Meskipun destinasi wisata di Kota Palembang harus ditutup karena situasi zona merah. Namun hal itu tidak membuat agrowisata edukasi Sungai Jawi kehilangan seluruh pendapatan utamanya. Salah satunya, dari kolam lele edukasi percontohan sistem bioflok misalnya. Meski tidak ada kunjungan edukasi, hasil panen lele setiap tiga bulan juga cukup menguntungkan.

Ketua kelompok sadar wisata Sungai Jawi sekaligus mentor lele bioflok, Hendi mengatakan pengembangan budidaya lele modern ini telah dimulai sejak April 2020. "Mulanya dulu kita awali dengan membuat kolam lele bioflok di TPS 3R Kalidoni, tapi itu hanya sebagai sebatas contoh edukasi, nah saya ingin membuktikan kepada masyarakat kita bisa membuat ini dalam skala bisnis, makanya kita buat di agrowisata Sungai Jawi," ujarnya.

Beruntung keinginan tersebut diwujudkan dengan datangnya bantuan sosial berupa hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palembang. Berupa sarana prasarana pembuatan 10 kolam terpal, rangka besi kolam bundar diameter 3 meter dan tinggi 1,5 meter, benih, pakan, hingga bangunan rangka baja dan kebutuhan lainnya.

Butuh waktu tiga bulan dari masa penebaran benih hingga lele siap panen. Setidaknya, sudah 3 kali panen hingga saat ini. Pengelolaan diurus oleh 10 orang anggota kelompok yang bergantian setiap harinya memantau air dan pemberian pakan.

Hendi mengatakan, kolam lele sistem bioflok lebih menitik beratkan pada penggunaan mikroba. "Kalau kolam biasa kan tidak memakai mikroba, sehingga ikan bisa cepat besar, pakan bisa berkurang 20 ada sampai 30 persen," ungkapnya. Kemudian, keuntungan kolam bioflok adalah air tidak berbau. Lantaran kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam diolah kembali oleh mikroba. Alhasil di kolam dengan sendirinya akan memunculkan kutu air, lumut sebagai pakan alami ikan. Pelet pun yang kita kasih ke ikan juga direndam dulu dengan mikroba, supaya pakan lebih lembut dan memudahkan pencernaan," jelasnya. Mikroba tersebut bisa diperoleh di pasar-pasar perikanan pertanian. Biasanya sebelum budidaya, ada treatment yang terlebih dahulu dilakukan pada kolam bioflok. Yakni dengan memasukkan air setinggi 30 cm, pemberian pupuk kandang dan dilanjutkan dengan penyebaran mikroba. Sehingga pupuk kandang tersebut diurai oleh mikroba.

Alhasil timbullah jentik nyamuk, kutu air, cacing darah. Begitu bibit ikan masuk, kolam sudah dipenuhi pakan yang cukup. "Dengan adanya mikroba, endapan air yang kotor kembali diurai jadi bersih lagi, jadi tidak perlu sering ganti air, kalau kita cukup pasang aerator tiap kolam untuk suplai oksigen," katanya.

Total ada 30.000 benih lele yang ditebar atau 3.000 benih di setiap kolamnya. Setiap panen, rata-rata per kolam didapatkan 500 kg ikan lele. Secara keseluruhan kolam ada 4-5 ton ikan yang dipanen. Dibanding kolam biasa, persentase bibit ikan mati lebih kecil sekitar 5%.

Diakuinya untuk penjualan lele tergolong mudah. Kebutuhan di Kota Palembang tergolong mudah, pecel lele di mana-mana, justru selama ini lele di Palembang kebanyakan dipasok dari Lampung Linggau dan Jambi. "Sekarang kalau dengar kita panen, orang datang panen sendiri, nimbang sendiri, kita tinggal terima duit," bebernya. Pembelinya langsung dari pengurus paguyuban pecel lele yang datang ambil ikan hasil panen. Apalagi menurutnya sekarang lebih mudah, lewat medsos cukup pasang di IG atau FB pembeli langsung datang.

