CEO & CoFounder Halodoc Jonathan Sudharta mengungkapkan, Halodoc merupakan platform yang memudahkan akses kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan digital. Layanan yang diberikan, mulai dari memudahkan pasien berkonsultasi dengan dokter, test Covid-19, sampai vaksinasi Covid-19. “Halodoc fokusnya di last mile. Karena fokus kita selalu memudahkan akses kesehatan untuk pasien,” ungkap Jonathan pada acara Investor Daily Summit (IDS) 2021 hari ke-3 atau terakhir pada Kamis (15/7). “Ketika pandemi datang, posisi kami sudah siap, dan transaksi itu terjadi,” tutur Jonathan. Bahkan, pada tahun ini, ia memprediksi nilai transaksi akan mengalami pertumbuhan yang ekstrim. Dia menyebut, dalam sebulan saja, pertumbuhan transaksi itu mencapai 200%. “Jadi, kalau kita lihat ini, orang dipacu dengan adanya keterbukaan terhadap teknologi, dan juga new normal,” jelas Jonathan.

(Oleh - HR1)

PT Chiyoda International Indonesia terpilih untuk menggarap kegiatan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) proyek Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Chiyoda International Indonesia. Kontrak tersebut mencakup pengerjaan proyek pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun serta fasilitas Precious Metal Refinery (PMR) di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan penandatanganan kontrak ini menegaskan komitmen PTFI untuk membangun smelter, sesuai dengan kesepakatan divestasi tahun 2018.

Penandatanganan kontrak kerja sama dilakukan oleh Direktur PT Chiyoda International Indonesia Naoto Tachibana dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, disaksikan secara virtual oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin, Chief Executive Officer (CEO) MIND ID Orias Petrus Moedak, President & Chief Financial Officer (CFO) Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, Chairman Chiyoda Corporation Masakazu Sakakida, dan Chiyoda Corporation President Masaji Santo. Direktur PT Chiyoda International Indonesia Naoto Tachibana juga menegaskan komitmennya untuk ikut berkontribusi bagi Indonesia melalui pembangunan Smelter Manyar. Nao to berharap, pengalaman dan kepe mimpinan Chiyoda sebagai salah satu perusahaan terkemuka di dunia akan membantu mewujudkan tujuan optimalisasi hilirisasi nasional.

(Oleh - HR1)

Perusahaan telekomunikasi asal Uni Emirat Arab (UEA), Etisalat, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelontorkan dana investasi hingga US$ 100 juta atau setara Rp 1,45 triliun untuk membangun pusat data (data center) di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, Nongsa Digital Park memiliki sekitar 160 perusahaan dengan 1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, untuk mendukung teknologi digital agar semakin berkembang di Kawasan BatamBintan-Karimun (BBK), pemerintah Indonesia telah meresmikan Nongsa Digital Park pada Maret 2018. Lokasi ini adalah proyek utama sebagai digital hub antara Indonesia dan Singapura. “Untuk Kawasan BBK, dipersiapkan menjadi hub logistik internasional untuk mendukung integrasi dan persaingan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata,” ujar Airlangga dalam rilisnya terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia.

Sementara itu, Telkom sendiri telah meresmikan data center NeuCentrIX ketiga di Meruya, Jakarta. Data center berstandardisasi tier-3 service level assurance ini dijaminkan memiliki downtime kurang dari 1,6 jam dalam satu tahun (99,98% guaranteed availability). Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan, langkah menghadirkan data center tersebut untuk mengakselerasi bisnis paltform digital sebagai salah satu fokus bisnis digital yang tengah dijalankan oleh Telkom. Saat ini, lanjut Dian, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. kian serius menggarap usaha produksi alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Emiten dengan kode saham PBRX ini pun akan menambahkan kegiatan usaha alat pelindung diri (APD) dan masker kain ke dalam anggaran dasar. Untuk itu, PBRX akan meminta restu pemegang saham soal penambahan kegiatan usaha tersebut saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun, pertimbangan menambah kegiatan usaha tersebut didorong oleh pandemi Covid-19 yang merebak sejak tahun lalu. Pandemi telah meningkatkan kebutuhan APD dan masker yang diperlukan oleh tenaga medis dan masyarakat.

PBRX sebenarnya sudah memproduksi APD dan masker kain untuk digunakan sendiri maupun didonasikan kepada pihak tertentu. Perseroan menegaskan dengan pengalaman puluhan tahun dalam memproduksi produk garmen menjadi nilai tambah perseroan dalam mendukung kebutuhan APD dengan merek I-PAN dan Mask-On. Penambahan kegiatan usaha ini juga sebagai bagian upaya perseroan meningkatkan kinerja di tengah pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. 

(Oleh - IDS)

Modus penipuan terkait layanan keuangan digital terus berkembang. Belakangan, marak praktik penipuan dengan mencatut nama-nama perusahaan teknologi finansial ternama atau menggunakan surat izin palsu. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima tawaran investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan. Ini sangat mengganggu integritas dan kredibilitas perusahaan yang dicatut namanya.

Wakil Ketua Umum I Aftech Karaniya Dharmasaputra menambahkan, pelaku menjerat korban dengan membuat akun media sosial dan grup aplikasi percakapan dengan memasang logo perusahaan ternama atau mencantumkan surat izin palsu seakan-akan merupakan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menjelaskan, penipuan ini terjadi di berbagai jenis aplikasi teknologi finansial (tekfin), mulai dari tekfin pinjaman antar pihak atau pinjaman online (pinjol), investasi pasar modal, dan koperasi. Korban yang terjerat biasanya mengalami kerugian mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing menjelaskan, baru-baru ini pihaknya telah menghentikan 11 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Sebanyak 11 entitas itu terdiri dari 5 perusahaan aset kripto tanpa izin, 2 kegiatan money game, 2 perusahaan forex dan robot forex, dan 2 kegiatan lainnya. Selama Januari-14 Juli 2021, OJK sudah memblokir 172 entitas pinjol ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjol ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun yang terhitung sejak 2011 hingga 2020.

