BANYUASIN - Budidaya lebah triguna Itama, triguna torasika,triguna treminata dan apekalia binghami atau lebah Kelolot, ternyata cukup menjanjikan. Meski ukurannya yang kecil, tetapi bisa menghasilkan madu yang terbilang banyak dan harga jualnya juga cukup tinggi. Sulardi pebudidaya lebah Kelolot di Banyuasin mengatakan sudah menekuni budidaya lebah Kelolot ini sejak setahun yang lalu. Ia menekuni budidaya ini, selain tidak begitu sulit untuk mengembangbiakannya, lebah Kelolot ini juga bisa dengan cepat menghasilkan madu. "Setiap sarang itu, bisa menghasilkan madu 200 mililiter sampai 250 mililiter. Untuk panennya kami lakukan, sekitar 2 minggu sekali," ujarnya ketika ditemui di kebunnya di wilayah Pangkalan Balai Banyuasin, Jumat (16/7/2021).

Lanjut Sulardi, ia memilih untuk membudidayakan lebah Kelolot ini karena tidak menyengat. Selain tidak menyengat, lebah ini pula menghasilkan madu yang memiliki antioksidan cukup tinggi. Dengan cukup tingginya antioksidan yang terkandung di dalam madu ini, bisa meningkatkan imun tubuh. Dari itulah, sejak setahun yang lalu ia memutuskan untuk membudidayakan lebah Kelolot ini. Setidaknya, ada 250 sarang lebah Kelolot yang diletakan baik di rumahnya maupun di sekitaran kebun miliknya. Sarang-sarang lebah Kelolot ini, diletakan secara terpisah-pisah. Sehingga, lebah-lebah Kelolot ini bisa berbagi untuk mencari makan. Di kebun milik Sulardi ini, juga ditanam berbagai jenis tanaman buah dan juga bunga. Sehingga, dengan tanaman yang ada di kebunnya, lebah-lebah ini bisa mencari makan di sekitar kebun. "Harga sebotol ukuran 200 mililiter kami jual seharga Rp 150 ribu. Memang harganya sedikit mahal, tetapi memang berbeda jenis madu ini dengan madu pada umumnya," ujarnya.

Lanjut Sulardi, terlebih saat pandemi ini cukup banyak peminat yang membeli madu ditempatnya. Karena, selain memiliki rasa yang berbeda umumnya madu, juga memiliki antioksidan yang cukup tinggi. Roni misalnya, yang sengaja datang untuk membeli madu lebah Kelolot ini. Ia rutin membeli untuk menjaga stamina tubuh. "Rasanya asam manis dan ternyata bisa juga untuk meningkatkam vitalitas," katanya.

LUBUKLINGGAU - Saat ini harga ayam potong di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) anjlok total. Sudah sepekan terakhir para pedagang ayam potong uring-uringan akibat imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pengetatan di Kota Lubuklinggau Sumsel. Sekarang ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Lubuklinggau terjun bebas dikisaran Rp 25 ribu perkilogram (Kg). Akibatnya banyak pedagang mengeluh, salah satunya, Teti penjual ayam potong di Pasar Intruksi Presiden (Inpres) Kota Lubuklinggau. "Sekarang turun drastis, dari agennya sudah seminggu ini turun jauh," Kata Teti pada Tribunsumsel.com, Jumat (16/7/2021). Teti mengungkap tidak mengetahui pasti mengapa harga ayam anjlok, namun semenjak kegiatan masyarakat di Kota Lubuklinggau dibatasi akibat PPKM Pengetatan harga langsung anjlok. "Jadi semenjak sedekah dibatasi harga anjlok, pembeli sekarang sepi, stok banyak berapa pun diminta pasti ada tapi pembeli sepi," ungkapnya.

