Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli guna menekan lonjakan kasus Covid 19. Setelah itu akan dilonggarkan dengan menerbitkan aturan baru sebagai dasar hukum penerapan kebijakan itu. Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apkulindo) Masbukhin Pradhana mengatakan, para pengusaha kuliner sedikit lega dengan adanya sedikit pelonggaran PPKM untuk para pedagang kaki lima.

Sesuai kebijakan baru pemerintah, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk pengunjung 30 menit.

Ketua Umum Apkulindo DKI Jakarta sekaligus Founder NoMi-NoMi, Rlifqi Mohamad Amiruddin Syaukani mengatakan, PPKM Darurat menyebabkan pelaku usaha kuliner mengalami dampak yang kian berat. Penjualan kami turun 80% dari biasanya dan karyawan jadwalnya dibuat satu hari masuk 2 hari libur, karena kami hanya pakai 30 persen karyawan perhari. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pengurangan karyawan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan adanya empat risiko yang berlangsungnya pemulihan ekonomi global sejak semester l - 2021. Meskipun dengan cerita yang positif dan sangat baik pada semester l-2021, namun kita melihat ada risiko yang muncul juga dimuiai pada semester terutama di kuartal II.

Sri Mulyani menyebutkan pertama adalah kemunculan varian Delta yang menimbulkan risiko pengetatan atau restriksi sehingga menghambat penundaan normalitas aktivitas di banyak negara. la mengatakan varian Delta yang muncul di india sehingga pada Maret, April, dan Mei, menimbulkan dampak luar biasa terhadap ekonomi serta masyarakat sekarang telah tersebar di lebih dari 130 negara.

Risiko kedua adalah pelaksanaan program vaksinasi yang tidak merata antarnegara maupun dalam satu negara sehingga menyebabkan pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi tidak seragam. Akses vaksinasi dan kemampuan penetrasi vaksinasi manyebabkan risiko karena selama Covid-19 belum bisa ditangani maka dia akan terus melakukan penularan dan bermutasi .

Risiko ketiga adalah kenaikan inflasi di AS yang dalam dua bulan berturut-turut di atas 5 persen atau jauh di atas target inflasi AS yaitu sekitar 2 persen. Hal tersebut memukul daya beli masyarakat AS terutama kelompok menegar dan bawah, mengancam pemulihan, serta menimbulkan berbagai proyeksi terhadap langkah Federal Reserve (Fed) dalam merespon inflasi di AS ini.

Risiko terakhir adalah gangguan supply dan kenaikan inflasi di banyak negara khususnya negara maju yang mempengaruhi kelancaran produksi maupun kenaikan biaya produksi. Kita berbagai kemungkinan dari sisi supply dan kenaikan inflasi itu terhadap sisi produksi di seluruh dunia.

Neraca perdagangan periode Juni 2021 mencatatkan surplus sebesar 1,32 millar dolar AS. Surplus ini menunjukkan tren surplus neraca perdagangan bulanan terus berlanjut sejak Mei 2020. Selain itu, kinerja ekspor periode Juni 2021 mencatatkan rekor baru sejak Agustus 2011 dengan mencatatkan nilai sebesar18,55 millar dolar AS.

Menurut Mendag Lutfi, surplus neraca perdagangan bulan Juni 2021 ditopang oleh surplus neraca non-migas sebesar 2,38 millar dolar AS dan terkontraksi defisit neraca migas sebesar 1,07 miliar dolar AS. Selain itu Mendag Lutfi juga mengatakan, Indonesia mencatatkan surplus dengan beberapa negara mitra dagang utama pada Juni 2021.

Dari sisi ekspornya, nilai total ekspor Indonesia pada Juni 2021 tercatat sebesar 18,55 miliar dolar AS. Angka ini naik 9,52 persen secara bulanan (MoM) dan secara tahunan naik sebesar 54,46 persen (YoY). Peningkatan kinerja ekspor pada Juni 2021 ini didorong oleh peningkatan ekspor sektor migas sebesar 27,23 persen (MoM) dan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 8,45 persen (MoM).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan restoran (PHRI) Hartyadi Sukamdani menyebut bahwa pemerintah masih memiliki tunggakan biaya isolasi mandiri (isoman) pasien covid-19 sebesar Rp196 millar. Layanan isoman pasien Covid-19 itu tersebar di 21 hotel di DKI Jakarta. Sampai saat ini belum dibayar, masih berproses ada sekitar Rp196 millar untuk isoman.

Sebetulnya, tagihan itu sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Menurut Hariyadi, prosesnya menunggu persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Ini nanti harusnya masuknya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena awalnya order (pesanan) dari sana, permintaannya dari BNPB lalu sampaikan ke daerah.

Berkaca dari tunggakan itu, apabila pemerintah ingin kembali bekerja sama dengan pengusaha hotel, Hariyadi berharap sistem pembayaran bisa diperbaiki. la meminta agar pemerintah pusat mencontoh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran biaya isoman ini.

PT Bank Central Asia Tbk atau Bank (BCA) mencermati bahwa kebutuhan untuk memiliki hunian tetap tinggi meski pandemi covid 19 masih berlangsung di semester II tahun 2021 ini. Hal ini menjadi salah satu pendorong BCA untuk kembali menggelar KPR BCA Onlinexpo.

Kegiatan itu berupa gelaran expovirtual yang mempertemukan nasabah maupun masyarakat umum dengan developer perumahan dan apartemen, kantor property agent yang menyediakan hunian implan di berbagai wilayah secara online.

Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, hingga 20 Juli 2021 ini, ditengah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, antusiasmenya masyarakat hadir digelaran expo virtual lumayan positif. Capaian dari hasil gelaran ini belum disampaikan. Namun pihaknya optimis bisa memberi nilai tambah. Apalagi BCA mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR hingga Mei 2021 ini cukup bagus.

