KKP terus mempromosikan peluang investasi penangkapan ikan melalui sistem kontrak untuk industri perikanan. Total kuota penangkapan ikan yang ditawarkan untuk industri mencapai 5,99 juta ton per tahun dengan perkiraan nilai ekonomi Rp 180 triliun. Mulai Maret 2022, sistem kontrak penangkapan ikan berbasis kuota diharapkan dimulai. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Kuota penangkapan dihitung berdasar kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) untuk dibagikan kepada penerima kuota, yakni nelayan lokal yang tergabung dalam korporasi, investor (industri), serta penghobi.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi mengemukakan, sejauh ini pelaku industri yang sedang menjajaki sistem kontrak penangkapan ikan pada 4 zona industri perikanan berjumlah 20 perusahaan. Kuota penangkapan yang diminta berkisar 4 juta ton. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menilai, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota akan melahirkan usaha turunan dan geliat investasi, distribusi pertumbuhan ekonomi ke daerah pesisir, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti mengemukakan, total kuota penangkapan ikan pada 4 zona yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Perkiraan nilai ekonominya mencapai Rp 180 triliun. (Yoga)

Pada Januari 2022, Sirclo mengakuisisi Warung Pintar, perusahaan rintisan bidang teknologi yang fokus pada transformasi bisnis warung. Melalui aksi korporasi ini, Sirclo dan Warung Pintar memperkuat posisi perusahaan menyediakan solusi teknologi bagi penjualan daring dan luring, juga menjamin ketersediaan produk, efisiensi alur distribusi, serta kemudahan akses bagi pemilik merek menjangkau para mitra hingga konsumen akhir, juga memaksimalkan upaya mentransformasikan warung. CEO Sirclo Group Brian Marshal (13/2) mengatakan, setelah lebih dari 8 tahun bergerak di model bisnis B2B bagi jenama, Sirclo menyadari bahwa ekosistem ritel tidak luput dari peran warung dan toko kelontong/ pedagang sebagai opsi pemenuhan kebutuhan harian masyarakat Indonesia.

Perusahaan rintisan bidang teknologi yang bermain di segmen B2B dan menawarkan solusi pendukung e-dagang untuk Indonesia kini bermunculan. Anchanto, misalnya, punya misi menyederhanakan operasional di balik (backend) sistem e-dagang. Menurut CEO Anchanto Vaibhav Dabhad, Anchanto menawarkan dua perangkat lunak, yakni Anchanto OMS dan Anchanto WMS. Anchanto OMS berfungsi melakukan otomasi backend transaksi e-dagang di seluruh jenis platform toko e-dagang, mulai dari otomasi pengelolaan pemesanan, inventaris, promosi dan katalog, hingga pelaporan data. Sementara Anchanto WMS merupakan perangkat lunak untuk mengelola gudang, baik untuk bisnis e-dagang ritel maupun segmen B2B. Anchanto WMS telah terintegrasi Anchanto OMS. (Yoga)

Potensi biomassa Indonesia yang melimpah perlu dioptimalkan untuk mendukung bauran energy baru dan terbarukan 23 % pada 2025. Pemanfaatan biomassa pada PLTU mengurangi ketergantungan pada batubara. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keandalan pasokan biomassa. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, pembakaran biomassa bercampur batubara pada PLTU atau   metode co-firing adalah cara mudah mengoptimalkan potensi energi terbarukan selain tenaga surya. Selain co-firing, pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa berskala kecil juga perlu didorong.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo menuturkan, pihaknya sudah mendata potensi biomassa di pulau-pulau besar, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Biomassa itu berbahan dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, sekam padi, jagung, singkong, kayu, limbah ternak, dan sampah perkotaan. ”Dari survei terakhir, potensi (biomassa di Indonesia) mencapai 56.000 megawatt,” ucap Edi dalam webinar bertajuk ”Investasi Energi Baru dan Terbarukan dalam Pengembangan Biomassa di Indonesia”, Rabu (16/2). (Yoga)