Padahal biasanya lima hari menjelang Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah permintaan cendrung meningkat, namun saat ini justru sebaliknya malah anjlok. "Padahal sudah dekat Lebaran Idul Adha tapi tidak ada tanda - tanda kenaikan," katanya. Akibatnya mereka (pedagang) tidak berani membeli dalam jumlah banyak, karena mereka khawatir dagangannya tidak laku terjual. "Sekarang ngambil sedikit tidak berani banyak khawatir tidak laku kita rugi, dari pada rugi besar lebih baik dikit-dikit asal habis," ungkapnya.

Sementara untuk harga telur berbanding terbalik, saat ini harga telur malah mengalami kenaikan, harga telur ayam ukuran besar tiga hari lalu masih dikisaran Rp 46 ribu per karpet, saat ini naik menjadi Rp 48 ribu per karpet. Sementara untuk telur ayam ukuran kecil sebelumnya Rp 44 ribu per karpet naik menjadi Rp 44 ribu per karpet. Leni pedagang telur mengungkapkan naiknya harga telur saat ini karena stok disejumlah agen di Kota Lubuklinggau banyak yang kosong. "Saya saja hanya dapat 150 karpet sekarang sudah sudah mau habis, mau mengambil lagi tidak ada, bahkan dua hari hari kemarin banyak kosong," ungkapnya.Menurutnya, kekosongan stok telur ayam saat ini karena dampak pemberlakuan PPKM di sejumlah wilayah saat ini, sehingga proses distribusi ke agen terputus. "Katanya karena ada pembatasan kegiatan masyarakat, jadi banyak stok agen kosong tidak disuplai peternak," terangnya.

Jakarta - Penyelenggaraan fintech peer to peer (P2P) lending yang tergabung dalam Grup Modalku telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 24,6 triliun, dengan 4,6 juta jumlah transaksi pinjaman UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Angka penyaluran pembiayaan Grup Modalku dinilai masih cukup stabil, bahkan menunjukkan konsistensi untuk bertumbuh. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penyaluran dana sejak semester I-2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar 60% sampai saat ini.

Lebih dari 200 ribu pendana (lender), baik individu maupun institusi, telah berkontribusi meminjamkan dananya kepada UMKM melalui Modalku, dengan jumlah akun yang masih didominasi oleh pendana individu. Lender disebut bisa mendapatkan tingkat bunga hingga 17% per tahun, tergantung dengan pinjaman yang didanai dan toleransi risiko masing-masing lender. Tahun 2021 merupakan tahun yang diharapkan menjadi peluang untuk kebangkitan ekonomi di Indonesia serta perkembangan Modalku. Pemerintah pun baru-baru ini menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Darurat untuk memperketat aktivitas masyarakat di beberapa kota. 

Sebagai realisasi untuk mendukung kebutuhan UMKM di berbagai sektor, Modalku menghadirkan beberapa fasilitas pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik para UMKM. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya adalah Modal Kawan Mikro, Invoice Financing, serta Modal Karyawan. Selain itu, Invoice Financing dapat manjadi solusi UMKM sebagai dana talangan untuk tetap menjalankan bisnisnya ketika ada invoice klien yang belum terbayar. UMKM bisa memanfaatkan fasilitas itu hingga Rp 2 miliar. Sementara, fasilitas pembiayaan Modal Karyawan merupakan bentuk dukungan bagi perusahaan atau UMKM dalam menyediakan fasilitas finansial untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya tanpa membebani arus kas perusahaan.

Modalku selalu menerapkan prinsip responsible lending, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap UMKM peminjam sebagai bentuk tanggung jawab kepada pendana yang meminjamkan dananya melalui Modalku. Salah satu Peminjam Modalku menuturkan, bisnis yang dijalankan bergerak di bidang kreatif sehingga cukup merasakan dampak dari pandemi. Berbagai aktivitas harus ditunda karena pembayaran klien terpaksa mundur. Di satu sisi, pihaknya masih harus membayar operasional perusahaan dan hanya memegang invoice klien yang belum terbayar. 

