PT RMK Energy Tbk (RMKE) punya agenda melebarkan sayap bisnisnya. Emiten yang bergerak di bidang logistik dan perdagangan batubara ini mengalokasikan belanja modal senilai Rp 174 miliar di tahun 2022. “Pada kuartal pertama 2022 terserap Rp 18 miliar. Sebesar 13 miliar untuk pembelian mesin dan peralatan. Sementara Rp 5 miliar lainnya untuk pengerjaan aset,” ujar Direktur keuangan RMKE Vincent Saputra, Rabu (20/7). Selain itu perusahaan ini juga akan mengembangkan sayap ke bisnis jasa penunjang batubara seperti kontraktor hauling, dan kontraktor tambang. Karena itu RMKE optimis, tahun ini pendapatannya bisa naik 32,8 % menjadi 2,74 triliun. (Yoga)

Kementrian Investasi / BKPM masih harus mengejar target investasi Rp 615,4 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target Rp 1.200 triliun yang dicanangkan Presiden Jokowi. Data terakhir Kemeninves / BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun, melonjak 32 % pencapaian periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil lahadalia (20/7) mengatakan realisasi investasi yang moncer pada kuartal II-2022 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan menembus 5 %, melampaui kuartal I-2022. (Yoga)

Tren kenaikan inflasi menggerus daya beli masyarakat di tengah kenaikan upah yang tidak seberapa. Untuk menjaga daya beli, kebijakan upah minimum yang akan kembali dibahas dalam waktu dekat bisa menjadi instrumen untuk mendorong kenaikan upah yang lebih proporsional dan selaras dengan tren inflasi. Dalam waktu setengah tahun, tingkat inflasi tahunan meningkat dari 1,87 % pada Desember 2021 menjadi 4,35 % pada Juni 2022. Meski masih lebih moderat dibandingkan dengan inflasi di negara lain, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Itu karena rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 %, di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 % akhir tahun ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (19/7) mengatakan, melihat kondisi saat ini, kebijakan upah minimum tahun 2023 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat harus menyesuaikan dengan tren kenaikan inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus habis oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia menilai, kenaikan upah minimum yang sejalan dengan inflasi seharusnya dimungkinkan, dengan asumsi pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut. ”Indonesia diyakini tidak akan resesi. Dengan asumsi pemulihan ekonomi kita terus berlanjut upah minimum seharusnya bisa didorong naik, minimal sebesar angka inflasi tahun 2022, yaitu sekitar 5 %,” kata Piter. (Yoga)

Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mendorong BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Presiden juga berharap, Indonesia dan Timor Leste segera menyelesaikan perjanjian bilateral investasi (investment treaty). Hal ini penting karena nilai investasi Indonesia di Timor Leste mencapai 818 juta USD. Investasi terutama di sektor perbankan, minyak dan gas, serta telekomunikasi. Hal ini terungkap dalam jumpa pers bersama Presiden Jokowi dan Presiden Timor Leste Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (19/7).

Kunjungan kenegaraan ke Indonesia menjadi yang pertama dilakukan Horta setelah kembali dilantik sebagai Presiden pada 19 Mei 2022. Sebelumnya, Horta juga jadi Presiden Timor Leste periode 2007-2012. Presiden Horta pun mengapresiasi dukungan Indonesia dalam pembangunan di Timor Leste, khususnya di bidang pendidikan, sumber daya manusia, serta ekonomi. Ia berharap ada peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi. ”Kemungkinan penguatan kerja sama lewat pembangunan bendungan untuk penyediaan air, kawasan industri di bagian timur dan sekitar perbatasan, Timor bagian barat,” katanya. (Yoga)

Indeks demokrasi yang dikeluarkan sejumlah lembaga internasional menunjukkan kehidupan demokrasi di Indonesia masih rentan. Menurut hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada empat aspek utama yang harus dibenahi untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu, yakni penataan regulasi, biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno pada konferensi ”Peran dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Kemunduran Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Ketimpangan Sosial dan Ekonomi”, Selasa (19/7) di Jakarta, yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menuturkan, hasil indeks demokrasi sejumlah lembaga masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat (flawed democracy).

Indonesia pernah di peringkat ke-48 dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2016. Posisi Indonesia menurun drastis pada 2017 menjadi peringkat ke-68 karena pengaruh politik identitas. Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-52, atau sedikit meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya (2019-2020), yang hanya di peringkat ke-64. Wariki menjelaskan, dari hasil kajian   Bappenas, empat hal yang mendesak untuk diperbaiki adalah penataan regulasi, penataan biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Ia mengakui biaya politik begitu mahal. Bahkan, untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa saja butuh modal Rp 6 miliar. Saat ini, Bappenas sedang berkoordinasi dengan Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membahas pembiayaan parpol oleh APBN. (Yoga)

Dua belas hari menjelang tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, KPU belum menerima pencairan kekurangan dana penyelenggaraan pemilu tahun 2022 dari pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun. KPU  membutuhkan dukungan anggaran untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 yang sudah diatur ketat  jadwalnya. Tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu akan dimulai oleh KPU pada 1-14 Agustus 2022 seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah pendaftaran dibuka, secara simultan KPU akan melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual parpol calon peserta pemilu sampai 13 Desember 2022. Parpol peserta pemilu akan ditetapkan pada 14 Desember 2022.