Di tengah pandemi Covid-19, sejumlah perusahaan teknologi kian bergigi. Dari rahim ekonomi digital ini pula, lahir para triliuner dan miliarder milenial yang melesat bersama ekspansi perusahaan yang mereka besarkan. Sederet taipan muda yang dimaksud adalah para pendiri dan tokoh kunci start up digital tersebut. Dari Bukalapak.com, yang pada Agustus nanti akan IPO, muncul tiga nama pendirinya yaitu Achmad Zaky, Muhammad Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. Ketiganya mencatatkan nilai kepemilikan saham di atas Rp 1 triliun.

Berdasarkan prospektus Bukalapak, Zaky memiliki 4,45 miliar saham. Dengan kisaran harga IPO antara Rp 750 hingga Rp 850 per saham, nilai kepemilikan Zaky mencapai Rp 3,34 triliun-Rp 3,78 triliun. Dengan hitungan sama, nilai maksimal kepemilikan saham Fajrin dan Nugroho di Bukalapak masing-masing mencapai Rp 2,32 triliun dan Rp 1,82 triliun.

Ihwal rencana go public, Chief Executive Officer Bukalapak, Rachmat Kaimuddin Jumat pekan lalu mengungkapkan, Bukalapak optimistis mampu memperkuat jaringan bisnis, membentuk ekosistem digital, serta turut memajukan UMKM di Indonesia. Oh iya, Rachmat juga memiliki saham di Bukalapak dengan kisaran nilai Rp 78,22 miliar- Rp 88,65 miliar.

Lompatan besar juga diciptakan para pendiri GoTo, perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, pada Mei 2021. Nilai valuasi GoTo disebut-sebut mencapai sekitar USS 17 miliar. Nilai aset pendiri Gojek, Nadiem Anwar Makarim yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, telah melonjak lebih dari 321 kali lipat menjadi Rp 4,22 triliun dari kepemilikan saham Gojek. Angka ini dihitung berdasarkan valuasi investasi Telkomsel di Gojek. Telkomsel membenamkan USS 450 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun untuk memiliki 89.125 unit saham Gojek.

VENESIA, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Minggu (11/7) mengatakan, mekanisme global baru untuk mengutip pajak lebih besar dari perusahaan-perusahaan multinasional yang untung tinggi, mungkin belum siap masuk meja wakil rakyat masing-masing negara pendukung hingga musim semi 2022. Yellen mengatakan itu pada konferensi pers usai pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok negara G-20 di Venesia, Italia. Menurut dia, progres Pilar 1 - berdasarkan kesepakatan pajak 132 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) - tentang realokasi hak-hak perpajakan akan sedikit lebih lamban dibandingkan pajak minimum korporasi global sedikitnya 15%.

Bagian Pilar 1 dari perjanjian itu akan mengakhiri penerapan pajak sepihak atas layanan digital. Gantinya adalah mekanisme baru untuk memungut pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut di mana pun mereka menjual produk dan layanannya. Bukan lagi berdasarkan domisili kantor pusat dan hak kekayaan intelektualnya (haki). Seorang pejabat Depkeu AS mengatakan, hal tersebut akan membutuhkan perjanjian pajak multilateral. Yang negosiasinya bakalan memakan waktu lama. “Pilar 1 akan berjalan lebih lamban. Tapi kami tetap akan mengupayakannya bersama Kongres. Mungkin akan siap pada musim semi 2022 dan kami akan berusaha teguh apa yang dibutuhkan untuk implementasinya,” tutur Yellen, yang dikutip CNBC.  Kelompok tersebut mendukung komponen-komponen utama dari dua pilar dimaksud. Yakni realokasi laba perusahaan-perusahaan multinasional dan pajak minimum global.