(Oleh - IDS)

Covid-19 di Indonesia mengganas, dengan kenaikan kasus yang tajam. Rabu (14/7), kasus positif Covid-19 tembus 54.517 orang. Ini membuat kebutuhan pasokan obat pendukung, alat kesehatan dari test kit korona dan tabung oksigen melesat. Ini pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan Menteri Keuangan (PMK) No 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

Berlaku 12 Juli 2021, beleid ini berisi perpanjangan pembebasan pungutan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ada 44 jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan ini. Antara lain: impor oksigen dalam berbagai kemasan, obat-obatan dan multivitamin, alat rapid test, PCR test, alat tes usap/swab, hand sanitizer, zat desinfektan, termometer, alat suntik, hingga alat pelindung dini (APD) seperti masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan lain-lain.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes akan menghitung komponen pembentukan harga oksigen yang dibebaskan bea masuk, pajak impor maupun PPN. PMK 92/2021, barang bebas bea dan pajak yang baru adalah oksigen dan obat mengandung Regdanvimab. "Yang lain, sebelumnya sudah ditetapkan harganya," katanya. Yakni lewat penetapan harga eceran tertinggi obat dan patokan tarif tes swab dan PCR.

Bisnis, Jakarta - Ambisi Indonesia untuk membangun ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai telah dimulai dengan penyusunan peta jalan hingga beberapa tahun ke depan. Pembangunan pabrik baterai pun akan dimulai pada 2022. Hingga saat ini, holding baterai bersama dua calon mitra global, yakni konsorsium LG (LG Energy Solution) asal Korsel dan konsorsium CBL atau Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) asal China, masih melakukan kajian bersama terkait dengan proyek tersebut.

Pemerintah akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik dengan menetapkan peraturan tentang roadmap pembelian EV di instansi pemerintahan. Dalam roadmap yang dirancang hingga 2030 tersebut, pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan mencapai 132.983 unit, sedangkan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit. Perusahaan EV dapat memanfaatkan berbagai keuntungan seperti tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, bea masuk ditanggung pemerintah, dan super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

(Oleh - IDS)

Para pemangku kebijakan giat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Ciayumajakuning yang menjadi bagian dari Metropolitan Rebana karena menyimpan potensi besar dan keluasan pasar.Bukti datang dari Silvy, pelaku UMKM asal Cirebon yang sukses meraup cuan berlipat lewat usaha ekspor furnitur di masa pandemi.Silvy pemilik CV Nagam Rattan mengatakan pada akhir 2020 mulai mendapatkan pesanan furnitur dari sejumlah negara Eropa dan Amerika hingga US$300.000. Pesanan ekspor ini setara dengan pengiriman 40 unit kontainer.Kriya asal Cirebon bukan satu-satunya produk UMKM yang bisa terbang ke mancanegara. Di Kawasan Metropolitan Rebana yang terdiri dari Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Cirebon sejumlah produk UMKM memiliki peluang yang legit di pasar internasional.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan sejumlah produk UMKM di Rebana berani menjaring pasar di luar negeri lewat promosi berbasis daring dan pameran.Kusmana mencontohkan ketika produk UMKM direspons baik saat mengikuti pameran Gulfood 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari lalu.Pada pameran yang berlangsung selama sepekan itu, jelas Kusmana, kopi arabika yang dilabeli Hofland Coffee asal Subang banyak mencuri perhatian konsumen mancanegara. Hasilnya, kini pelaku UMKM tersebut mendapat orderan dari sejumlah negara seperti Arab Saudi dan Mesir.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Kalangan pakar dan akademisi perpajakan menyarankan kepada pemerintah untuk mendesain ulang konsep pembebasan sanksi dalam pengungkapan harta sukarela. Pakar Hukum Perpajakan Universitas Gadjah Mada meminta kepada otoritas fiskal untuk mengkaji ulang fasilitas ini. Pasalnya, pengungkapkan harta dalam RUU KUP tidak jauh beda dibandingkan dengan program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016. 

