Angka kasus positif Covid-19 di Indonesia belum mereda sehingga mengusik tingkat kepercayaan investor. Pelaku pasar modal juga wait and see. Kondisi ini menyebabkan rencana anak usaha BUMN untuk go public atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia bisa terhambat. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), misalnya, akan mengantarkan anak usahanya, Subholding Sarana Infrastruktur, untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Subholding yang terbentuk pada 30 Juni 2021 itu meliputi PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Krakatau Daya Listrik, PT Krakatau Tirta Industri, dan PT Krakatau Bandar Samudera. Subholding Sarana Infrastruktur berisi perusahaan yang bergerak di bidang layanan kawasan industri terintegrasi dengan empat area utama, yakni kawasan industri, penyediaan energi, penyediaan air industri dan pelabuhan.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim menyampaikan, pihaknya sedang mengawal proses pencarian investor strategis untuk Subholding Sarana Infrastruktur. Tahap ini akan dituntaskan pada kuartal III-2021. Kemudian IPO rencananya pada kuartal I-2022, ungkap dia, Rabu (21/7). Investor strategis yang dimaksud Silmy berbentuk kemitraan melalui Indonesia Investment Authority (INA) atau Sovereign Wealth Fund(SWF). Silmy optimistis, proses IPO anak usaha KRAS berjalan lancar meskipun ada ketidakpastian pandemi Covid-19 maupun kondisi ekonomi nasional. KRAS mengklaim Subholding Sarana Infrastruktur memiliki kinerja yang baik sehingga layak IPO. Kami tidak ada kekhawatiran, imbuh dia. Sementara PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) juga tengah bersiap untuk IPO di BEI.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuka pelatihan bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebanyak 26 ribu UMKM produsen akan diberikan pendampingan dan fasilitas agar bisa mempercepat masuk tahapan penjual aktif (active selling) di platform digital, atau daring. Plt Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo I Nyoman Adhiarna mengatakan, pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM akan dilakukan oleh 90 orang fasilitator yang berlokasi di 10 Destinasi Kawasan Pariwisata Prioritas (DKPP) Tanah Air. DKPP terdiri atas Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), dan Mandalika (Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya, ada Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), serta dua provinsi di pulau Jawa, yakni Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Menurut dia, pelatihan tahap I telah berlangsung pada 3-4 Juli 2021. Tahap kedua akan dimulai 1-2 Agustus 2021. Tahap III, pelatihan akan berlangsung di bulan Agustus hingga November 2021. Kemudian, pada tahap akhir, pelaksanaan kegiatan mulai dari November sampai Desember tahun ini. Nyoman Adhiarna menyampaikan bahwa Kemkominfo akan memberikan toolkit berupa pulsa gratis akses internet, online training, dan aplikasi aggregator gratis bagi para peserta UMKM. Pelaku UMKM pun akan didorong untuk memanfaatkan teknologi digital melalui pendampingan dan fasilitasi.

(Oleh - HR1)

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid mengatakan, pengembangan konsep blue economy melalui pemanfaatan lautan dan kemaritiman Indonesia secara lebih luas akan dapat mempercepat kemajuan ekonomi nasional. Langkah ini didukung pula dengan sumber daya kemaritiman Indonesia yang berlimpah serta pengembangan sistem logistik di banyak pelabuhan Tanah Air, yang akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Pengembangan ekosistem logistik Indonesia yang sedang dibangun banyak pelabuhan di seluruh Indonesia diharapkan tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk dan perekonomian Indonesia, tetapi juga memfasilitasi pendayagunaan sumber kemaritiman Indonesia yang tersedia berlimpah sejak ratusan tahun lalu, guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Arsjad dalam webinar “Menjadi Eksportir Baru 4.0 Blue Economy Product yang digelar Sekolah Ekspor, Rabu (21/7).

(Oleh - HR1)

Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 terlihat mulai menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk 8 juta kelompok penerima hingga kini serapannya masih rendah. Dari alokasi dana tersebut, realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Kami meminta seluruh daerah segera meningkatkan akselerasi dalam penyerapan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, sepekan terakhir mulai terlihat adanya kenaikan penyerapan dana penanganan Covid-19 dalam anggaran pemerintah daerah.

Hal ini terjadi setelah dilakukan asistensi dan pemantauan kepada seluruh provinsi. Asistensi dilakukan mengingat pada masa pandemi pola belanja anggaran pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal. Dengan kata lain, serapan anggaran baru menanjak pada akhir tahun.

Total penyesuaian APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 secara agregat provinsi/kabupaten/kota pada 9 Juli 2021 Rp 37,07 triliun. Pada 17 Juli 2021, nilai anggaran ini naik menjadi Rp 37,29 triliun.

Kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) seharusnya bisa mendorong tumbuhnya public private partnership (PPP) untuk mendukung perkembangan sektor-sektor potensial di Tanah Air. Namun, kemudahan berusaha belum terwujud, karena terganjal regulasi dan rumitnya birokrasi perizinan. Seiring dengan itu, peringkat EoDB Indonesia dalam Indeks EoDB 2020 tetap berada di 73, sama seperti 2019. Itu artinya, ini di bawah target Presiden Joko Widodo, yaitu peringkat 40 di 2019. Indeks EoDB dikeluarkan oleh Bank Dunia dan dirilis secara rutin setiap tahunnya. Pada 2019, Indonesia menduduki peringkat 73, sedangkan pada 2017 dan 2018 masing-masing 91 dan 72.

Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia mencapai 23 hari, yang mencakup 11 prosedur dan terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan dan izin gangguan yang masih diberlakukan di beberapa daerah. Peneliti CIPS Arumdriya Murwani menerangkan, rumitnya birokrasi perizinan membuat orang lebih memilih bertahan di ranah informal, meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost, seperti perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap minat usaha informal untuk mendaftarkan usahanya menjadi formal dan minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

(Oleh - HR1)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia,” kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/7).

Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

(Oleh - HR1)

Penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) dikabarkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari empat kali selama masa penawaran awal (bookbuilding). Unicorn itu disebut-sebut mematok harga IPO di batas atas, yaitu Rp 850 per saham. Menurut laporan Reuters yang mengutip sejumlah sumber, pesanan saham Bukalapak mencapai lebih dari US$ 6 miliar atau Rp 87,6 triliun. Padahal, Bukalapak menargetkan dana hasil IPO hingga US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,9 triliun. Perusahaan all-commerce ini telah menggelar bookbuilding pada 9-19 Juli 2021.

Dari sisi penjamin emisi efek (underwriter), Direktur Mandiri Sekuritas Theodora Manik menyatakan bahwa animo nasabah Mandiri Sekuritas terhadap IPO Bukalapak sangat besar. Hal ini terlihat dari naiknya jumlah nasabah investor ritel baru, seiring informasi bahwa Mandiri Sekuritas merupakan salah satu penjamin emisi efek dalam aksi korporasi besar ini. “Nasabah menyambut baik, tapi kami belum bisa bicarakan detailnya karena bookbuilding baru selesai. Yang pasti baik nasabah yang existing maupun nasabah baru yang berminat pada IPO ini animonya tinggi,” kata dia. Animo besar tersebut juga dilontarkan oleh Head of Wealth Management Division Mirae Asset Sekuritas Fajrin Noor Hermansyah. Indikatornya tercermin dari penambahan jumlah nasabah Mirae baru-baru ini dan banyak pertanyaan yang muncul dari investor.

(Oleh - HR1)

Bareskrim Polri tengah menangani empat kasus dugaan tindak pidana penimbunan sekaligus permainan harga jual tabung oksigen untuk pasien Covid-19 di Indonesia. Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengemukakan bahwa keempat perkara tersebut tengah dalam proses pendalaman tim penyidik di Bareskrim Polri. Kendati demikian, Agus tidak menjelaskan lebih terperinci keempat perkara tersebut apakah penyidik sudah menetapkan tersangka atau belum. Agus mengancam akan menindak tegas oknum masyarakat yang berupaya menimbun sekaligus memainkan harga tabung oksigen untuk meraup keuntungan pribadi selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, pembelian tabung oksigen melalui daring juga perlu diwaspadai oleh masyarakat karena berisiko menjadi korban penipuan.Tingginya permintaan akan tabung oksigen dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan.Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Jawa Barat Dadang Wihana mengatakan penipuan telah dialami warga yang kemudian melakukan transfer sejumlah uang.

(Oleh - HR1)

(Oleh - HR1)

Investor pasar modal dari kalangan generasi milenial tercatat mengalami pertumbuhan. Salah satunya di Mandiri Sekuritas yang mencatat pertumbuhan nasabah ritel 73%. Direktur Mandiri Sekuritas Theodora VN Manik mengungkapkan pertumbuhan nasabah ritel ini karena perkembangan digital yang sangat masif. Karena pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih digital. Pertumbuhan nasabah 73% yoy, dan pertumbuhan dari investor milenial dan gen z 91%, Transaksi online naik 235%, transaksi harian 220%.

Kenaikan nasabah ritel ini karena likuiditas yang terbilang besar di market, Apalagi suku bunga deposito juga terus menurun sehingga para investor membutuhkan hasil investasi yang baik. Makanya dana mengalir ke pasar saham dan obligasi.

Pada Semester I 2021 pendapatan usaha Mandiri Sekuritas mencapai Rp 465 miliar naik 61% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Laba bersih per 30 Juni 2021 tercatat Rp 94 miliar meningkat signifikan 201% dibandingkan periode 2020.

Secara total imbal hasil, Investasi di pasar obligasi pada Kuartal II 2021 sebesar +3,4%, menghapus imbal hasil negatif di Kuartal I 2021 yang tercatat 2,4%, sehingga secara year-to-date pasar obligasi mencatatkan +1%, yang berarti melanjutkan tren kinerja yang baik.