(Oleh - HR1)

VENESIA, Pertemuan tingkat menteri keuangan (menkeu) dan gubernur bank sentral kelompok negara G-20 di Venesia, Italia menghasilkan sejumlah kesepakatan pada Sabtu (10/7) waktu setempat. Berikut ini adalah butir-butir utama kesepakatannya. Reformasi Pajak Global, Dalam pernyataan akhirnya, para menteri G-20 mendukung kerangka kerja reformasi pajak global yang disetujui pada 1 Juli 2021 dan hingga sekarang telah didukung oleh 132 negara dan teritori di seluruh dunia. Perjanjian itu disebut bersejarah dalam mewujudkan arsitektur pajak internasional yang lebih adil dan stabil. Hal utama dari reformasi ini adalah penerapan tarif pajak minimum global 15% terhadap perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Dan realokasi hak pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut dari negara atau teritori mereka.  Risiko pemulihan, G-20 menyatakan bahwa prospek ekonomi global telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Berkat suksesnya program vaksinasi Covid-19, tapi pandeminya belum berakhir. Akses Vaksin, G-20 menyerukan pembagian vaksin yang merata secara global. Imunisasi terhadap virus Covid-19, kata mereka, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Bantuan bagi Negara Berkembang, G-20 mendukung inisiatif Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meningkatkan bantuan bagi negara-negara yang kesulitan mengatasi pandemi Covid-19. G-20 mendesak agar implementasinya dapat berjalan pada akhir Agustus 2021. Perubahan Iklim, Pernyataan akhir G-20 menyinggung penetapan harga karbon sebagai instrumen yang memungkinkan dalam perang melawan pemanasan global. Hal ini baru pertama kali termuat dalam komunike pertemuan tingkat menkeu G-20.

(Oleh - HR1)

VENESIA, Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Minggu (11/7) mendesak Uni Eropa (UE) untuk mempertimbangkan lagi rencana penerapan pajak digital, yang dianggap diskriminatif karena paling banyak menyasar raksasa-raksasa teknologi dari AS. Yellen juga mengatakan bahwa dukungan terhadap kesepakatan reformasi pajak global membuat pajak digital itu menjadi mubazir. “Perjanjian yang sudah dicapai di OECD menyerukan kepada negara-negara untuk setuju mencabut pajak-pajak digital eksisting yang dianggap oleh Amerika Serikat diskriminatif dan agar di masa depan tidak mengambil langkah-langkah serupa,” kata Yellen kepada para wartawan, yang dikutip AFP. Jadi, tambah dia, sekarang terpulang kepada Komisi Eropa dan para anggota UE untuk mengambil keputusan. Yang jelas, ujar Yellen, negara-negara sudah sepakat untuk di masa depan tidak menerapkan dan mencabut pajak-pajak yang diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan AS.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia memerlukan dukungan dan kontribusi dari penyedia teknologi yang mumpuni. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pun diyakini sebagai kunci terselenggaranya kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi. Penegasan tersebut mengemuka pada penyelenggaraan WebSummit ‘Satu Data Indonesia’ hari kedua yang mengusung tema ‘SPBE dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang digelar pada Jumat (9/7) pekan lalu.

Membuka Websummit, Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, mewakili penyelenggara, mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung tahun 2021 menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia pun menyebut, penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi (TIK), antara lain Huawei, XL Axiata, BigBox, dan pengembang teknologi lain, perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 6 Juli 2021, kebutuhan oksigen medis meningkat menjadi 2.333 ton per hari, sedangkan kemampuan pasokan industri nasional hanya 1.578 ton. Artinya, terdapat defisit oksigen medis sekitar 575 ton per hari. “Kemenperin (Kementerian Perindustrian) mendapatkan tugas mencari sumber-sumber oksigen tambahan, baik dari peningkatan kapasitas produksi maupun impor. Saat ini, kami sudah mengamankan suplai sekitar 922 ton oksigen per hari, baik yang didapat dari impor maupun lokal,” jelas Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, akhir pekan lalu. Itu sebabnya, 

