Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh sektor kehidupan di dunia, termasuk di Indonesia. Sejatinya, pandemi adalah masalah kesehatan, tetapi ternyata efeknya menjalar kuat ke seluruh sektor kehidupan dan sektor ekonomi menjadi yang terkena dampak paling besar. Akibat kondisi ini, ekonomi Indonesia pernah masuk ke dalam jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi tercatat sempat mengalami kontraksi empat kuartal berturut-turut yaitu dari kuartal II/2020 sampai dengan kuartal I/2021 di mana kontraksi terbesar terjadi pada kuartal II/2020 sebesar -5,32 persen Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 berlangsung. Kondisi ini hanya terwujud jika pertumbuhan ekonomi berkualitas, antara lain menjadikan utang tersebut menjadi utang produktif. Utang yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan yang melebihi bunga utangnya. Jadi, pemerintah dan DPR tidak perlu terburu-buru dan terlalu percaya diri untuk mengembalikan angka defisit anggaran ke angka 3 persen pada 2023. Bersikaplah realistis, bukan didasarkan pada kepentingan politis untuk pesta politik 2024 mendatang.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) memperkirakan, dana kelolaan investasinya bakal mencapai  Rp 1.000 triliun pada tahun 2026. Saban bulan BP Jamsostek menerima premi dari para pekerja senilai Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Dengan pengembangan investasi ditambah keanggotaan baru pekerja, BP Jamsostek optimistis bakal mampu mendapatkan dana hingga Rp 1.000 triliun dalam 4 tahun-5 tahun  ke depan. Dalam breakfast meeting dengan beberapa media, Jumat (18/2), Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, sampai 31 Desember 2021, dana kelolaan investasi BP Jamsostek telah mencapai Rp 553,5 triliun. Angka ini tumbuh 13,64%. Selain pasar keuangan yang masih terbatas, BP Jamsostek  berharap bisa mengembangkan dana pekerja lebih maksimal. Usulan BP Jamsostek, "Barangkali bisa dibuka opsi investasi ke luar negeri, off shore investment," ujarnya.

Kalangan produsen tahu-tempe di DKI Jakarta dan sekitarnya mogok produksi sehingga pada Senin-Rabu (21-23/2/2022) produk tersebut tidak tersedia di pasaran. Itu sebagai respons dari melonjaknya harga kedelai impor sebagai bahan baku tahu tempe. Mereka meminta pemerintah agar gejolak harga tak terus berulang. Ketua Pengawas Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta Handoko Mulyo, Minggu (20/2), mengatakan, kegiatan mogok produksi sudah sejak Jumat (18/2). Menurut dia, harga kedelai saat ini sudah sekitar Rp 12.000 per kilogram (kg). Harga itu menyulitkan produsen sehingga memutuskan mogok produksi. Sejumlah produsen tempe dan tahu di berbagai wilayah merespon kenaikan harga kedelai impor. Di Desa Kertobanyon, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, misalnya, para produsen memilih memperkecil ukuran tahu dan menaikan harga jual untuk meminimalkan kerugian. 

Berdasarkan pantauan, Minggu sore, sejumlah tempat produksi tahu di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menyetop produksi. Sejumlah pekerja tampak santai hingga membereskan peralatan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, saat ini pemerintah fokus pada jaminan ketersediaan stok. Pemerintah telah meminta Asosiasi Importir Kedelai Indonesia menjamin stok kedelai impor meskipun harganya tinggi. Stok kedelai secara nasional di gudang importir per 18 Februari 2022 sebanyak 400.000 ton. Stok terdiri atas stok yang sudah ada atau tersedia sebanyak 150.000 ton dan tambahan dari kedelai impor yang akan masuk Indonesia pada Februari ini sebanyak 250.000 ton. “Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan kedelai untuk dua bulan ke depan,” ujar Oke.

Kecenderungan sikap partisan karena pilihan politik di pemilu sebelumnya masih membayangi penilaian publik pada kinerja pemerintah. Pilihan politik di pemilihan presiden 2019 cenderung lebih kental partisannya dibandingkan dengan pilihan terhadap partai politik. 73,9 % publik dalam survei Kompas menyatakan kepuasannya menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tahun 2021.

Dari kelompok responden simpatisan Jokowi, 85 % menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan satu tahun terakhir, sikap simpatisan Jokowi cenderung konsisten dalam menilai kinerja pemerintah. Sebaliknya, mereka yang bukan pemilih Jokowi, dalam survei ini dikategorikan sebagai simpatisan Prabowo, cenderung lebih kritis karena konsisten, lebih sedikit yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah, hanya separuh yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Hanya sedikit kelompok responden yang cenderung bebas menilai tanpa dipengaruhi oleh isu partisan pilihan mereka di pemilihan presiden lalu. Menilai kinerja pemerintahan masih menjadi isu yang belum bebas dari sentimen partisan. Isu-isu yang di atas kertas semestinya bisa dipandang secara obyektif masih berpotensi dibayangi kepentingan elektoral, ini menjadi pekerjaan rumah bagaimana pada 2024 nanti isu-isu yang semestinya bisa dimaknai secara obyektif tidak lagi diwarnai sentimen partisan hanya karena perbedaan pilihan politik. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan proses pengalihan Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Arifin Tasrif. Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem menjelaskan bahwa surat persetujuan Menteri ESDM telah disampaikan kepada SKK Migas.“Persetujuan pengalihan PI 10% WK Siak sudah di setujui oleh Menteri ESDM, selanjutnya kami menunggu follow up dari Pertamina Hulu Energi [PHE] Siak,” ujarnya Jumat (18/2). Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih  kepada Menteri ESDM yang telah menyetujui PI 10% WK Siak, yang nantinya dikelola oleh PT Riau Petroleum Siak (RPS). “Artinya perjuangan Riau mengurus PI 10% WK Siak tercapai. Selanjutnya kami akan mengawal kelanjutan PI 10% di WK Kampar dan WK Rokan yang saat ini masih berproses.” Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian pada 22 September 2021 menyatakan sudah sepakat dengan PHE Siak untuk pengalihan PI 10% dan semua dokumen persyaratan sudah dipenuhi.

