Sistem kuota umum berlaku di negara-negara subtropis. Wilayah ini keragaman spesies ikannya rendah tapi kelimpahannya tinggi seperti salmon, cod, herring, dan king crab. Basis data stok sumber daya ikannya lengkap setiap spesies, meskipun sistem kuota tak selamanya sukses. Bedanya, negara tropis semacam Indonesia jenis ikannya multi spesies. Keragaman tinggi tapi kelimpahannya rendah. Problemnya, ikan yang didaratkan di pelabuhan Muara Baru Jakarta tak semuanya ditangkap di perairan Laut Jawa atau Selat Sunda. Kemungkinan ditangkap di Samudera Hindia atau Laut China Selatan sehingga tak merepresentasikan wilayah pengelolaan perikanan. Secara ekonomi politik gobal, tata kelola perikanan mengenal dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi representatif dan deliberatif (Hatchard, 2005). Demokrasi representatif berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Demokrasi deliberatif berlangsung agar menghindari tindakan pengelolaan eksploitatif. 

Ciri khas demokrasi representatif adalah lemahnya elektoral dan menguatnya korporat. Sementara demokrasi deliberatif adalah tingginya partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola perikanan semenjak penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan. Dalam tata kelola perikanan ada yang bersifat negatif karena memicu krisis perikanan. Pertama, bersifat sentralistik atau terpusat sehingga mengabaikan partisipasi semua pengguna sumber daya dalam pengambilan keputusan. Kedua, politisasi kebijakan perikanan karena hanya berdasarkan pertimbangan politik tapi mengabaikan keilmuan dan ekonomi. Ketiga, eksternalisasi yakni keengganan korporasi pemilik kuota menanggung akibat penggunaan alat tangkap ikan perusak ekosistem laut misalnya trawl. Imbasnya, wilayah tangkap dan kelola komunitas nelayan dan masyarakat adat dan kawasan konservasi laut terancam.

Penerbitan obligasi berkelanjutan atau Environmental, Sosial, Governance (ESG) Bonds mengalami peningkatan signifikan. Ke depannya, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan regulator. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah perlu memberikan pedoman dan insentif untuk meningkatkan minat dan permintaan pembiayaan ESG. Regulator, imbuhnya, juga perlu menyediakan kerangka kerjanya untuk meningkatkan partisipasi dalam ESG dan pembiayaan berkelanjutan. “Di sisi lain, industri keuangan dan khususnya bank perlu membangun dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas mereka dalam mengembangkan dan menawarkan instrumen dan layanan ESG yang berkelanjutan untuk memenuhi potensi permintaan,” ujarnya, Jumat (18/2). Menurut Kartika, Indonesia telah memulai dan terus membangun kerangka kerja dan ekosistem pendukung untuk keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Lawrence Wong menyampaikan bahwa Pemerintah Singapura bakal mulai menerapkan kenaikan pajak atas barang dan jasa (goods and services tax/GST) tahun depan.  Dalam pidato anggaran yang disampaikan Jumat (18/2), ia juga mengumumkan sejumlah  kenaikan pajak yang ditujukan pada kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Pemerintah Singapura dikabarkan telah berupaya meningkatkan pendapatan guna mendanai anggaran belanja masa depan yang diprediksi dapat mencapai lebih dari 20% dari penduduk domestik bruto (PDB) pada 2030. Dalam pidatonya Wong mengumumkan paket anggaran belanja sebesar Sin$ 500 juta (US$ 72 juta) untuk membantu warga Singapura menghadapi kenaikan biaya hidup. (Yetede)

Tuntas kelola sampah sejak dari rumah adalah kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Itulah pesan penting Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari. Tema HPSN 2022 yakni Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklim. Tujuan HPSN adalah meningkatkan kesadaran dan keperdulian para pemangku kepentingan terhadap  penanganan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Sampah adalah masalah kita bersama, pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga menjadi faktor penentu dan kunci keberhasilan penanganan dan pengurangan sampah setiap kota/kabupaten. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia menargetkan 100% sampah nasional bisa terkelola baik pada 2025 dengan target penanganan sampah (70%) dan pengurangan sampah (30%). (Yetede)

Pemegang Saham PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) telah menyetujui pelaksanaan  penawaran umum terbatas  (PUT) III dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk pengembangan usaha. Dana yang didapatkan dari rights issue sekitar Rp 4,7 triliun. Sesuai rencana, PUT III dengan HMETD yang dikeluarkan perseroan yaitu sebanyak 2,23 miliar saham. Dana hasil PUT III akan dimanfaatkan untuk proyek Harbour Road II dan penyelesaian Tol Cileunyi-Sumedang-Dauan. 

