Bisnis, Jakarta - Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. kian serius menggarap usaha produksi alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Emiten dengan kode saham PBRX ini pun akan menambahkan kegiatan usaha alat pelindung diri (APD) dan masker kain ke dalam anggaran dasar. Untuk itu, PBRX akan meminta restu pemegang saham soal penambahan kegiatan usaha tersebut saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun, pertimbangan menambah kegiatan usaha tersebut didorong oleh pandemi Covid-19 yang merebak sejak tahun lalu. Pandemi telah meningkatkan kebutuhan APD dan masker yang diperlukan oleh tenaga medis dan masyarakat.

PBRX sebenarnya sudah memproduksi APD dan masker kain untuk digunakan sendiri maupun didonasikan kepada pihak tertentu. Perseroan menegaskan dengan pengalaman puluhan tahun dalam memproduksi produk garmen menjadi nilai tambah perseroan dalam mendukung kebutuhan APD dengan merek I-PAN dan Mask-On. Penambahan kegiatan usaha ini juga sebagai bagian upaya perseroan meningkatkan kinerja di tengah pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. 

(Oleh - IDS)

Modus penipuan terkait layanan keuangan digital terus berkembang. Belakangan, marak praktik penipuan dengan mencatut nama-nama perusahaan teknologi finansial ternama atau menggunakan surat izin palsu. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima tawaran investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan. Ini sangat mengganggu integritas dan kredibilitas perusahaan yang dicatut namanya.

Wakil Ketua Umum I Aftech Karaniya Dharmasaputra menambahkan, pelaku menjerat korban dengan membuat akun media sosial dan grup aplikasi percakapan dengan memasang logo perusahaan ternama atau mencantumkan surat izin palsu seakan-akan merupakan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menjelaskan, penipuan ini terjadi di berbagai jenis aplikasi teknologi finansial (tekfin), mulai dari tekfin pinjaman antar pihak atau pinjaman online (pinjol), investasi pasar modal, dan koperasi. Korban yang terjerat biasanya mengalami kerugian mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing menjelaskan, baru-baru ini pihaknya telah menghentikan 11 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Sebanyak 11 entitas itu terdiri dari 5 perusahaan aset kripto tanpa izin, 2 kegiatan money game, 2 perusahaan forex dan robot forex, dan 2 kegiatan lainnya. Selama Januari-14 Juli 2021, OJK sudah memblokir 172 entitas pinjol ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjol ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun yang terhitung sejak 2011 hingga 2020.

Setelah lebih dari satu dekade diskusi, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam forum G20 menyepakati sistem perpajakan internasional dengan ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy. Kesepakatan ini mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu bilang, dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, berhak memajaki penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini memiliki omzet 20 miliar dengan keuntungan yang tinggi, minimum 10% dari omzet, sebelum pajak. "Indonesia berkesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia," kata Febrio Kamis (15/7).

Sementara kesepakatan Pilar II, ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya. Perusahaan multinasional dengan minimum omzet konsolidasi sebesar 750 juta, harus membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15% kepada negara domisili. Pilar II ini menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom, sehingga bisa menghadirkan sistem perpajakan internasional yang adil dan inklusif. "Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif PPh efektif di bawah 15%," ujar Febrio. Namun, Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan menarik investasi. Sehingga, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, tapi fundamental. Persetujuan global ini disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD atau G20 Inclusive Framework on BEPS. Selanjutnya kesepakatan teknis ini akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Oktober 2021.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari satu tahun, membuat angka kemiskinan melejit. Tak hanya itu, jurang penghasilan antara si kaya dengan si miskin juga semakin menganga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Angka ini naik 1,12 juta orang dari Maret 2020. Sehingga, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 ini sebesar 10,14%, naik 0,36% poin dari persentase penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 9,78%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu, jumlah orang miskin terlihat menurun. "Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun 0,01 juta orang dan secara persentase, turun 0,05% poin dari September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kategori penduduk miskin ini masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan per kapita per bulan. Adapun bulan Maret lalu, garis kemiskinan Indonesia tercatat Rp 472.525 per kapita per bulan, naik dari Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020. "Kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi pola konsumsi masyarakat, juga dipengaruhi kenaikan harga-harga komoditas di garis kemiskinan yang ada, seperti beras, rokok, dan lain-lain. Selama ini harganya naik atau inflasinya tinggi, maka garis kemiskinan juga akan tinggi," tambahnya.

Sementara itu, BPS mengukur tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) juga meningkat. Catatan BPS, rasio gini per Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dari 0,381 pada Maret 2020. Semakin tinggi gini rasio atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tinggi ketimpangan. Tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Rasio gini di perkotaan sebesar 0,401 sementara di pedesaan 0,315.