”Investor kita saat ini sudah lebih dari 8 juta, naik 7 % dari akhir 2021. Sementara belakangan ini, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pulih dengan baik, bahkan melampaui sebelum pandemi Covid-19,” kata Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi dalam seminar daring ”Casual Talks, Scaling Up the Utilization of Sustainable Financial Instrument”, Jumat (18/2). Hasan menambahkan, kapitalisasi pasar di BEI sudah  melewati Rp 8.632 triliun. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG naik 0,84 % menjadi 6.892 yang merupakan rekor tertinggi indeks sepanjang masa. Selain kenaikan jumlah investor dan kenaikan kapitalisasi pasar, volume perdagangan saham pun semakin ramai. Tercatat, rata-rata volume transaksi saat ini sebesar Rp 12,4 triliun per hari dengan rata-rata volume perdagangan sebanyak 21,31 miliar saham diperjual belikan. (Yoga)

Harga minyak goreng curah di Surabaya, Jatim, Jumat (18/2), mencapai Rp 20.000 per liter atau di atas HET yang Rp 11.500 per liter. Saat mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan, pihaknya akan mengecek gudang distribusi untuk memastikan stok dan harga sesuai ketentuan pemerintah. (Yoga)

Volume perdagangan aset kripto di Indonesia mencapai Rp 859,4 triliun atau rata-rata Rp 2,35 triliun per hari pada tahun 2021. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda, Jumat (18/2/2022), menyebutkan, jumlah investor aset kripto telah lebih dari 11 juta investor. Tahun ini, jumlahnya diyakini bertambah, baik jumlah investor maupun transaksi. (Yoga)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg (kedua kiri) dan Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Bruce Aylward (ketiga kiri) saat mengikuti program sosial dalam rangkaian. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Finance Ministers anda Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta (18/2).

Sengketa tanah menjadi salah satu isu krusial yang harus bisa pemerintah atasi melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Untuk itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengusulkan RUU Pertanahan berbentuk omnibus atau undang-undang (UU) yang merevisi lebih dari satu UU. "Harapan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan banyak sekali masalah sengketa tanah (sangat besar), tetapi kami banyak keterbatasan, sehingga kami mengusulkan omnibus UU Pertanahan," katanya, Kamis (17/2). Lewat omnibus, Sofyan menjelaskan, bisa menyelaraskan UU lain yang terkait dengan masalah pertanahan, seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air, serta UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, hingga saat ini masih ada 360.000 bidang tanah yang belum memperoleh sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta. Menurutnya, banyak kendala yang dihadapi, seperti tanah yang ditinggali masyarakat ternyata milik pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN). Misalnya, tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pertamina

Saat ini banyak perusahaan di belahan dunia dan di Indonesia mulai menerapkan standar environmental, social and governance (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Standar ESG dapat dikatakan sebagai konsep maupun sistem yang menerapkan kegiatan pembangunan, keberlanjutan bisnis dan investasi, dengan tiga pilar utama, yakni lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance). Industri pasar modal pun mengadopsi standar ini dengan membuat kriteria emiten-emiten yang masuk sebagai perusahaan yang menerapkan ESG. Standar dan konsepsi mengenai ESG dapat digunakan oleh para investor untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan, apakah akan berinvestasi atau tidak dalam bisnis atau perusahaan tertentu. Sejumlah manajer investasi juga menerbitkan reksadana yang memakai prinsip ESG.

Hingga 15 Februari 2022, terdapat 11 reksadana berbasis ESG di Indonesia dengan total dana kelolan Rp 1,63 triliun. Jumlah ini memang belum signifikan dibanding total dana kelolaan industri reksadana yang saat ini sebesar Rp 589 triliun. Namun dana kelolaan reksadana berbasis ESG sudah tumbuh dua kali lipat sejak akhir 2020. Produk reksadana ESG sendiri didominasi oleh alokasi aset saham dan hanya ada satu reksadana bebasis pasar uang.