Belum Mujarab Kejar Pengemplang Pajak
Direktorat Jenderal Pajak berusaha menekan upaya penghindaran dan pengelakan pajak lintas negara dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga. Termasuk informasi keuangan yang berasal dari skema pertukaran data pajak secara otomatis antar negara atau AEoI. Namun sejumlah kalangan menilai skema tersebut belum efektif mengatasi penghindaran pajak. Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, mengatakan data dari pihak ketiga, termasuk informasi keuangan yang berasal dari AEoI, dipakai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Data eksternal, seperti AEoI, berperan sebagai pembanding" katanya saat dihubungi kemarin. Dalam sistem AEoI, pertukaran informasi rekening wajib pajak-meliputi berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, dan gaji melibatkan otoritas negara sumber penghasilan atau tempat tinggal atau residen si wajib pajak. Tujuan AEoI yang juga banyak didengungkan adalah menjegal praktik pendirian kantor di negara suaka pajak (Tax haven). (Yetede)
Agar Mendapat Cap Anti Korupsi
Sistem whistleblowing di Indonesia dianggap tak pernah berjalan maksimal. Padahal hampir semua lembaga negara memiliki sistem ini. Perlindungan terhadap whistleblower juga sangat rentan. Identitasnya gampang ditelusuri, dikucilkan, hingga berpotensi pidana. Ketua IM57+Institute, Mochammad Praswad Nugraha, mengatakan selama ini sistem whistleblongwing masih bersifat formalitas. "Hanya hiasan dan prasyarat agar memperoleh cap anti korupsi," kata Praswad, Jumat, 22 Juli 2022. Mantan penyidik KPK ini mencontohkan keberadaan sistem whistleblowing, tetapi justru KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang berasal dari aduan masyarakat. Dia menyebutkan hampir seluruh aduan tindak pidana korupsi di KPK berasal dari Direktorat Pengaduan Masyarakat. "Bukan berasal dari sistem whistleblowing yang ada di KPK," katanya. Di Indonesia, kasus besar yang bersumber dari whistleblower adalah manipulasi dan pengemplangan pajak PT Asian Agri Group. (Yetede)
Investor Muda Meruyak, Edukasi Gencar Dibutuhkan
BEI mencatat investor ritel naik signifikan di masa pandemic. Banyaknya investor baru ini perlu menjadi perhatian karena segmen ritel mendominasi separuh transaksi bursa. BEI mencatat per Juni 2022 ada 9,1 juta investor pasar modal, naik pesat dari akhir 2019 sebanyak 2,48 juta. “Kami optimis penambahan investor baru tetap terjaga,” ujar Kadiv Riset BEI Verdi Ikhwan (22/7). BEI mencatat porsi investor muda di bawah 30 tahun mencapai 60 % total investor, dan 28 % total investor saham adalah pelajar. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, mayoritas investor baru ini cenderung coba-coba sehingga kebanyakan memiliki orientasi jangka pendek. Menurut wawan seiring pertumbuhan investor ritel yang pesat, edukasi juga perlu digalakkan. (Yoga)
Perjanjian Dagang Dorong Neraca Dagang RI Surplus
Hingga pertengahan tahun ini, Indonesia telah memiliki 27 perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA), 10 di antaranya sudah berjalan. “19 PTA telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar ekspor,” kata Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Jumat (22/7). Dari 19 PTA yang sudah terlaksana, efeknya sudah mulai Indonesia rasakan. Selama pandemic Covid19, Indonesia terus menorehkan surplus neraca perdagangan setelah mengalami defisit 3,6 miliar USD pada 2019. “Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 21,7 miliar USD pada 2020, meningkat menjadi 32,5 miliar USD pada 2021,” ungkap Djatmiko. (Yoga)
BMN Infrastruktur EBT Tahun ini Rp 483 Miliar
