sektor logistik. 

Perusahaan yang terdampak berat pandemi Covid-19 kini menerapkan tiga strategi untuk bertahan. Pertama, kolaborasi dengan perusahaan lain untuk menjangkau konsumen ritel. Kedua, adaptasi model bisnis. Ketiga, memacu efiesiensi dengan menerapkan teknologi informasi (TI). Perusahaan logistik yang terimbas positif pandemi juga akan menghadapi tantangan, seperti tuntutan mengirim barang tepat waktu dan kualitas tetap baik. 

Sektor logistik juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan membangun kolaborasi ekosistem logistik. Kemudian, memanfaatkan teknologi untuk melakukan inovasi layanan logistik, serta meningkatkan efisiensi supply chain dalam mendukung berbagai industri lainnya dalam konsep track, trace, dan timeliness.

(Oleh - IDS)

Guna mewujudkan transisi energi, Pertamina menargetkan portofolio energi hijau sebesar 17% dari keseluruhan bisnis energinya pada tahun 2030. Menurut CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro di Jakarta, Selasa (13/7), pada tahun 2019 portofolio energi hijau Pertamina mencapai 9,2%. Seiring dengan target pemerintah untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, Pertamina sebagai BUMN energi mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut, salah satunya yaitu dengan berupaya meningkatkan portfolio energi hijaunya hingga 17% pada tahun 2030. Termasuk dalam portofolio tersebut antara lain geothermal, hydrogen, electric vehicle (EV) battery dan energy storage system (ESS), gasifikasi, bioenergy, green refinery, circular carbon economy, serta EBT.

Sementara itu Pertamina NRE sendiri memiliki aspirasi untuk menjadi Indonesia Green Energy Champion di tahun 2026 dengan kapasitas terpasang sebesar 10 GW, yang dikontribusikan dari gas to power sebesar 6 GW, energi terbarukan 3 GW, dan pengembangan energi baru sebesar 1 GW. Untuk mencapai target tersebut, Pertamina NRE menyasar baik pada captive market, yaitu wilayah operasi Pertamina, maupun di luar itu, termasuk ekspansi ke pasar luar negeri. Selain itu upaya yang juga dilakukan adalah pengembangan secara anorganik. Saat ini proyek EBT yang telah dioperasikan Pertamina NRE antara lain PLTS Badak dengan kapasitas sebesar 4 MW, PLTBg Sei Mangkei berkapasitas 2,4 MW, O&M PLTBg Kwala Sawit dan Pagar Merbau berkapasitas 2x1 MW, dan PLTS di sejumlah SPBU Pertamina dengan total kapasitas 260 KW. Sedangkan proyek yang sedang berjalan antara lain PLTGU Jawa-1 dengan kapasitas 1,8 GW, PLTS Sei Mangkei sebesar 2 MW, PLTS RU Dumai berkapasitas 2 MW, dan PLTS RU Cilacap dengan kapasitas sebesar 2 MW.

(Oleh - HR1)

Indonesia masih kedodoran menghadapi wabah Covid-19. Jumlah testing dan tracing yang belum maksimal dinilai menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 hari-hari ini. Apalagi, sejumlah pihak menilai, tarif tes Covid-19 secara mandiri di Indonesia masih memberatkan sehingga angka testing masih jalan di tempat. Sebagai catatan, Selasa (13/7), kasus baru infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 47.899 dengan jumlah kematian 865 orang. Ini adalah angka kasus baru dan kematian harian tertinggi di dunia. Bahkan, kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah melampaui India.