Sebulan menjelang balapan resmi MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok ternyata pesanan akomodasi penginapan belum maksimal di Pulau Lombok. Hingga akhir pekan lalu keterisian penginapan baru 45% dari total ketersediaan kamar di pulau tersebut. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan hotel dan penginapan yang sudah penuh hanya di kawasan Mandalika. Sementara itu, untuk hotel dan penginapan di Kota Mataram, Senggigi, Sekotong, Pemenang, dan lainnya masih banyak yang kosong. Namun, beberapa kawasan di luar Mandalika tersebut berjarak cukup jauh dari lokasi balapan. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi menjelaskan dengan kondisi ketersediaan kamar yang masih 55%, pelaku usaha travel agent maupun pihak hotel bisa membuat paket menginap yang menarik dan dengan harga yang kompetitif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga telah mengecek kesiapan penginapan dan homestay di tiga gili yakni Trawangan, Meno, dan Air (Tra-mena), Kabupaten Lombok Utara dalam menyongsong MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18—20 Maret 2022.Sandiaga berharap pengelola homestay di tiga gili tersebut melakukan peningkatan pelayanan dan membuat paket wisata, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menginap sembari menonton MotoGP

Sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara di dalam gudang milik satu produsen di Deli Serdang, Jumat (18/2/2022).

Kemudian, Tim Subdit I/Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut bersama Satgas Pangan mendatangi beberapa gudang penyimpanan minyak goreng di Deli Serdang dan menemukan puluhan ribu kotak minyak goreng kemasan pada Jumat (18/2/2022).

Kemudian, PTA ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Parveen sebanyak 1.121 karton atau 22.420 pcs dan PT S ditemukan minyak goreng kemasan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak.

Terkait hal tersebut, GM Coorporate Communication Alfamart Nurahman mengungkapkan saat ini stok minyak goreng yang ada di Gudang sangatlah terbatas, lantaran pesanan purchase order (PO) belum terpenuhi oleh distributor.

Arab Saudi mengisyaratkan tidak mau memompa lebih banyak produksi minyak buminya. Riyadh juga tidak akan mendorong perubahan kuota produksi yang telah disepakati Rusia dan negara-negara produsen minyak lainnya. Perkembangan terakhir  ini dikhawatirkan mendorong harga minyak menembus 100 dollar AS per barel. (Yoga)

RCEP adalah kerja sama ekonomi terbesar di dunia, dengan 2,3 miliar penduduk Bumi di dalamnya., setara sepertiga penduduk dunia. Jaringan kerja sama yang aktif sejak Januari 2022 ini beranggotakan 10 negara ASEAN, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, China, dan Jepang. Dua anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP meminta Myanmar dikeluarkan, dengan alasan tidak mau memberi panggung kepada junta militer yang dianggap bukan pemerintahan sah pasca kudeta Februari 2021. Sikap tersebut sejatinya tidak sesuai definisi dan tujuan pembentukan RCEP, kecuali RCEP meninjau kembali marwah serta tujuan kerja mereka. Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr mengemukakan, ”Filipina tidak mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar karena tidak dipilih oleh rakyat”.

Peneliti Pusat Riset Ekonomi Badan Rien dan Inovasi Nasional, Zamroni Salim, menjelaskan bahwa sikap Filipina dan Selandia Baru itu tidak sesuai dengan visi dan misi pembentukan RCEP. Tujuan kemitraan ini murni untuk sektor ekonomi dan perdagangan. Artinya, terlepas dari ideologi dan sistem politik negara anggotanya, RCEP tetap melakukan kerja sama. (Yoga)

KKP terus mempromosikan peluang investasi penangkapan ikan melalui sistem kontrak untuk industri perikanan. Total kuota penangkapan ikan yang ditawarkan untuk industri mencapai 5,99 juta ton per tahun dengan perkiraan nilai ekonomi Rp 180 triliun. Mulai Maret 2022, sistem kontrak penangkapan ikan berbasis kuota diharapkan dimulai. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Kuota penangkapan dihitung berdasar kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) untuk dibagikan kepada penerima kuota, yakni nelayan lokal yang tergabung dalam korporasi, investor (industri), serta penghobi.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengemukakan, sejauh ini pelaku industri yang sedang menjajaki sistem kontrak penangkapan ikan pada 4 zona industri perikanan berjumlah 20 perusahaan. Kuota penangkapan yang diminta berkisar 4 juta ton. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menilai, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota akan melahirkan usaha turunan dan geliat investasi, distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah pesisir, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti mengemukakan, total kuota penangkapan ikan pada 4 zona yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 180 triliun. (Yoga)