Pendapatan Tertinggi di Prabumulih

;

Pendapatan Tertinggi di Prabumulih

24 Feb 2022 Tribun Sumsel

PALEMBANG, TRIBUN - Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) per 31 Januari 2022 sebesar Rp 1,56 triliun atau baru 3,99 % dari nilai pagu yang ada yaitu 39,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp 691,92 miliar atau baru 1,74 %.

"Realisasi pendapatan ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana melalui zoom. Rabu (23/2/2022).

Menurut Lydia, pendapat APBD Provinsi Sumsel Rp 1,56 triliun atau 3,99 % ini didominasi dari pendapatan dana transfer. Untuk realisasi pendapatan tertinggi di Prabumulih dengan besaran realisasi 9,8 %, diikuti Pagaralam sebesar 8,36 %. Sedangkan untuk belanja APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp 691, 92 miliar didominasi belanja pegawai. Penyerapan belanja daerah terbesar di Banyuasin sebesar 5,56 % dan Musi Banyuasin sebesar 3,4 %.

"Ini artinya dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Sumsel. Dibeberapa daerah seperti Muratara, Pali, OKU Selatan, Lahat, data pendapat dan belanjanya masih kosong, kemungkinan belum terupdate diaplikasi saja," katanya.

Untuk itu Lydia mengimbau agar pemda berkomitmen untuk menginput data di dalam sistem yang sudah disediakan. Karena terlihat masih kurangnya komitemen dari Pemda untuk menginput dalam sistem yang disediakan, sedangkan yang dilihat hanya data yang terinput di sistem.

"Untuk serapan belanja kami mengimbau, jangan jadikan Covid-19 sebagai alasan. Kita sudah 2 tahun pandemi Covid-19 maka sudah ada pembelajaran bagaimana kegiatan pemerintahan bisa dijalankan saat pandemi dan tidak dijadikan alasan rendah nya serapan belanja," katanya.

Menurut Lydia, belanja barang tahun ini ada 10,69 persennya yang merupakan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat seperti penyediaan akses rumah layak huni dan untuk rehab, serta yang lainnya. Jadi infrastruktur, konektivitas, aksesibilitas dan sesuai tema kemandirian pangan.