Menperin berterima kasih kepada perusahaan manufaktur yang menyumbangkan oksigen, seperti Grup Indorama. PT IndoRama Synthetics Tbk dan PT Indorama Ventures Indonesia masing-masing mendonasikan 400 unit dan 200 unit oxygen concentrator. Bantuan tersebut diserahkan oleh Presiden Direktur Indorama Ventures Saurabh Mishra secara simbolis dan virtual kepada pemerintah. Oxygen concentrator merupakan alat yang bisa membantu pasien Covid-19 non-ICU. Alat tersebut dinilai efisien dalam penanganan pasien, karena dapat memproduksi oksigen serta mendistribusikan langsung pada pasien Covid-19 di lokasi perawatan.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin atas dukungannya dalam menyediakan oksigen untuk rumah sakit di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 74 ribu pasien yang membutuhkan akses oksigen dalam berbagai format. Sekitar 5-10% pasien membutuhkan oksigen dengan tekanan tinggi dalam bentuk ventilator maupun high flow nasal cannula (HFNC).

(Oleh - HR1)

Pemerintah membuka bisnis layanan vaksinasi Covid-19 atau vaksinasi berbayar ke publik. Keputusan pemerintah ini dinilai bisa memicu komersialisasi vaksinasi, dan menghambat percepatan target vaksinasi untuk meredam pandemi Covid-19. Sebagai catatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka bisnis vaksinasi Covid-19 ke publik mulai Senin, 12 Juli 2021. Perusahaan milik negara, PT Kimia Farma Tbk ditunjuk untuk berbisnis vaksinasi. Penugasan Menkes kini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan harga vaksin individu ini Rp 321.660 per dosis, serta biaya penyuntikan Rp 117.910 per dosis. Alhasil, biaya vaksinasi lengkap sebesar Rp 879.140 per orang.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mempercepat program vaksinasi. Jenis vaksin yang dijual bebas kepada masyarakat adalah produk vaksin buatan Sinopharm dari China. Sedianya, vaksin ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Gotong-Royong bagi dunia usaha bagi para karyawan mereka.

Indonesia mendapatkan tiga juta dosis vaksin buatan Moderna yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Vaksin ini diperoleh Indonesia melalui kerjasama multilateral Covax Facility. "AS berkomitmen memberikan vaksin kepada Indonesia 4.500.160 dosis," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat kedatangan vaksin Moderna di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (11/7).

Tekanan ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat juga bakal berdampak terhadap penerimaan pajak. Sebab itu, kinerja penerimaan pajak akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp 557,77 triliun, tumbuh 4,89% year on year (yoy). Capaian ini membaik dibanding realisasi pada periode yang sama di 2020 yang terkontraksi hingga 12% yoy.

Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan pajak industri pengolahan periode tersebut mencapai Rp 154,34 triliun, tumbuh 5,7% yoy. Disusul, realisasi pajak dari sektor perdagangan Rp 110,17 triliun, tumbuh 11,4% yoy. "Industri pengolahan dan perdagangan punya peranan penting terhadap penerimaan pajak. Karena, kontribusinya masing-masing sebesar 29% dan 21% terhadap penerimaan pajak," kata Yon pekan lalu. Selain dua sektor itu, realisasi penerimaan pajak sektor informasi dan komunikasi mencapai Rp 24,1 triliun, tumbuh 15,8% yoy. Salah satu faktor pendorongnya adalah perkembangan platform digital dan aktivitas ekonomi digital yang makin menggeliat saat pandemi Covid-19.

Sayangnya, lima sektor usaha lainnya tercatat masih minus. Pertama, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 77,79 triliun, turun 3,9% yoy. Kedua, konstruksi dan real estate Rp 27,03 triliun, turun 16% yoy. Ketiga, transportasi dan pergudangan sebesar Rp 23,46 triliun, turun 1,1% yoy. Keempat, jasa perusahaan Rp 18,81 triliun, turun 4,2% yoy. Kelima, pertambangan Rp 19,48 triliun, turun 8,1% yoy.