JAKARTA — Pos penerimaan negara dari sektor perpajakan kembali mencatatkan rapor hijau yang signifikan. Hingga 31 Mei 2026, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) berhasil mengamankan tambahan penerimaan senilai puluhan triliun rupiah melalui perluasan basis pajak yang agresif. Pencapaian paling mencolok datang dari reaktivasi wajib pajak (WP) 'nganggur' alias berstatus dormant (inefektif), yang menyumbangkan angka fantastis sebesar Rp20,63 triliun. Langkah ini dinilai sebagai terobosan krusial di tengah upaya memperkuat kemandirian fiskal nasional tanpa harus membebani sektor usaha yang sudah patuh.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, merincikan bahwa realisasi luar biasa ini bersumber dari tiga jangkar perluasan basis pajak (ekstensifikasi). Selain optimalisasi WP dormant sebesar Rp20,63 triliun, otoritas pajak juga berhasil menjaring penerimaan dari WP baru sukarela senilai Rp912,9 miliar dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) baru senilai Rp1,96 triliun. Keberhasilan mencairkan dana dari akun-akun nonaktif ini menjadi sinyal bahwa integrasi data perpajakan nasional mulai berjalan efektif dan presisi.

Berdasarkan data operasional per 12 Juni 2026, DJP mencatat adanya lonjakan kuantitas wajib pajak baru yang mendaftar secara sukarela (voluntary) mencapai 1,84 juta WP. Sementara itu, untuk pos wajib pajak yang berhasil direaktivasi dari tidur panjangnya tercatat sebanyak 24.672 WP. Jika digabungkan antara pos dormant dan nonaktif yang berhasil dihidupkan kembali, total jangkauannya menembus angka 28.257 wajib pajak. Langkah reaktivasi ini terbukti efektif dalam memulihkan potensi kepatuhan perpajakan yang selama ini terabaikan di dalam sistem administrasi yang lama.

Dampak Multiplier Pembaruan Teknologi: Berkah Investasi Coretax

Akselerasi penerimaan yang melesat tajam ini tidak terjadi di ruang hampa. Di balik layar, implementasi sistem pembaruan teknologi informasi mutakhir bernama Coretax System memegang peranan sentral. Proyek modernisasi administrasi perpajakan yang menelan investasi lebih dari Rp1 triliun ini mulai memperlihatkan hasil secara eksponensial. Coretax terbukti mampu mengotomatisasi pengawasan melalui mekanisme prepopulated data, di mana data transaksi, faktur, hingga bukti potong dari berbagai pihak ketiga secara otomatis terintegrasi langsung ke dalam profil akun wajib pajak.

Dampak dari keterbukaan data ini langsung tercermin pada lonjakan nilai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berstatus kurang bayar. Lompatan tertinggi terjadi pada sektor Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Non-Karyawan atau kelompok usahawan dan profesional, di mana nilai kurang bayarnya meroket hingga 970% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan penambahan Rp3,1 triliun. Kenaikan signifikan juga dibukukan oleh SPT PPh OP Karyawan kurang bayar yang tumbuh 80% (yoy) atau naik Rp9,09 triliun, serta SPT tahunan PPh Badan yang tumbuh kuat sebesar 54% (yoy). Penggabungan data transaksi yang transparan menyulitkan wajib pajak untuk menyembunyikan omzet aslinya.

Keseimbangan Intensifikasi dan Kemandirian Fiskal

Secara makro, total realisasi penerimaan pajak nasional hingga akhir Mei 2026 menembus Rp834,4 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan solid sebesar 22,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp683,3 triliun. Menariknya, aliran kas negara ini juga didorong oleh fungsi intensifikasi yang menghasilkan Rp56,3 triliun melalui aktivitas pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang terukur.

Strategi DJP dalam menyasar WP dormant dan mengoptimalkan Coretax dapat menjadi langkah independen yang cerdas untuk mengamankan ruang fiskal APBN. Dengan memaksimalkan basis yang ada dan memulihkan akun-akun pasif, pemerintah berhasil meningkatkan rasio pajak (tax ratio) tanpa perlu memicu guncangan ekonomi atau menerapkan kebijakan tarif baru yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat. Transparansi berbasis teknologi inilah yang akan menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan.