Pemerintah resmi memperpanjang  insentif pajak terkait dengan pandemi Covid-19 hingga akhir 2022. Adapun insentif pajak yang dimaksud adalah  untuk penanganan pandemi  Covid-19 yang berakhir 30 Juni 2022, yakni PMK 226/2021 di ubah melalui PMK 113/2022. Selain itu, ada insentif pajak untuk wajib pajak  terdampak pandemi melalui PMK 114/2022, "Untuk jenis insentif yang diperpanjang, tidak ada perubahan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis, belum lama ini. Untuk diketahui, insentif kesehatan yang terdapat dalam PMK 113/2022 yang mengubah PMK 226/2021 adalah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembebasan dari pungutan pajak  penghasilan Pasal 22 impor, pembebasan dari pungutan PPh Pasal 22, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia dibidang kesehatan semua diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. (Yetede)

Komnas HAM memeriksa tim dokter forensik Kepolisian RI, kemarin, untuk menyelidiki kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Komnas HAM menanyakan  proses autopsi hingga penyebab luka di tubuh Brigadir J. "Kami meminta keterangan dari tahap awal sampai akhir. Dari jenazah masuk rumah sakit hingga autopsi selesai," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Umam, di kantornya.  Menurut dia, tim dokter forensik menjelaskan secara detail proses autopsi jenazah Yosua. Dalam pemeriksaan itu, Komnas HAM menanyakan proses saat jenazah diterima dokter, autopsi, temuan luka pada tubuh dan penyebabnya, serta jarak tembak, serta prakiraan waktu kematian korban. Anam mengatakan timnya menemui tim dokter forensik tidak dengan tangan kosong. Dia menyebutkan tim Komnas HAM mengkonfirmasi beberapa pertemuan  selama memeriksa keluarga Yousa. "Bolak-balik kami tanya ke tim forensik. Tidak ada yang terlewat," ujarnya, Anam menuturkan lembaganya telah menerima semua informasi dari tim dokter forensik. (Yetede)

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat memacu efek dua sisi bagi pengusaha. Ekspotir meraup berkah dari pelemahan rupiah. Sebaliknya, importir keteteran. Berdasarkan kurs referensi Jisdor Bank Indonesia (BI), rupiah kemarin Rp 14.992 per dollar AS. Pada Jumat (22/7) lalu, rupiah sempat menembus Rp 15.024 per dollar AS. Sedangkan eksportir meraup berkah. "Ini positif bagi kami karena kontribusi penjualan ekspor dalam dollar AS dan mendominasi penjualan," ungkap Corporate Secretary & Head of Investor Relation PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD), Wendy Chandra, Senin (25/7). Ekspor WOOD senilai Rp 1,8 triliun pada kuartal I-2022.  

Pemerintah masih melakukan kajian penyederhanaan atau simplifikasi tarif cukai rokok. Kajian ini diperlukan agar tarif cukai yang dibuat sudah mencangkup empat pilar pengendalian konsumsi rokok di tanah air. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Kepatuhan Pengguna Jasa Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, Senin (25/6) menyebut simplifikasi tarif cukai rokok ini bukanlah perkara mudah. Sebab dampaknya akan membuat industri rokok kecil terkena cukai yang lebih besar, begitu juga sebaliknya.

Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), akan mengakuisisi 80% saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia. Aksi korporasi ini ditargetkan tuntas pada Oktober 2022. KLBF bakal mencaplok saham Sanofi Indonesia yang Indonesia yang dimiliki Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH. Ketiganya telah telah menandatangani perjanjian pembelian saham pada 22 Juli 2022 lalu. Dengan akuisisi ini, KLBF akan mengambil 80% kepemilikan atas Sanofi Indonesia berserta hak distribusi, lisensi dan pemasaran atas produk-produk obat resep dan vaksin di seluruh Indonesia.

Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga di 3,5% demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini sempat membuat rupiah melemah ke level Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Namun para analis yakin rupiah bisa kembali menguat. Analis Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian dalam riset 21 Juli menulis, BI membuat keputusan tersebut setelah mencermati ekspektasi inflasi inti akan terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Namun, BI memangkas ekspektasi pertumbuhan global pada 2022 menjadi 2,9% dari sebelumnya sebesar 3,5%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto juga sepakat jika keputusan mempertahankan suku bunga ini tepat dilakukan. Ke depan, keputusan suku bunga akan sangat bergantung pada data inflasi inti. "Di sisi lain, BI menormalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan GWM rupiah," tutur Rully.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kembali bergerak di bawah US$ 100 per barel. Kenaikan suku bunga AS diperkirakan akan melemahkan permintaan bahan bakar. Senin (25/7), per pukul 16.22 WIB, harga minyak mentah jenis WTI kontrak pengiriman September 2022 naik 0,9% dari hari sebelumnya ke US$ 95,55 per barel. Pada akhir pekan lalu, harga minyak WTI ditutup di US$ 94,70 per barel. Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin mengatakan, pemulihan ekonomi China melambat dan membebani sentimen pasar. "US$ 90 per barel menjadi area penting karena bisa mengantarkan harga minyak jatuh ke US$ 85 per barel," prediksi Nanang. Namun dengan ekspektasi pelemahan dollar AS, maka harga minyak bisa kembali ke atas US$ 100. Menurut Nanang, dengan penurunan harga minyak, maka harga komoditas energi lainnya, seperti gas alam dan batubara, juga akan turun. Saat ini harga gas alam tengah menguat, sementara Rusia akan mengurangi pasokan.

