PALEMBANG, TRIBUN - Pasar murah minyak goreng (migor) akan digelar kembali oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang. Hal ini dilakukan guna menyikapi atas kesulitannya minyak goreng yang dicari oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Raimo Lauri mengatakan pihaknya akan kembali menggelar Operasi Pasar (OP) minyak goreng di tujuh titik Kota Palembang.

"Ya, besok akan kita mulai dengan kerjasama dengan pi hak distributor," ungkap dia, Rabu (23/2/2022).

Kata dia, OP ini akan dilakukan diantaranya di rusun 24 Ilir, Sekip, Maskarbet, KM 5, Tangga Buntung.

"Mulai besok OP di Rusun 24 Ilir. Setiap titik disediakan 5.000 liter atau total seluruh minyak goreng yang disiapkan 35.000 liter,"ungkap dia.

Namun, setiap pembeli di batasi dua liter setiap orang agar warga lainnya dapat kebagian. Kata dia, selama lima hari akan digelar operasi pasar murah bekerjasama dengan dua distributor yang ada. "Harganya sesuai dengan ketetapan pemerintah yakni kemasan biasa Rp 13.500 per kilo dan kemasan premium Rp 14.000 perkilo," ungkap dia.

Sejauh ini, menurutnya kelangkaan stok minyak goreng karena karena keterlambatan pengiriman dari distributor kepada agen. Pihaknya tidak menemukan adanya penimbunan minyak seperti yang terjadi di wilayah lain.

"Berdasarkan pengecekan, stok minyak goreng sebenarnya masih ada di distributor, namun penyaluran ke pasar masih terbatas, seiring dengan kapasitas produksi perusahaan minyak goreng," katanya.

Sementara itu, pantauan Tribunsumsel.com dilapangan di sejumlah mini market minyak goreng nampak kosong. Didalam rak sudah tak ada lagi minyak goreng yang dijual.

Sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti beras dan cabai mulai menyusul kedelai yang beberapa hari ini harganya meroket. Berbeda dengan kedelai karena gangguan suplai dunia, harga beras dan cabai naik dampak aksi demonstrasi sopir truk di Jatim, Jateng dan Jabar.

Sementara, naiknya harga beras dan cabai disebabkan oleh aksi demonstrasi para sopir menolak kebijakan truk kelebihan muatan dan berdimensi lebih atau over dimension-over load (ODOL).

Akibat dari kekurangan pasokan beras, kata Billy. harga jual beras meningkat. "Saat ini harga beras naik di angka Rp 200 sampai Rp 300 per kilogram. Kebijakan ODOL ini lebih banyak mudaratnya, semua logistik bermasalah, bukan hanya beras," kata Billy, Rabu (23/2).

Selain beras, Billy menyebut harga komoditas lain di Jakarta seperti cabai turut terkerek naik gara-gara kebijakan ODOL. Oleh sebab itu. Billy meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan itu agar alur logistik normal.

Perbankan di Tanah Air akan ekspansi ke metaverse. Bank mulai melihat potensi bisnis dari kanal realitas virtual ini.

Di dalam negeri, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah mengumumkan akan masuk ke metaverse. Keduanya akan masuk ke Metaverse Indonesia yang akan dikembangkan oleh WIR Group.

Direktur IT dan Operasi BNI, YB Hariantono, mengatakan pihaknya tertarik masuk ke metaverse setelah melihat rencana pengembangan Metaverse Indonesia yang akan dibangun deh WIR Group.

Dulunya BNI tidak tertarik merambah ke sana karena jumlah metaverse banyak sekali sementara kunci kesuksesanya akan sangat tergantung pada ekosistemnya.

"Namun, setelah mendengar WIR Group diendorse pemerintah mengembangkan Metaverse Indonesia di Jakarta, Ibu kota Nusantara dan Bali, maka akan ada pemerintahan digital di sana. Artinya, sudah ada satu use case besar yang bisa memberi nilai tambah. Jadi strategi kami masuk lewat ini. "jelas Hariantono, Rabu (23/2).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang tinggi awal tahun ini meskipun Indonesia dilanda badai penyebaran Covid-19 varian omicron. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi penerimaan pajak di Januari 2022 mencapai Rp 109,1 triliun. Yang setara 8,63% dari target penerimaan pajak 2022 yang sebesar Rp 1.265 triliun. Jika dibandingkan Januari 2021, jelas penerimaan pajak di periode tersebut tumbuh tinggi, yakni melesat 59,39% jika dibandingkan dengan periode Januari 2021 yang cuma Rp 68,45 triliun saja.