Ekspor dan impor Indonesia pada Juni 2021 terlihat membaik. Neraca perdagangan pun kembali surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar, naik 9,52% dibanding dengan Mei atau naik 54,56% year on year (yoy). Bahkan, nilai ekspor ini paling tinggi sejak Agustus 2011. Pada saat itu, ekspor mencapai US$ 18,64 miliar. "Ekspor secara total maupun ekspor non migas ini meningkat selama 2021. Semoga tren ini terjadi di bulan-bulan berikutnya sehingga ekonomi menuju pemulihan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kenaikan ekspor sejalan dengan meningkatnya harga komoditas seperti minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) naik 7,24% month to month (mtm) atau naik 91,47% yoy. Beberapa komoditas non migas yang mengalami peningkatan harga seperti batubara naik 21,42% mtm dan secara tahunan meroket 148,94% yoy. Lalu nikel naik 2,29% mtm dan 41,27% yoy, dan timah naik 0,79% mom dan 93,03% yoy. Nilai impor Juni, tercatat sebesar US$ 17,23 miliar. Angka ini juga naik signifikan sebesar 21,03% mtm dan naik 60,12% yoy. Nilai impor ini merupakan yang tertinggi setelah Oktober 2018 yang pada saat itu mencetak nilai impor sebesar US$ 18,64 miliar. Peningkatan impor tersebut didorong oleh peningkatan berbagai impor Indonesia menurut penggunaan barangnya, termasuk impor bahan baku atau penolong yang naik signifikan 19,15% mom dan 72,09% yoy menjadi US$ 13,04 miliar.

Pemajakan atas ekonomi digital tinggal menunggu waktu setelah menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sepakat untuk mendukung penerapan solusi berbasis konsensus dua pilar yang sebelumnya disetujui oleh 132 dari 139 negara anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. Ini sekaligus momen bersejarah yang bakal mengubah platform perpajakan internasional, serta membuka gerbang pemajakan atas perusahaan digital yang ada di Tanah Air. Selanjutnya, detail teknis dari kedua pilar tersebut akan difinalisasi pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 Oktober 2021.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global, khususnya terkait dengan Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Titik terang ini juga menjadi langkah untuk mengantisipasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau race to the bottom, serta menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.“Bagi Indonesia, kesepakatan yang dihasilkan dari upaya yang besar ini sangat penting. Hal ini selaras dengan reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilakukan, khususnya di area perpajakan internasional, sebagaimana diusulkan di dalam RUU KUP,” kata Sri Mulyani, Kamis (15/7).Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, tercapainya kesepakatan ini menunjukkan keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya terkait penanganan BEPS.BEPS merupakan salah satu tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Sektor jasa menjadi prioritas dalam perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sejalan dengan belum meredanya dampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor tersebut antara lain jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa konstruksi, serta jasa akomodasi. Fasilitas yang bisa diakses adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu. Adapun wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, dan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. 

(Oleh - IDS)

BANYUASIN - Budidaya lebah triguna Itama, triguna torasika,triguna treminata dan apekalia binghami atau lebah Kelolot, ternyata cukup menjanjikan. Meski ukurannya yang kecil, tetapi bisa menghasilkan madu yang terbilang banyak dan harga jualnya juga cukup tinggi. Sulardi pebudidaya lebah Kelolot di Banyuasin mengatakan sudah menekuni budidaya lebah Kelolot ini sejak setahun yang lalu. Ia menekuni budidaya ini, selain tidak begitu sulit untuk mengembangbiakannya, lebah Kelolot ini juga bisa dengan cepat menghasilkan madu. "Setiap sarang itu, bisa menghasilkan madu 200 mililiter sampai 250 mililiter. Untuk panennya kami lakukan, sekitar 2 minggu sekali," ujarnya ketika ditemui di kebunnya di wilayah Pangkalan Balai Banyuasin, Jumat (16/7/2021).

Lanjut Sulardi, ia memilih untuk membudidayakan lebah Kelolot ini karena tidak menyengat. Selain tidak menyengat, lebah ini pula menghasilkan madu yang memiliki antioksidan cukup tinggi. Dengan cukup tingginya antioksidan yang terkandung di dalam madu ini, bisa meningkatkan imun tubuh. Dari itulah, sejak setahun yang lalu ia memutuskan untuk membudidayakan lebah Kelolot ini. Setidaknya, ada 250 sarang lebah Kelolot yang diletakan baik di rumahnya maupun di sekitaran kebun miliknya. Sarang-sarang lebah Kelolot ini, diletakan secara terpisah-pisah. Sehingga, lebah-lebah Kelolot ini bisa berbagi untuk mencari makan. Di kebun milik Sulardi ini, juga ditanam berbagai jenis tanaman buah dan juga bunga. Sehingga, dengan tanaman yang ada di kebunnya, lebah-lebah ini bisa mencari makan di sekitar kebun. "Harga sebotol ukuran 200 mililiter kami jual seharga Rp 150 ribu. Memang harganya sedikit mahal, tetapi memang berbeda jenis madu ini dengan madu pada umumnya," ujarnya.

Lanjut Sulardi, terlebih saat pandemi ini cukup banyak peminat yang membeli madu ditempatnya. Karena, selain memiliki rasa yang berbeda umumnya madu, juga memiliki antioksidan yang cukup tinggi. Roni misalnya, yang sengaja datang untuk membeli madu lebah Kelolot ini. Ia rutin membeli untuk menjaga stamina tubuh. "Rasanya asam manis dan ternyata bisa juga untuk meningkatkam vitalitas," katanya.