Pemerintah berkomitmen menyediakan barang milik negara (BMN) di bidang energi baru terbarukan (EBT) sejalan dengan upaya mengurangi dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Tahun ini Kepala Pusat Pengelolaan BMN Sekjen Kementerian ESDM Sumartono menyampaikan, pihaknya akan menggelontorkan anggaran Rp. 483,11 miliar untuk pembangunan BMN infrastruktur EBT dengan target 33.476 unit. “Terkait BMN EBT semuanya berupa peralatan, mesin atau bangunan, kami tidak beli tanah. Hanya peralatan mesin terpasang disana,” ujar Sumartono (22/7). (Yoga)
Inflasi Bisa Menjadi Sandungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, lonjakan inflasi bakal menahan kenaikan konsumsi swasta. Pasalnya konsumsi swasta memegang porsi besar dalam PDB. BI memperkirakan inflasi Indonesia pada 2022 melampaui batas atas target di kisaran 4,5% hingga 4,6 % year on year (yoy). Proyeksi BI kompak dengan Asian Development Bank (ADB) yang mengerek perkiraan inflasi Indonesia pada 4 % yoy dari sebelumnya 3 % yoy. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman meminta pemerintah maupun otoritas terkait harus pandai-pandai menjaga inflasi agar tidak bergerak liar, untuk menjaga daya beli masyarakat. *Yoga)
BMHS Incar Pendapatan 1,9 Triliun
PT Bundamedik Healthcare System Tbk. (BMHS) membidik pertumbuhan pendapatan 19 % hingga akhir tahun ini atau naik naik menjadi Rp. 1,9 triliun. Target tersebut diharapkan tercapai dengan penambahan rumah sakit baru dan perluasan jaringan. Managing Director BMHS Nurhadi Yudiyantho mengatakan, sepanjang kuartal I-2022, BMHS telah menyelesaikan akuisisi 3 rumah sakit. Emiten pengelola rumah sakit ini juga berencana memperluas jaringan di kota tier 2 melalui Klinik Fertilitas Indonesia (KFI) dan sejumlah outlet Diagnos lab. (Yoga)
Single Data Pajak Kendaraan
Pemerintah tengah merancang pengelolaan secara terpusat (single data). Langkah ini ditempuh demi meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Inisiatif single data kendaraan didorong dengan melibatkan pemangku kepentingan di Kantor Bersama Samsat antara lain, Polri, Kemendagri, Pemda dan Jasa Raharja. Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, jumlah kendaraan bermotor tahun 2020 mencapai 110.445.615 unit, tapi yang membayar PKB baru 63.957.243 unit atau 58 %.
Adapun data PT Jasa Raharja (persero) seperti diungkapkan Dirut Rivan A Purwantoro menyebutkan terdapat 40 juta unit kendaraan atau 39 % total kendaraan belum membayar PKB, dengan potensi Rp 100 triliun yang belum tertagih. Kita sedang mengkonsepkan single data biar kita semua tahu,” kata Direktur Regident Koarlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, Jumat (22/7). (Yoga)
Home Credit Dapat Suntikan Rp 156 Miliar
PT Home Credit Indonesia memperoleh guyuran dana USD 10,4 juta atau Rp 156 miliar dari Deutsche Bank untuk penyaluran pembiayaan berkelanjutan berbasis Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan (ESG). Direktur Home Credit Indonesia Volker Giebitz mengatakan, kerjasama ini selaras dengan visi perusahaannya untuk terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. (Yoga)
Brantas Tuntaskan Dua Proyek
PT Brantas Aipraya telah merampungkan dua proyek infrastruktur pendukung di Labuan Bajo, NTT. Dirut Brantas Abipraya Sugeng Rochadi mengatakan, perseroan telah berkontribusi untuk pekerjaan konstruksi peningkatan fasilitas pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca yang merupakan bagian Taman Nasional Komodo (TNK) dan pengerjaan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Pantai Marina Bukit Pramuka. (Yoga)









