Perhimpunan Kedokteran Forensik akan terlibat dalam autopsi ulang jenazah Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang akan dilakukan polisi. "Pihak eksternal berdasarkan komunikasi saya dengan penyidik maupun kedokteran forensik ya, mereka sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, keluarga telah mengajukan beberapa rumah sakit yang terkait autopsi ulang itu. Salah satunya RSCM. Sementara itu, makam almarhum Bripda Nofriansyah Yosua Hutabarat di Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kini dijaga kerabat  menjelang autopsi ulang yang melibatkan pihak independen setelah kuasa hukum keluarga melaporkan kejanggalan kematiannya ke Mabes Polri. (Yetede)

Setelah meresmikan penataan Kawasan Pulau Rinca, Waterfront Marina, dan Sistem Pengelolaan  Sampah Warloka, Presiden Joko Widodo, kembali meresmikan infrastruktur  Pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas  (DPSP) Labuan Bajo, yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II, Presiden mengungkapkan, dengan peresmian SPAM Wae Mese  II, artinya penataan Labuan Bajo terintegrasi semua. "Dari airnya, listriknya penataan kawasannya semua terpadu sehingga kebutuhan yang ada  peningkatan investasi utamanya hotel," kata Presiden Jokowi. SPAM Wae Mese II dibangun dengan kapasitas 100 liter per detik. SPAM Wae Mese II melengkapi SPAM Wae Mese yang sebelumnya telah dibangun  dengan kapasitas 40 liter per detik. Lingkup pekerjaan adalah pembangunan  intake air baku, jaringan perpipaan  transmisi air baku, sistem pengolahan air bersih dan reservoir distribusi. Proyek ini dikerjakan pada November 2020 sampai awal 2022 dikerjakan oleh kontraktor PT Amarta Karya dengan nilai kontrak Rp 105,05 miliar. (Yetede)

Pemerintah membuka kesempatan  bagi penambang timah ilegal di Bangka Belitung untuk mengurus perizinan kegiatan  tambang. Legalisasi tambang liar  merupakan upaya menekan kerusakan lingkungan  dan meningkatkan penerimaan negara. Pejabat (PJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin  mengatakan masyarakat bisa  mendatangi eks rumah dinas  Wakil Gubernur di Pangkal Pinang  untuk mengurus perizinan tambang. Nanti masyarakat akan mendapat pengarahan  kelengkapan dokumen  dan lain-lain guna mendapat lisensi pertambangan. "Sebagai PJ Gubernur yang saya lakukan menata  pertambangan ilegal. Tidak ada alasan pihak yang melakukan kegiatan ilegal tidak mampu mengurusnya. Pemerintah sudah membuka jalan." kata Ridwan dalam diskusi secara hybrid, Jakarta. (Yetede)

Awal April 2016, lebih dari 100 media massa lintas negara segera serentak mempublikasikan Panama Papers, proyek kolaborasi  riset dan peliputan investigasi yang bersumber dari bocoran dokumen rahasia Mossack Fonseca. Firma hukum asal Panama. Dikoordinasi oleh International Consortium of Investigative Journalist  (ICIJ), publikasi Panama Papers menguak praktik lancung perusahaan-perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak yang menjadi kedok konglomerat, politikus kondang, selebritas, olahragawan, hingga buronan kejahatan keuangan. Kala itu, Tempo, sebagai satu-satunya media di  Indonesia yang bergabung dalam proyek Panama Papers, turut mengungkapkan sederet Taipen dan  poltikus papan atas diantara ratusan warga negara Indonesia yang mendirikan perusahaan cangkang lewat Mossack Fonseca. Kendati pemerintah berikrar akan menindaklanjuti skandal Panama Papers, sejauh ini hanya Harry Azhar yang terkena sanksi ringan berupa teguran oleh Mahkamah Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Kala itu, Harry yang menjabat Ketua BPKK, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands.  (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak berusaha menekan upaya penghindaran dan pengelakan pajak lintas negara dengan  memanfaatkan data dari pihak ketiga. Termasuk informasi keuangan yang berasal dari skema pertukaran data pajak secara otomatis antar negara atau AEoI. Namun sejumlah kalangan menilai skema tersebut belum efektif mengatasi penghindaran pajak. Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, mengatakan data dari pihak ketiga, termasuk informasi keuangan yang berasal dari AEoI, dipakai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Data eksternal, seperti AEoI, berperan sebagai pembanding" katanya saat dihubungi kemarin. Dalam sistem AEoI, pertukaran informasi rekening wajib pajak-meliputi berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, dan gaji melibatkan otoritas negara  sumber penghasilan atau tempat tinggal atau residen si wajib pajak. Tujuan AEoI yang juga banyak didengungkan adalah menjegal praktik pendirian kantor di negara suaka pajak (Tax haven). (Yetede)