LUBUKLINGGAU - Saat ini harga ayam potong di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) anjlok total. Sudah sepekan terakhir para pedagang ayam potong uring-uringan akibat imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pengetatan di Kota Lubuklinggau Sumsel. Sekarang ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Lubuklinggau terjun bebas dikisaran Rp 25 ribu perkilogram (Kg). Akibatnya banyak pedagang mengeluh, salah satunya, Teti penjual ayam potong di Pasar Intruksi Presiden (Inpres) Kota Lubuklinggau. "Sekarang turun drastis, dari agennya sudah seminggu ini turun jauh," Kata Teti pada Tribunsumsel.com, Jumat (16/7/2021). Teti mengungkap tidak mengetahui pasti mengapa harga ayam anjlok, namun semenjak kegiatan masyarakat di Kota Lubuklinggau dibatasi akibat PPKM Pengetatan harga langsung anjlok. "Jadi semenjak sedekah dibatasi harga anjlok, pembeli sekarang sepi, stok banyak berapa pun diminta pasti ada tapi pembeli sepi," ungkapnya.

Padahal biasanya lima hari menjelang Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah permintaan cendrung meningkat, namun saat ini justru sebaliknya malah anjlok. "Padahal sudah dekat Lebaran Idul Adha tapi tidak ada tanda - tanda kenaikan," katanya. Akibatnya mereka (pedagang) tidak berani membeli dalam jumlah banyak, karena mereka khawatir dagangannya tidak laku terjual. "Sekarang ngambil sedikit tidak berani banyak khawatir tidak laku kita rugi, dari pada rugi besar lebih baik dikit-dikit asal habis," ungkapnya.

Sementara untuk harga telur berbanding terbalik, saat ini harga telur malah mengalami kenaikan, harga telur ayam ukuran besar tiga hari lalu masih dikisaran Rp 46 ribu per karpet, saat ini naik menjadi Rp 48 ribu per karpet. Sementara untuk telur ayam ukuran kecil sebelumnya Rp 44 ribu per karpet naik menjadi Rp 44 ribu per karpet. Leni pedagang telur mengungkapkan naiknya harga telur saat ini karena stok disejumlah agen di Kota Lubuklinggau banyak yang kosong. "Saya saja hanya dapat 150 karpet sekarang sudah sudah mau habis, mau mengambil lagi tidak ada, bahkan dua hari hari kemarin banyak kosong," ungkapnya.Menurutnya, kekosongan stok telur ayam saat ini karena dampak pemberlakuan PPKM di sejumlah wilayah saat ini, sehingga proses distribusi ke agen terputus. "Katanya karena ada pembatasan kegiatan masyarakat, jadi banyak stok agen kosong tidak disuplai peternak," terangnya.

Jakarta - Penyelenggaraan fintech peer to peer (P2P) lending yang tergabung dalam Grup Modalku telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 24,6 triliun, dengan 4,6 juta jumlah transaksi pinjaman UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Angka penyaluran pembiayaan Grup Modalku dinilai masih cukup stabil, bahkan menunjukkan konsistensi untuk bertumbuh. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penyaluran dana sejak semester I-2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 60% sampai saat ini.

Lebih dari 200 ribu pendana (lender), baik individu maupun institusi, telah berkontribusi meminjamkan dananya kepada UMKM melalui Modalku, dengan jumlah akun yang masih didominasi oleh pendana individu. Lender disebut bisa mendapatkan tingkat bunga hingga 17% per tahun, tergantung dengan pinjaman yang didanai dan toleransi risiko masing-masing lender. Tahun 2021 merupakan tahun yang diharapkan menjadi peluang untuk kebangkitan ekonomi di Indonesia serta perkembangan Modalku. Pemerintah pun baru-baru ini menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat untuk memperketat aktivitas masyarakat di beberapa kota. 

Sebagai realisasi untuk mendukung kebutuhan UMKM di berbagai sektor, Modalku menghadirkan beberapa fasilitas pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik para UMKM. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya adalah Modal Kawan Mikro, Invoice Financing, serta Modal Karyawan. Selain itu, Invoice Financing dapat manjadi solusi UMKM sebagai dana talangan untuk tetap menjalankan bisnisnya ketika ada invoice klien yang belum terbayar. UMKM bisa memanfaatkan fasilitas itu hingga Rp 2 miliar. Sementara, fasilitas pembiayaan Modal Karyawan merupakan bentuk dukungan bagi perusahaan atau UMKM dalam menyediakan fasilitas finansial untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya tanpa membebani arus kas perusahaan.

Modalku selalu menerapkan prinsip responsible lending, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap UMKM peminjam sebagai bentuk tanggung jawab kepada pendana yang meminjamkan dananya melalui Modalku. Salah satu Peminjam Modalku menuturkan, bisnis yang dijalankan bergerak di bidang kreatif sehingga cukup merasakan dampak dari pandemi. Berbagai aktivitas harus ditunda karena pembayaran klien terpaksa mundur. Di satu sisi, pihaknya masih harus membayar operasional perusahaan dan hanya memegang invoice klien yang belum terbayar. 

(Oleh - IDS)