Berdasarkan data Covid19.go.id, total spesimen diperiksa hingga kemarin mencapai 22,13 juta. Perinciannya, jumlah tes PCR dan tes cepat molekuler (TCM) sebanyak 1796 juta dan tes antigen sebanyak 4,17 juta. Jumlah tes Covid-19 bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah total vaksinasi dosis pertama yang mencapai 36,91 juta. Salah satu penyebabnya rendahnya jumlah testing di Indonesia adalah masih tingginya biaya tes Covid-19. Saat ini, harga tes antigen di Indonesia berkisar antara Rp 100.000-Rp 250.000. Memang, harga tersebut dalam rentang harga tes antigen yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni maksimal Rp 250.000 di Jawa dan Rp 275.000 di Luar Jawa. Namun, biaya tersebut relatif mahal jika dibandingkan biaya tes di negara lain, kecuali di sejumlah negara maju. UNICEF mencatat, rata-rata biaya tes antigen di dunia berkisar US$ 4-US$ 4,20 atau Rp 58.000 hingga Rp 60.900 (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman berharap, pemerintah bisa menekan harga alat tes Covid-19 menjadi lebih terjangkau. Tingginya biaya tes ini menyebabkan testing, tracing dan treatment (3T) di Indonesia belum berjalan maksimal. Menurut dia, testing tidak harus melalui tes swab PCR. Tes antigen pun cukup ideal sesuai standar dan rekomendasi WHO. Apalagi teknologi PCR dan antigen semakin berkembang, sehingga hasil tes menjadi lebih akurat dengan harga yang lebih murah.

Rencana pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan pajak baru, masih dalam pembahasan. Salah satunya, rencana pemungutan pajak terhadap korporasi yang merugi lewat skema Alternative Minimum Tax (AMT). Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak berencana mengenakan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran usaha atau omzet.

Dalam Naskah Akademik RUU KUP, Kemkeu mencatat setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penghasilan bruto wajib pajak tersebut pada tahun 2019 sekitar Rp 830 triliun. Menurut pemerintah, penerapan AMT bisa meminimalisasi terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dengan memanfaatkan fasilitas. Modusnya, memanipulasi pengurang penghasilan serta melakukan perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning).

Sebagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, industri makanan dan minuman masih mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman terkait erat dengan konsumsi rumah tangga. Selama masa pandemi, konsumsi rumah tangga Indonesia turun 2,63% pada 2020, kemudian level penurunannya sedikit berkurang jadi minus 2,23% di kuartal I-2021.

Meski konsumsi rumah tangga terkoreksi dan Indonesia turun kelas, sektor makanan dan minuman masih bisa bertahan meski terdapat banyak tekanan. Tahun lalu, industri makanan dan minuman masih bisa tumbuh positif 1,58%, sementara di kuartal I-2021, industri ini tumbuh 2,45%. Semoga tahun 2021 industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5%-7% di tengah pandemi Covid-19. Kami juga yakin perekonomian Indonesia tumbuh 4%-5% tahun ini, ujar Adhi dalam acara Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7). Dia juga menyebutkan, industri makanan minuman masih memiliki daya tarik bagi investor, terutama investor asing. Terbukti, total foreign direct investment (FDI) di sektor makanan minuman senilai US$ 0,97 miliar di kuartal I-2021 atau tumbuh 224% (yoy). Angka ini juga mendekati realisasi FDI industri makanan minuman pada tahun lalu US$ 1,60 miliar. Di sisi lain, permintaan ekspor makanan minuman tak menurun saat pandemi. Di 2020, ekspor produk makanan minuman Indonesia naik 14,14% menjadi US$ 31,09 miliar.

Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat skema penyertaan modal negara (PMN) pada semester kedua tahun ini. Injeksi modal tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah PT Waskita Karya diharapkan dapat menyokong kondisi keuangan Waskita. Namun demikian, harus disertai dengan perbaikan bisnis perusahaan, seperti divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang. "Kami meminta Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar keduanya (Waskita Karya dan Hutama Karya) melakukan reformasi agar neracanya bisa sehat dan menjalankan fungsi pembangunan namun tetap bisa akuntabel dari sisi keuangannya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/9) lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rio Silaban mengatakan, suntikan dana tersebut menggunakan mekanisme PMN. Sebab, dana yang diberikan kepada PT Waskita Karya untuk menjalankan penugasan dari proyek pemerintah. Nantinya perusahaan harus melaporkan pemanfaatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari sisi kas pemerintah, rencana pemberian PMN kepada PT Waskita Karya tidak akan menambah beban belanja negara di tahun ini. Sebab, otoritas fiskal mengalokasikannya dari cadangan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Suntikan modal ke PT Waskita Karya berlanjut 2022. Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun di 2022 untuk pelat merah tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Waskita Karya naik Rp 64,94 triliun pada 2020 akibat karena mengambil alih proyek-proyek jalan Tol Trans Jawa yang tidak diselesaikan swasta.