Kemenkominfo sebagai penggagas Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia mendorong negara anggota G20 untuk memperkuat kesepahaman tata kelola data. Hal itu disampaikan dalam pertemuan ke tiga DEWG G20 di Labuan Bajo, NTT. Pasalnya penggunaan ruang digital yang makin intensif saat ini membuat data mengalir lintas batas, bahkan penggunaan arus lalu lintas data global 2020-2026 diprediksi naik tiga kali lipat. Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia Mira Tayyiba menyatakan, pemerintah Indonesia mendorong anggota G20 saling memperkuat tata kelola data. (Yoga)

BUMN Holdings Industri Pertambangan MIND ID atau  Mining Industri Indonesia, yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah  Tbk menempatkan dana jaminan reklamasi  per 31 Desember 2021 sebesar total Rp534,4 miliar. Direktur Utama MIND ID terus mendorong perusahaan Anggota MIND ID untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan proses bisnis salah satunya kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi. "Sebagai perusahaan pengelola sumber alam strategis  Indonesia, Group MIND ID memastikan perubahan bentang alam dilakukan secara terencana hingga mampu meminimalkan dampak operasional dan mengoptimalkan hasil pemrosesan mineral," kata Hendi. (Yetede)

Sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kelihatannya bakal berakhir setelah pekan lalu PT Angkasa Pura II (Persero) setuju menyerahkannya kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS). Namun kini muncul pertanyaan mengenai status pengelolaan bandar udara tersebut. Jalan ATS mengelola  terbuka setelah menunggu bertahun-tahun. Perusahaan itu meneken  kesepakatan dengan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau) pada Mei 2004 untuk memanfaatkan lahan seluas 21 hektare pada lahan seluas  terbang di Jakarta Timur tersebut. Kesepakatan tersebut berlaku hingga 10 Februari 2035. Meski mengklaim sudah membayar Rp 17,82 miliar kepada Inkopau, ATS belum juga berhasil mengelola Halim. Pembayaran tersebut terdiri atas kompensasi ke Inkopau sebesar Rp 7,03 miliar, kontribusi tahunan sejak 2006-2007 dan 2009-2010 sejumlah Rp 8,44 miliar serta sewa  kas negara periode 2006-2007 senilai Rp 2,34 miliar. Menanti enam tahun tanpa kejelasan, pada 10 November 2010, ATS menggugat Inkopau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap wanprestasi. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tahap awal, Juli 2022 ini, tujuh proyek senilai Rp 6,2 triliun mulai ditenderkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek yang ditenderkan berupa pekerjaan pembangunan fisik hingga jasa konsultasi. Tender ini terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kalangan swasta. Pendanaan seluruh proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik anggaran tahun 2022 (single year) maupun tahun jamak (multiyears) tahun 2022-2024. Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR menyatakan, instansinya sudah mengusulkan anggaran di APBN senilai Rp 43 triliun hingga tahun 2024. Tahun ini, anggaran uang muka yang disiapkan untuk proyek IKN senilai Rp 5 triliun.

Sepanjang tahun ini, sejumlah saham mencetak kenaikan harga hingga ratusan persen. Sebagian besar saham-saham top gainers tersebut berasal dari sektor transportasi dan komoditas energi (lihat tabel). "Sektor-sektor ini tengah booming bisnisnya. Jadi, berpengaruh ke pergerakan sahamnya," ujar Cheril Tanuwijaya, Kepala Riset Jasa Utama Capital Sekuritas kepada KONTAN, Minggu (24/7). Beberapa saham multibagger tersebut memiliki prospek fundamental positif. Sebut saja misalnya, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yang melejit 372,71% sejak awal tahun ini. 

Usai pelonggaran aktivitas masyarakat, transaksi pembayaran uang elektronik berbasis cip atau kartu perbankan terus mendaki. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menuturkan, nilai transaksi uang elektronik pada triwulan II-2022 tumbuh 39,85% yoy. Jumlah elektronik berbasis kartu yang beredar meningkat 23,82% yoy dari 68,27 juta keping menjadi 84,53 juta keping hingga Mei 2022. Sedangkan nilai transaksi uang elektronik melesat 33,28% yoy. Dari Rp 292,26 triliun menjadi Rp 389,52 triliun di lima bulan pertama 2022.  

Syarat bisnis financial technology (fintech) lending bakalan kian berat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan aturan baru untuk menata bisnis fintech yang baru berkembang. Salah satu aturan yang paling terasa bagi fintech adalah soal permodalan. Peraturan OJK No 10 Tahun 2022 ini menyebutkan, fintech yang saat ini sudah berjalan harus memenuhi modal setidaknya Rp 12,5 miliar. Salah satu fintech yang sedang berusaha memenuhi persyaratan modal ini adalah Danain. "Terkait ekuitas sebesar Rp 12,5 miliar, kami akan memenuhi sesuai batas waktu yang ditentukan," ujar Co-Founder dan CEO Danain, Budiardjo Rustanto, pekan lalu.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) terus menambah jejaring gerai baru. Pengelola gerai Alfamart itu memproyeksikan dapat membuka gerai 800-1.000 gerai di sepanjang tahun ini. Hingga Juni 2022, AMRT sudah menambah 645 gerai baru. "Sepanjang semester I-2022, kami sudah menambah 645 gerai sejak akhir Desember 2021," ungkap Solihin, Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kepada KONTAN, Minggu (24/7). Solihin memaparkan, pembukaan gerai Alfamart hingga kini sudah menghabiskan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 800 miliar. 

Kebijakan tersebut dinilai tepat demi merespons ketidakpastian ekonomi global akibat krisis pangan dan energi yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. Apalagi, penerimaan pajak tahun ini diyakini lebih solid sehingga insentif fiskal tersebut relatif tak akan mengganggu target yang ditetapkan pemerintah. Keberlanjutan pelonggaran fiskal tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/2022. Perpanjangan itu juga dilegalisasi dalam PMK No. 114/2022 tentang Perubahan Atas PMK No. 3/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Sejatinya, keringanan fiskal itu bukanlah program baru. Insentif tersebut dicetuskan oleh pemerintah sejak tahun pertama pandemi Covid-19 dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun pada tahun ini, seharusnya insentif tersebut berakhir pada 30 Juni 2022. Kelompok pebisnis pun menanggapi positif sensibilitas pemerintah dalam memitigasi gejolak ekonomi global dewasa ini. Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan perpanjangan insentif ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya agar pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat serta penanganan pandemi Covid-19 terlaksana dengan maksimal.

Perkembangan sistem pembayaran yang seirama dengan akselerasi perbankan digital telah mendorong PT Bank Mandiri Tbk untuk menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap bagi nasabahnya. Komitmen tersebut diwujudkan perseroan dengan meluncurkan fitur Livin’ Sukha pada super app andalannya, Livin’ by Mandiri. Melalui konsep one stop solution for all your lifestyle, Livin’ Sukha memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi. Sekarang, nasabah pengguna Livin’ by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, hiburan, pembelian voucher gim, pengajuan kredit dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, fitur ini kian melengkapi Livin’ by Mandiri yang tidak hanya menyajikan layanan perbankan lengkap, namun juga menjangkau berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital. “Sejak awal, kenyamanan nasabah bertransaksi menjadi prioritas utama Bank Mandiri. Kini, akselerasi digital Livin’ by Mandiri telah berhasil menghimpun seluruh solusi transaksi finansial hingga lifestyle dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman,” ujarnya, akhir pekan ini.