Meski penerimaan pajak mendapatkan hasil yang positif, Sri Mulyani mewanti-wanti agar tetap waspada menghadapi laju ekonomi sepanjang 2022 karena penerimaan pajak bisa saja tidak terus mengalami kenaikan. Untuk itu, pihaknya akan terus memantau profil penerimaan negara, dengan terus memantau pemulihan ekonomi Indonesia agar terus merata di seluruh wilayah. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai wajar lonjakan signifikan penerimaan pajak di Januari 2022 karena penerimaan pajak Januari 2021 tergolong rendah.

PT Bersama Zatta Jaya (Elcorps), produsen produk fesyen muslim lokal, Elzatta Hijab, resmi menjalin kerjasama investasi dengan PT Lembur Sadaya Investama (LSI) dalam bidang pendanaan senilai Rp300 miliar. CEO Elcorps Elidawati menuturkan suntikan dana dari LSI ini bukan hanya dapat menyukseskan peak season Elzatta menyambut Idul Fitri tahun ini, tapi juga mendanai persiapan Elcorps untuk masuk ke pasar modal melalui Initial Public Offering (IPO). Elida mengatakan, sejak pandemi, Elcorps, termasuk Elzatta Hijab, mengalami goncangan yang cukup dahsyat di bidang bisnis. Hal ini berdampak pada pemangkasan karyawan besar-besaran dari 1000 karyawan, yang kini tersisa hanya sekitar 400 karyawan saja.

Elida berharap, melalui kerja sama dan pembelian saham oleh PT LSI, Elcorps, khususnya Elzatta dapat kembali bangkit dan mampu memproduksi produk fesyen secara maksimal."Semoga kerjasama ini dapat membawa kembali masa keemasan Elzatta dan membawa kesuksesan yang lebih baik ke depannya,” ujarnya. Komisaris Utama PT LSI Asep Sulaiman Sabanda mengatakan, keputusannya untuk menanamkan modal kepada Elzatta diikuti kesadaran pentingnya mendukung industri fesyen muslim lokal.

Perusahaan investasi negara Singapura Temasek Holdings Pte, termasuk di antara investor yang masuk dalam putaran pendanaan platform perdagangan mata uang kripto Amber Group yang memiliki valuasi sebesar US$ 3 miliar. Pemegang saham yang ada termasuk Sequoia China, Pantera Capital dan Tiger Global Management juga mengambil bagian dalam putaran pendanaan yang mencapai senilai US$ 200 juta tersebut.

Pemerintah Indonesia menyatakan berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon atau CO2. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, kebutuhan biaya untuk menurunkan emisi karbon mencapai Rp 3.461 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa menurunkan emisi karbon atau CO2 adalah sebesar Rp 3.461 triliun sampai dengan tahun 2030.

Rencana emiten untuk menggalang dana di pasar modal masih semarak. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, per 21 Februari 2022, terdapat 34 perusahaan yang berencana menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp 12,94 triliun. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna merinci, terdapat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang merencanakan untuk melakukan aksi korporasi ini. Sementara itu, sampai dengan tanggal 21 Februari 2022, sudah ada empat perusahaan tercatat yang telah menggelar rights issue dengan total dana yang berhasil dihimpun Rp 7,81 triliun.

Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akibat ketegangan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kondisi tersebut menyulut aksi risk off dan rupiah jadi melemah. Mengutip Bloomberg, Selasa (22/2), kurs rupiah spot melemah 0,27% ke Rp 14.366 per dolar AS. Sedangkan, kurs Jisdor versi Bank Indonesia (BI) juga melemah 0,23% ke Rp 14.362 per dolar AS. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rupiah bergerak melemah karena ketegangan Rusia dan Ukraina semakin memanas setelah Presiden Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai Ukraina Timur.

Kehadiran instrumen fiskal dan peran aktif industri jasa keuangan amat dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Demikian pula partisipasi aktif swasta juga diperlukan lantaran kebutuhan dana yang tidak sedikit. Kabar baiknya, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan beragam insentif maupun stimulus sebagai katalis pengembangan ekonomi hijau yang menjadi tindak lanjut Paris Agreement on Climate Change 2015—2030 serta hasil pertemuan COP26. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif fiskal yang disediakan pemerintah adalah tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk impor. Selain itu akan diberlakukan juga pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), hingga pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adapun dari sisi pembiayaan, OJK menyiapkan peta jalan untuk mendukung akselerasi ekonomi hijau. Salah satunya adalah insentif untuk pembiayaan kendaraan bermotor ramah lingkungan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan instansinya telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan insentif prudensial untuk mendukung pengembangan industri kendaraan berbasis baterai.