Sistem whistleblowing di Indonesia dianggap tak pernah berjalan maksimal. Padahal hampir semua lembaga negara memiliki sistem ini. Perlindungan terhadap whistleblower juga sangat rentan. Identitasnya gampang ditelusuri, dikucilkan, hingga berpotensi pidana. Ketua IM57+Institute, Mochammad Praswad Nugraha, mengatakan selama ini sistem whistleblongwing masih bersifat formalitas. "Hanya hiasan dan prasyarat agar memperoleh cap anti korupsi," kata Praswad, Jumat, 22 Juli 2022. Mantan penyidik KPK ini mencontohkan keberadaan sistem whistleblowing, tetapi justru KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang berasal dari aduan masyarakat. Dia menyebutkan hampir seluruh aduan tindak pidana korupsi di KPK berasal dari Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Bukan berasal dari sistem whistleblowing yang ada di KPK," katanya. Di Indonesia, kasus besar yang bersumber dari whistleblower adalah manipulasi dan pengemplangan pajak PT Asian Agri Group. (Yetede)

BEI mencatat investor ritel naik signifikan di masa pandemic. Banyaknya investor baru ini perlu menjadi perhatian karena segmen ritel mendominasi separuh transaksi bursa. BEI mencatat per Juni 2022 ada 9,1 juta investor pasar modal, naik pesat dari akhir 2019 sebanyak 2,48 juta. “Kami optimis penambahan investor baru tetap terjaga,” ujar Kadiv Riset BEI Verdi Ikhwan (22/7). BEI mencatat porsi investor muda di bawah 30 tahun mencapai 60 % total investor, dan 28 % total investor saham adalah pelajar. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, mayoritas investor baru ini cenderung coba-coba sehingga kebanyakan memiliki orientasi jangka pendek. Menurut wawan seiring pertumbuhan investor ritel yang pesat, edukasi juga perlu digalakkan. (Yoga)

Hingga pertengahan tahun ini, Indonesia telah memiliki 27 perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA), 10 di antaranya sudah berjalan. “19 PTA telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar ekspor,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Jumat (22/7). Dari 19 PTA yang sudah terlaksana, efeknya sudah mulai Indonesia rasakan. Selama pandemic Covid19, Indonesia terus menorehkan surplus neraca perdagangan setelah mengalami defisit 3,6 miliar USD pada 2019. “Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 21,7 miliar USD pada 2020, meningkat menjadi 32,5 miliar USD pada 2021,” ungkap Djatmiko. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen menyediakan barang milik negara (BMN) di bidang energi baru terbarukan (EBT) sejalan dengan upaya mengurangi dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Tahun ini Kepala Pusat Pengelolaan BMN Sekjen Kementerian ESDM Sumartono menyampaikan, pihaknya akan menggelontorkan anggaran Rp. 483,11 miliar untuk pembangunan BMN infrastruktur EBT dengan target 33.476 unit. “Terkait BMN EBT semuanya berupa peralatan, mesin atau bangunan, kami tidak beli tanah. Hanya peralatan mesin terpasang disana,” ujar Sumartono (22/7). (Yoga)

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, lonjakan inflasi bakal menahan kenaikan konsumsi swasta. Pasalnya konsumsi swasta memegang porsi besar dalam PDB. BI memperkirakan inflasi Indonesia pada 2022 melampaui batas atas target di kisaran 4,5% hingga 4,6 % year on year (yoy). Proyeksi BI kompak dengan Asian Development Bank (ADB) yang mengerek perkiraan inflasi Indonesia pada 4 % yoy dari sebelumnya 3 % yoy. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman meminta pemerintah maupun otoritas terkait harus pandai-pandai menjaga inflasi agar tidak bergerak liar, untuk menjaga daya beli masyarakat. *Yoga)