Pengetatan kebijakan moneter yang terus dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, membuat pasar surat utang di sejumlah negara tertekan, tak terkecuali Indonesia. Kendati demikian, bagi investor ritel, tekanan di pasar surat utang tak melulu membawa kabar buruk, lantaran ada sejumlah instrumen investasi yang masih menarik untuk dipertimbangkan, salah satunya reksa dana. Jika dicermati, cerminan pasar uang dalam negeri yang gamang terlihat pada pergerakan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Berdasarkan data World Government Bonds, Selasa (25/7), imbal hasil instrumen buatan pemerintah itu mencapai 7,55% atau melandai dibandingkan dengan kondisi jelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia pekan lalu yakni 7,6%. Perihal data tersebut, Vice President Infovesta Utama, Wawan Hendrayana mengatakan bahwa koreksi jangka pendek di pasar surat utang Tanah Air memang tak bisa dihindari. Sebab, dana asing keluar dari pasar untuk mencari aset yang lebih aman. Jika dibandingkan, katanya, selisih imbal hasil SUN dengan US Treasury makin dekat kala imbal hasil SUN menanjak. Namun, Wawan menilai investor reksa dana khususnya dari kalangan ritel bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan membeli reksa dana pendapatan tetap beraset dasar obligasi negara bertenor minimal 3 tahun.

Dia menjelaskan secara tahun berjalan, indeks reksa dana berbasis obligasi pemerintah memang tertekan. Namun, dia optimistis kinerja bakal membaik menjelang akhir tahun. Adapun, untuk investor yang memiliki profil risiko moderat, dapat memilih produk lain seperti reksa dana pendapatan tetap dengan obligasi korporasi sebagai aset dasar. Pilihan lain yang bisa dicermati yakni reksa dana campuran yang menggunakan saham dan obligasi sebagai aset dasar. Kala pasar surat utang bergejolak, kinerja bisa diimbangi dengan cuan di pasar saham atau sebaliknya. Terakhir, pilihan bisa tertuju pada reksa dana pasar uang karena berisiko rendah dari aset dasarnya berupa deposito dan obligasi korporasi yang menawarkan cuan menarik.

Indonesia menawarkan peluang investasi di sejumlah sektor baru, utamanya pangan, pupuk dan kesehatan, kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Melalui investasi di sejumlah sektor baru tersebut, pemerintah mengincar peningkatan investasi dari lembaga keuangan publik Jepang itu, sehingga posisi Indonesia dapat mengungguli Thailand dan Vietnam. Tawaran itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC Nobumitsu Hayashi di Tokyo, Senin (25/7). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kendati dari sisi nilai terus mengalami peningkatan, posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi oleh Jepang sejauh ini masih berada di bawah peringkat Thailand dan Vietnam. Padahal, dari sisi ukuran ekonomi dan populasi, posisi Indonesia di atas kedua negara tersebut. Adapun, investasi Jepang sepanjang semester I/2022 mencapai US$1,74 miliar yang terdiri atas 2.821 proyek. Peningkatan investasi dari JBIC, menurut Airlangga, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menggeser posisi Thailand dan Vietnam. JBIC sendiri memiliki spesialisasi pembiayaan di beberapa sektor, salah satunya energi.

Perkembangan teknologi digital makin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi juga di sektor publik. Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yakni dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi sudah merambah hingga ke daerah-daerah. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi makin populer. Pertama, bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak pen dapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat. Kedua, transformasi pelayanan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik termasuk di daerah-daerah makin menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat diwujudkan melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, perkembangan pesat teknologi digital yang dibarengi dengan lonjakan penggunaan transaksi digital sejak pandemi Covid-19, merupakan peluang yang semestinya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik. Dalam hal soft infrastructur, literasi keuangan digital dari sumber daya manusia juga menjadi salah satu kunci keberhasilan digitalisasi keuangan daerah. Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Data dari OECD menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan digital Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia lainnya seperti China, Korea dan Thailand.