Yulianto Sudrajat, anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik (19/7) mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun. Sekjen KPU sudah menindaklanjuti kesepakatan itu dengan membahas dan menelaah bersama Ditjen Anggaran Kemenkeu. Sebagian dari pagu itu telah dicairkan, tetapi kekurangannya Rp 5,6 triliun hingga saat ini belum ditransfer Kemenkeu. Yulianto menjelaskan, tahapan di depan mata, yang membutuhkan anggaran cukup besar adalah verifikasi faktual karena harus dilaksanakan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Petugas verifikasi factual akan mengecek kebenaran data di lapangan terkait tentang data keanggotaan parpol, kepengurusan, kantor, dan sebagainya. (Yoga)

Penyaluran bansos ke masyarakat mesti memenuhi sejumlah aspek, yaitu akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Akuntabilitas bisa dicapai melalui mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Chief Executive Officer of Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, akuntabilitas lembaga pengelola bansos dapat dibangun dengan membuat prosedur standar operasi. Hal ini mencakup kebijakan internal yang antisuap, antikorupsi, anti-penipuan, anti-pencucian uang, hingga anti-terorisme. Selain itu, lembaga juga perlu menyusun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari penerima manfaat. ”Umpan balik akan menguatkan akuntabilitas (lembaga),” kata Nanang dalam diskusi daring berjudul ”Meningkatkan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kemanusian Melalui E-Bansos dan Mekanisme Umpan Balik”, Selasa (19/7).

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengatakan, mekanisme umpan balik menyediakan ruang komunikasi dua arah antara penerima bantuan donor dan pihak lain. Mekanisme umpan balik juga berperan menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Menurut pimpinan Loop Indonesia, Daris Fauzan, lembaga kemanusiaan dapat menggunakan platform digital untuk menerapkan mekanisme umpan balik dari penerima manfaat bansos. Penerima manfaat bansos dapat menyampaikan umpan balik melalui pesan singkat, Whatsapp, Facebook Messenger, dan laman mereka. (Yoga)

Upaya memulihkan mangrove seluas 600.000 hektar di Sembilan provinsi prioritas sampai saat ini masih terkendala  pendanaan. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk melalui lembaga internasional dari banyak negara. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, tahun ini rehabilitasi mangrove  melalui penanaman kembali ditargetkan mencapai 11.000 hektar. Rehabilitasi menunggu waktu penanaman yang tepat untuk mengurangi risiko rusak karena terjangan ombak. Dana rehabilitasi sekarang masih berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya,” ujarnya dalam diskusi media di kantor BRGM, Jakarta, Selasa (19/7).

Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kata Satyawan, skema pendanaan lainnya juga harus diupayakan, seperti kerja sama dengan pihak luar negeri ataupun bentuk komitmen-komitmen lainnya. Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kus Prisetiahadi mengakui kendala pendanaan terjadi karena belum ada sinergi antar-kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki tugas area rehabilitasi mangrove yang berbeda-beda, Kemenko Marves berupaya menyelesaikan kendala ini dengan memfasilitasi BRGM untuk mendapatkan sejumlah pendanaan. Selain anggaran dari pemerintah, dilakukan juga kerja sama dengan lembaga internasional dari berbagai negara.

Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan UEA untuk pengembangan mangrove di  Bangka Belitung seluas 10.000 hektar. Pada Maret 2022, ada juga kerja sama dengan Singapura untuk mengembangkan riset ekonomi biru sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Dalam kerja sama riset ini, Indonesia mengusulkan beberapa alternatif lokasi untuk proyek percontohan. Indonesia dengan Bank Dunia juga menjalin kerja sama dalam proyek mangrove untuk ketahanan pesisir (M4CR). Proyek ini fokus pada program rehabilitasi mangrove, konservasi, dan pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi untuk proyek percontohan itu adalah Sumut, Riau, Kaltim, dan Kaltara. (Yoga)

Penerimaan daerah dari hasil kegiatan pertambangan, seperti batubara, mineral, termasuk minyak dan gas bumi, bisa dialokasikan menjadi dana abadi daerah (DAD). Dana tersebut untuk pembangunan berkelanjutan yang berguna saat kekayaan SDA di daerah tersebut habis. Pembentukan DAD diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DAD adalah dana yang bersumber dari APBD. Dana itu bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dalam Pasal 164 UU No 1/2022 disebutkan, daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan oleh peraturan daerah, dengan mempertimbangkan, antara lain, kapasitas fiskal darah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik.

DAD dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah, dengan dikelola dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil pengelolaan DAD menjadi pendapatan daerah. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan, pembentukan dana abadi adalah salah satu cara agar hasil yang didapat dari SDA, seperti migas dan tambang, tidak habis begitu saja. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan berkelanjutan lewat penggunaan DAD tersebut. Ia mencontohkan, tambang timah di Belitung yang cadangannya sempat dianggap habis kendati kemudian ditemukan lagi cadangan yang baru. Kala itu, perekonomian Belitung sempat anjlok ketika cadangan timah menurun, tetapi kemudian tertolong sektor pariwisata. (Yoga)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)