Mengantisipasi tingginya konsumsi LPG pada momen Idul Adha 1442 H, PT Pertamina (Persero) Subholding Commercial and Trading Regional Sulawesi menambah pasokan Tabung LPG 3 Kg sebanyak 932.520 tabung se-Sulawesi.

Penambahan alokasi pasokan LPG 3 kg tersebut lebih banyak 6,34 persen dibandingkan konsumsi normal bulan Juli. Adapun rinciannya di enam provinsi ialah, Sulawesi Selatan sebanyak 605. 120 tabung. Sulawesi Tengah 68.320 tabung, Sulawesi Utara 74.840, Sulawesi Tenggara 66.080, Gorontalo 73.920 dan Sulawesi Barat 44. 240.

la mengatakan, penambahan alokasi tersebut dilakukan untuk antisipasi kenaikan konsumsi LPG akibat pembatasan yang diperketat. Sehingga menyebabkan aktivitas di rumah meningkat.

PALEMBANG - Potensi ekosistem keuangan syariah di Sumsel cukup besar. Namun pengembangan dan penggarapan potensi tersebut belum maksimal. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Hari Widodo mengatakan potensi ini seharusnya bisa dikembangkan lagi.

"Ekosistem keuangan ini sangat besar dan saling berkaitan, mulai dari fashion, halal food, dan lainnya. Mulai dari proses hingga alat pembayaran. Termasuk UMKM dan syariah," ujarnya saat bincang bareng media secara virtual, kemarin. Saat ini banyak UMKM gunakan pembiayaan syariah termasuk platform pembayaran digital.

"Di masa PPKM ini banyak UMKM atau toko tutup, tapi mereka tetap buka online pada sore hingga malam tentu menggunakan pembayaran syariah,” tegasnya. Bicara keuangan syariah," Hari mengatakan zakat, infak dan Sodakoh (iswaf) bisa jadi jaring pengaman sosial. Manakala pandemi Covid-19 dengan PPKM darurat ditetapkan, banyak orang melakukan sedekah dan berdonasi. Masyarakat bisa manfaatkan dan kumpulkan dana guna bantu atasi masalah masyarakat, juga redistribusi ekonomi.

la menambahkan, keuangan syariah dan literasi syariah perlu didorong mengingat masih belum banyak yang mengetahui dan memanfaatkannya. Padahal ini bisa sejahterahkan umat. la mencontohkan banyak yang berpikir dan beranggapan berwakaf ketika cukup dan usia lanjut. Padahal di Riau wakaf dilakukan kalangan milenial untuk pembangunan proyek air bersih bagi warga.

Hari mengatakan guna sosialisasikan keuangan syariah, BI menyusun buku ekonomi dan keuangan syariah. Nantinya buku itu akan disebar ke masjid-masjid untuk jemaah, terutama saat salat Jumat. Dengan begitu literasi dan keuangan syariah akan sampai. Industri Bukit Asam (SIBA) Jamur bernama Kelompok Jamur Tiram "Bukit Mandiri" di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. Rahmawati dan suaminya membuka lembaran usaha jamur tiram kembali. "Bantuan ini membuatnya bangkit dari keterpurukan, Juni kemarin panen perdana sebanyak 5 ribu baglog,” ucapnya.

Dikatakan, atas kepercayaan dari perusahaan melalui pola mitra binaan PTBA, Rahmawati akan tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kreasi produk olahan jamur. "Kita akan menambah banyak lagi varian-varian menarik dari jamur, sehingga tetap eksis dan memperluas pangsa pasar.

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR RI.

RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5 persen atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25 persen untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itu malah yang akan mengakomodir pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini. Dalam Naskah Akademik RUU KUP disebutkan, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Terhadap BKP yang tergolong mewah berupa kendaran bermotor akan tetap dikenakan PPnBM. Tahap kedua pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Artinya, pada tahapan ini kendaraan bermotor tak lagi dibanderol PPnBM. Pemerintah meyakini, perubahan PPnBM menjadi PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan prosentase peningkatan tarif PPN.

Selisih penerimaan negara akibat peralihan skema pengenaan pajak terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah dan yang berupa kendaraan bermotor akan terkompensasi apabila terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif PPN 25 persen. Sebagai informasi dengan aturan yang berlaku saat ini, PPnBM terutang hanya satu kali, yakni pada saat penyerahan BKP pengusaha yang menghasilkan barang-barang tersebut, atau saat impor BKP mewah. Sementara PPN terutang pada setiap rantai penyerahan BKP selama pengusaha atau pihak penjual merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Meski tarif PPN 25 persen persen lebih rendah dibandingkan beberapa tarif berjenjang PPnBM, tapi pungutan PPN akan lebih sering.

Adapun, pemerintah telah mengkaji ada dua manfaat dari adanya rencana kebijakan baru tersebut. Pertama, efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan skema PPnBM. Kedua, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah kelompok BKP yang tergolong mewah seperti barang-barang fesyen berupa tas, arloji dan pakaian mewah, atau barang-barang elektronik dengan spesifikasi tertentu yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. "Sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada penambahan penerimaan negara,” sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademik RUU KUP.

Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Duolingo, aplikasi ponsel pintar untuk pembelajaran bahasa yang telah berkembang pesat selama pandemi virus corona, berencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO). Dari pencatatan saham publik tersebut, perusahaan berpotensi meraih valuasi lebih dari US$ 4 miliar. Dalam keterbukaan kepada otoritas bursa setempat pada Senin (19/7), Duolingo menyatakan harga IPO saham perusahaan akan dihargai US$ 85-95. Saham diharapkan untuk debut di Nasdaq dalam beberapa minggu mendatang dengan kode saham DUOL.

(Oleh - HR1)