Direktur Citra Marga Nusaphala Hasyim mengatakan, sisa total kebutuhan dana untuk kedua proyek tersebut adalah sebesar Rp4,74 triliun dan akan diperoleh dari rencana PUT III HMETD. "Selain itu, peningkatan pos akun kas dan ekuitas perseroan dengan nilai sesuai dengan harga pelaksanaan dan memperbaiki rasio-rasio keuangan perseroan," ujar Hasyim dalam keterangan resminya kemarin. Hasyim menambahkan penambahan biaya proyek Harbour Road II Evelated dilaksanakan dengan skema rancang dan bangun oleh kontraktor BUMN PT Wijaya Karya TBK (WIKA).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Jakarta (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga saat ini, tercatat 23 perusahaan antre tercatat di BEI. Sedangkan sampai 17 Februari 2022 telah tercatat 7 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 2,10 triliun. "Hingga saat ini, terdapat 23 perusahaan dalam pipeline saham merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017 adalah empat perusahaan aset skala menengah (aset antara Rp 50-250 miliar). Sedangkan rincian sektornya, Nyoman menyebut tiga Perusahaan dari sektor industrial, satu Perusahaan dari sektor transportation & logistic, dua perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, dan lima perusahaan dari sektor consumer cyclicals. Kemudian, empat Perusahaan dari sektor technology, satu perusahaan dari sektor healthcare, dan dua perusahaan dari sektor energy, serta empat perusahaan dari sektor propertie &real estate, dan satu perusahaan dari sektor infrastructures. (Yetede)

Susunan dewan direksi dan komisaris PT Citilink Indonesia dirombak sesuai keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Kamis (17/2). Jajaran komisaris Citilink terhitung sejak 17 Februari 2022 terdiri atas Komisaris Utama Prasetio, Komisaris Hasan M Soedjono, Komisaris Adita Irawati, dan Komisaris Bambang Gutomo. Sedangkan susunan direksi terdiri atas Direktur Utama Dewa Kadek Rai, Direktur Niaga dan Kargo Ichwan Agus, Direktur Operasi  Erlangga Sakti, dan Direktur Human Capital Arief Adhi Sanjaya. Komisaris Utama Citilink Prasetio mengatakan, perubahan susunan pengurus  perusahan ini merupakan langkah strategis khususnya untuk menjadikan Citilink sebagai maskapai yang lebih inovatif ditengah tantangan pandemi Covid-19. "Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran direksi dan komisaris yang telah menyelesaikan masa tugasnya, sehingga kontribusi terbaik yang telah diberikan kepada Citilink sehingga dapat terus tumbuh," kata Prasetio dalam pernyataan resminya  seperti dikutip Jumat (17/2). (Yetede)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan dibutuhkan investasi global sebesar US$ 6,9 triliun per tahun untuk membangun infrastruktur guna  mencapai target kesepakatan Paris pada 2030. Dalam kesepakatan Paris indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan upaya sendiri  pada 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Investasi infrastruktur pun perlu diprioritaskan menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Febrio menegaskan bahwa infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan kualitas lingkungan dalam jangka menengah dan panjang. "Sementara secara langsung menambah permintaan agrerat, infrastruktur memfasilitasi kegiatan ramah lingkungan yang lebih besar. Meningkatkan produksi dan konsumsi," papar Febrio. (Yetede)

Kementerian Pertanian (kementan) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus berupaya menyimbangkan suplai dengan permintaan (supplay-demand) produk perunggasan sehingga peternak dan konsumen sama-sama  mendapat harga terbaik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan afkir dini parent stock (PS) umur diatas 64 minggu. Dalam rangka menjaga keseimbangan dan stabilitasi supply-demand, selama ini tengah dilakukan pengaturan  dan pengendalian produksi day old chicken final stock (DOC FS) ras pedaging melalui  cutting Hatching Egg (HE) fertil dan afkir dini parent stock PS tersebut menunjukkan perusahaan pembibit membatasi umur pemeliharaan PS maksimal sampai umur 64 minggu. Kementan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka stabilitasi perunggasan, diantaranya mengimbau peternak ayam ras petelur komersial untuk mengendalikan populasi ayam produktif, sehingga dilakukan afkir FS layer (petelur) umur lebih dari 90 minggu. (Yetede)

Sebanyak 34 perusahaan anggota Asosiasi  Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) siap mengembangkan hutan tanam energi (HTE) untuk mendukung produksi biomassa. Saat ini, penggunaan biomassa di Tanah Air terus didorong untuk meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. "Program HTE merupakan salah satu bentuk dukungan pelaku usaha kehutanan untuk mendukung peningkatan produksi biomassa. Sudah ada 34 anggota APHI yang meminati program HTE," kata Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo. Indroyono menjelaskan, Perum Perhutani dan anggota APHI lainnya tengah melakukan uji coba program co-firing yaitu menggabungkan pasokan batu bara  dan sumber daya biomassa untuk Pembangkit Listrik Tenaga UAP di Paiton, Jawa Timur, APHI juga siap mendukung program dedieselisasi pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan minyak solar terutama di kawasan timur Indonesia dan digantikan dengan bahan baku energi biomassa yang lebih murah. (Yetede)