;

Belanja APBN Digenjot untuk Gerakkan Ekonomi

Politik dan Birokrasi R Hayuningtyas Putinda 13 Jul 2021 Investor Daily, 13 Juli 2021
Belanja APBN Digenjot untuk Gerakkan Ekonomi

Pemerintah menggenjot belanja APBN 2021 untuk menggerakkan perekonomian nasional yang masih didera pandemi Covid-19. Hingga semester I-2021, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.170 triliun atau tumbuh 9,4% dibanding periode sama tahun lalu. Sementara itu, belanja modal kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp 71,6 triliun atau meningkat 90,2% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Pemerintah juga memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang dihentikan meski merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan belanja negara hingga akhir 2021 akan mencapai Rp 2.700,4 triliun atau 98,2% dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, atau tumbuh 4% dibanding realisasi tahun 2020. Belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun ini juga akan semakin terakselerasi dengan proyeksi serapan mencapai Rp 1.929,6 triliun atau 98,7% dari pagu dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.954,5 triliun. Proyeksi sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2021 akan tumbuh 5,3% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 92,8% atau setara Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 1.760,7 triliun atau 101% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Sedangkan realisasinya hingga semester I-2021 tumbuh 9,1% (yoy) menjadi Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target di APBN 2021. “Jadi penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Tentu proyeksi ini sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti terlihat di perpajakan,” kata Sri Mulyani. Untuk outlook penerimaan pajak sepanjang 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.176,3 triliun. Outlook ini hanya mencapai 95,7% dari target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.229,6 triliun, namun secara yoy tumbuh 9,7%. Artinya, penerimaan pajak ini berpotensi kembali tidak mencapai target atau terjadi shortfall sebesar Rp 53,3 triliun. Outlook ini masih akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi di sisa akhir tahun dan dorongan agar ekonomi tetap pulih. “Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan di bawah target, dampak dari peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha,” tuturnya

(Oleh - HR1)

Tags :
#APBN
Download Aplikasi Labirin :