Polemik seputar Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah buah dari keputusan yang keluar di saat tidak tepat, absennya program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang inklusif dan terjangkau bagi buruh saat putus kerja, serta efek bola salju ketidak percayaan publik pada pemerintah. JKP segera diluncurkan, namun, program itu masih sangat eksklusif untuk pekerja formal tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT) yang di-PHK. PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP mewajibkan pekerja mengajukan klaim manfaat JKP paling lambat 3 bulan sejak PHK. Realitanya, proses perselisihan hubungan industrial terkait PHK  memakan waktu lama, dengan batas waktu 3 bulan, pekerja seolah dihadapkan pada pilihan menerima keputusan perusahaan demi bisa cepat mengklaim manfaat JKP, atau kukuh memperjuangkan hak-hak pesangonnya dengan risiko kehilangan hak uang tunai dari JKP. Karena itu, Permenaker No 2/2022 perlu ditunda sementara penerapannya. (Yoga)

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (20/2), mengatakan, rata-rata penyediaan minyak goreng di pasar konsumsi sebanyak 10 hingga 11 juta liter per hari. Selama 2 pekan ke depan, pasokan ketersediaan minyak goreng akan ditambah menjadi 20 juta liter per hari, guna memastikan ketersediaan minyak goreng sesuai HET yang ditentukan pemerintah. Kemendag telah meminta pabrik-pabrik minyak goreng yang sudah mendapatkan bahan baku untuk menggelontorkan minyak goreng ke pasar tradisional dan gerai atau toko ritel modern, terutama yang telah mendapat pasokan bahan baku dari hasil kewajiban DMO CPO dan olein. Selain itu, lanjut Oke, Kemendag bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan ID Food telah dan akan melanjutkan operasi pasar minyak goreng di 110 pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia. Minyak goreng curah itu dijual Rp 10.500 per liter kepada pedagang pasar sehingga konsumen dapat membeli sesuai HET, yaitu Rp 11.500 per liter. (Yoga)

Pemerintah memastikan kuota tangkapan dalam sistem kontrak penangkapan ikan akan diberlakukan bertahap, guna memastikan industri perikanan dapat menyesuaikan target perikanan terukur. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, sistem kontrak penangkapan ikan diharapkan bisa dimulai Maret 2022. Pihaknya menunggu finalisasi di Kemenkhumham terkait aturan soal tata cara penarikan PNBP untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dengan sistem kontrak. Dalam sistem kontrak itu, kuota penangkapan ikan yang ditawarkan kepada setiap badan usaha perikanan minimal 100.000 ton per tahun, dengan jenis komoditas disesuaikan dengan stok sumber daya. Pelaku usaha perorangan disyaratkan membentuk badan usaha atau berbentuk konsorsium. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pelaku industri  yang sedang menjajaki system kontrak penangkapan ikan pada 4 zona industri perikanan  sebanyak 20 perusahaan. Jumlah kuota penangkapan yang diminta 4,1 juta ton. (Yoga)

Rencana penawaran saham PT BFI Finance Indonesia Tbk oleh Trinugraha Capital & Co SCA (TC) belum dapat dilakukan. BFI Indonesia semula menargetkan mendapat pernyataan efektif dari OJK pada Jumat (18/2). ”Rencana penawaran tender sukarela TC masih dalam proses memperoleh pernyataan efektif dari OJK,” kata Direktur BFI Finance Sudjono kepada BEI. (Yoga)

Presiden Jokowi mengundang para pemimpin negara di KTT G-20 untuk bertemu di Indonesia dalam KTT G-20 yang akan digelar di Bali, Oktober 2022. Bukan kali ini saja Bali menjadi lokasi konferensi internasional. Pada Oktober 2018, Bali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018, Bali sebagai tuan rumah ”diguyur” sejumlah proyek infrastruktur dan proyek penunjang, Rp 4,04 triliun. Wamen PUPR John Wempi Wetipo menyebutkan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar untuk pengerjaan sejumlah proyek dalam rangka persiapan KTT G-20 di Bali.

Pada 2013, Bali juga menjadi lokasi KTT APEC. Tetamu penting KTT APEC 2013 berbusana kain endek dengan motif Dewata Nawa Sanga dalam jamuan makan malam kehormatan. Kain tenun endek untuk KTT APEC 2013 diproduksi oleh usaha pertenunan Putri Ayu, Gianyar. Apresiasi terhadap beragam produk Bali juga diungkapkan Presiden Jokowi ketika meninjau pameran IKM Bali Bangkit, 27 Desember 2021. Presiden menyatakan harapannya agar produk-produk karya pelaku IKM dapat dipilih dan dijadikan suvenir dalam KTT G-20. (Yoga)

Tema Presidensi G-20 Indonesia 2022, Recover Together, Recover Stronger, tidak berhasil apabila tidak menjawab isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik dan domestik. Pertemuan pertama Women 20 (W-20) dalam Presidensi G-20  Indonesia di Likupang, Sulut, Selasa (15/2) memberi rekomendasi berperspektif jender, membahas kendala perempuan di negara anggota G-20, yaitu ketidaksetaraan yang menghasilkan kesenjangan berlapis. Dari data Bathylle Missika, Head of Networks, Partnerships and Gender Division OECD Development Centre, kesenjangan muncul pada upah yang berbeda, kesempatan kerja yang berbeda. Kesenjangan dimulai dari rumah dan Interpretasi agama umumnya membangun relasi jender yang saling berlawanan dan tidak selalu setara, Indonesia tak terkecuali.

Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan tanpa nilai ekonomi, seperti hamil, melahirkan, mengurus rumah dan keluarga, yang membuat sumbangan perempuan dalam perekonomian tidak tampak sehingga penghargaan pada kerja perempuan lebih rendah.  Meski memiliki kesamaan isu yang dihadapi perempuan, seperti diperlihatkan nara sumber dari Jepang, Yoriko Meguro, dan dari Indonesia, Nursyahbani Katjasungkana, setiap negara memiliki sejarah perjuangan hak perempuan yang khas. Banyak perempuan kehiangan pekerjaan atau berkurang jauh penghasilannya karena bekerja di bidang yang berhubungan langsung dengan pelanggan, seperti di rumah makan, hotel, salon, toko, dan UMKM. Ketersediaan dana abadi utuk pelatihan, bantuan keuangan bagi perempuan pelaku UMKM, serta akses pasar adalah langkah konkret dan praktis yang layak diupayakan. Terutama untuk membantu perempuan mengadopsi teknologi informasi dan internet, memitigasi dampak perubahan iklim, dan menghadapi kemungkinan ancaman kesehatan yang bersifat katastrofi global, seperti pandemi Covid-19. (Yoga)

Meski belakangan mulai memasuki musim gugur, laju harga saham bank kecil yang mengklaim menjadi bank digital telah sukses mendongkrak kekayaan pemegang sahamnya. Para konglomerat pemilik bank digital seperti Jerry Ng maupun Chairul Tanjung (CT) menjadi penerima manfaat paling besar akibat lonjakan harga saham bank digital yang menggila sejak tahun lalu. Jerry Ng untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2020 lalu. Forbes menempatkan Jerry Ng di urutan ke-45. Taksiran Forbes, kekayaan Jerry Ng saat itu sebesar US$ 600 juta. 

Masuknya Jerry Ng sebagai wajah baru di daftar Forbes tak lepas dari langkahnya mengakuisisi PT Bank Artos Indonesia Tbk di akhir 2019 yang berganti nama menjadi PT Bank Jago Tbk (ARTO). Melalui PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia, Jerry Ng mengakuisisi 37,65% saham Bank Artos senilai Rp 179,84 miliar. Seiring laju harga saham ARTO yang terus mendaki, kekayaan Jerry Ng makin tambun. Pada 2021, Forbes menghitung, kekayaan Jerry Ng sudah naik lebih dari lima kali lipat menjadi US$ 3,2 miliar. Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, meski para taipan itu berhasil meraup berkah dari kenaikan saham bank digital, tapi mereka harus siap-siap jika harga saham bank tersebut turun. "Dalam kondisi pergerakan saham yang fluktuatif, pemegang saham akan melakukan berbagai cara agar kinerja sahan terjaga, " ujar Budi, Minggu (20/2).

Pasien mengantre di ruang tunggu di poliklinik salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan, Sabtu (19/2). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan membayar uang muka hingga 60% untuk rumah sakit yang memberi mutu pelayanan tinggi terhadap pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sudah hampir dua bulan berjalan, jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), atau lebih awam dengan Tax Amnesty Jilid II, terus bertambah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga tanggal 20 Februari 2022, sebanyak 15.169 wajib pajak sudah mengungkapkan hartanya yang masih tersembunyi. Lebih lanjut, harta peserta PPS yang sudah diinvestasikan mencapai Rp 1,07 triliun. Asal tahu saja, peserta PPS ini bisa memilih untuk berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) atau berinvestasi di perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau energi baru dan terbarukan (EBT). Walhasil, secara keseluruhan, dari pengungkapan harta dari PPS hingga periode tersebut, pemerintah sudah mendapatkan perolehan Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 1,77 triliun.

Surat utang masih menjadi salah satu sumber pendanaan favorit para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak awal tahun 2022 sampai dengan Jumat (18/2), BEI sudah mencatatkan tujuh emisi surat utang dengan total nilai Rp 5,11 triliun. Jumlah ini memang lebih kecil dibanding dengan penerbitan surat utang di periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, di 2021 lalu, per 19 Februari, emisi penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp 8,11 triliun.

Head of Fixed Income Sucorinvest Asset Management Dimas Yusuf menilai, ramainya penerbitan obligasi dan sukuk di awal 2022 ini juga terkait ekspektasi kenaikan suku bunga. Banyak emiten menerbitkan surat utang memanfaatkan suku bunga yang masih rendah. Cuma, nilai penerbitan kecil. Sebab, emiten mengantisipasi peningkatan biaya dana alias cost of fund seiring potensi kenaikan suku bunga acuan dalam waktu dekat. "Emiten yakin suku bunga dapat naik, jadi mereka dapat menghemat cost of fund yang sangat berarti bagi bottom line" terang Dimas, Minggu (20/2).