Setelah lebih dari satu dekade diskusi, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam forum G20 menyepakati sistem perpajakan internasional dengan ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy. Kesepakatan ini mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu bilang, dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, berhak memajaki penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini memiliki omzet 20 miliar dengan keuntungan yang tinggi, minimum 10% dari omzet, sebelum pajak. "Indonesia berkesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia," kata Febrio Kamis (15/7).

Sementara kesepakatan Pilar II, ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya. Perusahaan multinasional dengan minimum omzet konsolidasi sebesar 750 juta, harus membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15% kepada negara domisili. Pilar II ini menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom, sehingga bisa menghadirkan sistem perpajakan internasional yang adil dan inklusif. "Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif PPh efektif di bawah 15%," ujar Febrio. Namun, Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan menarik investasi. Sehingga, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, tapi fundamental. Persetujuan global ini disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD atau G20 Inclusive Framework on BEPS. Selanjutnya kesepakatan teknis ini akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Oktober 2021.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari satu tahun, membuat angka kemiskinan melejit. Tak hanya itu, jurang penghasilan antara si kaya dengan si miskin juga semakin menganga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Angka ini naik 1,12 juta orang dari Maret 2020. Sehingga, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 ini sebesar 10,14%, naik 0,36% poin dari persentase penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 9,78%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu, jumlah orang miskin terlihat menurun. "Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun 0,01 juta orang dan secara persentase, turun 0,05% poin dari September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kategori penduduk miskin ini masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan per kapita per bulan. Adapun bulan Maret lalu, garis kemiskinan Indonesia tercatat Rp 472.525 per kapita per bulan, naik dari Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020. "Kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi pola konsumsi masyarakat, juga dipengaruhi kenaikan harga-harga komoditas di garis kemiskinan yang ada, seperti beras, rokok, dan lain-lain. Selama ini harganya naik atau inflasinya tinggi, maka garis kemiskinan juga akan tinggi," tambahnya.

Sementara itu, BPS mengukur tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) juga meningkat. Catatan BPS, rasio gini per Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dari 0,381 pada Maret 2020. Semakin tinggi gini rasio atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tinggi ketimpangan. Tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Rasio gini di perkotaan sebesar 0,401 sementara di pedesaan 0,315.

Ekspor dan impor Indonesia pada Juni 2021 terlihat membaik. Neraca perdagangan pun kembali surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor Juni 2021 sebesar US$ 18,55 miliar, naik 9,52% dibanding dengan Mei atau naik 54,56% year on year (yoy). Bahkan, nilai ekspor ini paling tinggi sejak Agustus 2011. Pada saat itu, ekspor mencapai US$ 18,64 miliar. "Ekspor secara total maupun ekspor non migas ini meningkat selama 2021. Semoga tren ini terjadi di bulan-bulan berikutnya sehingga ekonomi menuju pemulihan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kamis (15/7).

Kenaikan ekspor sejalan dengan meningkatnya harga komoditas seperti minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) naik 7,24% month to month (mtm) atau naik 91,47% yoy. Beberapa komoditas non migas yang mengalami peningkatan harga seperti batubara naik 21,42% mtm dan secara tahunan meroket 148,94% yoy. Lalu nikel naik 2,29% mtm dan 41,27% yoy, dan timah naik 0,79% mom dan 93,03% yoy. Nilai impor Juni, tercatat sebesar US$ 17,23 miliar. Angka ini juga naik signifikan sebesar 21,03% mtm dan naik 60,12% yoy. Nilai impor ini merupakan yang tertinggi setelah Oktober 2018 yang pada saat itu mencetak nilai impor sebesar US$ 18,64 miliar. Peningkatan impor tersebut didorong oleh peningkatan berbagai impor Indonesia menurut penggunaan barangnya, termasuk impor bahan baku atau penolong yang naik signifikan 19,15% mom dan 72,09% yoy menjadi US$ 13,04 miliar.

Pemajakan atas ekonomi digital tinggal menunggu waktu setelah menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sepakat untuk mendukung penerapan solusi berbasis konsensus dua pilar yang sebelumnya disetujui oleh 132 dari 139 negara anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. Ini sekaligus momen bersejarah yang bakal mengubah platform perpajakan internasional, serta membuka gerbang pemajakan atas perusahaan digital yang ada di Tanah Air. Selanjutnya, detail teknis dari kedua pilar tersebut akan difinalisasi pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 Oktober 2021.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global, khususnya terkait dengan Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Titik terang ini juga menjadi langkah untuk mengantisipasi persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau race to the bottom, serta menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.“Bagi Indonesia, kesepakatan yang dihasilkan dari upaya yang besar ini sangat penting. Hal ini selaras dengan reformasi perpajakan yang saat ini sedang dilakukan, khususnya di area perpajakan internasional, sebagaimana diusulkan di dalam RUU KUP,” kata Sri Mulyani, Kamis (15/7).Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, tercapainya kesepakatan ini menunjukkan keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya terkait penanganan BEPS.BEPS merupakan salah satu tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Sektor jasa menjadi prioritas dalam perpanjangan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) sejalan dengan belum meredanya dampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor tersebut antara lain jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa konstruksi, serta jasa akomodasi. Fasilitas yang bisa diakses adalah tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu. Adapun wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kemudian, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, dan wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. 

(Oleh - IDS)