Pengungkapkan harta bersih sama pembebasan dalam teori penghapusan utang pajak. Program ini pernah diterapkan oleh pemerintah yakni Tax Amnesty 2016 dan Sunset Policy 2008. Jika tidak ada jaminan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, kebijakan pembebasan ini berisiko melemahkan kepatuhan wajib pajak. Penghapusan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela atau sunset policy menjadi isu utama dalam penyusunan RUU KUP. 

(Oleh - IDS)

Pemerintah membebaskan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas emas granula atau emas butiran. Tujuannya untuk membatu ketersediaan emas granula lantaran merupakan barang strategis bagi industri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Beleid ini diteken Presiden RI Joko Widodo pada 28 Juni 2021, dengan masa berlaku per tanggal 28 Juli 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan PP 70/2021 merupakan dukungan pemerintah untuk mendorong industri pengolahan emas dalam negeri. Aturan yang berlaku saat ini, PP Nomor 106 Tahun 2015 menjadikan harga jual emas batangan memiliki unsur PPN di dalamnya, Karena bahan emas granula sebagai salah satu bahan baku emas batangan dan perhiasan dikenakan PPN. Sementara emas batangan yang diimpor ke dalam negeri oleh pabrikan emas tidak kena PPN karena merupakan barang non-BKP (barang kena pajak). Dari sisi pabrikan penghasil emas granula justru lebih banyak mengekspor agar pajak masukan dapat dikreditkan. Selain itu bila dijual di dalam negeri emas granula dikenakan PPN. "Karena itu, harga emas batangan dalam negeri sulit untuk bersaing dengan harga emas batangan impor. Sehingga melalui PP 21/2021 diharapkan dapat menekan impor emas batangan dan mendorong industri pengolahan emas dalam negeri," kata Neilmaldrin kepada KONTAN, Rabu (14/7). Adapun emas granula yang terbebas PPN ini adalah emas berbentuk butiran dengan ukuran diameter paling besar 7 milimeter. Kemudian memiliki kadar kemurnian 99,99%.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung 3-20 Juli di Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdampak negatif pada pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Dalam sepekan terakhir, target vaksinasi 1 juta dosis per hari tak pernah tercapai. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menuturkan, penurunan jumlah vaksinasi ini penyebab utamanya adalah PPKM Darurat. Tak hanya itu, ada masalah lain yang juga menyebabkan pelaksanaan vaksinasi jalan lambat yakni tenaga kesehatan (nakes) saat ini tengah fokus melakukan upaya penurunan laju penularan Covid-19, sehingga nakes untuk vaksinator berkurang.

Agar bisa mengejar ketertinggalan pencapaian program vaksinasi dalam beberapa hari terakhir ini, Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah (door to door). Vaksinasi door to door ini untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap vaksin. "Metode vaksinasi door to door  yang kami gunakan, mengadopsi metode vaksinasi yang digunakan beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi," ujar Budi Gunawan, Kepala BIN, Rabu (14/7).

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kegiatan dunia usaha kembali lesu pada kuartal III-2021. Penyebabnya tak lain karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk meredam lonjakan pasien positif korona di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan BI menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang sebesar 9,77% atau lebih kecil dari 18,98% pada kuartal II-2021. "Meski melambat, ini masih berada di zona positif," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan tertulis, Rabu (14/7).

Survei BI menunjukkan sektor usaha yang mengalami tekanan terdalam industri pengolahan dengan SBT -1,84%. Kedua, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan dengan SBT -1,93%. Sektor lain yang diprediksi melambat adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan SBT sebesar 0,88%. BI juga melihat sektor yang melambat diantaranya adalah Pengangkutan dan Komunikasi dengan SBT 0,62% serta sektor keuangan, real estat dan jasa dengan SBT 1,83%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Fajar Budiono sependapat dengan survei BI ini. Ia menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat kegiatan usaha turun sekitar 20%. Ia berharap kebijakan ini tidak berkepanjangan dan bisa berakhir pada Juli 2021.